Masyarakat

KEPRI

Selasa | 16 April 2019 | 23:38

Nurdin Disambut Masyarakat Pulau Buru

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat sesuai apa yg diharapkan. Dengan harapan setelah mendapat bantuan, masyarakat memanfaatkan dan mempergunakan bantuan tersebut dengan baik, sehingga mampu membantu perekonomian.

“Manfaatkan tiap bantuan untuk menggerakkan perekonomian. Karena itu, kita memberi yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Jadi OPD jangan asal buat program bantuan, lalu diserahkan, namun bukan kebutuhan masyarakat,” kata Nurdin saat berdialog dengan masyarakat Pulau Buru di Kedai Kopi Berkah, Buru, Karimun, Senin, 15 April.

Dalam kunjungan itu, antusias warga sangat tinggi. Tampak Nurdin disambut suka ria warga Buru.

Nurdin sepanjang Senin memang melakukan silaturahmi dan menjemput aspirasi masyarakat pulau. Nurdin membuka Senin dengan bersafari Subuh di Masjid Husnul khatimah Kompleks PGAN Batu 4.

Selesai beraktivitas di Tanjungpinang, Nurdin kemudian melakukan serangkaian acara di Batam. Termasuk menghadiri penyerahan sembako bersama Wali Kota Batam, di Perumahan Tiban Indah.

Nurdin kemudian menjelajah ke Pulau Buru, Lebuh, Prayun dan Tanjungbalai. Di pulau-pulau itu, Nurdin terus memperkuat silaturahmi dan menjemput aspirasi masyarakat.

Di Pulau Burulah, Nurdin bertemu dengan masyarakat. Di antaranya peralatan untuk industri rumahan dan UMKM. Juga untuk kegiatan ekonomi peternakan dan perikanan.

Selain kebutuhan untuk menggerakkan ekonomi, masyarakat juga mengajukan bantuan untuk pembangunan keagamaan. Di antaranya untuk masjid, TPQ juga guru tilawah dan fiqih.

Menurut Nurdin, bantuan-bantuan yang diberikan hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dijaga dan dirawat. Jangan karena bantuan pemerintah, dipakai sembarangan.

“Banyak yang perlu bantuan. Untuk pemerataan kegiatan perekonomian,” kata Nurdin.

Dari Pulau Buru, Nurdin kemudian bergerak ke Lebuh. Di sini Nurdin juga menjemput aspirasi masyarakat.

Usai bersilaturahmi dengan masyarakat, Nurdin kemudian melaksanakan Majelis Maghrib di Prayun. Hingga usai sholat Isya, Nurdin baru kembali ke Karimun. (humakepri)

KEPRI

Senin | 15 April 2019 | 20:44

Nurdin Ajak Masyarakat Awasi Pembangunan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan. Salah satunya  dengan ikut menjadi mengawasi arah dan tujuan dari pembangunan tersebut. Bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera beri masukkan.

“Mari kita bersatu bersama, saya ingin masyarakat bijak dalam mengkritik demi pembangunan daerah. Kita ingin Kepri akan semakin tangguh,” ujar Nurdin di sela-sela kunjungannya ke sejumlah Desa di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Ahad 14 April.

Nurdin memang rutin memanfaatkan waktu libur akhir pekan untuk menyapa masyarakat secara langsung sebagai upaya merajut silaturahmi serta berdiskusi terkait pembangunan. Sepanjang Ahad kemarin Nurdin berkunjung ke Desa Tanjung Pelanduk, Desa Buluh Patah, Desa Selat Mie dan Desa Keban.

Menurut Nurdin, banyak keinginan masyarakat seperti peningkatan fasilitas keagamaan, jalan kampung, bantuan sosial, bantuan perikanan, fasilitas pendidikan, SPAM air bersih dan RTLH desa. Pemerintah sendiri selalu memperhatikan apa-apa yang diprioritaskan dalam pembangunan tersebut.

Pemerintah, kata Nurdin terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai programnya. Sinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota akan membuat program itu semakin cepat terealisasi.

“Pemerintah pusat pun menggesa kemajuan ekonomi  di Kepri. Jika semua fokus dan serius kita, apalagi semua bersatu padu, maka pembangunan untuk kemajuan semakin cepat terwujud. Bersama teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami terus berpacu merealisasikannya,” ucap Nurdin.

Dalam kunjungannya tersebut Nurdin juga ikut berbincang bersama para nelayan desa. Mereka menyampaikan bahwa ketika musim angin timur hasil tangkapan agak berkurang. “Keinginan saya nantinya para nelayan tangkap yang masuk musim-musim pacaroba ataupun pakceklik akan dibina dengan teknik peningkatan ekonomi pengelolaan hasil perikanan dan begitu juga dengan para mak-mak yang bisa membantu suami nya dalam hal tambahan pendapatan,” kata Nurdin.

Nurdin sendiri tidak pernah ketinggalan dan paling dekat dalam bersenda gurau bersama, foto bersama dan memberikan pertanyaan wawasan kebangsaan kepada anak-anak pulau. Tak lupa dirinya berpesan agar jangan buang sampah ke laut, laut mata pencarian dan rezki bagi masyarakat.

Maka harus di jaga dan dipelihara sesuai dengan keadaan dan fungsinya. “Anak-anak kita pulau ni pandai dan pintar, jadi kalau kita bina dan ajar kan sangat cepat serapan ilmu nya. Karena anak-anak ini masih jauh dari berita hoax, penyakit masyarakat dan apa lagi narkoba,” pesan Nurdin.

