Menteri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pihaknya akan membangun Jembatan Batam Bintan. Penegasan itu diungkapkan Hadi usai membuka seminar nasional Inovasi Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan, di Aston Hotel Batam, Rabu, 24 Oktober 2018 malam.

“Kita sudah sepakati mau kita bangun. Ini perjuangannya Pak Gubernur,” kata Basuki kepada sejumlah wartawan, sambil menunjuk Gubernur H Nurdin Basirun yang mendampinginya saat wawancara.

Menurut Basuki, dia baru mengambil disain (DED) terbaru yang disiapkan Pemprov Kepri. Dari disain itu, kajiannya segera dilakukan. Apalagi dari disain itu, ada hitungan pembiayaan yang cukup besar.

“Saya baru ambil disainnya sekarang. Malam ini,” kata Basuki.

Detail Engineeing Disain (DED) yang baru memang terlibat penurunan pembiayaan cukup besar. Dari pembiayaan yang awalnya sebesar Rp7 triliun, kita menjadi Rp3,4 triliun.

“Dengan DED yang baru, yang semakin memanfaatkan teknologi, biayanya turun drastis,” kata Nurdin, dalam wawancara terpisah, Kamis (25/10) dini hari usai menghadiri seminar tersebut.

Nurdin menegaskan, kemungkinan Kementerian PUPR yang membangun sangat besar. Karena secara kebijakan, kata Nurdin, Menteri Basuki sudah setuju.

Karena itu, kata Nurdin, ketika bertemu menjelang membuka seminar, Menteri Basuki langsung bertanya dan meminta DED Jembatan Batam Bintan.

Menurut Nurdin, DED itu sebenarnya sudah ditunggu Kementerian PU sebulan lalu. Terutama setelah dirinya bertemu dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya di Jakarta.

Waktu itu, kata Nurdin, mereka banyak diskusi aspek manfaat. Dari perbincangan itu, terangkum aspek manfaat yang cukup besar. Salah satunya, jalur suplai air dari waduk Busung ke Pulau Batam dan kemungkinan Singapura. Penyaluran melalui Jembatan Batam Bintan juga akan lebih efisien.

Soal pemanfaatan Jembatan Batam Bintan untuk penyaluran air dari Pulau Bintan juga disampaikan Menteri Basuki.

“Soal mengalirkannya melalui jembatan Batam Bintan, kita akan lihat (ke depannya),” kata Basuki.

Pembangunan waduk Busung di Pulau Bintan memang menjadi salah satu proyeksi pemerintah. Di lokasi-lokasi yang punya potensi untuk pengairan, kata Basuki, pihaknya akan melihat potensi pembangunan waduk atau bendungan.

“Soal air, kalau ada potensi di dekat-dekat sini, pasti kita bangun. Di Busung potensinya lebih besar. Hasilnya juga akan mengalir ke Batam,” kata Basuki.

Dengan kepastian pembangunan oleh pemerintah pusat, Gubernur Nurdin mengatakan kemungkinan penawaran untuk investor tidak ada lagi. Semua ini, kata Nurdin, memang untuk kepentingan masyarakat

“Kalau ditawarkan ke investor, nanti rakyat terbebani. Karena perjanjian kontraknya akan cukup panjang. Kalau pemerintah membangun biayanya jauh lebih murah. Tidak mengejar profit. Semuanya untuk melayani masyarakat,” kata Nurdin.

Saat memberi ucapan selamat datang ke ratusan peserta seminar nasional, Nurdin juga memaparkan tentang persetujuan Menteri PUPR tentang pembangunan Jembatan Batam Bintan.

Nurdin mengaku bertanya ke Menteri Basuki, apakah dia boleh bercerita tentang Jembatan Batam Bintan. Dalam pertemuan di Bandara Hang Nadim itu, kata Nurdin, Menteri Basuki menjawab: “Lanjutkan saja.”

Nurdin menyebutkan, Jembatan Batam Bintan akan menggerakkan ekonomi secara nasional. Pembangunan itu pun bukan hanya aspek ekonomi, tapi semakin memperkuat martabat bangsa.

“Dengan infrastruktur ekonomi akan tumbuh, mata dunia akan melihat kita,” kata Nurdin.(***)

RAGAM

Jumat | 28 September 2018 | 20:45

Menteri PANRB – Kapolri Sepakat Cegah Calo CPNS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih. Karena itulah, negara melibatkan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS ini, bukan hanya pengamanan fisik tapi juga pengamanan siber, ancaman hacker, dan lain-lain.

“Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS, bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, Alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, di Jakarta, Jumat 28 September 2018.

Hari ini, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB yang mewakili Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Kepala Biro SDM Dyah Ismayanti mewakili Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara, disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.

Menurut Syafruddin, ujian seleksi CPNS untuk mengisi formasi sebanyak 238.015 pada bulan Oktober ini harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi bahwa apa yang diupayakan atau dihasilkan dari seleksi ini betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.

“Karena itulah kita melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kita belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak,” kata Syafruddin.

Pengamanan itu, bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada pelaksanaan, dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga pengamanan secara teknologi untuk gangguan sistem IT, hacker, dll.

