Minta

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ketua Komisi I, DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, meminta kepada pucuk pimpinan Bright PLN Batam, agar mengevaluasi kinerja Direktur Bright PLN Batam. Pasalnya, di tengah Batam yang dielu-elukan sebagai kota wisata, dan industri-industri mulai bangkit, listrik malah sering byar pet.

“Evaluasi kinerja harus diperlukan. Hal itu agar pihak Bright PLN Batam dapat bekerja dengan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan listrik kepada konsumen sehingga kegaduhan yang terjadi di masyarakat bisa diminimalisir,” kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Budi Mardianto, Rabu, 10 April 2014.

Budi menegaskan, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapat pasokan listrik dari Bright PLN Batam. Maka, dengan adanya pemadaman secara tiba-tiba tersebut, tentu memangkas hak masyarakat terhadap pasokan listrik.

“Itu internal Bright PLN Batam ya. Jika mereka bisa bekerja dengan baik, ya tak perlu ada pergantian.Tapi kalau tidak, tentunya kinerja dan kebijakan di pimpinan PLN Batam harus dapat dievaluasi,” tegas Budi Mardianto, Minggu kemaren.

Menurut dia, dengan adanya pihak direksi Bright PLN Batam yang duduk di kursi pimpinan seharusnya Bright PLN Batam bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Kalau dari perspektif pada masyarakat selaku pihak konsumen, kami tidak peduli siapa yang duduk di kursi direktur. Tapi kami hanya fokus kepada kinerjanya,” jelas dia.

Dia menambahkan, pemadaman yang tiba-tiba menunjukkan layanan yang belum maksimal. Maka untuk mengatasinya ia menekankan perlu adanya satu evaluasi kinerja agar lebih baik lagi ke depannya.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara BUMN, seharusnya melakukan evaluasi terkait kinerja PT PLN Batam dan kondisi kelistrikan sekarang ini.

Budi Mardianto menegaskan, pihak PT PLN Batam janganlah hanya pandai mencari untung semata tanpa memperhatikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Kami tegaskan, PT PLN Batam jangan hanya mencari untung, sehingga tanggungjawabnya pada masyarakat tak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Budi Mardianto.

Dikatakan Budi, pemadaman listrik yang kerap terjadi belakangan ini, menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat Batam. Namun tak ada kebijakan dari pihak PLN Batam terhadap masalah yang ditimbulkan.

“Seharusnya, PT PLN Batam ini harus ada satu solusi. Sehingga, kerugian serta permasalahan yang terjadi di masyarakat ada jalan keluarnya. Artinya itu, Bright PLN Batam juga harus bisa mencarikan solusi terhadap kerugian masyarakat,” imbuh Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Menurut Budi, terhadap permasalahan yang dihadapi Bright PLN Batam tersebut, pemerintah harus hadir, agar permasalahan ini tertangani dengan baik.

“Bright PLN Batam ini kan representasi dari pemerintah. Maka jangan sampai suatu kepentingan masyarakat diabaikan,” paparnya.

Berbicara untung rugi, sebut Budi, itu harus lah di nomor sekian kan, sehingga masyarakat tak menjadi korban atas dampak yang disebabkan

“Sebenarnya, kalau dikaji-kaji, masalah byar pet tidak fair. Karena, hal ini bukan atas kesalahan masyarakat ataupun konsumen Bright PLN Batam,” ucap Anggota DPRD Batam.

Tetapi faktanya, imbuh Budi, itulah yang terjadi jika masyarakat terlambat membayar tagihan listrik satu hari, pastilah kena denda. “Bahkan jika sempat terlambat 2 hari, meteran listrik masyarakat lansung di segel. Sehingga gelap gulita,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Budi Mardianto meminta dengan tegas, agar PT PLN tidak lagi mencari-cari alasan menangani masalah pemadaman listrik tersebut. Sehingga masyarakat selalu menjadi korban.

“Secara pribadi, memang pihak Bright PLN Batam telah memberikan penjelasan kepada anggota DPRD. Tapi, secara tanggungjawab pelayanan publik tentu harus menjadi prioritas utamanya. Sehingga masyarakat tidak menyalahkan kami dan pemerintah, terkait dampak pemadaman listrik yang merugikan warga,” pungkas Budi.

Sebelumnya sejumlah warga Batam kecewa dengan Pelayanan Bright PLN Batam. Mereka kaget saat membayar tagihan listrik yang tetap membengkak, meskipun sering terjadi pemadaman listrik alias byar pet. Lamanya pemadaman rata-rata tiga jam.

Padahal, pemakaian arus listrik di rumah mereka tetap seperti biasa yakni 6 Ampre. Bahkan, untuk menghemat pemakaian listrik, mereka terkadang mengurangi pemakaian alat elektronik seperti mesin cuci dan memilih mencuci secara manual.

Seperti diungkapkan Diki, warga Batuaji yang mengaku kaget melihat tagihan listriknya membengkak hingga Rp658.000 pada tanggal 20 Maret ini. Padahal sebelumnya tidak sampai sebanyak itu.

“Sejak tahun 2018, tagihan listrik kami terus membengkak. Padahal, biasanya setiap bulan itu kami hanya membayar sekitar Rp.350 ribu,” kata Diki.

Bulan sebelumnya (Februari), lanjut dia, tagihan listrik yang harus dibayarnya sebesar Rp.632.000. Jika dibandingkan dengan tagihan Maret terjadi selisih sebesar Rp.26.000.

“Dulu, tagihan listrik 6 ampr ini paling besar itu Rp.250 hingga Rp.350 ribu per bulan. Tapi sekarang, membengkak dua kali lipat, ” papar Diki, sedih.

Tapi semahal apa pun tagihan listriknya, mantan pekerja galangan kapal ini, tetap membayarnya. Hanya saja yang membuat dia heran, listrik sering padam, sementara tagihan listrik bukannya turun, justru meningkat dari bulan ke bulan.

” Yang membuat kita miris, ketika kita terlambat sehari saja membayar tagihan listrik, petugas Bright PLN Batam langsung datang ke rumah memberikan surat peringatan,” sebut Warga Batuaji ini.

Kalau beberapa hari sejak dikirimi surat tidak ada pembayaran, kata Diki, maka meteran listrik di rumah langsung disegel dan kontaknya dimatikan, sehingga lampu tidak bisa menyala.

Diki juga mengaku, pernah ‘tertipu’ oleh Bright PLN Batam. Apa yang dialaminya ini juga pernah dirasakan warga Batam lainnya.

“Beberapa bulan lalu, saya kaget saat melihat tagihan listrik di rumah saya mencapai Rp1 juta lebih. Sehingganya, saya tak jadi melakukan pembayaran,” ungkapnya.

Diki langsung pulang ke rumah, menanyakan ke istri, mengenai tagihan listrik yang membengkak mencapai Rp.1 juta lebih.

