Meningkat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kenakalan remaja di Karimun meningkat, pelakunya bahkan turut melibatkan anak di bawah umur. Peningkatan ini bahkan dibenarkan oleh Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya.

“Sering kita mendapat infomasi dari masyarakat, ada beberapa kenakalan remaja yang mengganggu aktifitas masyarakat,” ujar Hengky belum lama ini.

Bahkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat kenakalan remaja, jajaran Polres Karimun selalu melakukan Cipta Kondisi (Cipkon) pada malam hari.

Bupati karimun, Aunur Rafiq yang dikonfirmasi terkait meningkatnya kenakalan remaja di Karimun sedikit terkejut. Rafiq akan meminta pihak terkait untuk melakukan program pembinaan.

“Pembinaan anak harus ditingkatkan, khususnya dalam perlindungan anak,” ujar Aunur Rafiq.

Pemkab Karimun akan menggandeng Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perlindungan anak dan Perempuan, Dinas Sosial, untuk melaksanakan program pembinaan tersebut dan Dinas Pendidikan untuk pembinaan di sekolah.

Manurut Bupati, terjadinya kenakalan remaja tersebut, bisa disebabkan oleh adanya masalah dilingkungannya. Seperti Broken Home, kehidupan sosial, dan menjadi pelarian bagi anak tersebut. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun senang perkembangan sepak bola di Kepri terus menggeliat. Rutinnya diselenggarakan berbagai pertandingan diharapkan mampu mengeluarkan kemampuan anak-anak daerah untuk tampil maksimal sembari terus mempererat jalinan silaturahmi.

“Kemampuan anak-anak daerah kita, harus didorong agar mereka dapat menunjukan kualitas mereka hingga ke taraf nasional ,” ujar Nurdin saat penutupan turnamen sepak bola Jurnalis Cup II 2018 di Lapangan Sepak Bola Hang Lekir, Km.10, Tanjungpinang, Sabtu, 15 September 2018 sore.

Gubernur juga menyampaikan terimakasih kepada Perkumpulan Sepak Bola Jurnalis yang ikut andil dalam pelaksanaan turnamen ini. Karena semua dapat ikut berperan aktif salah satunya bagi pengembangan pesepak bolaan di Kepri ini.

Sebanyak 32 tim mengikuti turnamen yang dibuka pada Rabu,8 Agustus 2018 lalu, dengan sistem poin dibagi kedalam 8 grup, tidak hanya dari Kota Tanjungpinang dan Bintan, kompetisi ini juga diikuti oleh sejumlah tim dari Kota Batam, Lingga, dan Karimun. peringkat 1 dan 2 berhak lolos ke babak 16 besar hingga mencapai partai puncak, tim Mitra Singkep dan Harkam bertahan dan memainkan laga finalnya hari ini.

Sementara itu, mewakili jajaran panita pelaksana Maturnas menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu mensukseskan turnamen ini.

“Kita berharap dari turnamen-turnamen inilah lahir pesepak bola handal yang akan mengharumkan nama Kepri dimasa depan,” kata Martunas.

Pertandingan sendiri berjalan dengan sengit. Peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim saling melancarkan serangan. Tim Harkam membuka keunggulan di menit-menit awal, namun menutup babak pertama Tim Mitra Singkep menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Memasuki babak kedua, kedua tim kembali sama-sama bermain menyerang, Tim Harkam kembali unggul menjadi 2-1 dan hingga peluit panjang dibunyikan skor tidak berubah. Tim Harkam berhak menjadi juara mendapatkan hadiah uang pembinaan dan piala yang diserahkan langsung oleh Gubernur.

Total hadiah sendiri disediakan oleh panitia sebesar Rp 70 juta, selain uang tunai, pemenang dalam turnamen ini juga mendapatkan tropi, medali, dan piagam penghargaan. Kemudian panitia juga menyediakan hadiah untuk kategori pemain terbaik serta pencetak gol terbanyak.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) menilai dua tahun kepimpinan Nurdin Basirun mengalami kemunduran.

Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis hasil capaian target kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berdasarkan dokumen pembangunan.

Dari hasil penilaian, didapati beberapa indikator yang sungguh memprihatikan.

“Tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka meningkat. Sementara disatu sisi, pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan,” kata ketua Pansus LKPj, Taba Iskandar saat rapat istimewa di Gedung DPRD Kepri, Senin, 28 Mei 2018.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau kata Taba, terus meningkat, yaitu tahun 2015 sebesar 5,78 persen, tahun 2016 naik menjadi 5,84 persen dan tahun 2017 kembali naik menjadi 6,13 persen.

Selain itu secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu tahun 2015 sebanyak 125.020 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 128.430 jiwa atau naik sebanyak 3.410 jiwa.

Akibatnya, jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 hingga tahun 2017 kenaikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 119.000 jiwa meningkat menjadi sebanyak 125.370 jiwa pada tahun 2017. Kondisi ini berbeda dengan kondisi nasional tahun 2017 yang secara nasional malah mengalami penurunan.

Di sektor lapangan kerja, Pemprov Kepri gagal membuat terobosan untuk membuka lapangan kerja. Akibatnya, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 mencapai 7,16 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,63%. “Dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi,” kritik Taba.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 menurun menjadi 2,01 padahal sebelumnya pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 5,03 dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 6,02.

Selain angka-angka tersebut, kinerja anggaran Pemprov Kepri dinilai pansus memprihatinkan. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepri saat ini 39,88 persen masih bersumber Pendapatan Transfer dan 0,021 persen bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini menunjukan bahwa APBD Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung dari pemerintah pusat sebesar 39,88 persen untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Terhadap pengelolaan pendapatan daerah, pansus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk elakukan kajian atas potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pendapatan daerah. Kedua, membentuk tim khusus untuk mendorong pencapaian realisasi pendapatan.

Sebeb, realisasi penerimaan yang telah ditetapkan banyak yang tidak mencapai target. “Selain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana alokasi umum dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang sesuai target ditetapkan, seluruh jenis pendapatan belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian terendah adalah Retribusi Daerah yang hanya mencapai 4,98% dari target yang ditetapkan,” paparnya.

Ditempat yang sama, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan bahwa pada 21 Mei lalu seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. “Seluruh rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan oleh pansus telah disetujui oleh seluruh fraksi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” tegas Jumaga.

Usai paripurna Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas rekomendasi, dan catatan strategis yang disampaikan. Pihaknya berjanji untuk mempelajari seluruh masukan dan catatan yang diberikan DPRD. (***)

KARIMUN

Minggu | 20 Mei 2018 | 3:36

Harga Meningkat Harus Pandai Berhemat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok mulai terlihat di pasar-pasar tradisional di karimun, sesuatu yang tak aneh lagi ketika memasuki bulan Puasa dan Lebaran.

Seperti yang terjadi hari ini Sabtu, 19 Mei 2018 di pasar Meral, salah satu pedagang bernama Nur Aini mengungkapkan meskipun pasokan cabai stabil, tetap saja harga naik.Bahkan, hal ini sudah terjadi beberapa hari menjelang datangnya puasa ungkapnya.

Cabai rawit misalnya, mengalami kenaikan Rp 7000; dari harga sebelumnya Rp 38.000; menjadi Rp 45.000;per kilo nya, sedangkan cabe merah sudah mencapai Rp48.000 per kilogram dan sebelumnya Rp 38.000; per kilogram. Bawang bombai Rp 15.000; per kilogram dari harga sebelumnya Rp 13.000; per kilogram.Bawang merah Rp 36.000; per kilogram sebelumnya Rp 32.000; per kiogram. Sedangkan harga sayur mayur saat ini masih relative normal dan tidak ada kenaikan. Sedangkan daging ayam mengalami Rp 38.000; per kilogram, sebelumnya Rp 32.000; per kilogram.

“Tidak senua bahan pokok mengalami kenaikan, ada juga yang harganya turun yaitu bawang putih yang sebelumnya Rp 38.000; kini menjadi Rp 30.000;sedangkan yang lain harganya tetap dan beberapa mengalami kenaikan,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa  harga akan terus naik sampai nanti Lebaran tiba, dan akan kembali normal setelah lebaran.