Karena itulah, pada kesempatan ini, Syafruddin menyampaikan pesan kuat agar segala bentuk niat-niat yang negatif dalam pelaksanaan seeksi CPNS ini agar dihentikan dan tidak sampai dilakukan.

“Ini atas nama negara. Bapak Presiden sudah menugaskan kita semua untuk menjadi ujung tombak dalam penerimaan CPNS ini. Demi kepentingan bangsa dan negara, dan masyarakat,” kata Syafruddin.

POLISI JANGAN HANYA MENERIMA RESIDU

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan terima kasih atas dilibatkannya secara resmi kepolisian dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 ini.

“Ini melibatkan jumlah masyarakat yang besar. Sampai lima juta peserta. Karena melibatkan massa yang besar, tentu ada yang puas, ada yang tak puas. Ini potensi gejolak,” kata Tito Karnavian.

Jika sampai terjadi gejolak, ujung-ujungnya adalah terlibatnya kepolisian. “Biasanya, kami di polisi kadang menerima residu, menerima ujungnya saja. Dengan terlibat semenjak awal, potensi-potensi ketidak-puasan sudah dapat kita redam sedini mungkin,” ujarnya.

Caranya, seperti yang dilaksanakan saat ini, rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan bersih. “Sehingga mereka yang ikut seleksi akan tahu mengapa dia tidak lulus kalau tidak lulus, dan mereka yang lulus akan diterima oleh yang lain,” imbuhnya. (*)

Sumber: Humas kemen PAN-RB

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Habib Fauzi (25) mengaku kaget saat melangsungkan ijab kabul dengan Jumiati di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, Kamis,20 September 2018. Betapa tidak, tanpa disangka-sangka, pernikahannya disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Walikota Batam Muhammad Rudi.

Ia mengaku belum mengetahui jika MPP Kota Batam juga menyediakan pelayanan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

“Tidak menyangka, dan tentunya bahagia karena disaksikan oleh Pak Menteri dan Pak Walikota. Kita menikah disini sesuai dengan arahan dari KUA, yang mengatakan kalau di MPP bisa menikah,” imbuhnya.

Tak pelak, Habib Fauzi mengapresiasi layanan menikah yang tersedia di MPP Kota Batam, sebab dengan semakin memudahkan masyrakat yang ingin mengurus berbagai pelayanan. Ia berharap agar jenis pelayanan yang disediakan dapat ditambah agar masyarakat tidak perlu datang ke banyak tempat, namun hanya tinggal ke MPP, semua layanan tersedia.

MPP Batam yang baru diresmikan oleh Menteri Syafruddin, menyediakan berbagai layanan perizinan dan non perizinan. Mal Pelayanan Publik Kota Batam juga menyediakan fasilitas untuk melangsungkan prosesi pernikahan.

Tak ingin berandai-andai, usai meninjau berbagai layanan, Menteri Syafruddin bersama Walikota Batam Muhammad Rudi turut menjadi saksi nikah bagi calon pengantin Habib Fauzi dengan perempuan pilihannya Jumiati.

Syafruddin berpesan agar pernikahan ini dapat dijaga hingga maut memisahkan, serta bagi mempelai pria dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga.

“Semoga pernikahan kalian dapat dipertahankan hingga akhir hayat, dan untuk mempelai pria dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dan imam bagi istri dan anak anaknya kelak,” ujarnya.

Menteri mengapresiasi layanan pernikahan yang disediakan pada MPP Kota Batam, sebab pelayanan tersebut juga dirasa memberi kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya pelayanan nikah tersebut sangat efisien, sebab proses pernikahan di MPP hanya berlangsung dalam hitungan menit, sedangkan jika dilangsungkan di rumah akan memakan waktu lebih lama.

Mantan Wakapolri itu berpesan agar peningkatan layanan dapat terus dilakukan, guna memberi kemudahan bagi masyarakat. Selain itu dirinya ingin agar MPP Batam dapat terus ditambah jumlah layanan yang tersedia, hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan beragam. (rls)

Sumber: Humas Menpan-RB

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun terus menindaklanjuti program-program strategis di Provinsi Kepri. Sejak direstui Presiden Joko Widodo akhir Februari lalu, beberapa program semakin terlihat perkembangannya.

Senin, 27 Agustus 2018 kemarin, Nurdin menemui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimulyono.

Nurdin bertolak ke Jakarta usai memimpin Apel Pagi di SMK Negeri 5 Batam dan Pemancangan Tiang Perdana Proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang.

“Pertemuan itu dalam rangka tindak lanjut program-program strategis daerah,” kata Nurdin, usai bertemu Menteri PU, di Jakarta.

Di antara yang dibahas, kata Nurdin tentang perkembangan Jembatan Batam Bintan, Pelabuhan Tanjungsauh, Pulau Sembur dan beberapa pembangunan pasar di Kepri.

“Alhamdulillah semua Menteri mendukung penuh program-program tersebut. Semuanya untuk memajukan Provinsi Kepri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin yang dalam kunjungan itu didampingi Kadisperindag Burhanuddin Boy.

Nurdin, dalam banyak kesempatan memang terus berkoordinasi dengan Jakarta dalam upaya mempercepat program strategis yang sudah dorestui Presiden Jokowi. Pada akhir April lalu, dalam pembahasan khusus di Istana Negara, Jokowi menegaskan dukungannya untuk proyek strategis yang diusulkan Pemprov Kepri.