“Istri saya pun juga kaget dan bingung. Karena pemakaian arus listrik di rumahnya biasa biasa saja. Bahkan, cenderung dikurangi. Karena tagihan listrik setiap bulan terus membengkak. Sementara kami hanya pedagang makanan anak-anak atau warung kecil,” ucap istri Diki.

Merasa ada yang janggal, Diki kemudian menyampaikan komplain ke bagian pengaduan Bright PLN Batam. Setelah ditelusuri ternyata memang ada kesalahan dari pihak Bright PLN Batam. Pihak PLN kemudian meminta maaf dan berjanji akan melakukan perbaikan tagihan listrik di rumahnya.

“Kalau tidak diprotes dan tak dibayar, bisa diputus aliran listrik ke rumah kita. Kalau begini cara kerja Bright PLN Batam, sangat tak profesional,” katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan Meri, warga Anggrek Sari,Batam Centre. Ia mengaku kaget dan tak habis pikir melihat tagihan listrik di rumahnya, membengkak menjadi dua kali lipat dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Padahal, dari segi pemakaian tak ada yang berubah jumlahnya. Tapi, tagihan bulanan tetap membengkak. Dan, ini tentu menjadi catatan sendiri bagi warga yang tagihan listriknya terus membengkak.

Belum lagi akibat seringnya pemadaman listrik secara tiba tiba, dengan tidak diketahui masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap alat alat elektronik di rumah.

“Apa mereka (PLN) mau peduli dan mengganti alat elektonik yang rusak akibat listrik yang tiba-tiba padam. Akibatnya, kerusakan itu hanya ditanggung sendiri oleh masyarakat,” tanya Diki, agak kesal.

Diki mengatakan naiknya pembayaran listrik bisa terjadi karena KWH ngedon, sedangkan petugas PLN itu tak mencatatnya atas dampak tersebut.

“Sehingganya saat pembayaran bulan depan terjadi pembayaran tagihan berlipat dengan menakutkan. Bahkan, sangat tak wajar. Dari itu kita harus melakukan pengecekan tiap bulannya terhadap penggunaan KWH,” ungkap Diki.

Sebab ujarnya, dia pernah mengalami kejadian seperti itu, hingga sudah sering terjadi dan tak ada penjelasan dari petugas loket pembayaran apalagi melalui agen agen.

“Saya kecewa dan merasa tertipu karena tidak ada penjelasan pasti yang saya dapat. Sudah sering, seperti tiba-tiba pembayaran melonjak di bulan-bulan tertentu. Namun faktanya,” ucap warga Tiban Sekupang.

Sekretaris Bright PLN Batam Samsul Bahri yang dikonfirmasi soal ini via WA tidak memberikan respon, walaupun sebelumnya menjawab salam yang dikirim Haluan Kepri. Begiru juga ketika dihubungi melalui telepon, Samsul tidak menjawab. (kmg)

transportasi laut

NATUNA

Selasa | 09 April 2019 | 15:56

KM Bukit Raya Rusak, Bupati Minta Tiga Kapal Pengganti

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna- Belum lama beroperasi setelah docking, KM Bukit Raya akan segera kembali masuk ruang “Operasi”. Pasalnya Kapal penumpang milik PT Pelni ini mengalami kerusakan pada salah satu mesin.

Hal ini diketahui, dari Nota dinas yang dikirim Vice President Teknik, untuk Vice President Operasi Kapal Penumpang dan Perintis PT Pelni, perihal stop operasi KM Bukit Raya.

Dalam nota dinas tersebut diterangkan, berdasarkan berita acara tanggal 7 April 2019 dari Nahkoda Bukit Raya, menerangkan bahwa telah terjadi kerusakan pada cylinder head nomor 1 motor induk kanan, sehingga kapal hanya bisa berlayar dengan satu mesin.

Sehubungan dengan pertimbangan aspek keselamatan dan keamanan kapal, Serta agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut, maka KM. Bukit Raya akan melaksanakan perbaikan oleh teknisi tim running repair.

Lokasi perbaikan di PT. DKB galangan 1 Tanjung Priok, mulai tanggal 12 April 2019 selama 4 hari. Nota dinas tersebut ditandatangani Vice President Teknik, Didik Martono.

Menanggapi masalah tersebut, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, mengambil langkah cepat, dengan menyurati PT. Pelni untuk meminta kapal pengganti KM. Bukit Raya.

“Saya sudah surati langsung ke Pelni kita minta kapal penggantinya, kalau bisa sekalian 3 kapal sekaligus,” Ujar Hamid Rizal.

Menurutnya transportasi laut masih menjadi andalan masyarakat kepulauan natuna, sehingga dengan menyurati Pelni diharapkan agar segera ada kapal pengganti.

“Saya minta kapal Sabuk Nusantara tapi 3, walau kapasitasnya lebih kecil, tapi daripada nggak ada, kasian masyarakat,” tutur Hamid. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta kepada Pemko Batam untuk menghentikan sementara pembagian sembako melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemko Batam.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Batam dengan Camat dan Lurah se-Kota Batam, yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna DPRD Batam, Kamis 4 April 2019.

Anggota DPRD Kota Batam Jurado Siburian yang bertindak sebagai pimpinan sidang menilai pembagian sembako murah oleh Pemko Batam melalui Disperindag, dinilai melanggar kesepakatan dengan DPRD Batam. Hal itu lantaran saat ini sudah memasuki masa kampanye dan akan menimbulkan dampak negatif bagi caleg yang ikut partisipasi dalam pembagian itu.

“Untuk Kecamatan yang sudah selesai dibagikan, ya sudah. Namun untuk kecamatan yang belum dibagikan, distop dulu dan diharapkan menunggu surat dari pimpinan masing-masing,” kata Jurado.

Menurut Jurado, hal yang telah disepakati bersama untuk pembagian sembako murah akan dibagikan setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Namun nyatanya, pembagian sembako sudah dilaksanakan di dua kecamatan.

Oleh karena itu, DPRD Batam meminta kepada seluruh Camat se-Kota Batam untuk menghentikan pembagian sembako murah sampai adanya keputusan antara DPRD Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Dalam pembagian sembako yang dilakukan oleh Pemko Batam melalui camat dan lurah diduga tidak sesuai dengan aturan yang telah ada, selain waktunya yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati namun juga ada tidak tepat sasaran.

Sembako yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kurang mampu namun malah yang mendapatkan sebaliknya.

“Hal itu kejadian di lapangan dan saya amati sendiri dalam pembagian sembako di daerah Duriangkang kemarin,” kata dia.

Menurutnya, hasil dari rapat RDP ini akan disampaikan kepada ketua DPRD Kota Batam agar menyurati Wali Kota Batam, atas kebijakan apa pembagian sembako itu dilakukan sekarang ini, karena waktunya di luar kesepakatan.

