Minta

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri, Iran Pol Andap Budhi Revianto menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat di Jodoh, Jumat, 19 Oktober 2018. Kegiatan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat ini dibales dalam kegiatan ‘Jumat Keliling dan Silaturahmi Kamtibmas’.

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitussyakur, Jodoh, Batam ini telah berjalan dengan lancar dan tertib. Kegiatan dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K, Dirintelkam Polda Kepri, Dirreskrimum Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, Kabid Propam Polda Kepri, Kabid Dokkes Polda Kepri, Kapolresta Barcelona, Perwakilan Personel Polda Kepri dan Polresta Barcelona.

Sebelum melaksanakan Sholat Jumat, Kapolda Kepri bersilaturahmi bersama Jamaah dan masyarakat Masjid Baitussyakur, dan berkesempatan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.

Kapolda Kepri dalam kegiatan ini mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan sembari melaksanakan kewajiban sholat Jumat dan sebagai ajang mempererat tali silatuhrahmi.

Program Jumat keliling dan silaturahmi Kamis mas merupakan sarana silaturahmi dan untuk memberikan masukan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran dalam bertugas.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Kepri menyampaikan bahwa tugas Polri dan alim ulama sama, yaitu sama sama amar makruf nahi mungkar yaitu selalu mengingatkan dengan mengajak berbuat baik.

Selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepri, Kapolda Kepri mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mewujudkan kondisi kamtibmas yang aman, lancar dan damai.

Mengikuti tahapan tahapan kampanye menghadapi pemilu 2019, pilihan boleh berbeda tetapi harapan Kapolda Kepri agar masyarakat tidak terprovokasi, saling menghasut, adu domba dan saling menghujat.

Perkembangan situasi media sosial diwilayah kita saat ini, sdg berkembang masalah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual dan Transgender), utk itu dimohon kpd para orang tua agar menjaga dan mengawasi putra/putrinya dalam pergaulan. (***)

sumber: kabid humas polda kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Bupati Lingga, Alias Wello meminta Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun segera mengevaluasi semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam atau batuan. Khususnya komoditas pasir darat, dan kuarsa yang diterbitkannya di Bumi Bunda Tanah Melayu itu.

Pasalnya, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Pemkab Lingga di lapangan, ada beberapa perusahaan yang sudah mengantungi IUP Operasi Produksi. Tapi tak dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai izin yang diperolehnya.

“Kasusnya macam-macam. Ada yang tak bisa melakukan kegiatan pertambangan karena sengketa lahan. Ada juga karena tak punya modal. Ada juga yang punya IUP, tapi lokasinya tak ada kandungan bahan tambang sama sekali,” kata Bupati Lingga, Alias Wello yang biasa disapa Awe kepada wartawan di Daik Lingga, Senin, 15 Oktober 2018.

Menurut Awe, nyaris semua pemegang IUP Operasi Produksi yang tak dapat melakukan kegiatan pertambangan di Lingga itu, tidak mengantongi rekomendasi bupati. Sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jika perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi ini dibiarkan tanpa ada evaluasi dan sanksi, bisa merugikan daerah. Banyak perusahaan lain yang mau investasi. Tapi terhambat oleh IUP yang sudah terbit,” tegasnya.

Cabut IUP PT Growa

Mengenai kegiatan pertambangan pasir darat PT. Growa Indonesia di Desa Tanjung Irat, Singkep Barat yang tidak mengantongi rekomendasi bupati, Awe kembali menegaskan sikapnya meminta Gubernur Kepulauan Riau segera mencabut IUP Operasi Produksinya.

“Dinas ESDM Kepulauan Riau sendiri sudah mengajukan permohonan pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Growa Indonesia kepada BPMPTSP Kepulauan Riau dengan berbagai macam pertimbangan hukum. Makanya, saya juga heran kok mereka masih operasional juga,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pertambangan beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Sejak itu pula, penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam atau Batuan, khususnya komoditas pasir darat dan pasir kuarsa oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Lingga, nyaris tak terkontrol. Apalagi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan, sudah mengabaikan kewajiban mendapatkan rekomendasi bupati. (*)

sumber: suarasiber.com

TANJUNG PINANG

Rabu | 03 Oktober 2018 | 12:51

Minta Kuota CPNS, Penyandang Disabilitas Datangi SMSI dan PWI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Puluhan penyandang disabilitas di Tanjungpinang mendatangi kantor PWI Tanjungpinang-Bintan dan Kantor SMSI cabang Kepri di Jalan Engku Putri, Rabu, 3 Oktober 2018.

Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Dengan Kecacatan (FKKDK) Tanjungpinang ini berharap agar wartawan menyuarakan keinginan mereka dan mengingatkan pemerintah memberi kuota 2 persen di CPNS 2018.

Sesuai dengan Undang Undang disabilitas No 8 tahun 2016, setiap instansi baik di pemerintahan, BUMN dan BUMD serta swasta wajib mengakomodir 2 persen penyandang disabilitas,” ucap Jamaluddin, ketua FKKDK Tanjungpinang.

Rombongan disabilitas disambut oleh sejumlah pengurus PWI yang langsung datang ke Kantor PWI.

Setelah dapat kabar ada puluhan saudara kita dari disabilitas yang mau datang ke sekretariat, sejumlah
Pengurus PWI yang tinggal di Tanjungpinang langsung datang.

Mereka bukan demo, tapi minta agar wartawan yang tergabung di PWI membantu mempublikasikan harapan mereka dan mengingatkan pemerintah pusat dan panitia CPNS,” kata Zakmi, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan yang didampingi sekretaris PWI Amril dan Donil Nasir selaku bendahara dan sejumlah pengurus PWI.

Kata Jamal, pengumuman CPNS 2018 saat ini cacat hukum. “Saat ini sudah masuk tahap pendaftaran online. Tapi kami tidak melihat ada kuota penyandang disabilitas yang diamanatkan UU. disabilitas.