Saat itu, rencana investasi yang disampaikan, semua disetujui Presiden. Para Menteri diminta mem-follow up ini semua dan mencari aturan supaya investasi yang masuk dipermudah.

Karena itu, dalam setiap kesempatan, Nurdin selalu menggesa percepatan itu dengan menemui sejumlah menteri terkait. Menurut Nurdin, semua itu dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi, mobilitas orang, kendaraan, barang dan jasa idustri serta pasokan air bersih/gas dari Batam-Bintan. Melalui pembangunan ini juga membangun martabat bangsa.

Ada tujuh proyek strategis yang dibawa dalam pertemuan itu. Proyek-proyek itu adalah Pembangunan Jembatan Batam Bintan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Pengembangan dan Modernisasi Bandara Hang Nadim dan Pembangunan Batam LRT (Light Rapit Transit).

“Setelah semua proyek disetujui, akan meningkatkan ekonomi Kepri dan nasional,” kata Nurdin.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi akan kembali menggelamkan kapal yang terbukti melakukan illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing atau illegal fishing di laut Natuna utara. Sebanyak 87 kapal telah divonis bersalah atas tindakan illegal fishing dan mendapatkan keputusan pemusnahan ditenggelamkan akhir bulan ini.

Dikutip dari Okezone, hal itu sesuai pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo di Kantor KKP, Jakarta, pekan lalu.

“Tanggal 20 Agustus sebanyak 87 kapal akan ditenggelamkan. Jadi kapal yang ditenggelamkan itu semua kapal yang sudah inkrah di laut Natuna,” imbuhnya.

Adapun kapal yang telah menerima putusan hukum berkekuatan tetap atau inkrah pemusnahan ditenggelamkan sebanyak 128 kapal. Sisa kapal dengan status hukum inkrah akan ditindak secara bertahap.

Istimewa

Nilanto menuturkan, kapal-kapal tersebut ditangkap dari berbagai perairan di Indonesia. Tidak hanya kapal asing, satgas pemberantasan illegal fishing yang langsung di komando oleh Menteri Susi, juga menjumpai adanya kapal domestik yang masih melakukan praktik illegal fishing.

Sementara lokasi yang rawan dengan adanya illegal fishing dikatakan Nilanto paling sering terjadi di laut Natuna Utara, dan Laut Sulawesi.

“Itu dua wilayah yang paling banyak. Di Selat Malaka juga kebanyakan kapal Malaysia,” jelas dia.

Tempat terpisah, Mursalim Syah Pengiat Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Natuna sangat mendukung kebijakan Bu Menteri kelautan dan Perikanan terkait peneggelaman kapal Nelayan Asing.

Menurut Mursalim, tindakan tersebut telah menciptakan efek jera bagi para pencuri ikan yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

” Cara ini dianggap ampuh untuk memberikan pelajaran bagi para criminals yang tidak mempan dihukum dengan cara-cara konvensional,
walau demikian masih saja ada Kapal kapal Nelayan Asing tetap Memandel mencuri ikan di laut Natuna,” kata Mursalim.

Menurutnya, saat ini pemerintah telah memiliki visi untuk menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan bangsa.

” Seluruh stakeholder harus memiliki komitmen yang sama untuk mendukung kebijakan pemerintah yang akan menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan bangsa dan sebagai poros maritim dunia,” tutup Mursalim.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun memanfaatkan waktu sepanjang Rabu, 8 Agustus 2018 ini untuk mengkonsolidasi segala sektor pembangunan di Kepri. Setelah bersafari akbar bersama Ustaz Abdul Somad (UAS) di Masjid Raya Nur Illahi Dompak, Tanjungpinang, Nurdin menemui dua menteri di Jakarta pada Rabu siang.

Di Jakarta, Nurdin menemui Menteri Pendayahunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk membahas kelembagaan Badan Pengusahaan Karimun dan Bintan. Setelah itu, Nurdin menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas Rencana Induk Pelabuhan Tanjungsauh, Batam.

Bersama Asman, Gubernur Nurdin sepaham bahwa penempatan orang pada suatu organisasi harus profesional. Mereka mendapatkan posisi harus karena kompetensi, bukan kedekatan kepada seseorang.

“Kita tidak boleh mengintervensi untuk mendudukkan seseorang. Mereka harus berorientasi pada hasil akhir untuk membuat Kepri semakin baik,” kata Nurdin saat Pembahasan Kelembagaan BP Karimun dan BP Bintan di Ruang Rapat Majapahit Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rapat itu dipimpin langsung Asman Abnur. Struktur organisasi di BP Bintan dan BP Batam dibahas secara rinci. Struktur Organisasi di BP Bintan lebih banyak menampung personil dibanding Karimun. Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi dua wilayah di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Di Bintan dengan luas lahan 60.868 hektare dan di Tanjungpinang dengan luas lahan 2.633 hektare.

Asman menegaskan, semua ini dibentuk pada prinsipnya untuk memangkas birokrasi. Pada pemilihan orang untuk organisasi, kata Asman, harus secara profesional melalui melanisme seleksi.

Sementara Gubernur Nurdin mengatakan di era ini semua harus bergerak cepat. Mekanisme pertimbangan yang tak penting untuk penempatan seseorang sudah bukan zamannya lagi.