Tampak hadir dalam mendampingi Gubernur Kadis PU Abu Bakar, Kadis Perkim Mahyudin, Kadis Pertanian Ahmad Nizar, Kadis Perikanan dan Kelautan Edy Sopian, Sekretaris BKKD Aiyub dan beserta Staf ASN dilingkungan Provinsi Kepri. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto meminta kepada masyarakat diseluruh Kepri untuk tidak sungkan menyampaikan segala bentuk persoalan yang dihadapi kepada Kades, Camat atau bahkan langsung kepada dirinya. Agar kemudian bisa ia sampaikan kepada Gubernur.

Hal ini disampaikan Isdianto saat berkunjung ke Desa Sugi, Kecamatan Moro, kabupaten Karimun, Jumat, 12 April.

Dalam kesempatan ini Isdianto didampingi oleh staff khusus Gubernur Herizal Hood dan Saidul Khudri.

“Jika ada kekurangan atau kebutuhan untuk kampung kita, bisa sampaikan melalui pak kades, pak camat, atau langsung pada saya, nanti saya sampaikan pada bapak Gubernur,” kata Isdianto.

Isdianto juga mengingatkan masyarakat bahwasanya sebentar lagi atau tepatnya tanggal 17 April nanti akan dilaksanakan Pilpres dan Pilleg. Isdianto pun menghimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk hadir ke TPS dan melakukan kewajibannya untuk memilih dan jangan ada yang golput.

“Siapapun yang dipilih nanti, semoga dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Hati-hati juga dengan berita hoax,” ujar Isdianto. (humaskepri)

KEPRI

Sabtu | 13 April 2019 | 20:11

Untuk Masyarakat, Tak Ada Kata Penat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Gubernur H Nurdin Basirun sepanjang Jumat, 12 April, berkeliling sejumlah daerah di Kepulauan Riau untuk bertemu dengan masyarakat. Agenda utama dalam kegiatan-kegiatan itu adalah menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. Dalam sepekan ini, hampir di semua daerah Nurdin hadir menyerahkan sertifikat itu.

Pada Jumat pagi, Nurdin menyerahkan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Kabupaten Karimun di halaman Kediaman Bupati, Tanjungbalai. Sementara, pada sebelah petang, kegiatan yang sama juga dilakukan Nurdin di Kabupaten Bintan. Di Karimun Nurdin juga membuka Rapat Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2019 Kabupaten Karimun di Gedung Nasional Tanjungbalai.

Di antara kedua kabupaten itu, Nurdin mengikuti serangkaian kegiatan di Batam pada siang dan malam hari. Pada siang hari Nurdin menghadiri Sholat Jumat dan Doa Bersama Pengamanan Pemilu 2019 Yang Aman dan Damai oleh TNI-Polri Didukung Elemen Masyarakat di Masjid Agung Batam Center, Kota Batam.

Di malam hari, Nurdin menghadiri Sagulung Berdoa dan Deklarasi Pemilu Damai di SP Plaza, Batam. Nurdin kemudian bergerak ke Dabo untuk menyerahkan sertifikat kepada masyarakar. Tapi sebelum menyerahkan sertifikat, Nurdin melaksanakan Safari Subuh  di Surau An-Nur Lembah Kapitan. Kegiatan dilanjutkan dengan sarapan bersama dan peninjauan pasar

Tentang sertifikat, menurut Nurdin, ini merupakan salah satu program unggulan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu dirinya menghimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga hak yang telah diberikan tersebut dengan baik.

“Selain tentunya menjadi kekuatan hukum atas kepemilikan tanah sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari, keberadaan sertifikat ini juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, kebutuhan masyarakat tersebut dapat terjawab dengan sertifikat tanah ini karna dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak atau instansi yang memberikan pinjaman lunak dengan tujuan untuk usaha diberbagai bidang.

“Kami harap masyarakat dapat menggunakan sertifikat ini dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan,” tambah Nurdin.

Nurdin sendiri terus ikut hadir disetiap kesempatan menyerahkan Sertifikat Tanah, selain tentunya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, Nurdin selaku perpanjangan Pemerintah Pusat juga ingin menyampaikan Pesan Presiden Jokowi untuk masyarakat Kepri.

Setelah beberapa hari lalu memulai penyerahan Setifikat Tanah di Batam, Nurdin kemudian bergegas ke Kundur, Kembali Ke Tanjungpinang dan hari ini berada di Tanjungbalai untuk hadir ditengah-tengah masyarakat. Tidak sampai disitu penyerahan Sertifikat pun akan dilanjutkan ke Bintan lalu ke Lingga.

“Kami berada disini sekaligus menyampaikan pesan salam hangat dari Pak Jokowi untuk masyarakat Karimun,” ujar Nurdin.

Kepada seluruh elemen masyarakat mempunyai hak pilihnya maka pergunakanlah dengan hati nurani agar pemimpin yang dipilih kelak bisa memberikan kedamaian dan kesejukan bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia

“Semoga pesta demokrasi yang kita laksanakan dapat menguatkan ukhwah islamiya serta mempererat jalinan silaturahmi diantara kita tanpa memandang perbedaan. Harapan Masyarakat saat ini sangat menginginkan kedamaian dan ketentram sehingga bisa melaksanakan aktifitas sosial setiap saat,” kata Nurdin di Masjid Agung Batam.

