Masyarakat Dapat Laporkan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu Karimun

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Karimun mengatakan masyarakat yang menemukan pelanggaran Pemilu dapat membuat laporan ke Bawaslu.

Tapi bukan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat membuat laporan tersebut. Adapun syaratnya adalah WNI yang memiliki hak pilih.

“Jadi seperti anggota kepolisian yang tidak memiliki hak pilih tidak dapat membuat laporan,” kata Komisioner Bawaslu Karimun, Fadli pada Sabtu 20 April 2019.

Selain itu, untuk membuat laporan, pelapor harus mengetahui kronologi, memiliki bukti pelanggaran seperti foto atau video serta saksi. Pelapor dapat membuat laporan paling lama tujuh hari setelah temuan.

Fadli menyebutkan bentuk pelanggaran yang dilaporkan bisa berupa pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pelanggaran pemilu. 

“Untuk pidana seperti adanya temuan money politik dan menghalang-halangi proses pemilu,” ujarnya mencontohkan.

Fadli menyebutkan, khusus untuk di Karimun saat ini belum ada laporan masyarakat terkait pelanggaran Pemilu. Ia menilai, secara umum penyelenggaraan Pemilu di Karimun berjalan dengan baik. (yan)