Dalam rapat itu disebutkan bahwa pengisian posisi kepala, wakil kepala dan aggo/direktur Badan Pengusahaan dilakukan secara terbuka dan kompetetip. Tata caranya ditetapkan oleh Ketua Dewak Kawasan Karimun/Bintan.

Nurdin menyebutkan, untuk mengisi kelembagaan di BP Karimun dan Bintan, akan dilakukan fit dan profer test secara profesional.

Dengan Menhub Budi Karya Sumadi, Nurdin mengatakan Kepri harus memiliki pelabuhan besar untuk semakin menjayakan poros maritim. Pertemuan itu langsung membahas rencana induk pengembangan Tanjungsauh sebagai pelabuhan peti kemas.

Usai bertemu dua Menteri, Nurdin lamgsung kembali ke Batam. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta –  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur ditetapkan sebagai warga kehormatan Kapal Selam, setelah melalui prosesi penyematan Brevet Hiu Kencana oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, di dalam kapal selam KEI Ardadedali 404 milik TNI Angkatan Laut

“Saya bersyukur telah dipercaya oleh Pak Kasal untuk menerima penghargaan ini, karena tidak semua orang dapat menerimanya. Ini suatu amanah untuk kami di Kementerian PANRB untuk membantu memperkuat apa yang dibutuhkan oleh prajurit TNI AL,” ungkap Asman usai prosesi Penyematan Brevet Hiu Kencana, di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

Selain Menteri Asman, Penyematan Brevet Hiu Kencana juga diberikan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri PPN/Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Pangkoarmada I Laksda TNI Yudo Margono, Pangkoarmada || Laksda TNI Didik Setiyono, dan Pangkoarmada III Laksda TNI ING Ariawan.

Istimewa

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji mejelaskan bahwa prosesi penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan dari TNI Angkatan Laut khususnya Satuan Kapal Selam kepada seIuruh tokoh, warga serta jajaran TNI dan TNI Angkatan Laut yang teIah memiliki jasa, perhatian, perjuangan, maupun pengorbanan bagi kejayaan TNI Angkatan Laut.

“Brevet Hiu Kencana juga disematkan kepada pihak yang berpartisipasi demi kemajuan pengembangan kapal selam, baik secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Seperti saat ini diberikan kepada tokoh yng dianggap membawa kemajuan bagi TNI AL,” ungkapnya.

Brevet Hiu Kencana sendiri merupakan simbol pengakuan terhadap profesionaIisme prajurit kapal selam, daIam taktik dan teknik peperangan bawah permukaan Iaut, yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan jiwa korsa bagi para pemakainya.

Pemberian brevet ini tidak sembarangan, karena bagi personeI pengawak di kapal selam yang memerlukan berbagai kriteria khusus yang harus dipenuhi. Kriteria itu mulai dari aspek fisik, kesehatan, kejiwaan dan kesamaptaan jasmani, serta mampu bekerja sama sebagai team work yang solid. “Tuntutan kriteria ini, menjadi pembeda antara prajurit kapal selam dengan prajurit yang berdinas di tempat iainnya,” jelas KSAL.

Dalam kesempatan yang sama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap alutsista yang dimiliki TNI AL dapat semakin canggih dan jumlahnya terus bertambah kedepannya, guna menjaga keamanan perairan di Indonesia. Dirinya pun mengakui bahwa kapal selam KRI Ardadedali buatan Korea Selatan bekerja sama dengan Indonesia tersebut sangat canggih dan modern, karena saat berada didalam kapal selam, dirinya tidak merasakan guncangan. (***)

Sumber: KemenPAN-RB

MEDIAKEPRI.CO.ID Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengingatkan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara, khususnya para pejabat pimpinan tinggi, bahwa jabatan bukan kebanggaan, tetapi merupakan wujud kepercayaan. Dalam jabatan itu mengandung risiko dan tanggung jawab.

Karena itu, Menteri wanti-wanti kepada pejabat Kementerian PANRB yang baru dilantik agar tidak terlena dengan zona nyaman, tetapi harus selalu berinovasi dan melakukan terobosan serta berani ambil risiko. Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) khususnya, Menteri menegaskan agar dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya menjadi penghubung, yakni menyampaikan masalah dan risiko dari bawah ke atasannya.

“Kalau hanya ingin berada di zona nyaman, tak perlu menjadi JPT. Kalau tak siap ambil risiko, jangan mimpi bisa berhasil,” ujarnya saat mengambil sumpah dan melantik 35 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Jakarta, Jumat (06/07).

Dari jumlah itu, enam pejabat diantaranya merupakan JPT Pratama atau eselon 2. Dua pejabat diantaranya merupakan hasil rotasi, yakni Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana diisi T. Eddy Syah Putra, kemudian Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur diisi Herman Suryatman, yang sebelumnya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik.

Sedangkan empat pejabat lain merupakan hasil seleksi terbuka, yakni Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama (MKOK) Hidayah Azmi Nasution, Inspektur Kementerian PANRB Budi Prawira. Dua jabatan lain adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU) Sri Rejeki Nawangsasih, dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Mudzakir. Kedua pejabat terakhir merupakan wajah baru, yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari Kementerian Luar Negeri.