Panitia CPNS adalah pemerintah. Mestinya pemerintah yang memberi contoh penerapan undang-undang hingga diikuti oleh BUMN dan BUMD serta lembaga lainnya,” sebut Jamal sebagai tuna daksa.

Menurut Jamal, untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas sudah ada perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Penyandang Disabilitas.
“Kalau sudah ada aturannya, pemerintah harus mengikuti regulasi yang ada. Jadi penyandang disabilitas itu bukan kehendak kami. Ini takdir yang harus kami jalani,” sebut Jamal.

Kata Jamal, untuk wilayah Tanjungpinang saja ada sekitar 519 penyandang disabilitas.

Sekretaris PWI Tanjungpinang-Bintan, Amril menyebutkan, sebagai pengurus organisasi pekerja pers, anggota dan pengurus PWI berkewajiban untuk membantu semua pihak dan mengawal penerapan undang undang yang berlaku.

Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol, informasi, edukasi insyaallah akan membantu semampu kami,” ucap Pemred koran peduli ini.

Sementara itu, Zakmi yang juga sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) cabang Kepri menyebutkan, ia akan menyarankan seluruh media anggota SMSI juga membantu mempublikasikan tuntutan dari penyandang disabilitas.
“Insyaallah saya akan mengarahkan media anggota-anggota SMSI untuk mempublikasikan tuntutan dan harapan saudara-saudara penyandang disabilitas ini,” sebut Zakmi. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Jaksa Agung H.Muhammad Prasetyo meminta semua pejabat di seluruh Provinsi Kepri untuk tidak ragu dalam merealisasikan kebijakan pembangunan di daerah ini, selama tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.

Prasetyo menjanjikan, Kejaksaan Agung bakal berperan aktif memberikan bantuan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan demikian, pengawalan pembangunan dan investasi seperti yang diharapkan oleh Presiden bisa terpenuhi. Pejabat maupun investor tidak perlu lagi merasa khawatir atau takut dalam memajukan program pembangunan negara karena dikawal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan (TP4)

Tim P4 akan menitikberatkan pada pengawalan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Meski demikian, jika dalam proses terjadi penyimpangan, Prasetyo menjamin pihaknya tanpa segan bakal melakukan penindakan.

“Bupati, Walikota jangan kuatir. Saya sudah perintahkan agar Kajati, Kajari untuk mengawal pembangunan.

Kalau ada oknum Kajari bahkan Kajati macam-macam akan kita tertibkan, dan kita eksekusi. Itu sudah kita buktikan,” kata Prasetyo saat memberikan pengarahan dan pemaparan hukum dihadapan kepala daerah dan ASN se-Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur, Ahad, 23 September 2018.

Untuk proyek pembangunan di Kepri sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan pembangunan-pembangunan yang sudah dikerjakan berjalan dengan baik.

Atas dasar itu, Prasetyo mendukung pelatakan batu pertama pembangunan Gurindam 12.

“Kalau proyek ini selesai, Saya yakin tidak akan kalah dengan Jimbaran di Bali. Bahkan Kepri bisa mengalahkan Singapura jika ini bisa terlaksana,” kata Jaksa Agung.

Lebih lanjut Prasetyo juga meminta agar aparat bekerja dengan kerja cerdas. “Banyak aparat yang masih bekerja santai. Bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon. Kalau sekarang, tidak bisa lagi karena kita sedang berada direvolusi industri,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan bahwa saat ini Kepulauan Riau terus mendorong pembangunan di berbagai sektor di seluruh Kabupatan dan Kota secara merata, pelaksanaan dan keberhasilan dari Pembangunan tersebut tidaklah berarti jika tidak ditopang oleh pengetahuan dan pemahaman hukum yang benar.

“Kami siap mendengar dan menjalankan arahan dari pembekalan hukum yang akan disampaikan Bapak Jaksa Agung,” ujar Nurdin pada kesempatan ini.

Nurdin melanjutkan bahwa saat ini, semangat membangun yang dimiliki pemerintah daerah tidaklah memudar bahkan terus membara dan meningkat, salah satunya disektor Infrastrukur, Nurdin menyampaikan salah satu proyek strategis yakni pembangunan jalan lingkar gurindam 12 Tanjungpinang yang mana dalam hal ini kegiatan tersebut telah masuk dalam pengawasan TP4D.

“Pemerintah mendorong sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah, selain itu sektor lain seperti dibidang kesehatan dan pendidikan juga tetap kami tingkatkan,” lanjut Nurdin.

Hampir seluruh pejabat hadir pada kesempatan ini seperti Wakil Gubernur Kepri H Isdianto, Wali Kota Batam M Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Anambas Abdul Harris, Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam dan Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma .

Dari FKPD sendiri hadir Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema dan Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama R Eko Suyatno. Kemudian hadir pula Sekda, Asisten, Kepala OPD dan Pejabat Struktural se Provinsi Kepulauan Riau.

Nurdin mengapresiasi kepada semua pejabat yang hadir dan memenuhi ruangan pada hari ini. Menurut Nurdin ini merupakan kesatuan akan keinginan bagi para pejabat untuk menambah bekal terkait pengarahan dan pembinaan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Ikuti dan pahami dengan maksimal pembekalan hari ini agar bapak dan ibu dapat menjalankan pembangunan dengan baik lancar dan terarah,” pesan Nurdin.

Sementara itu, Kepala Kejati Kepri Asri Agung Putra mengatakan bahwa di usia nya yang ke-16 Kepulauan Riau saat ini, sedang giat-giatnya menjalankan pembangunan dan dalam hal ini Kejaksaan berusaha semaksimal mungkin untuk ikut serta mengaselerasi dibidang pengawasan dan pengawalan hukum. Yakni dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Asri melanjutkan pada Tahun 2018 ini terdata hingga bulan Agustus sebanyak 208 kegiatan pembangunan di Kepulauan Riau yang ikut dalam pengawalan Kejaksaan dan hingga saat ini belum memiliki kendala yang berarti.