Nur mengakui minat belanja masyarakat sedikit berkurang karena harga-harga mulai naik yang menyebabkan mereka harus sedikit berhemat, hal ini dialami salah seorang pengunjung (Asih), seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan kenaikan harga hampir semua bahan pokok. “Macem sudah jadi tradisi harga naik tiap mau Lebaran, jadi harus pandai berhemat,” terangnya. (Fajar)

Kebijakan impor beras dilakukan saat petani sedang panen raya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Cirebon – Para petani di sentra produksi beras Kabupaten Cirebon dan Indramayu sangat menentang kebijakan impor beras yang kembali dilakukan pemerintah. Telebih lagi, saat ini petani sedang panen raya dengan produksi yang meningkat.

“Ditengah panen raya dan produksi yang meningkat, kok malah impor? Pantas tidak?,” kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indnesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar, saat dihubungi Republika, Kamis, 17 Mei 2018.

Tasrip mengatakan, produksi panen petani di Kabupaten Cirebon saat ini rata-rata mengalami kenaikan sekitar sepuluh persen. Yakni dari 5,5 ton per hektare pada tahun lalu menjadi 6,1 ton per hektare pada tahun ini.

Ditengah panen raya saat ini, lanjut Tasrip, harga gabah petani terus mengalami penurunan. Untuk gabah kering giling (GKG), harganya kini Rp 4.400 per kg. Padahal saat awal panen, harga GKG masih Rp 4.800 per kg.

Tasrip pun menyoroti kinerja Bulog yang dinilainya tidak berperan dalam menyerap gabah petani. Saat ini, gabah petani diserap oleh tengkulak atau pengepul. Padahal, pengepul itu nantinya rentan mempermainkan harga gabah dan beras di saat petanisudah tidak memiliki stok gabah lagi.

Tarip juga menilai ada sistem yang mesti dibenahi dalam rantai penjualan beras. Dia mengatakan, dengan harga gabah di tingkat petani yang kini mencapai Rp 4.400 per kg, maka harga beras di pasaran semestinya Rp 7.500 per kg. Namun kenyataannya, harga beras masih di kisaran Rp 10 ribu per kg.

“Ada sistem yang harus diperbaiki. Bukan dengan cara impor,” kata Tasrip menegaskan.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang. Dia pun menolak dengan tegas impor beras yang kembali dilakukan pemerintah.

“Sekarang sedang panen raya. Harga gabah petani juga turun terus,” kata Sutatang.

Sutatang menyebutkan, harga GKG di tingkat petani di Kabupaten Indramayu saat awal panen mencapai Rp 5.000 Rp 5.500 per kg. Namun saat ini, harganya turun menjadi Rp 4.800 per kg.

Secara kuantitas, lanjut Sutatang, produksi panen petani meningkat dibandingkan tahun lalu. Dia menyebutkan, saat ini produksi panen bisa mencapai di kisaran 8,2 tonper hektare.

Selain itu, secara kualitas, hasil panen kali ini juga bagus karena didukung faktor cuaca dan relatif aman dari serangan hama.

Sutatang menyatakan, impor beras yang dilakukan pemerintah sangat merugikan petani. Apalagi, petani sudah berusaha keras untuk menghasilkan produksi beras dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Angka kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Batam dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Turunnya angka kecelakaan kerja ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Untuk angka kecelakaan kerja pada tahun 2015 mencapai 6.232 kasus. Sedangkan angka kecelakaan pada 2016 menurun menjadi 4.691 kasus. Kemudian data terakhir yang diterima pada tahun 2017, kecelakaan kerja yang terjadi tercatat hanya 4.410 kasus.

BPJS secara nasional, seperti yang dipaparkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakiri, angka kecelakaan kerja yang ditangani lembaga itu mencapai 110.282 kasus. Angka ini kemudian menurun secara beruntun, pada 2016 dan 2017.

“Perlu upaya nyata untuk mengurangi angka kecelakaan ini,” ujar Hanif saat kunjungan ke Batam beberapa waktu lalu.

Sementara itu, klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan Batam meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2015 total pembayaran klaim sebesar Rp 16,996 miliar. Sedangkan 2016 total klaim Rp 22,287 miliar, dan 2017 sebesar Rp 23,780 miliar. (***)

sumber: utusankepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq berharap nilai Adipura Kabupaten Karimun untuk Tahun 2018 ini lebih meningkat lagi. Harap itu disampaikannya saat memimpin rapat Persiapan Penilaian Adipura di rumah dinasnya beberapa waktu lalu.