Pria kelahiran Padang Pariaman tanggal 2 Februari 1961 ini menganalogikan seorang pemimpin ini sebagai pilot. “Kalau mau jadi pilot jangan menjadi pilot helikopter, tetapi jadilah pilot pesawat tempur,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa pilot helikopter, kalau mau terbang selalu melihat cuaca. Kalau cuacanya buruk tidak mau terbang. Tetapi kalau pilot pesawat tempur tidak begitu memperhatikan cuaca, karena harus bertempur dan selalu siap mengambil risiko.

Saat ini, lanjut Asman, apa yang dilakukan Kementerian PANRB selama ini sudah banyak dirasakan oleh stakeholders, baik kementerian, lembaga maupun pemda. Kementerian PANRB selalu bersinggungan dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemda, karena pasti ada peran dari Kementerian PANRB. Mulai dari kelembagaan, tata kelola pemerintahan, SDM, akuntabilitas kinerja, hingga pelayanan publik. “Semua itu bisa terjadi karena kita bekerja teamwork yang kompak. Bukan mengandalkan kemampuan individu,” tegasnya.

Menteri PANRB Asman Abnur berpesan agar para pejabat yang mengisi posisi baru untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, sebab jabatan yang diamanahkan merupakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh negara. “Jabatan bukan suatu yang bisa dibanggakan, namun jabatan merupakan wujud tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada saudara dan diharapkan dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menteri Asman juga berpesan agar para pejabat yang dilantik cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar. (bayu/ rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H Nurdin Basirun mengaku telah meminta dukungan kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk menjaga stabilitas stok sembako di pasaran. Terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadhan tahun ini.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri agar ketersediaan sembako di seluruh wilayah Kepri aman. Tidak hanya tersedia, kita juga ingin harganya tidak melambung tinggi,” kata Nurdin dikutip dari laman Humas Kepri, Senin 16 April 2018.

Memang, aku Nurdin, beberapa pedagang mengaku pasokan sementara ini selalu aman. Mereka pun berharap pasokan tetap lancar seperti selama ini saat Ramadhan dan Syawal tiba.

“Kami harap tidak ada yang menimbun sembako agar harganya melambung tinggi. Sama-sama kita membantu meringankan beban masyarakat,” kata Nurdin.

Sementara itu, dalam kesempatan kunjungan ke Batam pekan lalu, Menteri Enggartiasto mengatakan mulai hari ini, Senin, 16 April 2018, seluruh pedagang beras medium wajib menjual dengan harga HET. Kalau tak ada stok, kata Menteri, Bulog akan mensuplai.

“Kami akan menyiapkan. Mengenai gula kalau kurang pusat akan mendrop,” kata Enggartiasto saat itu. (kmg/tra)

Enggar optimistis, harga kebutuhan pokok akan terus stabil sampai Idul Fitri 1939 H.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, telah melakukan berbagai antisipasi untuk mengatasi kenaikan harga pangan atau kebutuhan pokok menjelang Ramadan yang tinggal dua bulan lagi. Enggar optimistis, harga kebutuhan pokok akan terus stabil sampai Idul Fitri 1939 H.

“Sekarang aman dan harga ini tidak lagi ada gejolak. Itu sendiri sudah hal yang positif dan sudah tren penurunan. Sekarang bersyukur penurunan tidak terjadi drastis, tetapi secara gradual,” ujar Enggar usai rapat koordinasi kebijakan perdagangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1439 H di El Royale Hotel, Jumat 23 Maret 2018.

Menurut Enggar, dengan pengaturan kebijakan perdagangan ini, pada awal April 2018 pihaknya sudah bisa memproyeksikan kebutuhan harga pokok pada awal Ramadan. Sehingga, antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin.

Menjelang pertengahan Mei atau awal puasa, semua harga kebutuhan pokok dapat terkendali sesuai HET (harga eceran terendah). Misalnya, untuk mengendalikan harga beras, ia sudah berkoordinasi dengan Bulog untuk melepas beras ke pasaran menjelang Ramadhan. “Dengan stok yang ada, panen raya yang segera kita alami, dan ini semua jadi cadangan baru, jangan ada kekhawatiran,” katanya.

Enggar mengatakan, pengusaha dan pedagang akan melepaskan barang dengan harga rendah. Sebentar lagi kita gelontorkan beras,” katanya. Terkait adanya isu mengenai impor beras, ia berharap jangan sampai menjadi polemik. Karena, ia akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.

Saat ini, baru 281 ribu ton yang masuk ke Indonesia. Tugas pemerintah, adalah menyediakan stok beras dengan prioritas pengadaan dari dalam negeri. “Berapa pun panen, sesuai Inpers 5, akan terserap. Petani tidak akan rugi, yang terpotong adalah tengkulak,” katanya.

Enggar berharap, semua pihak jangan terlalu alergi dengan upaya impor. Karena, negara seperti Thailand dan Vietnam, mampu mengekspor beras dan jagung, sekaligus mengimpor beras dan jagung tertentu yang dibutuhkan. “Indonesia pun, mengekspor jagung dan mengimpor jenis jagung tertentu untuk kebutuhan industri,” katanya. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Bupati Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), Alias Wello menemui Menteri Perindustrian (Memperin) RI, Airlangga Hartarto, Jumat, 16 Maret 2018.