“Kami sadar TP4D masih memiliki kekurangan namun kami tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas kami salah satunya mengingkatkan kompetensi dan pendalaman program dari peran ini,” lanjut Asri.

Pembekalan hukum sendiri mengambil tema “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Koruptif di Lingkungan Provinsi Kepri”.

Selaku Ketua Panitia Pelaksana, Sekdapov H TS Arif Fadillah dalam laporannya mengatakan bahwa latar belakang pelaksanaan pembekalan ini adalah terkait permasalahan hukum yang patut didalami oleh semua unsur masyarakat terutama bagi penyelenggara Pemerintahan. Apalagi Kepulauan Riau dengan titik posisi strategis dalam lingkup NKRI yang mana membawa dampak positif, sekaligus dampak negatif.

Kesadaran hukum juga masih perlu ditingkatkan bagi semua elemen masyarkaat terutama pejabat Pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Pun dengan koordinasi antara semua pihak terkait pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil dan pelaporannya perlu berjalan sesuai dengan kaidah hukum.

“Untuk itu Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan dan pengamanan dengan TP4D,” ujar Arif.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto meminta agar batas akhir pelaksanaan imunisasi campak dan rubella yang sedianya akan berakhir hingga 31 September agar diperpanjang lagi. Hal ini mengingat target 95 persen yang akan dicapai, sejauh ini baru tercapai 41 persen.

“Kalau kita analisa pencapaian 41 persen saat ini dari 95 persen yang ditargetkan, ini masih sangat jauh dari pencapaian. Sementara batas waktu hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Solusinya, karena campak dan rubella ini bisa dikatakan darurat, maka saran saya agar diperpanjang waktunya,” kata Isdianto saat membuka dialog publik dengan tema ‘ancaman dan dampak rubella, CRS, Kamis 20 September 2018 di hotel Aston Tanjungpinang.

Virus campak dan rubella sendiri hingga saat ini belum ada obatnya. Dan satu-satunya cara adalah mencegahnya dengan cara diimunisasi.

“Kita berharap punya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani tanpa terkecuali. Perlu kita akui minimnya pencapaian ini dikarenakan sempat adanya polemik halal dan haram. Tapi lupakan itu semua, karena ini demi kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa. Apalagi MUI sudah menyatakan membolehkannya. Perlu saya tegaskan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati,” ujar Isdianto.

Mengingat hal ini sifatnya darurat dan demi kesehatan generasi bangsa. Wakil Gubernur menghimbau agar seluruh masyarakat Kepri, terutama yang faham dan sudah melakukan imunisasi agar mengajak tetangga-tetangganya.

“Bayangkan saja, petugas kesehatan saja ada yang terjangkit virus rubella. Padahal mereka faham masalah ini. Bagaimana dengan masyarakat yang kurang memahami hal ini. Saya rasa Dinas Kesehatan agar lebih gencar lagilah melakukan sosialisasi,” ujar Isdianto lagi.

Sementara itu ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kepri Hj. Rosmeri Isdianto yang juga hadir dalam kesempatan ini menyarankan agar pola sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar lebih bervariatif.

Jika selama ini bentuk sosialisasi hanya dilakukan melalui media dan spanduk-spanduk. Rosmeri menyarankan agar sosialisasi dilakukan dengan cara d0or to d0or ke tengah masyarakat. Tujuannya agar sasaran bisa tercapai dengan maksimal. Tidak hanya bagi kalangan dengan tingkat pemahaman menengah keatas sana, tapi juga bagi kalangan masyarakat menengah kebawah.

“Masyarakat banyak yang belum paham. Kata-kata rubella ini kan baru muncul aekarang. Masyarakat taunya campak selama ini. Makanya segera beri sosialisasi masalah ini hingga ke masyarakat bawah. Beri pemahaman tentang apa itu campak dan rubella? serta dampaknya,” pinta Rosmeri.

Sementara itu, Konsultan dari UNICEF Yuprizal Candra mengatakan bahwa secara Nasional pencapaian target kegiatan yang akan berakhir di 31 September ini, sampai sekarang baru mencapai sekitar 50 persen.

Menurut Yuprizal, imunisasi campak dan rubella ini sangat penting. Karena ibu hamil yang terjangkit virus ini akan melahirkan anak cacat permanen.

“Kita tahu tidak ada satupun daerah yang terbebas dari CRS ini. Makanya kita saat ini sedang berupaya untuk mencegahnya. Dan ini sangay penting untuk keberlangaungan generasi bangsa kita,” unar Yuprizal.

Adapun Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana berdasarkan data mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil sampling sebanyak 2000 anak untuk di tes campak dan rubella. Dan ternyata sebanyak 400 anak positif campak dan 270 poaitif rubella.

“Kita semua tidak mau generasi kita lahir dengan cacat permanen tentunya. penyakit ini belum ada obatnha kecuali mencegahnya,” ujar Tjejtep.

Dalam kesempatan ini hadir juga Sekum MUI Kepri Edi Syafrani yang mengungkapkan sikap MUI Kepri bahwa imunisasi CRS dibolehkan dan agar dilanjutkan. Hal ini juga bagi seluruh Indonesia.

Dalam dialog publik ini Dinas Keaehatan menghadirkan 3 orang wanita yang poaitif rubella dan melahirkan anak-anak dengan kekurangan fisik sejak lahir.(***)

sumber: humaskepri.id

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kenakalan remaja di Karimun meningkat, pelakunya bahkan turut melibatkan anak di bawah umur. Peningkatan ini bahkan dibenarkan oleh Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya.

“Sering kita mendapat infomasi dari masyarakat, ada beberapa kenakalan remaja yang mengganggu aktifitas masyarakat,” ujar Hengky belum lama ini.

Bahkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat kenakalan remaja, jajaran Polres Karimun selalu melakukan Cipta Kondisi (Cipkon) pada malam hari.

Bupati karimun, Aunur Rafiq yang dikonfirmasi terkait meningkatnya kenakalan remaja di Karimun sedikit terkejut. Rafiq akan meminta pihak terkait untuk melakukan program pembinaan.