Menanggapi pertanyaan anggota legislatif tersebut perwakilan Camat se-Batam, Ridwan menyebutkan bahwa pembagian sembako murah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Artinya semua kegiatan itu harus sesuai dengan aturan dan arahan yang sudah ada dari pimpinan,” katanya.

Sementara itu untuk fasilitas Aula di Kantor Camat, memang tidak boleh dipakai oleh caleg yang melakukan kegiatannya. Akan tetapi terkadang mungkin ada dalam pelaksanaan rapat atau kegiatan ada para caleg yang hadir di situ dan agenda rapat atau kegiatan itu bukan agenda politik. (sal).

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat proaktif untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk mendatangi dinas pendudukan dan pencatatan sipil untuk melaporkan status kependudukannya melalui kepemilikan KTP-el sangat penting dilakukan untuk menjamin tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu kali ini.

“Masyarakat yang mempunyai KTP ganda, saya mohon yang bersangkutan untuk segera melapor,” pinta Tjahjo usai menghadiri sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2019-2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Tjahjo pun kembali menegaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu Serentak 2019. Dengan syarat, pemilih harus membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) saat pencoblosan.

“Keputusan DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu sepakat bahwa yang belum terdata di DPT tapi sudah mempunyai KTP-el, dia berhak untuk menggunakan hak pilih, secara konstitusional hak pilih terjamin,” tegas Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pendudukan dan Pencatatan Sipil hingga kini terus melakukan upaya untuk jemput bola dan melakukan pelayanan KTP- el bagi masyarakat. Bahkan di beberapa tempat, pelayanan perekaman KTP-el tetep dibuka meski hari llibur. Terbukti, hingga saat ini masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 98 persen dan akan terus dimutakhirkan.

“Progres KTP-el sudah 98 persen, yang 2 persen tadi kemungkinan sudah mempunyai surat keterangan tapi belum punya KTP-el,” terangnya. (puspenkemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam  Anggota DPRD Kepri Iskandarsyah, meminta Pemprov Kepri untuk berani melaksanakan kebijakan terkait pungutan jasa labuh jangkar di wilayah sendiri.

Sesuai Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah mengatur pengelolaan ruang laut dari mulai bibir pantai hingga 12 mil laut.

“Proses panjang upaya pengambil alihan jasa pungutan labuh jangkar sudah selesai. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memberikan hak tersebut ke Kepri untuk menglolanya,” ujar Iskandarsyah.

Selain itu jelasnya, upaya lainnya yang telah dilakukan Pemprov Kepri melalui Dinas Pehubungan (Dishub) menempuh jalur non litigasi untuk memperjuangkan kewenangan atas jasa labuh jangkar tersebut.

Hal itu sudah ada kepastian hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM yang memenangkan jalur non litigasi Pemprov Kepri tersebut.

Bahkan tambah politisi PKS ini, baru-baru ini Pemprov Kepri telah meminta kepastian hukum atas rencana pungutan jasa labuh jangkar, dimana meminta pendampingan Kejaksaan.

Selain itu, kejaksaan telah mengeluarkan kapastian legal opinion atas apa yang akan dilakukan Pemprov Kepri dalam pengelolaan jasa labuh jangkar sesaui aturan yang ada.

“Jadi tidak ada alasan lagi Pemprov Kepri takut untuk melaksanakan atau memulai melakukan pungutan jasa labuh jangkar kapal yang selama ini dikelola oleh Kemenhub,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya rupanya bergerak cepat untuk mempersiapkan perangkat hukum terkait pengambil alihan hak pungut jasa labuh jangkar kapal.

Betapa tidak, Biro Hukum Pemprov Kepri telah merampungkan pemeriksaan draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang labuh jangkar yang diajukan Dinas Perhubungan Kepri.

Sementara Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri optimis tahun 2019 ini akan bisa merealisasikan pendapatan atau pemasukan bagi kas daerah dari sektor jasa labuh jangkar kapal yang selama ini telah diperjuangkan.

Langkah yang sudah dilakukan Pemprov Kepri juga telah maksimal, baik dengan cara pendekatan melalui jalur lobi-lobi hingga menempuh jalur hukum lainnya telah dilakukan dan saat ini sudah ada perkembangan yang signifikan. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Anggota DPRD Natuna dari daerah pemilihan III, yakni Marzuki, Syaifullah dan Yohanis, memiliki pandangan yang sama dalam hal pemerataan pembangunan di setiap kecamatan.

Marzuki, wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ketika dimintai keterangan berharap, agar Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, melalui kebijakannnya bisa menetapkan pagu anggaran untuk setiap Kecamatan.

Marzuki

“Saya berharap ada pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap kecamatan supaya pembangunan itu benar-benar merata, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja,” ujar Marzuki, dilansir dari media koranperbatasan.com.

Menurut lelaki yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna itu, indikator untuk penetapan jumlah anggaran bisa mengacu pada berapa banyak jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan suatu daerah.

Jadi kita tidak lagi meraba-raba, artinya jika setiap kecamatan sudah disediakan pagu anggarannya tentu mereka (pihak kecamatan-red) bisa menyesuaikan apa yang akan mereka usulkan sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan,“ terang Marzuki.

Lebih jauh lagi Marzuki menyebutkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali meminta kepada Bupati dan Bappeda agar setiap kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus.

“Sayangnya mereka selalu beralasan bahwa anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit anggaranya kita sesuaikan saja. Misalnya Kecamatan Bunguran Utara kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp 4 miliar kalau defisit kita sesuaikan saja menjadi Rp 3 miliar, jangan sampai dihilangkan,“ ujar Marzuki.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Yohanis.

Ia mengatakan, pada prinsipnya Musrenbang yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan semua Kecamatan dan Desa serta kelurahan yang ada diwilayah II terbilang bagus. Salah satunya bisa menjalin hubungan silaturahmi antar pemerintah kecamatan desa dan kelurahan termasuk mempersingkat waktu.

Yohanis yang juga merupakan Ketua Komisi II DPRD Natuna, berharap pada tahun 2019 ini masing-masing kecamatan mendapatkan porsi pembangunan yang merata.

“Jadi tidak ada lagi yang dianak tirikan dan dianak kandungkan. Mari kita ciptakan rasa kebersamaan dan bahu membahu jangan jadikan perbedaan warna membuat kita berpecah belah dalam membangun Natuna,“ ujar Yohanis.

Syaifullah

Sementara itu, Syaifullah anggota DPRD Natuna dari partai Hanura, menuturkan dirinya bersama rekan-rekan di DPRD akan menggiring usulan prioritas masyarakat dari level kecamatan hingga kabupaten.

“kita giring agar pemerataan pembangunan bisa terwujud. Jadi untuk mendapatkan pembangunan itu, tidak lagi tergantung kedekatan maupun lobby,“ kata Saifullah.