Menurut Nurdin, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para Pemerintah Daerah, TNI-Polri berserta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kedamaian dan ketentraman agar keutuhan NKRI tidak bisa dipecah belah. Usaha dan upaya dari seluruh stake holder dan sudah melaksanakan berbagai langkah-langkah secara nyata dan meminimalisir terjadinya permasalahan

“Terima kasih kepada Kapolda dan FKPD berserta jajaran atas sinergitas dalam menciptakan suasanan yang aman, tentram dan kondusif. Selalu kita menjaga kerukunan dan keberagaman agar Bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh,” kata Nurdin. (humaskepri)

KEPRI

Jumat | 12 April 2019 | 21:03

Langkah Konkret Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kota Tanjungpinang yang dipusatkan di halaman Gedung Daerah, Kamis, 11 April pagi.

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Nurdin selaku Gubernur mengatakan bahwa beragam upaya dan langkah-langkah konkret terus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyatakat secara nyata dan merata.

“Pemerintah terus berupaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, ini dibuktikan dengan program sertifikat tanah untuk rakyat,” kata Nurdin.

Sertifikat tanah dinilai Nurdin begitu penting bagi masyrakat, karna didalamnya bernilai kepastian hukum yang kuat dalam menjaga hak masyarakat, selain itu keberadaannya juga dapat mengalirkan perekonomian untuk terus maju dan menguat.

“Dengan adanya sertifikat ini tentu kami meminta masyarakat dapat memanfaatkan nya dengan sebaik mungkin,” pesan Nurdin.

Tidak hanya program sertifikat tanah, dilanjutkan Nurdin bahwa Pemerintah dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi terus berinovasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti dana desa, beragam kartu yakni Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar juga pembangunan infrastruktur yang terus digesa.

“Maka dukungan semua pihak sangat penting untuk mewujudkan setiap pembangunan dapat tercapai serta tak kalah pentingnya adalah doa dari masyarakat bapak ibu sekalian agar pembangunan tersebut dapat berjalan lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul mengatakan bahwa tanah merupakan aset penting yang harus dikelola tanpa adanya sengketa, maka keberadaan sertifikatnya merupakan hal yang penting sebagai dasar kepastian hukum yang kuat.

“Sertifikat ini sangat penting sebagai dasar hukum yang kuat yang otomatis dapat mengurangi sengketa yang ada,” kata Syahrul.

Pemko Tanjungpinang kata Syahrul, juga terus mendukung penuh program Pemerintah Pusat ini. Dibuktikan dengan memfasilitasi sosialisasi tingkat Kelurahan serta membuat tim pendamping PTSL bekerjasama dengan BPN Kota dalam mendata masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

“Semoga sertifikat tanah ini nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat,” lanjut Syahrul.

Kemudian, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri Asnawati melaporkan sampai tahun 2019 ini untuk Kepri sendiri terdapat 756.256 ribu bidang tanah dan yang telah terdaftar sebanyak 546.376 ribu bidang dengan persentase 72,06 persen.

Untuk Kota Tanjungpinang sendiri dari data tahun 2018 lalu target sertifikat tanah sebanyak 5.000 bidang dengan persentase sebesar 99,8 persen. Dan pada tahun 2019 ini siap di serahkan sertifikan sebanyak 2.234 bidang tanah yang diperuntukan bagi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Barat dan Bukit Bestari.

Penyerahan Sertifikat tanah sendiri secara rinci di berikan di Kelurahan Batu IX 640 sertifikat, Kelurahan Kota Piring 40 sertifikat, Kelurahan Pinang Kencana 148 sertifikat, Kelurahan Air Raja 169 sertifikat, Kelurahan Kampung Bulang 19 sertifikat , Kelurahan Kampung Bugis 628 sertifikat, Kelurahan Senggarang 134 sertifikat, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 144 sertifikat, Kelurahan Tanjung Unggat 202 sertifikat, Kelurahan Tanjungpinang Timur 44 sertifikat dan Kelurahan Tanjungpinang Barat 66 sertifikat.

Asnawati melanjutkan, Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat merupakan salah satu program prioritas sehingga pemetaan bidang tanah dapat dilakukan dengan sistematis juga lengkap. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian dan cinta pemerintah kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bukti nyata dari kepedulian Pemerintah untuk senantiasa berusaha terus mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan,” kata Asnawati.

Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Kepri Ria Dwi Latifa, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Danlanud RHF Kolonel Pnb Elistar Silaen, sejumlah Kepala OPD, Rektor UMRAH Syafsir Akhlus, Ketua LAM H Abdul Razak, Tokoh Masyarakat beserta tamu undangan lainnya. (humaskepri)

KEPRI

Kamis | 11 April 2019 | 20:29

Sertifikat Tanah Jawab Kepastian Hak Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Gubernur H Nurdin Basirun menuturkan bahwa progam penyerahan sertifikat tanah sendiri merupakan salah satu bentuk perhatian utama Pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Sertifikat tanah ini merupakan alat bukti dan hak yang diperuntukan bagi masyarakat karna didalamnya terdapat kepastian hukum yang sah akan kepemilikan tanah,” ujar Nurdin saat menyerahkan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Balai Pemuda, Tanjungbatu, Kundur, Kabupaten Karimun, Rabu, 10 April pagi.

Menurut Nurdin dengan adanya sertifikat tanah ini tentu menjadi kemudahan bagi masyarakat, tidak ada kekeliruan tentang kepastian hukum karna telah memiliki bukti nyata dan tertulis maka dengan adanya ini Nurdin meminta masyarakat dapat menggunakannya dengan arif dan bijaksana.