“Pembinaan anak harus ditingkatkan, khususnya dalam perlindungan anak,” ujar Aunur Rafiq.

Pemkab Karimun akan menggandeng Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perlindungan anak dan Perempuan, Dinas Sosial, untuk melaksanakan program pembinaan tersebut dan Dinas Pendidikan untuk pembinaan di sekolah.

Manurut Bupati, terjadinya kenakalan remaja tersebut, bisa disebabkan oleh adanya masalah dilingkungannya. Seperti Broken Home, kehidupan sosial, dan menjadi pelarian bagi anak tersebut. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan, keberagaman jangan sampai menjadi penghalang bagi Kepulauan Riau untuk maju. Keberagaman harus dijadikan kekuatan dalam membangun daerah dan bangsa.

“Dengan keberagaman yang ada di Kepri, kita jadikan modal untuk membuat negeri ini semakin maju,” kata Nurdin saat menghadiri Silaturahmi Akbar Paguyuban Warga Pacitan di Lapangan PT Jeni Putra Mangsang Sei Beduk Batam, Sabtu, 15 September 2018 malam.

Tampak hadir pada silaturahmi itu anggota DPR RI H Nyat Kadir, Bupati Pacitan Indartato dan istrinya Luki Tri Baskorowati, Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo dan istrinya Ny Nonok Sumbogo, Ketua DPRD Batam Nuryanto, Ketua Paguyuban Warga Pacitan Alib Munirman dan masyarakat Batam asal Pacitan.

Nurdin berterima kasih dengan kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Pacitan di Batam. Kata Nurdin, Bupati jangan khawatir, semua warga Batam dan Kepri dalam keadaan baik, guyub dan kondusif.

“InsyaAllah kami akan selalu menjaga itu. Suatu kehormatan bagi saya dapat mengayomi warga Batam asal Pacitan,” kata Nurdin.

Nurdin mengajak awal tahun baru Islam ini, agar masyarakat menjadikannya sebagai landasan dalam memacu semuanya untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kebersamaan harus dipererat, meskipun berbeda beda suku dan agama.

Bupati Pacitan, Indartato mengatakan dia bangga dan terimakasih pada Gubernur Nurdin Basirun yang mengayomi dan sudi hadir di acara warga Batam asal Pacitan. Dia tak menyangka kalau perhatian dari Gubernur begitu besar pada warga asal Pacitan.

“Meskipun Kabupaten Pacitan tidak memberikan bantuan dan sumbangan dalam acara ini, kami bahagia tetap diundang dan dihargai. Terimakasih Pak Nurdin,” kata Bupati.(***)

sumber: humaskepri.id

* Gubernur Pimpin Rapat OPD

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun meminta kepada seluruh OPD untuk tetap fokus dalam menjalankan setiap kegiatan dalam pagu anggaran yang telah ditentukan. Apalagi mengingat waktu sudah memasuki pertengahan tahun untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sekecil apapun yang mempengaruhi proses kegiatan.

“Hal kecil pun harus diperhatikan jangan sampai menghambat pekerjaan, harus teliti,” ujar Nurdin saat memimpin rapat rutin OPD di Rupatama Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 9 Juli 2018.

Nurdin menambahkan juga bahwa ketelitian itu bermuara pada skala priortas dan penyerapan anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang juga jangan sampai terjadi defisit.

“Skala prioritas tentu untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan jangan sampai melenceng dari skala itu,” lanjut Nurdin.

Pertumbuhan Ekonomi Kepri juga menjadi perhatian Nurdin pada rapat kali ini, dengan terus menaik nya persenan tersebut sekitar 4,7%. Menurut Nurdin, masih ada waktu untuk terus meningkatkan itu.

Berbagai sektor juga dikatakan Nurdin berperan penting untuk meningkatkan perekonomian Kepri. Salah satunya sektor pariwisata yang menjadi primadona bagi daerah kepulauan. Peran pelaku usaha juga menjadi apresiasi Nurdin karena ikut membantu meningkatkan dan menjual sektor ini.

Sektor bagi hasil labuh kapal juga menjadi perhatian Nurdin. Dirinya meminta kepada OPD terkait untuk terus memantau hal itu karna juga berkaitan dengan pendapatan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menghimbau kepada seluruh OPD untuk terus memantau pekerjaannya.

“Terus kita maping karna untuk persiapan tahun 2019 untuk efisiensi waktu,” ujar Arif.

Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi pada rapat tersebut melaporkan progres penyerapan anggaran dan fisik pengerjaan selama semester pertama.

“Penyerapan anggaran secara signifikan terus terjadi dan secara komulatif terus beranjak naik dan kegiatan fisik pun mulai menampakan hasil,” ujar Aries.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten I dan II Raja Ariza dan Syamsul Bahrum beserta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung menilai ditolaknya gugatan yang berkaitan dengan wacana majunya kembali Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden sebagai keputusan yang harus dihormati.

“Kita semua mengetahui bahwa keputusan MK itu final dan mengikat jadi kalau tidak ada represpektif itu ya mestinya harus kita ikutin keputusan MK itu,” ujar Akbar Tandjung, di komplek Parleman Senayan, Jakarta Barat, Ahad, 1 Juli 2018.

Akbar Tandjung menilai diajukannya uji materi tersebut lantaran adanya perbedaan penafsiran antara orang-orang yang berada di lingkungan JK.

“Hingga kemudian mereka minta Pak JK diuji materi oleh MK,” ujar Akbar Tandjung.

Namun, Akbar Tandjung sekali lagi menegaskan jika putusan yang telah dilakukan terhadap uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden sudah final dan harus diterima.

“Karena negara kita ini kan negara hukum bukan negara kekuasaan kalau menurut saya kalau memang betul-betul sudah final dan mengikat ya mestinya harus kita patuhi,” ujar Akbar Tandjung.