Menurut Saifullah, selama ini pembagian kue pembangunan khususnya untuk di wilayah kecamatan masih belum maksimal karena pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan masyarakatnya masih harus bekerja keras untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan daerahnya.

Oleh karena itu, lanjut Saifullah, penetapan pagu anggaran untuk setiap kecamatan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam mempercepat pembangunan di daerah.

“Jadi anggaran untuk kecamatan ini penting biar semuanya bisa merasakan. Kasian mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan instansi terkait maupun kepala daerahnya. Jika kita ingin daerah ini maju, dan menjadi lebih baik tentunya kita harus menghidari pembangunan yang berdasarkan kepentingan dan keinginan,“ pungkasnya. (alfian)

TANJUNG PINANG

Sabtu | 16 Februari 2019 | 16:49

DPRD Kepri Minta DPMPTSP Berikan Data Pengeluaran Izin Usaha

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar menyampaikan data pengeluaran izin usaha sejumlah usaha oleh pemerintah ke DPRD.

Hal itu menyusul, sorotan dan peringatan KPK kepada DPMPTSP Provinsi Kepri yang memperingatakan agar hati-hati terhadap suap, dalam pemberian izin usaha, pemanfatan ruang darat dan laut, serta izin usaha pertambangan pasir dan bauksit.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPRD dengan pemerintah Provinsi Kepri terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap penggunaan APBD 2016-2017 di ruang rapat Pimpinan DPRD yang dihadiri Asisten III M. Hasbi mewakili gubernur belum lama ini.

“Saya sudah bilang dan minta tadi kepada asisten III dalam rapat kerja mengenai LHP. Agar pemerintah memberikan data seluruh izin yang dikeluarkan guna pengawasan dan monitoring DPRD,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

Selama ini, tambah Jumaga, banyak isu dan infromasi yang diperoleh bahwa Pemprov telah mengeluarkan sejumlah izin prinsip, izin pemanfaatan ruang, serta izin usaha pertmambangan yang terindikasi tidak sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Zonasi ruang laut dan Pantai, serta aturan UU lainnya.

“Kami juga mendapat informasi KPK sudah beberapa kali mengingatkan kepala dinas DPMPTSP, atas riskannya suap dalam pemberiaan izin-izin ini,” tegasnya.

Demikian juga tambah Jumaga, mengenai pemberiaan izin pemanfaatan ruang laut untuk PT Kencana Investindo Nugraha tentang pemanfaatan ruang laut dan pengembangan kawasan Batam Marina Bay. DPRD juga akan meminta penjelasan dasar hukum dan pertimbanganya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, mengakuai, telah pemberikan izin perinsip pada PT Kencana Investindo Nugraha untuk mengelola kawasan Batam Marina Bay. Hal itu kata Nurdin didasari dari rekomendasi Wali Kota Batam M Rudi.

Persetujuan pemberian izin prinsip panfaatan pemanfatan ruang laut untuk pengembangan kawasan Marina Bay Batam itu, diberikan Nurdin karena menurutnya sudah sesuai dengan permohonan dan rekomendasi Wali Kota Batam.

“Tapi baru izin prinsif, langkahnya kan masih banyak. Ini baru rekomendasi izin prinsif dan izin prinsipnya kita setujui dulu,” ujar Nurdin pada wartawan, usai lounching Pameran Tehnologi Informasi Provinsi Kepri di aula kantor gubernur di Dompak, Tanjungpinang, Selasa, 12 februari 2019. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Yogyakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta Peserta Pemilu untuk melakukan kampanye bermartabat. Ia pun meminta semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2019 untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan kampanye adu konsep dan gagasan.

“ Ini kan akan memilih pemimpin yang amanah, baik Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Capres dan Cawapres, mari kita adu kampanye yang bermartabat, adu konsep, adu gagasan, tanpa harus merusak demokrasi kita.” Hal ini diungkapkan Tjahjo usai menghadiri acara Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Cornelis Lay, M.A di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada Selasa, 6 februari 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga kembali mengingatkan semua peserta Pemilu dan untuk melawan dan menghindari racun demokrasi. “Dalam konteks Pemilu, mari kita lawan politik uang, kita lawan kampanye yang berujar kebencian, apalagi yang menyangkut Sara dan merusak rasa persatuan dan kesatuan. “ ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga berharap, dengan dihilangkannya racun demokrasi di tahun politik akan mampu memaksimalkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 yang dijamin kebebasan dan keamanannya oleh negara. (puspen mendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemerintah Provinsi Kepri diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Namun tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Hal tersebut disampaikan Komisi Informasi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kepri dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Graha Kepri, Batam, akhir Januari lalu.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi Abdulrahman Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan meminta penjelasan dari kepala BKPSDM terkait rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala BKPSDM Firdaus mengatakan bahwa perekrutan P3K telah diatur oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

“Mekanisme perekrutan P3K telah diatur dalam PP tersebut, namun untuk penganggaran gaji P3K dibebankan kepada daerah masing-masing,” kata Firdaus.

Oleh karena itu, Firdaus menjelaskan terkait dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan meninjaunya kembali.

“Kita harus meninjaunya kembali terkait kemampuan dan kekuatan anggaran yang dimilki oleh pemerintah kita,” terang Firdaus.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Abdulrahman mengusulkan untuk pelaksanaan penerimaan P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi dua tahap.

“Tahap pertama dikhususkan untuk seluruh pegawai tidak tetap (PTT) yang ada di Lingkungan pemprov dan kemudian tahap kedua dibuka untuk umum,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Taba Iskandar menambahkan bahwa BKPSDM selaku pelaksana penerimaan P3K harus memperhatikan PP 49 2018 tersebut yakni pada pasal 99 ayat (2) mengenai PTT yang telah mengabdi lebih dari lima tahun.

“Jumlah PTT dari seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Kepri ini ada 760 orang, kita harus perhatikan ketentuan di pasal tersebut yakni PTT yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun agar diangkat menjadi P3K tentunya dengan persyaratan yang diatur dalam PP 49 2018,” Kata Taba.

Taba juga mengatakan bahwa pemerintah harus melihat secara objektif dari sisi kemanusiaan bahwa PTT yang sudah lama bekerja dengan baik dan telah melewati masa umur potensial untuk menjadi CPNS harus menjadi prioritas P3K tanpa melalui sistem tes penerimaan P3K.

“Tidak bisa kita pungkiri saat ini di pemerintah kita ini banyak PTT yang telah melampoi batas umur CPNS maka harus kita perhatikan mereka-mereka ini, sebisa mungkin mereka ini menjadi prioritas penerimaan P3K,” jelas Taba.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Sukhri Farial menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tidak menyingkirkan atau tetap mempertahankan keberadaan PTT dengan melihat masa kerja dan pengabdiannya.