Ia melaporkan rencananya untuk membangun industri gula pasir dan gula merah berbahan baku dari umbi tanaman bit di Bumi Bunda Tanah Melayu itu.

“Kemarin, saya dan tim sudah menemui pak Menperin. Saya melaporkan dan minta dukungan atas rencana Pemerintah Kabupaten Lingga membangun industri gula dari umbi tanaman bit,” ungkap Awe, sapaan akrab Bupati Lingga, Sabtu, 17 Maret 2018.

Awe, sapaan akrab Alias Wello mengaku tak sendirian untuk mewujudkan cita – cita besarnya itu. Namun, Ia didampingi salah seorang putra terbaik Indonesia yang sudah berpengalaman selama 40 tahun menangani industri gula bit di negara Jerman.

Hanya bermodalkan sekitar Rp35 Miliar, kata Awe, industri gula bit yang akan dibangunnya di Lingga itu, mampu memproduksi gula pasir sekitar 12 ton dan gula merah sekitar 9 ton per hari. Sementara lahan yang dibutuhkan, hanya sekitar 150 hektar.

“Ini sebuah terobosan yang mampu menjawab tantangan masa depan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada gula impor. Apalagi, lahan yang dibutuhkan tak perlu terlalu luas dan hasilnya bisa sampai 100 ton umbi bit per hektar” bebernya.

Ketika ditanya bagaimana respon Menperin atas gagasannya membangun industri gula bit itu, Awe hanya mengumbar senyum dan berharap suatu saat industri gula bit ini dapat terealisir, sekaligus mampu memberi kontribusi terhadap kebutuhan gula nasional yang dikabarkan masih mengalami defisit sekitar 3 juta ton per tahun.

“Pak Menteri masih ragu – ragu, karena belum ada bukti tanaman bit ini bisa hidup di Indonesia dan dapat dibudidaya secara massal. Padahal, sejumlah ujicoba sudah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Tanaman bit ini bisa hidup di daerah tropis dan bisa panen hingga 2 kali dalam setahun,” jelasnya.(rilis/meteo)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Menteri Keuangan (Men­keu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik meskipun harga minyak mentah dunia menyentuh 60 dolar AS per barel.

“Subsidi akan ditambahkan sehingga neraca PLN dan Pertamina akan tetap terjaga. Dan masyarakat akan mendapatkan harga (BBM dan tarif listrik) yang tidak berubah,” kata Ani-panggilan akrab Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Ani mengatakan, kenaikan subsidi BBM dan listrik akan diberikan menyesuaikan pergerakan harga minyak dunia serta menghi­tung kebutuhan PLN dan Pertamina. Misalnya, sub­sidi solar. Di dalam APBN subsidi solar ditetapkan Rp 500 per liter. Tetapi, kalau melihat pergerakan harga minyak saat ini sudah tidak memadai sehingga perlu disesuaikan.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan penghitungan kebutuhan tambahan subsidi untuk PLN dan Pertamina bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, dirinya belum bisa menyampaikannya.

“Usulan sudah kita terima, saat ini kami sedang menghitung, dan akan kita akan laporkan ke dewan,” ungkapnya.

Ani menuturkan, pada dasarnya kenaikan harga minyak dunia memberikan pendapatan yang lebih banyak dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, kenaikan harga minyak akan membuat tanggungan subsidi energi PT Pertamina dan PT PLN lebih tinggi daripada yang dianggarkan dalam APBN. Dengan adanya subsidi tersebut, selisih tanggungan itu akan diba­yarkan pemerintah.

Walaupun akan ada tambahan alokasi untuk subsidi BBM, Ani memastikan tidak akan menyebabkan defisit anggaran APBN tahun ini. Dia pede defisit anggaran akan tetap sehat dengan defisit kurang dari 2,19 atau 2,19 sesuai dengan UU APBN.

“Kami melakukan kebijakan ini agar kebijakan makro tetap terjaga, kredibel, dan stabil serta fiskalnya tidak mengalami erosi kepercayaan,” ucapnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan harga BBM tidak naik hingga 2019 bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Jonan menegaskan, keputusan tersebut tidak terkait momen pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada 2019.

Khusus untuk listrik, lanjut Jonan, pemerintah masih melakukan finalisasi peraturan pemerintah tentang harga batu bara untuk kelistrikan. Peraturan itu dibuat sebagai cara mempertahankan harga listrik agar tidak naik.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO), khususnya untuk PT PLN (Persero), kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. (***)

sumber: rmol.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Awang Herman, tokoh masyarakat asal Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau, akhirnya resmi memimpin Persatuan Olahraga Dayung Selurih Indonesia (PODSI) Provinsi Kepri masa bhakti 2017 – 2022.

Dihadapan Gubernur Kepulauan Riau, H Nurdin Basirun, Awang Herman dilantik dan dikukuhkan oleh Menetri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono di Hotel Aston, Batam, Jumat, 2 Maret 2018.

Nurdin yakin olahraga dayung akan sukses dan berkembang dibawah kepemimpinan Awang Herman.