Karenanya Akbar Tandjung meminta masyarakat untuk ikut bersama-sama menunggu siapa saja capres dan cawapres yang akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Ya kita tunggu aja dalam hari hari kedepan ini,” ujar Akbar Tandjung.

Sebelumnya MK menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden.

Pemohon dinilai tidak punya kedudukan hukum terkait gugatan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2018. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Moskow – Seorang wasit yang bertugas di Piala Dunia 2018, Mark Geiger, diterpa isu miring. Wasit Amerika Serikat itu dituduh meminta kaus Cristiano Ronaldo di tengah pertandingan.

Tuduhan itu datang setelah Geiger memimpin laga Portugal vs Maroko di Stadion Luzhniki, Moskow, Rabu 20 Juni 2018, yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Portugal.

Maroko merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan Geiger pada pertandingan tersebut. Gelandang Maroko, Nordin Amrabat, bahkan menuding sang pengadil melakukan hal yang tak lazim, yaitu meminta kaus Ronaldo.

“Saya tak tahu ia dulunya siapa, tapi ia sangat terkesan dengan Cristiano Ronaldo dan saya dengar dari (bek Portugal) Pepe bahwa dia bertanya ke Ronaldo di babak pertama apakah dia bisa memiliki kausnya,” kata Amrabat.

“Apa yang sedang kita bicarakan? Di Piala Dunia? Ini bukan sirkus,” ujarnya.

FIFA menindaklanjuti tuduhan tersebut dengan menanyai Geiger, yang langsung membantah keras. FIFA juga menyesalkan munculnya tuduhan itu.

“Mr. Geiger membantah klaim-klaim itu dan dengan tegas menyatakan bahwa permintaan itu tak pernah dibuat,” tulis FIFA dalam pernyataannya.

“FIFA dengan tegas mengecam tuduhan yang diduga dilontarkan oleh seorang anggota tim Maroko. Wasit-wasit FIFA di bawah instruksi yang jelas terkait perilaku mereka dan hubungan dengan tim-tim di Piala Dunia di Rusia dan bisa dikonfirmasi bahwa Mr. Geiger telah bertindak baik dan profesional sebagai salah satu ofisial pertandingan yang ditunjuk.”

“FIFA ingin mengingatkan tim-tim akan tugas mereka untuk menghormati semua prinsip Fair Play. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bogor – Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prof Dr Didin Saefuddin Buchori menjadi khatib saat salat Idul Fitri di Kebun Raya Bogor.

Didin berpesan agar pemerintah maupun masyarakat menjadikan Alquran sebagai kiblat kehidupan.

“Hadirin kaum muslimin marilah di hari baik dan bulan baik 1 Syawal 1439 H di dalam suasana fitri kita lanjutkan program Ramadan dengan Alquran jadikan hidup sehari-hari. Lebih dari itu Alquran dijadikan kompas kehidupan baik aspek ekonomi, aspek politik, sosial, budaya dan aktivitas masyarakat,” kata Didin.

Didin menyampaikan khotbahnya ini usai salat id yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Lapangan Astrid, Kebun Raya Bogor, Jumat, 15 Juni 2018.

Khotbah yang disampaikannya bertema ‘Meraih Kemuliaan Hidup Pasca Ramadhan’.

Ia menjelaskan beberapa aspek yang seharusnya dipatuhi pemerintah dan masyarakat yakni dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Dalam aspek ekonomi ia meminta agar pemerintah memperhatikan kesenjangan sosial rakyatnya.

“Aspek ekonomi Alquran mengajarkan bahwa aspek ekonomi tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, hal ini tentunya akan sebabkan kesenjangan yang makin lebar antara kaya dan miskin dalam beberapa kasus akibat kesenjangan ini dapat menimbulkan gejolak sosial,” jelas dia.

Selain kesenjangan ekonomi, dalam aspek ekonomi juga ia menganjurkan agar tidak ada kecurangan dalam transaksi jual beli di kehidupan bermasyarakat. Sebab agama melarang umat berbuat curang.

“Quran juga melarang kecurangan transaksi dengan menipu dalam penjualan seperti menaikkan timbangan. Kekuasaan wajib mendengarkan keadilan, adil bahkan harus diperlihatkan siapapun dia kawan atau lawan cintai atau benci, Allah melarang kita berperilaku tidak adil,” sambungnya.

Lanjut, ia mengingatkan aspek politik kekuasaan. Ia berpesan kepada pemerintah yang mempunyai peran sebagai penguasa harus memperlihatkan keadilan baik kepada lawan ataupun kawan. Didi berpesan kepada pemerintah untuk dapat berlaku adil kepada siapapun.

Selain itu, ia juga menjelaskan aspek sosial yang diajarkan Alquran. Ia mengingatkan agar sesama manusia dapat membantu kaum fakir miskin dan seseorang yang teraniaya. Sehingga dapat membantu pergerakan masyarakat dan membangun peradaban antarmanusia.

“Kemudian dalam aspek sosial Alquran mewajibkan kaum muslimin memperhatikan kaum fakir miskin orang-orang teraniaya ini bisa seperti menumbuhkan manusia dengan manusia dan kesejahteraan, membangun peradaban, membangun keadilan, menggerakkan masyarakat dan juga bisa untuk membantu orang miskin,” tutur dia.

Terakhir, ia menyampaikan kepada semua jemaah salat id untuk menyebarkan perdamaian di Indonesia. Menurutnya tindakan kekerasan sesama manusia tidak dibenarkan Islam.

“Bapak presiden, Ibu dan hadirin, Alquran juga mendorong untuk hidup di tengah masyarakat secara tenteram dan damai-mendamaikan masyarakat dan santun dan toleran di tengah kemajemukan. Karena Islam adalah seluruh rahmat bagi alam semesta. Islam mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan kekejaman baik yang bersifat individu atau yang terorganisir atas dasar ideologis seperti terorisme yang baru terjadi berupa bom bunuh diri di Surabaya, Markas Mako Brimob Depok, dan Riau serta lainnya,” ujar dia.