“Para PTT ini telah berkiprah dalam pembangunan di Kepri, jadi bagi PTT yang memilki trek record yang baik serta tidak melakukan pelanggaran disiplin kami harap bisa dipertahankan atau menjadi prioritas dalam penerimaan P3K,” tambahnya.

Dalam rapat kerja tersebut hadir Anggota Komisi I Abdulrahman Lc, Taba Iskandar, Sukhri Farial, Ruslan, Ery Suandi, Thomas Suprapto, Wan Norman Edi dan Rocky Marciano Bawole. (***)

PPPK

KEPRI

Jumat | 25 Januari 2019 | 0:23

Gubernur Nurdin Minta Tenaga Honorer Siapkan Diri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun meminta para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, kabupaten/kota untuk menyiapkan diri lebih matang, untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019. 

Harapan Nurdin Basirun tersebut, setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MENPAN-RB) RI, Syafruddin berencana melaksanakan pengangkatan pegawai honorer  pada Februari 2019 mendatang.

“Saya menyambut gembira pelaksanaan seleksi PPPK yang akan dilaksanakan pada Februari tahun ini. Bagi para pegawai honor yang ingin diangkat, persiapkan diri dengan baik. Karena seleksi ini juga memberikan peluang kepada pegawai honorer yang telah melampaui batas usia untuk bisa menjadi PNS yang disebut sebagai pegawai PPPK,” ungkap Nurdin, Kamis, 24 Januari 2019.

Nurdin mengatakan, pegawai honor yang diangkat sebagai PPPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang P3K yang diteken Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB melakukan Sosialisasi PP No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, Rabu, 23 Januari 2019 di Hotel Swiss Bell Batam yang dihadiri Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala BKD seluruh Indonesia.

Men-Pan RB Syafruddin mengatakan, pengangkatan pegawai honorer tersebut akan melalui proses seleksi sesuai merit sistem. Yakni seleksi yang berbasis pada seleksi profesional seperti seleksi pada TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

“Pemerintah akan merekrut  150 ribu PPPK dan 100 ribu PNS dalam dua tahap Februari dan Maret 2019,” ungkap Syafruddin.

Dikatakan Syafruddin, rekrutmen PPPK ini bertujuan mempercepat peningkatan kapasitas organisasi mencapai tujuan starategis nasional, mendapat pegawai bersertifikasi profesional, mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dalam waktu singkat untuk posisi tertentu, mendapat pegawainyang bisa didayagunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mendukung dinamika organisasi.

Dalam sosialisasi tersebut, untuk merumuskan pelaksanaan teknis di lapangan. Menpan RB menekankan ada empat hal yang dijadikan pedoman pembahasan, yakni jadikan Human Capital Manajemen sebagai acuan, selaraskan perekrutan tersebut dengan  program pembangunan pemerintah dan daerah, hitung kebutuhan PNS yang sesuai dengan analisis jabatan, proses perekrutan harus tetap mempedomani 6 prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, informatif.(humas pemprov kepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto mengajak masyarat untuk tetap menjaga kerukunan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

BERITA TERKAIT

Andap Budhi Minta Masyarakat Tak Termakan Hoax

Kapolda Kepri saat Silatulrahmi dengan Permabudhi

Kapolda Minta Orangtua Jaga Pergaulan Anak dari Pengaruh Buruk LGBT

“Mari kita merajut kebersamaan di antara kita menjelang situasi Pemilihan Umum 2019,” ujar Andap Budhi usai melaksanakan shalat Jumat di  Masjid Ammanatul Ummah, Batam Center, Kota Batam, 23 November 2018.

Kapolda menyampaikan imbauan ini dalam rangka melaksanakan Polda Kepri Jumat Keliling dan Silaturahmi Kamtibmas yang berjalan dengan lancar dan tertib.

Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat Polda Kepri, diantaranya Irwasda Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, Kasatbrimob Polda Kepri, Dirlantas Polda Kepri, Kapolresta Barelang.

BACA JUGA

Kapolda Jadi Irup, Gubernur Ikut Upacara 73 Tahun Brimob

Kapolda Kepri Ajak Kobarkan Semangat Pahlawan Didada

Derita Anak Nelayan di Karimun Itu Jadi Perhatian Wakapolda Kepri

Andap Ajak Personil Polda Maknai Keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan 3M

Jumat Keliling Kapolda Kepri di Masjid Ammanatul Ummah dihadiri kurang lebih 500 jamaah dengan  Khotib Jumat yaitu Ustad Abdul Basit Daeng Pasabi dengan tema menauladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Masih dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1440 H tahun 2018.

Usai melaksanakan Sholat Jumat, Kapolda Kepri berkesempatan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Yang terpenting dalam imbauan itu sendiri yakni Kapolda berharap kepada masyarakat jangan mudah terprovokasi dan di adu domba.

“Maknai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan kita tentang berbagai kepimpinan yang sedemikian demokratis dan musyawarah,”tutur Kapolda Kepri.

LAIN-LAINNYA

Fekom Umrah Tingkatkan Jiwa Wirausaha Kalangan Muda

Tetap Waras, Terus Melindungi Hak Pilih

Apri Optimis Atlit Bintan Mampu Ukir Prestasi di Porprov Kepri

Pandangan ‘Kalam’ Sutardji Tahun Lalu Tentang Daik Lingga

Dalam program Jumat Keliling ini ada didalamnya tugas Kepolisian yakni 3S yaitu Sholat, Silaturahim, Sharing Informasi. Diharapkan kepada masyarakat dapat bekerja sama dan sampaikan informasi apapun segera ke pihak Kepolisian.

“Mari sama-sama kita bangun Kepri yang kita cintai khususnya negara kita Indonesia yang kita banggakan,” katanya mengakhiri. (humas)

Sekdaprov Kepri

KEPRI

Jumat | 16 November 2018 | 17:29

Sekdaprov Minta Segerakan Penyerapan Anggaran

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan H. TS. Arif Fadillah mengatakan memasuki penghujung tahun 2018 agar setiap OPD baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota agar menyegerakan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi fisik karena waktunya tidak lama lagi.

“Waktu kita tinggal 1,5 bulan dengan efektif kurang lebih 25 hari kerja. Keterbatasan waktu ini memaksa kita agar lebih maksimal lagi dalam hal penyerapan anggaran dan penyelesaian proyek fisik,” ujar Arif saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Se-Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Lantai IV, kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis, 15 November 2018.

BACA: Kapolda Kepri Ajak Kobarkan Semangat Pahlawan Didada

BACA: Kepri Bebas Sampah, Gabriel Ingin Jadi Insprirasi

BACA: Dianugerahi Santri of the Year, Ini Kata Gubernur Kepri

Turut hadir pada kesempatan ini Kepala Biro Pembengunan Provinsi Kepri, Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan Provinsi Kepri serta Pejabat penghubung TEPRA dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri.