“Penilaian sudah dilakukan sejak November lalu dengan nilai 75,60 Alhamdulillah masih di atas nilai standar. Kita harapkan bisa mencapai 76 atau 77, walaupun menaikan angka 0,5 itu bukan pekerjaan yang gampang, dengan itu harus dibantu dengan komponen masyarakat lainnya,” kata Rafiq beberapa waktu lalu.

Rafiq menjelaskan, dari hasil pantau satu dan pantauan dari Badan lingkungan hidup Kabupaten Karimun, bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan khususnya sampah, mulai dari TPA bahwa adanya gloma dan drainase yang tersumbat.

Selain itu, Rafiq juga menuturkan bahwa dirinya telah membentuk zona-zona penanggung jawab di 54 titik pantau yang ada di Kabupaten Karimun.

“Kita juga ada zona-zona penanggung jawab seperti di pasar, perumahan, saluran terbuka dan taman kota. Ada 54 titik pantau, memang itu semua sudah bagus namun perlu ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Dia menambahkan, kegiatan sapu bersih tidak akan berhenti karena itu adalah motivasi dan inovasi Pemerintah Daerah menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih.(kmg/viar)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2017.

“Catatan di kami menunjukkan kenaikan kasus kekerasan seksual dibandingkan tahun sebelumnya”, kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam konferensi pers di kantor LPSK Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.

Bahkan, Semandawai memprediksi angka kekerasan seksual terhadap anak ini masih tetap tinggi pada 2018. Alasannya, pada awal tahun saja sudah ada dua kejadian, yakni kasus sodomi di Tangerang dengan korban 43 anak dan pembuatan video porno yang melibatkan anak.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut jumlah permohonan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak ini jumlah peningkatannya sangat mencolok karena naik hampir dua kali. Hasto menyebut pada 2017 ada 111 permohonan dibandingkan pada 2016 sejumlah 62 permohonan perlindungan.

“Angka tersebut dipastikan lebih besar jika banyak korban yang tidak melapor ke LPSK,” kata Wakil ketua LPSK ini.

Untuk mengantisipasi hal tersebut LPSK juga melakukan upaya proaktif, yakni menjemput bola kepada korban, seperti yang dilakukan pada kasus dugaan pencabulan siswi TK di Bogor Agustus 2017 lalu.

Hasto menyebut selama 2017 LPSK telah melakukan 99 kali upaya proaktif kepada saksi maupun korban termasuk kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, diakuinya tidak semuanya minta perlindungan karena beberapa alasan.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan upaya proaktif kepada korban pencabulan di Tangerang dan anak korban video porno di Jawa Barat.

Ketua LPSK Semandawai juga menambahkan bahwa pada 2017 ada regulasi yang mendukung terhadap korban anak mendapatkan pemenuhan haknya.

“Di 2017 ini ada beberapa regulasi yang cukup baik dalam memastikan pemenuhan hak korban kejahatan. Hal ini kami akan berikan dukungan penuh terhadap regulasi tadi,” kata Semendawai.

Ketua LPSK ini menyebut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak korban.

Semendawai mengungkapkan dalam PP nomor 43/2017 ini telah mewajibkan kepada penyidik dan penuntut untuk memberikan informasi kepada korban bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan restitusi.

“Dalam UU lain tidak disebut penyidik penuntut itu wajib memberitahukan kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi dan PP ini wajib, baik kepada korban, orang tua, wali dari korban,” ungkapnya. (***)

sumber: republika.co.id

KRIMINALITAS

Minggu | 10 Desember 2017 | 16:57

KontraS Catat Pelanggaran HAM Terus Meningkat di Pemerintahan Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data yang disampaikan, data menunjukkan setiap tahun kasus bertambah. Selama kurun waktu Januari-Oktober 2017, pelaku penyiksaan dari kalangan polisi paling dominan, yaitu 84 kasus, TNI 29 kasus, dan warga sipil 19 kasus.

“Pelaku penyiksaan lebih beragam, selain polisi dan TNI ada petugas Lapas. Pemantauan sepanjang 2017, warga yang paling rentan menjadi korban penyiksaan berusia 15-25 tahun,” tutur Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam diskusi ‎peringatan Hari HAM Internasional, Minggu, 10 Desember 2017.