Didin juga meminta agar di hari yang fitri ini masyarakat dapat membersihkan diri dari perilaku yang kurang baik dan yang dapat dibenci oleh Allah.

“Bersihkanlah hari ini dari perbuatan kita dari segala hal yang bisa bawakan kita keniscayaan jangan gadaikan iman kita bila itu yang terjadi maka saya khawatir bangsa ini menjadi bangsa yang dibenci Allah. Kita jadi bangsa munafik tidak berani mendemonstrasikan kejujuran, lempar kesalahan orang menjadi kontes kehidupan, memutar janji menjadi retorika yang di propagandakan seolah tak akan bersentuhan, alangkah ruginya bangsa model seperti ini,” ungkapnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Peti mati, adalah peti jenazah yang terpendam di dalam tanah, umumnya berbentuk persegi panjang.

Penggunaan peti mati untuk menguburkan jenazah biasanya digunakan sejumlah masyarakat dengan latar belakang budaya.

Namun sebuah penggunaan peti mati yang tak biasa terjadi di Tiongkok.

Pasalnya, alih-alih menggunakan sebuah peti pati yang terbuat dari kayu, seorang pria meminta menggunakan mobil.

Pria tersebut menggunakan mobil sebagai pengganti peti mati untuk menguburkan dirinya.

Dikutip Grid.ID dari South China Morning Post, seorang warga desa di Tiongkok Utara, dimakamkan di dalam mobilnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 28 Mei 2018.

Pemakaman tak biasa itu rupanya sesuai seperti yang diminta oleh pria tersebut dalam surat wasiatnya.

Pria bermagra Qi itu, rupanya sangat mencintai mobilnya.

Qi berasal dari kota Baoding di provinsi Hebei, Tiongkok.

Qi meminta untuk dikuburkan di dalam mobil Hyundai Sonata warna seilver miliknya ketika dia meninggal.

Dalam video yang diposting di Weibo media sosial serupa Twitter di Tiongkok), terlihat mobil itu tergantung dengan tali.

Mobil tersebut ditarik dengan excavator secara perlahan-lahan dan diturunkan ke dalam liang kuburan berukuran besar.

Penduduk desa menonton dengan penasaran.

Beberapa orang terlihat membantu untuk menstabilkan mobil saat ditempatkan ke dalam kuburan.

“Hal itu ada dalam surat wasiatnya, yang mengatakan bahwa mayat Qi tidak membutuhkan peti mati tetapi menggunakan mobilnya untuk menguburnya,” kata seorang warga desa.

“Dia menyukai mobil sejak dia muda,” ujar warga desa itu.

Sejumlah komentar netizenpun bermunculan terkait pemakaman tak biasa itu.

“Untungnya almarhum hanya mencintai mobil,” tulis salah seorang netizen.

“Saya suka pesawat, apa yang harus saya lakukan?” Kata netizen lain.

Adapula netizen yang bercanda, “Minta pemilik makam untuk membawa SIM, polisi banyak melakukan penertiban akhir-akhir ini”.(***)

sumber: grid.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Medan – Jenazah seorang perempuan muda ditemukan tewas di kamar mandi Gereja Sidang Rohkudus Indonesia (GSRI) di Dusun XII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018.

Jasad perempuan yang berlumuran darah itu bernama Rosalia Cici Maretini Siahaan, berusia 21 tahun.

Berikut fakta-faktanya

1. Luka di bagian kepala, Celana melorot dan ditemukan cairan sperma

Jasad Rosalia Siahaan ditemukan polisi dengan kondisi luka berdarah di bagian kepala belakang.

Pakaian penutup tubuh bagian bawahnya melorot ke bagian kaki.

Di bagian sensitifnya ditemukan cairan sperma

Dalam penyelidikan sementara, Rosalia diduga korban pembunuhan.

Polisi juga telah mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BK 4440 SAA.

Selain itu 1 unit helm, sebatang kayu palu, sebilah pisau, dan pakaian korban.
Korban mengalami luka robek pada leher akibat benda tajam. Di alat kelamin korban terdapat sperma pelaku, kepala bagian belakang luka.

“Soal cairan sperma yang ditemukan di alat kelamin korban, hingga saat ini masih dalam penyelidikan, siapa si pemilik cairan sperma tersebut,” kata Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja.

2. Korban dibawa ke RS Bhayangkara Medan

Kapolres Eddy Suryantha Tarigan mengatakan, jasad Rosalia Siahaan telah dibawa ke RS Bhayangkara Medan.

“Kalau korbannya sudah kita bawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk proses otopsi. Sementara gitu dulu lah ya,” ucapnya.

3. Tangisan keluarga korban

Tangis pilu keluarga korban pembunuhan Rosalia Cici Maretini Siahaan (21) memenuhi kantor Polsek Tanjung Morawa, Kamis, 31 Mei 2018.

Adik korban, yakni Nurcahaya Siahaan tidak henti-hentinya menjerit.

“Enggak ada lagi kawanku curhat. Kau bilang, aku enggak boleh pergi jauh-jauh Lia (sapaan akrab korban). Tapi sekarang kaunya yang pergi jauh. Aku ikut samamu Lia,” ucapnya berulang-ulang.

Karena suaranya terdengar cukup keras, seorang personel polisi berusaha menenangkannya.

“Udah diamlah kau. Sabar… Dapat kami pelakunya itu,” ucap seorang personel polisi.

Ucapan polisi itu pun tidak membuatnya tenang. Ia terus-terusan menangis dan membuat perhatian banyak orang yang datang ke Polsek.

“Dapat pun dia (pelaku), enggak mengembalikan nyawanya. Ikutlah aku Lia samamu….,” kata Nurcahaya.

Sementara itu, kakak kandung korban, Ardi Imanuel Siahaan (23) menceritakan kisah kepergian adiknya menjumpai seorang pendeta.

” Ia tadi pagi sempat dia pamit sama mamak di rumah. Katanya dia mau jumpain pendeta di gereja. Adikku ini orangnya baik kali bang. Aku anak pertama dan dia anak kedua dua,”ujar Ardi Imanuel Siahaan.