“Jangan langsung dapat sertifikat lalu digadai ke bank untuk membeli hal yang tidak dibutuhkan, tapi dengan adanya sertifikat ini ketika dikemudian hari bapak ibu ada kesusahan dan ingin modal usaha barulah digunakan,” pesan Nurdin.

Nurdin berharap agar program ini dapat terus terlaksana sehingga semua masyarakat mendapat haknya secara merata, dirinya pun bertekad untuk ikut menyerahkan langsung kepada masyarakat di Kepri.

“Kemarin saat Bapak Jokowi berkunjung ke Batam, kami berbincang tentang penyerahan sertifikat tanah ini dan Pak Presiden menginstruksikan saya ikut menyerahkan langsung dan beliau menyampaikan salam kepada seluruh masyarakat di Kepri,” sambungnya lagi.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan ucapat terimakasih baik kepada Pemerintah Pusat, Provinsi juga BPN atas program nyata yang telah dilakukan, dengan program penyerahan sertifikat tanah ini diharapkan Aunur dapat semakin memudahkan masyarakat terkait proses hukum dan hak yang dimiliki.

“Kami berharap program ini dapat terus bejalan sehingga untuk Karimun sendiri dapat 100 persen tercapai secara merata,” ujar Aunur.

Kemudian, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri Asnawati melaporkan sampai tahun 2019 ini untuk Kepri sendiri terdapat 756.256 ribu bidang tanah dan yang telah terdaftar sebanyak 546.376 ribu bidang dengan persentase 72,06 persen.

“Dalam capaian target dua tahun kebelakang tersebut, sehingga kami butuh waktu tiga tahun lagi dan pads tahun 2023 seluruh bidang tanah di Kepri telah terdaftar,” ujar Asnawati.

Asnawati melanjutkan, Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat merupakan salah satu program prioritas sehingga pemetaan bidang tanah dapat dilakukan dengan sistematis juga lengkap. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian dan cinta pemerintah kepada masyarakat.

Kabupaten Karimun sendiri mendapat total 8.380 sertifikat tanah dan saat ini diberikan sebanyak 2.100 sertifikat untuk masyarakat Kundur, Kundur Utara dan Durai.

“Dengan adanya sertifikat ini menjadi alat bukti hak dan kepastian hukum atas tanah, dan dengan adanya sertifikat ini juga dapat menjadi jaminan untuk modal usaha bapak ibu sekalian di bank,” lanjutnya lagi.

Seluruh masyarakat tampak bahagia ketika berbondong-bondong datang kelokasi acara, meskipun cuaca sedang dalam kondisi hujan tidak mengurungkan niat masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

Salah satunya Titi, Ibu Rumah Tangga yang tinggal di Urung, Kundur tersebut mengaku bahagia dengan adanya program Pemerintah yang mana sudah hampir 6 bulan lamanya dirinya menunggu proses dan hari ini bisa didapat.

Begitupun Mesdi (Pedagang) dan R Murat (Nelayan) yang juga ikut senang serta berbangga hati dengan telah selesainya proses mendapatkan sertifikat tanah.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Kepri Ria Dwi Latifa, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah, Kadis Pendidikan M Dali, Kadis Ketahanan Pangan Ahmad Izhar, Kadis PMD Sardison, Kaban Kesbangpol Lamidi, Kabiro Umum Martin Maromon, OPD Kabupaten Karimun, Camat dan Lurah beserta masyarakat Kundur. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Gubernur H Nurdin Basirun dalam tiap kunjungannya ke Pulau-Pulau selalu menyerukan kepada masyarakat setempat bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu menjadi prioritas pembangunan dari Pemerintah.

“Apakah itu kebutuhan pokok seperti sandang pangan, maupun pemenuhan sarana prasarana penunjang selalu menjadi perhatian pemerintah, tidak ada kata berhenti, agar dapat terpenuhi secara merata,” ujar Nurdin saat berkunjung ke Desa Tanjung Kelit, Daik, Lingga Senin, 8 April, petang.

Misalnya Infrastruktur yang menurut Nurdin, Kepri sebagai daerah Kepulauan sangat membutuhkan ketersedian akan infrastruktur tersebut, seperti pelabuhan yang menjadi urgensi dalam upaya melancarkan roda perekonomian.

Kemudian yang tak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia. Nurdin menuturkan bahwa dewasa ini pesatnya perkembangan zaman harus terus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

“Pembangunan akhlak manusia kita mulai dari memakmurkan masjid, apakah itu dari segi pembangunan nya juga untuk meramaikan isi nya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan,” lanjut Nurdin.

Dalam kunjungannya tersebut, Nurdin meninjau Pembangunan Masjid Nur Yaqin yang merupakan hasil dari bantuan Pemerintah Provinsi Kepri yang digulirkan sejak tahun 2017, saat ini pengerjaannya telah mencapai tahap finishing, meskipun belum 100 persen selesai namun masyarakat sudah menggunakan masjid tersebut untuk menunaikan rutinitas ibadahnya.

Melihat antusias masyarakat dengan adanya masjid terbesar di Tanjung Kelit itu, Nurdin langsung memerintahkan Kepala Dinas Perkim Yusrial Mahyuddin untuk memasang paping blok sesegera mungkin.

“Biar pondasinya lebih kokoh ditiap sisi masjid dan juga terlihat semakin rapi,” kata Nurdin.

Tidak sampai disitu, sebelum meninggalkan Tanjung Kelit Nurdin yang menuju kembali ke kapal melihat kondisi dari pelabuhan, Dirinya kemudian memberi instruksi kepada Kepala Dinas Perhubungan Jamhur Ismail untuk memperbaiki ponton pelabuhan yang ada.