Arif menyampaikan bahwa sudah merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepri mengumpulkan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi penyelengaraan pemerintahan secara bersama. Hal ini agar hambatan atau kendala bisa diatasi sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai.

“Gubernur merupakan representasi perwakilan pusat di daerah, jadi sudah sudah merupakan keharusan bagi Pemerintah Provinsi mengumpulkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar hadir untuk saling berkoordinasi dan melakukan evaluasi karena hasil laporan dan evaluasi yang telah dilakukan akan menjadi dasar laporan dari Gubernur kepada Presiden,” ujar Arif.

Lebih lanjut Arif berharap dengan waktu yang terbatas ini agar setiap OPD dimasing-masing Pemerintahan baik Kepri maupun Kabupaten/Kota untuk saling koordinasi dan bersinergi dalam hal penyelesain beberapa kegiatan yang saling berhubungan.

BACA: Prihatin, Polda Kepri dan PPHC Tekan Pengguna Narkoba

BACA: Polda Kepri Peduli Segera Kembalikan Senyuman Aditya Saputra

BACA: Kapolda Minta Orangtua Jaga Pergaulan Anak dari Pengaruh Buruk LGBT

“Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk saling bersinergi, dan bilamana ada kendala di lapangan bisa saling koordinasi agar segera diselesaikan,” harap Arif.

Untuk mempercepat proses realisasi penyerapan anggaran dan realisasi penyelesaian fisik Arif menyarankan agar masing-masing Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran menyurati setiap OPD yang terlambat dalam pelaporan kegiatan.

“Jadi kita harapkan, kita kerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan data, meminta data, kalau memang lambat, kita jangan jemu, surati ke OPD terkait agar penyelesaian kegiatan bisa tepat waktu,” saran Arif.

Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri Aries Fhariandi mengatakan sengaja mengundang Pejabat penghubung TEPRA dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri dalam rangka melakukan evaluasi progress pelaksaan program dan kegiatan APBD Se-Provinsi Kepri, periode triwulan ketiga hingga Desember 2018.

“Ini adalah agenda penting yang harus kita lakukan karena melihat capaian progress APBD Kepri. Di sisa waktu yang sangat sempit ini, kita harus bekerja keras untuk menyelesaikannya,” ujar Aries. Untuk kedepannya Aries mengusulkan agar kegiatan realisasi anggaran dan realisasi fisik bisa dilakukan lebih awal, yaitu pada awal tahun sehingga tidak menumpuk kegiatan pada akhir tahun yang tentunya akan menyulitkan Pemerintah Daerah.

“APBD 2019 Se-Provinsi Kepri, mudah-mudahan bisa ketuk palu pada 30 November 2018, jika dapat teralisasi maka pada Desember pelelangan bisa dilakukan sehingga pada wal tahun kegiatan sudah berjalan. Dengan scenario seperti ini diharapkan kegiatan tidak lagi menumpuk pada akhir tahun,” harapnya. (humaskepri)

BACA: Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema Pimpin Ziarah Rombongan Peringatan HUT TNI KE-73 TA 2018

BACA: TNI AD dan PP Bersama Masyarakat Nobar Film G30S/PKI di Gedung Daerah

BACA: Brigjen TNI Gabriel Lema, S.SOS Menjadi Nara Sumber di Universitas Putra Batam

BACA: Kegiatan Ramadhan Hingga Lebaran Berjalan Lancar, Gubernur Apresiasi Polda Kepri dan Jajaran TNI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri, Iran Pol Andap Budhi Revianto menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat di Jodoh, Jumat, 19 Oktober 2018. Kegiatan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat ini dibales dalam kegiatan ‘Jumat Keliling dan Silaturahmi Kamtibmas’.

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitussyakur, Jodoh, Batam ini telah berjalan dengan lancar dan tertib. Kegiatan dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K, Dirintelkam Polda Kepri, Dirreskrimum Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, Kabid Propam Polda Kepri, Kabid Dokkes Polda Kepri, Kapolresta Barcelona, Perwakilan Personel Polda Kepri dan Polresta Barcelona.

Sebelum melaksanakan Sholat Jumat, Kapolda Kepri bersilaturahmi bersama Jamaah dan masyarakat Masjid Baitussyakur, dan berkesempatan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.

Kapolda Kepri dalam kegiatan ini mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan sembari melaksanakan kewajiban sholat Jumat dan sebagai ajang mempererat tali silatuhrahmi.

Program Jumat keliling dan silaturahmi Kamis mas merupakan sarana silaturahmi dan untuk memberikan masukan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran dalam bertugas.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Kepri menyampaikan bahwa tugas Polri dan alim ulama sama, yaitu sama sama amar makruf nahi mungkar yaitu selalu mengingatkan dengan mengajak berbuat baik.

Selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepri, Kapolda Kepri mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mewujudkan kondisi kamtibmas yang aman, lancar dan damai.

Mengikuti tahapan tahapan kampanye menghadapi pemilu 2019, pilihan boleh berbeda tetapi harapan Kapolda Kepri agar masyarakat tidak terprovokasi, saling menghasut, adu domba dan saling menghujat.

Perkembangan situasi media sosial diwilayah kita saat ini, sdg berkembang masalah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual dan Transgender), utk itu dimohon kpd para orang tua agar menjaga dan mengawasi putra/putrinya dalam pergaulan. (***)

sumber: kabid humas polda kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Bupati Lingga, Alias Wello meminta Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun segera mengevaluasi semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam atau batuan. Khususnya komoditas pasir darat, dan kuarsa yang diterbitkannya di Bumi Bunda Tanah Melayu itu.

Pasalnya, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Pemkab Lingga di lapangan, ada beberapa perusahaan yang sudah mengantungi IUP Operasi Produksi. Tapi tak dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai izin yang diperolehnya.

“Kasusnya macam-macam. Ada yang tak bisa melakukan kegiatan pertambangan karena sengketa lahan. Ada juga karena tak punya modal. Ada juga yang punya IUP, tapi lokasinya tak ada kandungan bahan tambang sama sekali,” kata Bupati Lingga, Alias Wello yang biasa disapa Awe kepada wartawan di Daik Lingga, Senin, 15 Oktober 2018.

Menurut Awe, nyaris semua pemegang IUP Operasi Produksi yang tak dapat melakukan kegiatan pertambangan di Lingga itu, tidak mengantongi rekomendasi bupati. Sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jika perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi ini dibiarkan tanpa ada evaluasi dan sanksi, bisa merugikan daerah. Banyak perusahaan lain yang mau investasi. Tapi terhambat oleh IUP yang sudah terbit,” tegasnya.

Cabut IUP PT Growa

Mengenai kegiatan pertambangan pasir darat PT. Growa Indonesia di Desa Tanjung Irat, Singkep Barat yang tidak mengantongi rekomendasi bupati, Awe kembali menegaskan sikapnya meminta Gubernur Kepulauan Riau segera mencabut IUP Operasi Produksinya.