Penyiksaan yang pelakunya aparat kepolisian maupun TNI pada 2010 tercatat 28 kasus, meningkat menjadi 163 kasus pada 2016-2017. Kontras menyayangkan jumlah oknum yang ditindak tegas tak sebanding dengan jumlah kasus.

Selama 2017, hanya ada satu pelaku yang diproses hingga pengadilan. Yaitu, kasus penyiksaan terhadap warga Meranti hingga tewas. Namun, Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau, hanya menjatuhkan vonis satu sampai empat tahun penjara.

Menurut dia, minimnya vonis itu mengecewakan karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat Polres Meranti hingga menyebabkan dua korban tewas.

Selain itu, Kontras menemukan kasus penyik‎saan yang dilakukan hingga korban La Gode, warga Taliabu, Maluku Utara, tewas.

Keluarga korban diiming-imingi untuk berdamai asalkan jangan melapor ke kantor kepolisian. Insiden penyiksaan itu terjadi pada 24 Oktober. Dia menderita luka di sekujur tubuh, delapan buah gigi serta kuku Ibu jari dicabut, hanya karena dianggap mencuri singkong parut gepe milik tetangga. Kontras menyebut cara itu dilakukan oknum untuk menghindari proses hukum.

Pada 2016, oknum yang terbukti pernah memberi uang sebesar Rp100 juta kepada keluarga Siyono, terduga terorisme yang menjadi korban penyiksaan hingga tewas oleh Densus 88 Anti Teror serta meminta mengikhlaskan kematian, lalu tidak menuntut secara hukum.

Selain itu, dia menambahkan, pola lainnya adalah kerap terjadi tekanan psikologis terhadap keluarga korban yang dilakukan oleh institusi pelaku penyiksaan, seperti kepolisian dan TNI.

“Tindakan ini agar pihak keluarga tidak melakukan proses pelaporan atau penuntutan terkait kematian korban akibat praktik-praktik penyiksaan,” katanya.

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Antisipasi maraknya peredaran narkotika jelang akhir 2017, petugas Bea Cukai Batam meningkatkan pengamanan di pintu-pintu masuk Pulau Batam. Pelabuhan dan Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjadi pintu masuk yang dijaga ketat.

“Biasanya, menjelang akhir tahun, tingkat peredaran narkotika meningkat. Itu seiring dengan meningkatnya pesanan menyambut perayaan pergantian tahun,” ungkap Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, R Evy Suhartantyo kepada Medcom.id, Rabu, 29 November 2017.

Meningkatnya peredaran narkotika di Batam, kata Evy, mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir. Petugas Bea Cukai berhasil mengungkap penyelundupan dan peredaran narkoba asal Malaysia.

“Narkotika jenis sabu tersebut ada yang masuk melalui pelabuhan resmi dan pelabuhan ilegal, atau pelabuhan tikus. Sabu itu umumnya dibawa oleh TKI ilegal, selanjutnya akan dibawa keluar melalui Bandara Hang Nadim Batam,” ungkap Evy.

Dalam sepekan terakhir, petugas Bea Cukai Batam menangkap empat WNI yang hendak membawa sabu keluar dari Batam. Keempatnya ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam. Hasil pemeriksaan, keempatnya adalah kurir narkiba dan pernah menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

“Kamis pekan lalu kami menangkap Sugito dan Kuswanto. Mereka baru saja tiba dari Malaysia. Keduanya ditangkap petugas Bea Cukai bandara saat membawa 2,9 kg sabu,” ujarnya.

Selang empat hari kemudian, tepatnya Minggu, 26 November, Bea Cukai menangkap calon penumpang Lion Air, Amiruddin. Dia ditangkap saat menyembunyikan paket sabu seberat 401 gram di sepatunya. Amiruddin akan membawa sabu ke Surabaya.

Sehari setelahnya, atau Senin, 27 November 2017, petugas Bea Cukai Batam kembali menangkap seorang calon penumpang, Muhammad Zubir. Pria ini ditangkap saat membawa 508 gram sabu. “Modusnya sama, paket sabu disembunyikan di dalam sepatu untuk mengelabui petugas,” ungkap Evy.

Pengawasan di pelabuhan, terutama bandara, tegas Evy, harus diperketat. Karena hanya Bandara Hang Nadim Batam yang menyiagakan Custom Excise atau petugas Bea Cukai untuk pemeriksaan penumpang.