“Agar senang kapal/speed untuk bersandar ketika berkunjung kemari, karna pintu terdepan ditiap pulau adalah pelabuhan maka kita harus upayakan sarana dan prasarana tersebut tercukupi,” tutupnya. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID BATAM – Disela kesibukannya kampanye, Capres 01, Jokowi menyempatkan bertemu dan mendengar aspirasi rakyat Batam yang tergabung di Forum Komunikasi RT / RW (FKTW) Kota Batam, didampingi Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kepri, Hazhary di ruang tunggu VVIP Bandara Hang Nadim, Kota Batam, Sabtu, 6 April 2019.

Ketua FKTW Kota Batam, Rushadi Wijaya mengatakan ada 19 pengurus FKTW Kota Batam yang hadir dan berdiskusi langsung dengan Jokowi.

“Tadi telah kita sampaikan beberapa persoalan masyarakat Kota Batam secara langsung kepada Bapak Presiden Indonesia, Joko Widodo. Langsung ditanggapi oleh orang nomor satu di NKRI,” ujar Rushadi Wijaya.

Rushadi menyampaikan agar Jokowi menyelesaikan persoalan Uang Wajib Tahunan (UWT) dan Peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik. Semua itu menjadi beban terberat masyarakat Kota Batam.

Sebelum pertemuan antara FKTW Kota Batam dengan Bapak Jokowi berakhir, seluruh jajaran FKTW melakukan doa bersama.

“Kami mendoakan Bapak Jokowi dan Ibu Iriana supaya diberi kesehatan selalu dan bisa untuk menyelesaikan persoalan rakyat Indonesia oleh Sang Maha Kuasa. Semoga Bangsa Indonesia dijauhkan dari kabar-kabar palsu (Hoax) yang dapat merusak persatuan NKRI,” tutup Rushadi.

Rushadi juga mengucapkan terima kasih kepada Pospera Provinsi Kepulauan Riau karena bantuannya dapat menyampaikan permasalahan di kehidupan masyarakat Kota Batam.

Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Kepulauan Riau, Hazhary menuturkan bahwa organisasi Pospera sejatinya sebagai mata dan telinga serta hati bagi Presiden Indonesia, Bapak Jokowi dalam memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Rakyat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

“Karena persoalan masyarakat Kota Batam secara keseluruhan tentang uang Wajib Tahunan (UWT) dan Hak Guna Bangunan maka Pospera Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi FKTW Kota Batam untuk ketemu Presiden, Jokowi,” ujar Hazhary.

Hazhary menegaskan Jokowi sangat merespon keluhan masyarakat Kota Batam melalui FKTW.

“Jokowi langsung berjanji secepatnya untuk menghapuskan Uang Wajib Tahunan dan Surat Hak Guna Bangunan akan diubah menjadi Surat Hak Milik,” tutup Hazhary. (sal)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun sepanjang Ahad 7 April, melakukan aktivitas terkait sembako bersama masyarakat. Bersama Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Nurdin menghadiri acara sembako murah di kawasan Bengkong.

Di siang hari, bersama Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan Perempuan Tionghoa Indonesia (Preti) Batam, Nurdin berbagi sembako di Pulau Moro dan Pulau Jang, Kabupaten Karimun.

“Libur seperti ini kami tidak bermain golf, pergi memancing dengan kapal bagus. Kami ke pulau-pulau menyapa masyarakat,” kata Nurdin sesaat sebelum meninggalkan Masjid Hidayatul Ulum, Sagulung, Batam, Ahad siang. Dari masjid, Nurdin bersama Arif langsung menuju pelabuhan Sagulung untuk menuju pulau-pulau di Moro.

Di Moro dan Pulau Jang, sejumlah paket sembako di dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Prosesi pembagian sembako itu penuh dengan senda gurau. Tak ada batas seorang pejabat dan masyarakat.

“Pak Nurdin jangan cukur kumis. Nanti kami tak kenal,” kata Anisa, seorang ibu di tengah pembagian sembako di halaman Masjid An Nur. Tawa Nurdin pun pecah. Pada kesempatan itu, Nurdin mengatakan apa yang dilakukannya semua ini untuk masyarakat.

Masyarakatlah, kata Nurdin yang membuat Kepri menjadi semakin baik. Karena itu Nurdin berpesan agar masyarakat menjaga kebersamaan dan persatuan. Kekompakan sangat penting untuk kelancaran pembangunan. “Jaga kekompakan dan kebersamaan. Jangan saling fitnah,” kata Nurdin. Masyarakat yang hadir pun ikut nyeletuk di sela-sela Nurdin berbicara.

“Kami sayang  pak Nurdin,” serentak puluhan kaum ibu dan bapak kepada Gubernur. Nurdin pun langsung membalas, ”Saya sayang juga sama bapak bapak dan ibu-ibu serta anak anak semua.” Dalam kesempatan bertemu masyarakat Ahad ini, baik di Batam dan pulau-pulau, Nurdin juga menyampaikan agar masyarakat jangan mudah terpecah belah.

Karena masih ada yang berupaya melakukan itu dengan menyebar berita dan kabar hoax. “Selalu jaga persaudaraan dengan persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah terpecah belah dengan fitnah, isu hasut dan berita hoax,” kata Nurdin. (humaskepri.id)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan menggelar kegiatan “Pemilua Run” menyongsong Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Kijang Citywalk, Bintan Timur, Ahad 7 April. Acara ini bertujuan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait agenda pemilu sekaligus bertujuan mampu meningkatkan partisipasi pemilih jelang agenda Pemilu Serentak 2019.