“Dinas ESDM Kepulauan Riau sendiri sudah mengajukan permohonan pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Growa Indonesia kepada BPMPTSP Kepulauan Riau dengan berbagai macam pertimbangan hukum. Makanya, saya juga heran kok mereka masih operasional juga,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pertambangan beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Sejak itu pula, penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam atau Batuan, khususnya komoditas pasir darat dan pasir kuarsa oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Lingga, nyaris tak terkontrol. Apalagi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan, sudah mengabaikan kewajiban mendapatkan rekomendasi bupati. (*)

sumber: suarasiber.com

TANJUNG PINANG

Rabu | 03 Oktober 2018 | 12:51

Minta Kuota CPNS, Penyandang Disabilitas Datangi SMSI dan PWI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Puluhan penyandang disabilitas di Tanjungpinang mendatangi kantor PWI Tanjungpinang-Bintan dan Kantor SMSI cabang Kepri di Jalan Engku Putri, Rabu, 3 Oktober 2018.

Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Dengan Kecacatan (FKKDK) Tanjungpinang ini berharap agar wartawan menyuarakan keinginan mereka dan mengingatkan pemerintah memberi kuota 2 persen di CPNS 2018.

Sesuai dengan Undang Undang disabilitas No 8 tahun 2016, setiap instansi baik di pemerintahan, BUMN dan BUMD serta swasta wajib mengakomodir 2 persen penyandang disabilitas,” ucap Jamaluddin, ketua FKKDK Tanjungpinang.

Rombongan disabilitas disambut oleh sejumlah pengurus PWI yang langsung datang ke Kantor PWI.

Setelah dapat kabar ada puluhan saudara kita dari disabilitas yang mau datang ke sekretariat, sejumlah
Pengurus PWI yang tinggal di Tanjungpinang langsung datang.

Mereka bukan demo, tapi minta agar wartawan yang tergabung di PWI membantu mempublikasikan harapan mereka dan mengingatkan pemerintah pusat dan panitia CPNS,” kata Zakmi, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan yang didampingi sekretaris PWI Amril dan Donil Nasir selaku bendahara dan sejumlah pengurus PWI.

Kata Jamal, pengumuman CPNS 2018 saat ini cacat hukum. “Saat ini sudah masuk tahap pendaftaran online. Tapi kami tidak melihat ada kuota penyandang disabilitas yang diamanatkan UU. disabilitas.

Panitia CPNS adalah pemerintah. Mestinya pemerintah yang memberi contoh penerapan undang-undang hingga diikuti oleh BUMN dan BUMD serta lembaga lainnya,” sebut Jamal sebagai tuna daksa.

Menurut Jamal, untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas sudah ada perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Penyandang Disabilitas.
“Kalau sudah ada aturannya, pemerintah harus mengikuti regulasi yang ada. Jadi penyandang disabilitas itu bukan kehendak kami. Ini takdir yang harus kami jalani,” sebut Jamal.

Kata Jamal, untuk wilayah Tanjungpinang saja ada sekitar 519 penyandang disabilitas.

Sekretaris PWI Tanjungpinang-Bintan, Amril menyebutkan, sebagai pengurus organisasi pekerja pers, anggota dan pengurus PWI berkewajiban untuk membantu semua pihak dan mengawal penerapan undang undang yang berlaku.

Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol, informasi, edukasi insyaallah akan membantu semampu kami,” ucap Pemred koran peduli ini.

Sementara itu, Zakmi yang juga sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) cabang Kepri menyebutkan, ia akan menyarankan seluruh media anggota SMSI juga membantu mempublikasikan tuntutan dari penyandang disabilitas.
“Insyaallah saya akan mengarahkan media anggota-anggota SMSI untuk mempublikasikan tuntutan dan harapan saudara-saudara penyandang disabilitas ini,” sebut Zakmi. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Jaksa Agung H.Muhammad Prasetyo meminta semua pejabat di seluruh Provinsi Kepri untuk tidak ragu dalam merealisasikan kebijakan pembangunan di daerah ini, selama tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.

Prasetyo menjanjikan, Kejaksaan Agung bakal berperan aktif memberikan bantuan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan demikian, pengawalan pembangunan dan investasi seperti yang diharapkan oleh Presiden bisa terpenuhi. Pejabat maupun investor tidak perlu lagi merasa khawatir atau takut dalam memajukan program pembangunan negara karena dikawal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan (TP4)

Tim P4 akan menitikberatkan pada pengawalan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Meski demikian, jika dalam proses terjadi penyimpangan, Prasetyo menjamin pihaknya tanpa segan bakal melakukan penindakan.

“Bupati, Walikota jangan kuatir. Saya sudah perintahkan agar Kajati, Kajari untuk mengawal pembangunan.

Kalau ada oknum Kajari bahkan Kajati macam-macam akan kita tertibkan, dan kita eksekusi. Itu sudah kita buktikan,” kata Prasetyo saat memberikan pengarahan dan pemaparan hukum dihadapan kepala daerah dan ASN se-Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur, Ahad, 23 September 2018.

Untuk proyek pembangunan di Kepri sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan pembangunan-pembangunan yang sudah dikerjakan berjalan dengan baik.

Atas dasar itu, Prasetyo mendukung pelatakan batu pertama pembangunan Gurindam 12.

“Kalau proyek ini selesai, Saya yakin tidak akan kalah dengan Jimbaran di Bali. Bahkan Kepri bisa mengalahkan Singapura jika ini bisa terlaksana,” kata Jaksa Agung.

Lebih lanjut Prasetyo juga meminta agar aparat bekerja dengan kerja cerdas. “Banyak aparat yang masih bekerja santai. Bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon. Kalau sekarang, tidak bisa lagi karena kita sedang berada direvolusi industri,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan bahwa saat ini Kepulauan Riau terus mendorong pembangunan di berbagai sektor di seluruh Kabupatan dan Kota secara merata, pelaksanaan dan keberhasilan dari Pembangunan tersebut tidaklah berarti jika tidak ditopang oleh pengetahuan dan pemahaman hukum yang benar.

“Kami siap mendengar dan menjalankan arahan dari pembekalan hukum yang akan disampaikan Bapak Jaksa Agung,” ujar Nurdin pada kesempatan ini.

Nurdin melanjutkan bahwa saat ini, semangat membangun yang dimiliki pemerintah daerah tidaklah memudar bahkan terus membara dan meningkat, salah satunya disektor Infrastrukur, Nurdin menyampaikan salah satu proyek strategis yakni pembangunan jalan lingkar gurindam 12 Tanjungpinang yang mana dalam hal ini kegiatan tersebut telah masuk dalam pengawasan TP4D.

“Pemerintah mendorong sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah, selain itu sektor lain seperti dibidang kesehatan dan pendidikan juga tetap kami tingkatkan,” lanjut Nurdin.