“Sedangkan di bandara lain, seperti Cengkareng dan Surabaya nggak ada customs excise. Artinya, kalau narkotika ini lolos dari Bandara Hang Nadim Batam, maka otomatis akan lolos juga di dua bandara tersebut,” jelasnya.

Beruntung, selain menyiagakan petugas Bea Cukai untuk pemeriksaan di Bandara Hang Nadim, kemampuan para petugas juga terus diasah. “Terutama insting mereka agar dapat mempelajari gerak-gerik para penumpang. Jika ada yang mencurigakan maka patut diperiksa,” paparnya.

Saat ini, Pelabuhan Internasional Batam Centre masih penyumbang terbesar masuknya sabu asal Malaysia. Setelah itu Pelabuhan Internasional Harbour Bay. Sedangkan pintu keluarnya adalah Bandara Hang Nadim Batam.

“Pelabuhan Batam Centre menyumbang 90 persen masuknya narkotika di Batam. Sedangkan Harbour Bay sekira 10 persen.

Humas Bea Cukai Batam Frans Samuel menambahkan, sabu yang masuk di Batam didominasi sabu dari Malaysia yang dibawa oleh kurir sindikat internasional.

Sekadar perbandingan, kata Frans, tahun lalu Bea Cukai Batam menegah atau mengungkap 66 kasus narkotika di Batam. Adapun tahun ini, sejak Januari hingga November 2017 sudah ada 26 kasus narkotika yang ditegah.

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pergi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan memang suatu hal yang melelahkan. Belum lagi harus melewati jarak yang cukup jauh dan lalu lintas yang sangat padat.

Hal itu tentu saja dapat menurunkan kualitas kesehatan dan kebahagiaan, baik karyawan maupun bos itu sendiri.

“Pekerjaan mereka mengharuskan mereka bekerja sangat keras, bekerja di luar jam kerja formal untuk menyelesaikan pekerjaan, dan mereka melakukan banyak usaha melebihi apa yang sebenarnya diperlukan,” tulis peneliti dikutip dari TIME, Minggu 8 oktober 2017

Melihat kondisi seperti ini, sebuah penelitian dilakukan oleh Universitas Cardiff menunjukkan bahwa orang yang bekerja dari rumah lebih merasa bahagia dan lebih sehat dibandingkan harus pergi ke kantor.

Bekerja dari jarak jauh sudah berkembang menjadi suatu tren di Inggris. Penelitian yang dipublikasika di jurnal New Technology, Work and Employment menyatakan tren karyawan bekerja dari rumah meningkat sebesar 20 persen di tahun 2012 dan 24 persen di tahun 2015.

Selain itu, pekerja jarak jauh cenderung melaporkan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dan lebih cenderung mengatakan bahwa pekerjaan mereka menyenangkan dan merangsang, daripada orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama di lingkungan kantor.

Namun ternyata juga ada dampak negatifnya, pekerja jarak jauh cenderung tidak dapat memisahkan pekerjaan dengan kehidupan di rumah. Jika tidak ditangani dengan baik, malah akan menyebabkan suatu masalah besar.(***)

PARIWISATA

Jumat | 29 September 2017 | 13:39

Kunjungan Wisatawan ke Taman Nasional Komodo Terus Meningkat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Labuan Bajo – Balai Taman Nasional (TN) Komodo mengklaim tingkat kunjungan wisatawan di pulau tempat hidup habitat reptil raksasa Komodo (varanus komodoensis) terus saja meningkat.

“Bahkan dari tingkat kunjungan itulah bisa memberi dampak pemasukan keuangan yang cukup signifikan melampaui target yang ditetapkan balai taman nasional. Karena itulah kami belum bisa pastikan pengaruh sampah untuk tingkat kunjungan wisatawan di taman nasional itu,” kata Kepala Balai Taman Nasional Komodo Sudiyono, kepada Antara di Labuan Bajo, Jumat 29 Septembern2017.

Menurut Sudiyono, hingga Agustus 2017, tingkat kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo mencapai angka 60.000-70.000 wisatawan.