“Pemilu Run merupakan satu dari sekian agenda KPU Kabupaten Bintan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa terlibat dalam Pemilu. Kita mengajak masyarakat beramai-ramai untuk mencoblos di TPS dari pukul 7 pagi hingga 13.00 siang, tanggal 17 April nanti,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bintan, Ervina Sari.

Sementara Bupati Bintan, Apri Sujadi usai ikut berlari pagi bersama masyarakat menyampaikan bahwa dirinya mengharapkan agar Pemilu tahun 2019 ini mampu berjalan dengan baik. Karena menurutnya begitu besar beban penyelenggaraan pemilu tahun ini, Bagaimana tidak, ini baru pertamakalinya diselenggarakan pemilihan secara serentak untuk memilih Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD yang sangat memerlukan kerjasama dari semua pihak.

“Kita juga mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu khususnya meningkatkan angka partisipasi, dengan bisa melebihi target angka nasional 77,5 %. Khususnya kaum milenial yang harus mendapatkan perhatian dengan pemahaman pentingnya pemilu, karena suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja. Suksesnya pemilu adalah partisipasi masyarakat tersalurkan dengan baik,” tutupnya. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID Batam – Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sangat rentan terjadinya tindak kejahatan antar negara yang masuk melalui pulau-pulau terluar di Kepri.

Hal itulah yang membuat Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, perlu turun langsung ke masyarakat-masyarakat yang berdomisili di pulau-pulau terluar di Kepri. Kedatangan yang disambil gelar silatulrahmi ini guna mensosialisasikan antisipasi masuknya faham-faham yang bisa merusak keutuhan NKRI.

Polda Kepri melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) menggelar tatap muka bersama masyarakat Pulau Abang, dalam rangka Pembinaan kepada masyarakat pesisir. Pertemuan dengan puluhan tokoh masyarakat Pulau Abang dilaksanakan di Pondok Informasi Pulau Abang, Rabu, 27 Maret 2019 siang.

Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Kepri, AKBP Sazili mengatakan, masyarakat yang berdomisili di pulau terluar perlu mengantisipasi Empat hal. Jalinan silatulrahmi Polda Kepri ini bersamaan dengan agenda sejumlah pengurus dari Perkumpulan Pesisir Hinterland Centre (PPHC).

BERITA TERKAIT

Jalin Silatulrahmi dan Jemput Aspirasi, Hinterland Centre Kunjungi Pulau Abang

Pertama, masuknya faham radikalisme yang bertujuan merusak keutuhan negara kita. “Salah satu contohnya, faham yang ingin merubah ideologis pancasila. Faham ini mengajarkan para pengikutnya untuk memusuhi aparat penegak hukum, dan ingin mendirikan negara sendiri berdasarkan pemahamannya,” katanya.

Kedua, masalah narkoba. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya daerah kita ini merupakan daerah transit. Peredaran narkoba masuk melalui pulau-pulau terluar, indikasinya cukup tinggi.

“Diharapkan kepada masyarakat, jika mengetahui gerak gerik yang mencurigakan mengenai peredaran barang haram tersebut, secepatnya laporkan kepada aparat kepolisian, dan kami akan segera menindaklanjutinnya.

Lanjutnya, kenapa diperlukan peran aktif dari masyarakat? Karena ketika masyarakat mengetahui adanya transaksi narkoba di wilayahnya, tetapi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, maka pihak penegak hukum akan sulit untuk memutus jaringan peredaran narkoba.

“Kalau masyarakatnya saja sudah tidak peduli, maka kami dari kepolisian akan sulit untuk memutus jaringannya,” ujarnya.

Ketiga, yang perlu diantisipasi adalah kenakalan remaja. Dalam hal ini, perlunya peran aktif dari orang tua mendidik anak-anaknya dengan memberikan nilai-nilai keagamaan.

Terakhir yang perlu diantisipasi ialah beredarnya isu-isu yang sumbernya tidak bisa di pertanggungjawabkan atau istilahnya berita Hoax.

“Dengan pesatnya kemajuan teknologi, diharapkan kepada masyarakat jangan mudah percaya begitu saja terhadap berita-berita yang sumbernya tidak bisa di pertanggungjawabkan atau hoax,” imbuhnya.

Di tempat yang sama tokoh masyarakat yang diwakili Ketua RW 001 Pulau Abang, Iwan Zaidi mengatakan, sangat senang atas kunjungan dari tim PPHC dan pihak kepolisian daerah Kepri.

“Terima kasih atas kedatangan tim ke pulau kami ini, semoga dengan pertemuan ini kami masyarakat pesisir bisa lebih mawas diri dalam mengantisipasi masuknya gangguan-gangguan tersebut,” ucapnya.

Diakhir kegiatan, pihak Binmas Polda Kepri memberikan bantuan berupa topi nelayan kepada masyarakat Pulau Abang. (sal)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat proaktif untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk mendatangi dinas pendudukan dan pencatatan sipil untuk melaporkan status kependudukannya melalui kepemilikan KTP-el sangat penting dilakukan untuk menjamin tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu kali ini.

“Masyarakat yang mempunyai KTP ganda, saya mohon yang bersangkutan untuk segera melapor,” pinta Tjahjo usai menghadiri sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2019-2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Tjahjo pun kembali menegaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu Serentak 2019. Dengan syarat, pemilih harus membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) saat pencoblosan.