Ia menyebut tau adiknya itu tewas dibunuh setelah mendapat kabar dari saudaranya yang juga tinggal di Tanjungmorawa.

Disebut kalau ia dan orangtuanya tinggal di Jl Selamat, Simpang Limun, Medan.

“Aku tadi lagi kerjanya sebenarnya. Itulah dikabari sama saudara dari sini, dibilangnya adikku ini sudah meninggal. Cepat-cepat aku pulang ke rumah. Awalnya sempat gak percaya tapi setelah kami coba hubungi berulang-ulang nomor teleponnya gak diangkat-angkat,”ucap Ardi.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa adiknya itu datang ke Gereja. Disebut terkadang adiknya itu juga tinggal di Gereja tersebut.

“Kalau aku gak kenal sama pendeta yang ingin dia temui itu. Tapi kalau adikku kenal,”katanya.

Kabarnya, sang pendeta tersebut disebut-sebut sebagai bapak angkatnya Rosalia Siahaan.

4. Rosalia bersama seorang Pendeta bermarga Sembiring

Warga yang tinggal di sekitar gereja menceritakan, sebelumnya Rosalia Siahaan di dalam gereja bersama seorang pendeta yang mereka kenal bermarga Sembiring.

Cerita warga, sebelum korban ditemukan tewas sempat terdengar suara jeritan minta tolong.

“Kami duduk-duduk di teras ini jadi sempat dengar suara jeritan. Tapi itulah kami tanya suara apa itu, dibilang pendeta itu enggak adanya itu, cuma suara kucingnya itu. Kalau korban itu dia jemaat gereja ini,” ucap ibu Boru Sitanggang yang juga dibenarkan oleh warga lainnya, si Zebua.

5. Pendeta Sembiring beranjak pergi

Menurut Ibu Sitanggang, tak lama setelah menjawab pertanyaan mereka itu si Pendeta pun beranjak keluar gereja dan langsung pergi menaiki sepeda motornya.

6. Korban ditemukan oleh Tetti Silaban

Karena penasaran, warga bernama Tetti Boru Silaban berusaha melompat pagar untuk memastikan apa yang terjadi di dalam komplek gereja.

Di kamar mandi Rosalia sudah ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.

“Jadi curiga juga dia (Tetti), baru dilihatnyalah ke dalam. Engak lama, menjerit dia.”

“Kami dengar, dan dibilangnya sudah mati. Saat itulah kami ikut melihat, cuma dari jauh saja.”

“Enggak berani dekat-dekat kepalanya itu kami lihat sudah berdarah,” kata Boru Sitanggang.

7. Kapolres turun ke lokasi

Kapolres Deliserdang, AKBP Eddy Suryantha Tarigan turun ke tempat kejadian perkara (TKP).

Ia datang melakukan pengecekan di dampingi Kasat Reskrim Polres, AKP Ruzi Gusman dan AKP Budiono.

Saat itu pintu gerbang gereja tampak dijaga ketat oleh petugas kepolisian.Gereja sudah tampak dikelilingi dengan garis polisi.

“Saya belum bisa komentar dulu lah. Saat ini masih kita periksa saksi-saksi. Belum tahu kita siapa pelakunya. Korban tewas di dalam kamar mandi dengan luka dibagian kepalanya,”ucap Eddy. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Danrem 033/Wira Pratama, Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Barak Prajurit Yonkomposit Garda Pati, Rabu, 30 Mei 2018. Sidak jenderal perbatasan itu di dampingi oleh Dandim 0318/Natuna, Letkol Inf Yusuf Rizal dan Wadanyon Komposit Garda Pati, Kapten Arh Alse Aryanto.

Setelah melaksanakan sidak, orang nomor satu di Korem 033/Wira Pratama mengambil apel kepada prajurit Yonkomposit Garda Pati. Dalam apel tersebut, Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos menekankan kepada para Prajurit Yonkomposit, untuk pertama syukuri ditempatkan di yonkomposit garda Pati, karena menjadi prajurit sejarah yang pertama dinas di Yonkomposit garda Pati.

Kedua, Kehadiran para Prajurit Yonkomposit harus menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat natuna, dengan cara membantu Pemda dan masyarakat, serta TNI Polri yang ada di Natuna. Ketiga, Tidak ada kata mengeluh, para prajurit garda Pati adalah penjaga pengawal pintu gerbang kedaulatan negara.

Kehadiran Danrem 033/Wira Pratama ini, dihadiri juga oleh FKPD Kabupaten Natuna, seperti Wakil Bupati Natuna mewakili Bupati Natuna, Bapak Wan Sophian mewakili ketua DPRD Natuna, Danlanud Raden Sadjad, Danlanal Ranai, Kapolres, dan Dansatrad 212.

Wakil Bupati Natuna, saat didaulat memberikan sambutan kepada para prajurit garda Pati ini, meminta agar Prajurit Yonkomposit Garda Pati siap bertugas di Natuna dan siap memberikan yang terbaik. Orang nomor dua di Kabupaten Natuna ini juga mengajak para prajurit TNI untuk ikut berperan dalam pembangunan Natuna disegala sektor serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta sinergitas TNI POLRI.

Senada dengan wakil bupati, Wan Sophian mengajak para prajurit garda sakti untuk berbuat terbaik dan segera menyesuaikan diri dengan masyarakat Natuna. DPRD kabupaten Natuna, akan membantu TNI POLRI, karena sudah menganggap para prajurit TNI polri adalah anak-anak mereka.

Apel diakhiri dengan foto bersama serta penampilan yel-yel prajurit garda Sakti. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Barelang, Kombes Pol Hengki meminta agar aparat untuk lebih waspada. Momen berbahagia ini bisa dijadikan ajang manfaat bagi segelintir orang untuk mencari keuntungan.

Demikian disampaikan Kapolresta Barelang, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hengki dalam rapat persiapan arus mudik Idul Fitri 1439 H di Kantor Walikota Batam belum lama ini.