Dari jumlah itu, pemasukan uang untuk mengisi pundi-pundi balai yang diberikan kewenangan mengurus pulau komodo itu berjumlah Rp19 miliar lebih. Jumlah ini sangat fantastis dan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan oleh balai, sebesar Rp15 miliar setiap tahunnya.

Jumlah ini lanjut dia, akan terus meningkat seiring dengan makin tingginya informasi dan geliat penataan di Pulau Komodo dan kawasan sekitarnya oleh banyak pihak.

Untuk 2016 silam, lanjut dia, capaian pemasukan dari wisatawan ke Pulau Komodo yang masuk dalam kawasan TNK berjumlah Rp 22 miliar. “Jumlah itu dari total jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 90 ribu wisatawan,” katanya.

Memang lanjutnya, meskipun belum ada pengeluhan bahkan belum terjadi dampak langsung buangan sampah di Labuan Bajo terhadap kunjungan wisatawan, namun yang pasti aksi prefentif terus dilakukan.

Kerja sama dengan pemerintah dan WWF Indonesia di Labuan Bajo untuk menggaggas terbitnya peraturan daerah pengelolaan sampah sudah dilakukan. “Kami sedang menanti pelaksanaan peraturan daerah itu yang tentunya harus didahului oleh pengesahannya oleh pak bupati,” katanya.

Dari catatan Balai TNK, produksi sampah yang dihasilkan warga dan rumah tangga masyarakat di Labuan Bajo setiap harinya mencapai 12 meter kubik.

Tentunya sampah dengan segala jenisnya itu harus bisa dikelola untuk kepentingan pemanfaatn sekaligus membangun kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut serta biota di bawah air.

Ia mengaku, secara internal, Balai TNK terus melakukan pengelolaan sampah kiriman yang diproduksi warga dan rumah tangga di Labuan Bajo yang mampir ke Pulau Komodo dan perairan sekitarnya. “Kami pungut sampahnya di kawasan pulau komodo, lalu kami pisahkan. Kemudian kami kelola khususnya untuk sampah jenis plastik,” katanya dikutip Antara.

Sumber : Galamedia

NEWS

Rabu | 20 September 2017 | 9:30

Pembajakan Musik Terus Meningkat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pembajakan musik terus meningkat di seluruh dunia dengan adanya 40 persen penikmat musik yang mengakses tanpa izin, atau naik dari tahun lalu sebesar 35 persen. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) melaporkan mesin pencari di internet telah mempermudah pembajakan dan mereka meminta pemerintah bertindak.

“Pelanggaran hak cipta masih bertumbuh dan berkembang, dengan metode stream ripping menjadi yang dominan,” kata kepala IPPI, Frances Moore dikutip dari AFP.

“Dengan kekayaan musik berlisensi yang telah tersedia bagi penggemar, jenis situs ilegal ini tidak punya tempat yang dapat dibenarkan di dunia musik,” katanya. Ia pun menyerukan peraturan yang lebih besar mengenai sektor musik digital.

Berdasarkan survei terhadap konsumen di 13 negara, laporan tersebut menemukan bahwa kebanyakan pendengar musik yang tidak berlisensi menggunakan stream ripping untuk mengakses konten bajakan, yaitu dengan menyimpan atau mengubah file musik streaming menjadi mp3.

Sebesar 35 persen pengguna internet menggunakan stream ripping, atau naik dari tahun lalu sebesar 30 persen. Situs streaming memungkinkan pengguna mengubah file yang sedang diputar di platform streaming, seperti Spotify atau YouTube, sehingga dapat diunduh secara permanen.

Persentase pengguna streaming naik menjadi 53 persen untuk pengguna di usia 16-24 tahun, sementara hanya 18 persen dari usia 55-64 tahun yang terlibat dalam hal itu. Laporan tersebut mengatakan bahwa mesin pencari “memainkan peran kunci dalam pelanggaran hak cipta”, dengan 54 di antaranya men-download musik tanpa izin menggunakan Google untuk menemukan musik yang mereka ingin bajak.

YouTube-mp3.org, situs rip rip terpopuler di dunia di mana jutaan pengguna mengonversi video YouTube menjadi file audio, ditutup pada awal bulan ini setelah kampanye IFPI. Industri musik semakin agresif dalam menangani pembajakan. Pada tahun 2015, mereka menutup situs populer Grooveshark.

Sumber : Republika.