“Saya berharap, olahraga dayung terus mencatatkan kesuksesan baik berprestasi maupun pembinaan. Prestasi dengan persembahan emas dalam berbagai iven di lokal maupun nasional dan internasional, karena itu selalu ditunggu masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan orang nomor satu di Kepulauan Riau ini, masyarakat Kepri pada dasarnya tidak asing lagi dengan olahraga dayung.

“Kita sudah sangat akrab dengan laut, setiap hari kita mendayung sampan untuk melakukan berbagai aktivitas, oleh karena itu, kita tak boleh kalah dengan provinsi-provinsi lain,” harapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Nurdi juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri akan memberikan perhatian khusus dalam pembinaan dan pelatihan para atlet secara intensif.

“Dengan demikian, dayung tidak sekedar kebiasaan semata, tapi juga menjadi olahraga yang bisa menghasilkan berprestasi,” harap Nurdin.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakuat (PUPR) yang juga Ketua Umum PODSI, Basuki Hadimoeljono menjelaskan, sebagai keluarga besar PODSI, pihaknya harus bangga karena menjadi pengurus olahraga dayung. Karena sekecil apapun peran seseorang, kalau organisasi ini bisa mengantarkan prestasi merupakan kebahagiaan tersendiri.

“Mudah-mudahan ini bertanda baik, kalau olahraga dayung akan lebih berprestasi ke depannya,” jelas Basuki Hadimoeljono.

Basuki juga berharap, meski diakui kalau organisasi mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, tapi itu jangan sampai membuat semangat semuanya menjadi turun. Keterbatasan ini justru harus dihadapi dengan semangat tinggi.

“Itu semua, demi mencapai sukses prestasi dayung,” harapnya.

Pembinaan berkesimbungan yang terus menerus, bisa menghasilkan prestasi. Termasuk iven olahraga Asean Game Agustus 2018 dan juga kejuaraan internasional dayung di Filipina pada 2019 mendatang. Semuanya harus dijawab dengan menyumbangkan prestasi.

“Saya titipkan PODSI pada Gubernur Kepri. Semoga PODSI Kepri semakin maju dan jaya. Saya percaya di bawah binaan pak Nurdin, pemuda pemudi Kepri pasti hebat. Karena hampir setiap hari bertemu dengan lautan,” kata Basuki usai melantik Ketua Pengprov PODSI Kepri terpilih Awang Herman.

Sementara itu, Awang Herman bertekad untuk memajukan olahraga ini.

“Kita targetkan emas pada setiap cabang dan ivent olahraga dayung ini,” katanya.

Awang Herman juga berterima kasih kepada para pengurus PODSI yang telah mempercayai dirinya untuk memimpin PODSI.

“Tanggungjawab ini besar, tapi kita harus yakin, kita bisa. Karena tak ada yang tak bisa kalau kita kompak dan melakukannya dengan ikhlas, sama seperti saat perlombaan, tim yang akan jadi pemenang adalah tim yang kompak mendayungnya dan mengikuti irana gendrang,” tutupnya.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Anda tentunya masih ingat dengan pria asal Desa Pelumutan, Purbalingga, Jawa Tengah ini.

Ya, dia adalah Sumanto, sosok yang membuat gempar Publik Tanah Air tahun 2003 silam karena aksinya yang gemar memakan daging mayat.

Sumanto kemudian dihukum penjara karena kasus pencurian mayat.

Selama tinggal di panti, Sumanto mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ia menjadi pribadi yang lebih baik.

Hal itu diungkapkan pengurus panti rehabilitasi sekaligus orang yang merawat Sumanto, Haji Supono.

“Aktivitas saya bantu-bantu pak Haji (Supono) cabut-cabut rumput, bertani, ikut pengajian, pokoknya ikut pak haji,” katanya.

Melansir dari Tribun jateng, selain beraktivitas sosial, Sumanto juga rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan panti.

Menurut Supono, Sumanto mampu melafalkan ayat-ayat suci Alquran.

Pada beberapa kesempatan, Sumanto juga dipercaya mengumandangkan azan.

Selain itu ada cerita menarik lain dari Sumanto selama tinggal di panti.

Karena ulahnya, seorang mantan Menteri Agama (Menag) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhenyak.

Supono menceritakan, saat itu ia menjadi fasilitator antara Sumanto dan mantan Menag yang tak disebutkan namanya itu.

Saat sedang mengobrol, mantan Menag itu berceletuk menanyakan hal yang ada sangkut pautnya dengan masa lalu Sumanto.

“Pak menteri tanya, daging yang menurut Sumanto enak itu yang bagaimana,” katanya.

Lantas, Sumanto pun menjawab.

Menurutnya, daging mayat orang yang banyak dosa terasa pahit dan tidak enak.

Sedangkan daging yang enak menurut Sumanto adalah daging orang yang selama hidupnya baik dan beramal saleh.

Tiba-tiba Sumanto mengarahkan telunjuknya ke sang mantan Menteri Agama. Menurutnya, sang mantan Menag masuk dalam kriteria mayat yang enak.

Gara-gara ulahnya itu, sang mantan Menag langsung terhenyak.

Tubuh mantan Menag tersebut agak mundur seiring arah telunjuk Sumanto yang mengarah kepadanya dibarengi sorot mata yang tajam.

“Yang enak itu mayat orang yang baik seperti pak Menteri,”kata Supono menirukan jawaban Sumanto.