“Keputusan DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu sepakat bahwa yang belum terdata di DPT tapi sudah mempunyai KTP-el, dia berhak untuk menggunakan hak pilih, secara konstitusional hak pilih terjamin,” tegas Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pendudukan dan Pencatatan Sipil hingga kini terus melakukan upaya untuk jemput bola dan melakukan pelayanan KTP- el bagi masyarakat. Bahkan di beberapa tempat, pelayanan perekaman KTP-el tetep dibuka meski hari llibur. Terbukti, hingga saat ini masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 98 persen dan akan terus dimutakhirkan.

“Progres KTP-el sudah 98 persen, yang 2 persen tadi kemungkinan sudah mempunyai surat keterangan tapi belum punya KTP-el,” terangnya. (puspenkemendagri)

RILIS

Sabtu | 23 Maret 2019 | 10:47

Partisipasi Masyarakat Kunci Kesuksesan Pemilu

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyatakan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu merupakan Kunci Kesuksesan Pemilu. Salah satu bentuk implementasi partsipasi tersebut diwujudkan dalam keaktifan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019.

“Kunci Pemilu ini kan partisipasi masyarakat, selain petugas yang jemput bola untuk perekaman KTP-el untuk masyarakat yang usianya 17 tahun, masyarakat juga harus aktif datang ke Dukcapil untuk melakukan perekaman,” terang Bahtiar saat menghadiri Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu di Halaman Parkir Bawaslu RI, Jakarta, Sabtu, 23 Maret 2019.

Bahtiar menjelaskan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan pelayanan perekaman KTP-el agar seluruh WNI yang berusia 17 tahun dapat menggunakan hak pilihnya.

“Kami terus melayani bahkan hari-hari libur pun jajaran Dukcapil, baik di pusat maupun di daerah memberikan pelayanan. Sekarang yang kita minta juga ini partisipasi masyarakat karena masyarakat yang sudah berumur 17 tahun ini jangan sampai belum merekam (KTP-el), ini perlu partisipasi masyarakat karena ini memang kondisi wilayah kita kan tidak sama,” kata Bahtiar.

Kemendagri terus memastikan seluruh WNI menggunakan hak pilihnya meski tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) salah satunya dengan menggunakan KTP-el. Oleh kerenanya percepatan perekaman KTP-el terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

“Di sepakati di UU Pemilu, jadi misalnya masyarakat ini belum terdaftar dalam DPT, sampai hari ini kalau ada yang belum terdaftar di DPT tetapi dia sudah memiliki KTP-el, maka itu bisa dipakai untuk mencoblos. Kami pastikan bahwa walaupun tinggal beberapa hari lagi Kemendagri melalui jajarannya Dukcapil Provinsi, Kabupaten/kota terus melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el. Mudah-mudahan hari H semuanya sudah punya KTP-el,” ungkap Bahtiar.

Hal senada dikatakan Tenaga Ahli KPU, Muhammad Fadilah yang menyatakan masyarakat yang memiliki KTP-el, namun tidak masuk dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00.

“Pukul 12.00 KPPS mengumumkan bagi warga atau masyarakat yang belum masuk DPT atau Daftar Pemilih Tambahan, bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el, syaratnya yang penting sudah punya KTP-el atau sudah melakukan perekaman,” tegas Fadilah saat melakukan simulasi Pencoblosan Kertas Suara di Lapangan Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2019. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan, Apri Sujadi memberikan pesan tegas saat membuka Rapat Musawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2019, Kamis, 14 Maret 2019. Ia juga menginginkan, ke depannya OPD Kabupaten Bintan tidak lagi melaksanakan kegiatan yang sifatnya ‘copy paste’ karena sifatnya pemborosan.

Menurutnya, kegiatan dan capaian kinerja OPD harus menjadi cerminan dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RJPMD).

“Kami menginginkan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemborosan. Dan kami menginginkan, bagaimana capaian kinerja, dari masing masing OPD ini, merupakan cerminan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang menjadi rujukan dan pedoman dalam melaksanakan sebuah program. Kegiatan jangan hanya copy paste,” ujarnya.

Ia menambahkan, pesan tersebut betul-betul disampaikan khusus untuk seluruh Kepala OPD Kabupaten Bintan.

Dikatakannya juga bahwa Musrenbang harus mengaktualisasikan keinginan masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang harus lebih terarah dan terukur, sehingga sasaran dapat terealisasi, serta capaian masing-masing OPD harus lebih terukur dengan indikator yang jelas.

“Ini kami pesan betul. Karena kami masih menemukan, rutinitas kegiatan yang memang hanya copy paste dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat dari kita semua khususnya para ASN. Ini penegasan internal yang pada hari ini perlu kami sampaikan,” tutupnya. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak semua jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Kepri agar terus menciptakan invoasi dan pemikiran-pemikiran strategis. Hal ini dalam upaya memajukan pembangunan didaerah serta terus menciptakan good goverment dan good governance.

“Yang paling utama adalah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Nurdin dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator serta Penyerahan Petikan Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa, 12 Maret.

Untuk pejabat yang dilantik, Nurdin menghimbau agar segera bergegas menyelesaikan setiap persoalan yang diamanahkan saat ini. Apalagi ditengah perkembangan dan perubahan di masyarakat yang begitu cepat.

“Tidak ada lagi kata menunggu dan bersantai, perubahan semakin cepat maka gebrakan dan inovasi yang kita ciptakan harus beriringan pula,” pesan Nurdin.