“Pengetatan pintu masuk, pengiriman barang di kargo, tak boleh lengah. Petugas avsec (aviation security atau keamanan penerbangan) jangan kendor. Karena momen ini bisa dimanfaatkan segelintir orang, bahaya ini,” ujarnya.

Selain itu, kru penerbangan harus menjalani tes urine sebelum bertugas layani penumpang di musim mudik lebaran 2018.

“Pilot, pramugari yang mau terbang kita lakukan tes urine. Tahun lalu kita temukan, pilot positif heroin,” kata Hengki.

Ia akan mengeluarkan semua alat dan petugas kesehatan yang dimiliki untuk pengecekan ini. Selain itu juga akan mengajak Dinas Kesehatan Kota Batam dan pihak terkait lainnya untuk cek bersama. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba saat arus mudik Lebaran.

Untuk kekuatan yang diturunkan melakukan pengamanan, Hengki ia mengatakan Polresta Barelang akan mengerahkan 1.100 personel untuk berjaga di pos-pos selama operasi ketupat. Selain itu juga akan mendapat tambahan bantuan personel sebagai back-up dari Polda Kepri.

Kapolres tidak mengizinkan seorang pun anggota polisi untuk cuti selama musim medik, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polresta. Hal serupa ia harapkan dari Pemerintah Kota Batam khususnya untuk petugas di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefriden mengamini permintaan tersebut. Menurutnya Walikota Batam juga sudah mengeluarkan perintah agar pegawai yang bertugas selama musim mudik tidak mengambil cuti.

“Pemko juga tidak ada yang boleh cuti. Khususnya yang terkait langsung di lapangan. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Satpol PP,” kata dia. (bayu wasono)

Tunjangan segera diberikan kepada semua guru yang memang tercatat sebagai penerima.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Malang – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendi meminta para guru untuk bersabar dalam menunggu pencairan tunjangan profesi guru (TPG).

“Meskipun sempat tertunda, dalam waktu dekat tunjangan tersebut akan diberikan kepada semua guru yang memang berhak dan tercatat sebagai penerima,” kata Mendikbud di sela penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan pendidikan, dan bantuan pangan nontunai di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, 12 Mei 2018.

Muhadjir menjelaskan tunjangan profesi tersebut diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK). DAK disalurkan melalui pemerintah kota dan kabupaten untuk SD dan SMP. Sedangkan SMA melalui pemerintah provinsi.

“Jika dana yang disalurkan belum sampai, saya harap para guru bersabar dan bersyukur karena belum semua guru dapat memperoleh kesempatan ini,” ujarnya.

TPG merupakan tunjangan khusus yang diberikan kepada para guru yang telah lulus sertifikasi profesi, baik PNS maupun non-PNS. Termasuk guru atau pengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dana TPG bagi guru PNS daerah dialokasikan melalui kas daerah sesuai dengan yang diajukan sejak awal tahun anggaran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mentransfer dana tersebut ke masing-masing pemerintah daerah.

Sedangkan untuk TPG bukan PNS masuk ke dalam anggaran Kemendikbud. Sehingga dana tunjangan profesi akan langsung dikirim Kemendikbud ke rekening masing-masing guru.

Dasar pembayaran tunjangan profesi tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017. Aturan tersebut terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Besaran (nominal) TPG yang diterima guru sebesar satu kali gaji bruto per bulan. Hanya saja, TPG tersebut tidak diberikan rutin setiap bulan, melainkan per triwulan, bahkan lebih.

Untuk mendapatkan TPG tersebut, setiap guru harus menempuh berbagai persyaratan yang ditetapkan. Jika lolos akan mendapatkan TPG dan jika gagal bisa mengulang pada kesempatan berikutnya.

Di Kota Malang, jumlah guru, baik yang telah lolos sertifikasi (TPG) dan berstatus ASN maupun bukan ASN mencapai belasan ribu. Bahkan, jumlahnya lebih besar daripada jumlah ASN di lingkungan Pemkot Malang. (***)

Sumber : republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Azman (42) warga Desa Mepar, Kecamatan Lingga yang diduga hilang diterkam buaya pada Sabtu 12 Mei 2018, sekitar 22.30 Wib malam belum juga ditemukan. Meski pencairan korban terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Informasi terakhir warga hanya temukan pakaian korban.

Markatina isteri korban kepada mediakepri.co.id Senin 14 Mei 2018 mengungkapkan, Kejadian naas ini terjadi saat korban menampung air dibelakang rumahnya yang berada dibibir pantai. Tak lama berselang Markatina mendengar teriakan suaminya yang meminta tolong.

” Ada teriakan meminta tolong dan percikan air dilaut, ” katanya.

Korban yang memilki dua orang anak yang masih bersekolah tersebutpun menghilang sampai berita ini ditulis.
Sementara itu isteri korban berharap suaminya dapat ditemukan.

” Saya sangat mengharapkan bantuan dari masyarakat maupun pemerintah
bisa menemukan suami dengan keadaan apapun kami dari keluarga korban siap menerima kenyataan, ” harapnya.

Informasi dilapangan, warga kerap melihat buaya diperairan Desa Mepar tersebut. Menurut warga setempat sedikitnya telah terjadi dua kali penyerangan terhadap warga di pulau Mepar. Namun, warga tidak bisa berbuat banyak karena hewan buas tersebut dilindungi.

Terpisah Kamran kepala Desa Mepar membenarkan hilangnya salah satu warga. Sampai saat ini jelas Kamran timsar gabungan TNI/POLRI dan warga terus mengupayakan pencarian korban.

” Terimakasih kepada seluruh bantuan pencarian sudah membatu mencari korban yang menimpa keluarga kami. Dan saya meminta pemerintah Kabupaten Lingga lebih cepat menanggapi peristiwa ini. Termasuk penanganan hewan buas ini. Buaya dilindungi oleh UU sedangkan manusia makin terancam dan tak terlindungi.”pungkasnya   (Wawan)