“Yah, jangan saya Sumanto, saya kan menteri agama,” kata Supono menirukan balasan dari sang mantan Menteri Agama. (***)

sumber: tribunnews.com

Pemerintah akan memastikan proses hukum di Malaysia akan berjalan.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan, Kemenlu telah bergerak untuk pendampingan proses hukum kasus yang menewaskan Adelina Lisao (21).

Adelina merupakan tenaga kerja wanita asal Indonesia di Penang, Malaysia.

BACA: Disiksa Majikan dan Disuruh Tidur dengan Anjing, TKI Ini Tewas Mengenaskan

Retno menuturkan, Kemenlu sudah berkoodinasi dengan kedutaan yang ada di Malaysia terkait dengan kejadian tersebut.

“Dapat saya pastikan bahwa kita akan melakukan pendampingan hukum dalam arti kasusnya itu akan kita ikuti terus sehingga tidak ada hak dari warga negara kita, hak hukum warga negara kita, yang terkurangkan,” kata Retno di Istana Negara, Selasa 13 Februari 2018.

Adelina menghembuskan napas terakhir di sebuah rumah sakit di Malaysia, setelah ditemukan dalam keadaan tubuh penuh luka dan dipaksa tidur di teras rumah bersama anjing majikannya.

Hingga kini, kata Retno, pihak KJRI di Penang terus memastikan hak-hak dari korban terpenuhi. Selain, Kemenlu memastikan proses hukum terhadap pelaku akan berjalan.

Terkait kompensasi untuk keluarga korban, Retno mengatakan itu yang akan terus dikawal karena memang sudah menjadi hak dari korban atas kompensasi tersebut.

Apalagi, otoritas Malaysia juga menurutnya terus bergerak. Bahkan sudah menyampaikan surat dukacita atas peristiwa yang menimpa Adelina yang merupakan TKW dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita ingin memastikan semua hak-hak hukumnya termasuk masalah kompensasi dan sebagainya. Kita akan kawal masalah ini secara optimal karena apa yang menimpa saudara kita itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa diterima,” ujar Retno.

Sebelumnya diberitakan, Adelima diduga telah disiksa oleh majikannya, meninggal dunia di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia, Minggu 11 Februari 2018.

Media setempat Senin melaporkan, Adelina (21), meninggal pada pukul 16.45 petang waktu setempat dengan penyebab kematian belum ditentukan.

Menurut seorang tetangga, Adelina telah terlihat tidur di samping rottweiler (anjing penjaga rumah asal Jerman) setiap hari selama hampir dua bulan. Dia menolak untuk berbicara dengan mereka yang menyapanya.

Mencurigai ada yang tidak beres, tetangga tersebut menghubungi seorang wartawan yang kemudian memberi tahu kantor perwakilan anggota dewan Bukit Mertajam. Anggota dewan kota Joshua Woo dan rekan-rekannya kemudian mengunjunginya dan menemukan Adelina duduk di teras mobil. (***)

sumber: republika.co.id

Menkeu Sri Mulyani menjadi menteri Asia pertama yang meraih penghargaan ini

MEDIAKEPRI.CO.ID, Dubai – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (the Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya menjadi penerima pertama dari Asia atas penghargaan tersebut. Sri mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya dibidang ekonomi.

Menteri Keuangan juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara. Mereka melakukannya dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.

World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia. Ini merupakan suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain.

Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.

Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama. Tujuannya, untuk memperbaiki kehidupan 7 miliar penduduk dunia. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pati – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, panen raya padi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Rabu 7 februari 2018.

Amran mengatakan, saat ini perhatiannya tertuju pada harga gabah yang turun

Menurut Amran, harga gabah saat panen raya ini turun antara Rp 700-Rp 1.000/kilogram (kg).

“Ini harga sudah turun antara Rp 700 sampai Rp 1.000/kg. Disini harga sudah turun sampai Rp 4.200/kg.

Ini harus kita jaga agar tidak turun lagi. HTt baru setelah kita rapat kemarin Rp 4.070 per kilogram. Jangan sampai harga di bawah HTt (Harga Tertinggi), nanti petani bisa rugi. Kalau mereka merugi, nanti tidak mau menanam lagi,” imbuhnya.

“Ini saya hari kedua setelah kemarin di Jawa Barat, sekarang di Jawa Tengah, dan setelah ini saya langsung meluncur ke Jawa Timur. Kami ingin memastikan langsung di bawah sepertu apa kondisinya,” lanjut Amran.

Dalam kegiatan tersebut nampak hadir Bupati Pati Hariyanto, jajaran pejabat Kementan, Aster KSAD, dan jajaran Forkopimda Pati.

Sementara, Hariyanto menjelaskan, di Pati terdapat lahan pertanian seluas 59.000 hektare. Ia pun mengklaim panen di Pati kali ini mengalamu surplus jika dibanding tahun 2016 dan 2017.

“Dari luas lahan, bisa ada 108 ribu hektare luasan lahana panen, karena perkiraan dua kali musim tanam dan panen.

Dibanding tahun 2017, lebih surplus pada tahun 2018 ini. Tahun 2017 kemarin saya menerima penghargaan dadi pak Mentan dan Presiden, karena Pati ketahanan pangan nomor 3 tingkat nasional,” paparnya. (***)

sumber: detik.com