Kepada CPNS yang baru saja diserahkan SK nya, Nurdin mengucapkan selamat dan berpesan agar benar-benar mengikuti setiap rangkaian hingga diangkat menjadi PNS.

“Bekerjalah dengan hati dan profesionalitas karna Ini adalah kesempatan yang telah adik-adik dapatkan dari serangkaian tes yang telah dilewati dan berkompetisi dengan teman-teman lainnya,” harap Nurdin.

Pelantikan sendiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 262 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Ir. Muhammad Yusrial Mahyuddin, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 263 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Hendri Kurniadi, sebagai Kepala Bidang Pertambangan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelantikan sendiri berjalan secara tertib dan lancar, adapun dalam penandatangan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan itu adalah Asisten Bidang Pemerintahan Raja Ariza dan Kepala BKPSDM Firdaus.

Setelah melantik kedua Pejabat tersebut acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Petikan Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 kepada 188 orang yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti serangkaian tes CPNS mulai dari tahap Administrasi, Seleksi Kompetisi Dasar (SKD), Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) dan Pemeriksaan Pemberkasan Akhir. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Ketua DPRD Natuna Yusripandi, membeberkan cara agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Natuna.

Pertama, masyarakat bisa bertemu langsung dengan anggota DPRD yang dikenalnya.

Kedua, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui surat menyurat yang dimasukan ke sekretariat DPRD Natuna dengan menerangkan ditujukan kepada komisi atau anggota DPRD.

DPRD Natuna saat melaunching kotak Aspirasi DPRD

Ketiga, jika masyarakat datang ke kantor DPRD tapi tidak dapat menjumpai anggota dewan, maka telah sediakan kotak aspirasi yang ada di beranda kantor DPRD Natuna. “Insyaallah jika ada aspirasi melalui kotak tersebut akan kami tindaklanjuti,” ujar Yusripandi.

Selanjutnya Keempat, Yusripandi mengatakan DPRD akan menghidupkan kembali program ‘Satu Jam Lebih Dekat Dengan Anggota Dewan’. Program ini bekerjasama dengan RRI Ranai dikemas dalam acara dialog interaktif langsung melalui telfon, sehingga masyarakat yang jangkauannya melalui radio bisa menyampaikan aspirasi.

Ketua DPRD Natuna menyerahkan buku pokok pikiran DPRD hasil dari aspirasi masyarakat kepada Bupati Natuna

Terakhir, melalui kunjungan anggota dewan secara berkala di setiap Kecamatan dan desa, maka masyarakat bisa menyampaikan langsung ke anggota dewan tersebut.

“Dari semua masukan, keluhan dan aspirasi masyarakat, kami rumuskan dalam kegiatan yang tersebar di berbagai dinas dan badan yang dipimpin Bupati Natuna, ” ujar Yusripandi. (hanafi)

dukung literasi

RILIS

Senin | 11 Maret 2019 | 13:19

Kemendagri Dukung Gerakan Literasi untuk Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan, Bahtiar menyatakan dukungannya terhadap gerakan literasi untuk masyarakat, terutama literasi di daerah dan daerah perbatasan.

Hal itu dikatakannya saat memberikan keterangan dalam Konferensi Pers persiapan Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 di Gedung Perpustakaan, Jl.Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.

“Menteri Dalam Negeri termasuk jajarannya mendukung sepenuhnya Gerakan Literasi di tengah masyarakat termasuk di daerah dan daerah perbatasan. Kemendagri juga akan terus mendukung apapun yang dibutuhkan Perpusnas (Perpustakaan Nasional) di Indonesia untuk menggerakkan Pemerintah Daerah dalam melakukan gerakan literasi,” tegas Bahtiar.

Menurut Bahtiar, pengelolaan Perpusnas melakukan gerakan literasi tidak hanya dapat dibebankan pada satu institusi saja. Namun, menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pengelolaan Perpusnas tidak bisa kita gantungkan hanya pada pengelolaannya saja, karena ini pekerjaan besar dan melibatkan banyak pihak dan SDM. Metodenya juga terus berkembang, kebutuhan masyarakat juga berkembang dan harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah,” kata Bahtiar.

Kepala Pusat Penerangan yang juga Kepala Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki visi, misi dan program yang konkrit untuk menggerakkan program literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemda harus memiliki visi, misi, program yang nyata dan konkrit untuk mengubah arah kebijakan nasional dan daerah, terutama terkait literasi. Hal ini semua harus kita sinergikan, terutama di wilayah perbatasan karena Pak Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kita juga (di Kemendagri) ada yang namanya Ditjen Bina Pemerintahan Desa, sinergi ini harus kita lakukan sampai ke tingkat daerah,” papar Bahtiar.

Disisi lain, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso mengatakan, Rakornas akan berlangsung dari tanggal 13-16 Maret 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta dengan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Rakornas akan diikuti oleh 2100 peserta yang terdiri atas seluruh Dinas Perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, pegiat literasi di daerah, asosiasi Penerbit, serta berbagai jenis perpusataan di Indonesia.

“Rakornas akan dibuka langsung oleh Bapak Mendagri dengan dihadiri oleh seluruh Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, pegiat literasi di daerah, berbagai perpustakaan di Indonesia. Ini juga merupakan sebuah ajang pertemuan Nasional pegiat literasi yang pesertanya mencapai 2100 peserta,” papar Joko.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional 2015 – 2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 mengusung tema.

“Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 telah menetapkan penguatan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional, dan masuk dalam tema RPJMN 2020-2024. Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah konsep menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Penguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0. (puspen kemendagri)