Hampir seluruh pejabat hadir pada kesempatan ini seperti Wakil Gubernur Kepri H Isdianto, Wali Kota Batam M Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Anambas Abdul Harris, Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam dan Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma .

Dari FKPD sendiri hadir Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema dan Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama R Eko Suyatno. Kemudian hadir pula Sekda, Asisten, Kepala OPD dan Pejabat Struktural se Provinsi Kepulauan Riau.

Nurdin mengapresiasi kepada semua pejabat yang hadir dan memenuhi ruangan pada hari ini. Menurut Nurdin ini merupakan kesatuan akan keinginan bagi para pejabat untuk menambah bekal terkait pengarahan dan pembinaan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Ikuti dan pahami dengan maksimal pembekalan hari ini agar bapak dan ibu dapat menjalankan pembangunan dengan baik lancar dan terarah,” pesan Nurdin.

Sementara itu, Kepala Kejati Kepri Asri Agung Putra mengatakan bahwa di usia nya yang ke-16 Kepulauan Riau saat ini, sedang giat-giatnya menjalankan pembangunan dan dalam hal ini Kejaksaan berusaha semaksimal mungkin untuk ikut serta mengaselerasi dibidang pengawasan dan pengawalan hukum. Yakni dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Asri melanjutkan pada Tahun 2018 ini terdata hingga bulan Agustus sebanyak 208 kegiatan pembangunan di Kepulauan Riau yang ikut dalam pengawalan Kejaksaan dan hingga saat ini belum memiliki kendala yang berarti.

“Kami sadar TP4D masih memiliki kekurangan namun kami tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas kami salah satunya mengingkatkan kompetensi dan pendalaman program dari peran ini,” lanjut Asri.

Pembekalan hukum sendiri mengambil tema “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Koruptif di Lingkungan Provinsi Kepri”.

Selaku Ketua Panitia Pelaksana, Sekdapov H TS Arif Fadillah dalam laporannya mengatakan bahwa latar belakang pelaksanaan pembekalan ini adalah terkait permasalahan hukum yang patut didalami oleh semua unsur masyarakat terutama bagi penyelenggara Pemerintahan. Apalagi Kepulauan Riau dengan titik posisi strategis dalam lingkup NKRI yang mana membawa dampak positif, sekaligus dampak negatif.

Kesadaran hukum juga masih perlu ditingkatkan bagi semua elemen masyarkaat terutama pejabat Pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Pun dengan koordinasi antara semua pihak terkait pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil dan pelaporannya perlu berjalan sesuai dengan kaidah hukum.

“Untuk itu Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan dan pengamanan dengan TP4D,” ujar Arif.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto meminta agar batas akhir pelaksanaan imunisasi campak dan rubella yang sedianya akan berakhir hingga 31 September agar diperpanjang lagi. Hal ini mengingat target 95 persen yang akan dicapai, sejauh ini baru tercapai 41 persen.

“Kalau kita analisa pencapaian 41 persen saat ini dari 95 persen yang ditargetkan, ini masih sangat jauh dari pencapaian. Sementara batas waktu hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Solusinya, karena campak dan rubella ini bisa dikatakan darurat, maka saran saya agar diperpanjang waktunya,” kata Isdianto saat membuka dialog publik dengan tema ‘ancaman dan dampak rubella, CRS, Kamis 20 September 2018 di hotel Aston Tanjungpinang.

Virus campak dan rubella sendiri hingga saat ini belum ada obatnya. Dan satu-satunya cara adalah mencegahnya dengan cara diimunisasi.

“Kita berharap punya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani tanpa terkecuali. Perlu kita akui minimnya pencapaian ini dikarenakan sempat adanya polemik halal dan haram. Tapi lupakan itu semua, karena ini demi kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa. Apalagi MUI sudah menyatakan membolehkannya. Perlu saya tegaskan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati,” ujar Isdianto.

Mengingat hal ini sifatnya darurat dan demi kesehatan generasi bangsa. Wakil Gubernur menghimbau agar seluruh masyarakat Kepri, terutama yang faham dan sudah melakukan imunisasi agar mengajak tetangga-tetangganya.

“Bayangkan saja, petugas kesehatan saja ada yang terjangkit virus rubella. Padahal mereka faham masalah ini. Bagaimana dengan masyarakat yang kurang memahami hal ini. Saya rasa Dinas Kesehatan agar lebih gencar lagilah melakukan sosialisasi,” ujar Isdianto lagi.

Sementara itu ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kepri Hj. Rosmeri Isdianto yang juga hadir dalam kesempatan ini menyarankan agar pola sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar lebih bervariatif.

Jika selama ini bentuk sosialisasi hanya dilakukan melalui media dan spanduk-spanduk. Rosmeri menyarankan agar sosialisasi dilakukan dengan cara d0or to d0or ke tengah masyarakat. Tujuannya agar sasaran bisa tercapai dengan maksimal. Tidak hanya bagi kalangan dengan tingkat pemahaman menengah keatas sana, tapi juga bagi kalangan masyarakat menengah kebawah.

“Masyarakat banyak yang belum paham. Kata-kata rubella ini kan baru muncul aekarang. Masyarakat taunya campak selama ini. Makanya segera beri sosialisasi masalah ini hingga ke masyarakat bawah. Beri pemahaman tentang apa itu campak dan rubella? serta dampaknya,” pinta Rosmeri.

Sementara itu, Konsultan dari UNICEF Yuprizal Candra mengatakan bahwa secara Nasional pencapaian target kegiatan yang akan berakhir di 31 September ini, sampai sekarang baru mencapai sekitar 50 persen.

Menurut Yuprizal, imunisasi campak dan rubella ini sangat penting. Karena ibu hamil yang terjangkit virus ini akan melahirkan anak cacat permanen.

“Kita tahu tidak ada satupun daerah yang terbebas dari CRS ini. Makanya kita saat ini sedang berupaya untuk mencegahnya. Dan ini sangay penting untuk keberlangaungan generasi bangsa kita,” unar Yuprizal.

Adapun Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana berdasarkan data mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil sampling sebanyak 2000 anak untuk di tes campak dan rubella. Dan ternyata sebanyak 400 anak positif campak dan 270 poaitif rubella.

“Kita semua tidak mau generasi kita lahir dengan cacat permanen tentunya. penyakit ini belum ada obatnha kecuali mencegahnya,” ujar Tjejtep.

Dalam kesempatan ini hadir juga Sekum MUI Kepri Edi Syafrani yang mengungkapkan sikap MUI Kepri bahwa imunisasi CRS dibolehkan dan agar dilanjutkan. Hal ini juga bagi seluruh Indonesia.

Dalam dialog publik ini Dinas Keaehatan menghadirkan 3 orang wanita yang poaitif rubella dan melahirkan anak-anak dengan kekurangan fisik sejak lahir.(***)

sumber: humaskepri.id