Pansus

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan H Nurdin Basirun menyambut baik terbentuknya Pansus RUU Daerah Kepulauan. Dengan terbentuknya Pansus ini diharapkan DPR RI segera mengesahkannya menjadi UU Daerah Kepulauan.

“Terima kasih DPR RI dengan terbentuknya Pansus RUU Daerah Kepulauan ini. Semoga pengesahan RUU ini semakin mempercepat kemajuan provinsi kepulauan dah semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Nurdin, di Kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Kemarin, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI Edison Betaubun (F-Golkar) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Selain Edison, ada juga Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan), Wenny Warouw (F-Gerindra) dan Amir Uskara (F-PPP) dalam Pansus.

Selain penetapan pimpinan Pansus, disepakati pencalonan wakil rakyat dari provinsi yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan untuk duduk di panitia khusus. Mereka di antaranya dari Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Nurdin, berharap dukungan dan doa masyarakat Kepri untuk percepatan proses ini. Dengan disahkannya RUU Daerah Kepulauan menjadi UU, Nurdin berharap, salah satu yang cepat terealisasi adalah pengalokasian penghitungan anggaran juga berdasarkan luasnya lautan.

Memang selama ini alokasi anggaran hanya berdasarkan luas daratan. Nurdin mengatakan, pihaknya agar kembali mengumpulkan para gubernur yang tergabung dalam BKS untuk mendukung kerja cepat Pansus ini.

“Mudah-mudahan semua ini cepat terealisasi. Mohon doa dan dukungan semuanya,” kata Nurdin.

Dalam dua hari di Jakarta, Nurdin memang mengawal dan menggesa percepatan penggesahan RUU ini. Rabu, 5 September 2018 Nurdin bertemu dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. DPD RI menjadi lembaga yang paling berperan terhadap RUU Daerah Kepulauan ini. Lembaga inilah yang menginisiasi RUU ini sehingga tahun 2018 masuk dalam Prolegnas DPR RI.

Saat pembentukan Pansus ini, Fahri Hamzah mengatakan RUU Daerah Kepulauan merupakan pemenuhan janji pemerintah, seperti tagline pemerintah poros maritim. Hal ini akan menjadi platform bagi pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi daerah kepulauan.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) menilai dua tahun kepimpinan Nurdin Basirun mengalami kemunduran.

Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis hasil capaian target kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berdasarkan dokumen pembangunan.

Dari hasil penilaian, didapati beberapa indikator yang sungguh memprihatikan.

“Tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka meningkat. Sementara disatu sisi, pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan,” kata ketua Pansus LKPj, Taba Iskandar saat rapat istimewa di Gedung DPRD Kepri, Senin, 28 Mei 2018.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau kata Taba, terus meningkat, yaitu tahun 2015 sebesar 5,78 persen, tahun 2016 naik menjadi 5,84 persen dan tahun 2017 kembali naik menjadi 6,13 persen.

Selain itu secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu tahun 2015 sebanyak 125.020 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 128.430 jiwa atau naik sebanyak 3.410 jiwa.

Akibatnya, jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 hingga tahun 2017 kenaikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 119.000 jiwa meningkat menjadi sebanyak 125.370 jiwa pada tahun 2017. Kondisi ini berbeda dengan kondisi nasional tahun 2017 yang secara nasional malah mengalami penurunan.

Di sektor lapangan kerja, Pemprov Kepri gagal membuat terobosan untuk membuka lapangan kerja. Akibatnya, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 mencapai 7,16 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,63%. “Dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi,” kritik Taba.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 menurun menjadi 2,01 padahal sebelumnya pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 5,03 dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 6,02.

Selain angka-angka tersebut, kinerja anggaran Pemprov Kepri dinilai pansus memprihatinkan. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepri saat ini 39,88 persen masih bersumber Pendapatan Transfer dan 0,021 persen bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini menunjukan bahwa APBD Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung dari pemerintah pusat sebesar 39,88 persen untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Terhadap pengelolaan pendapatan daerah, pansus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk elakukan kajian atas potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pendapatan daerah. Kedua, membentuk tim khusus untuk mendorong pencapaian realisasi pendapatan.

Sebeb, realisasi penerimaan yang telah ditetapkan banyak yang tidak mencapai target. “Selain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana alokasi umum dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang sesuai target ditetapkan, seluruh jenis pendapatan belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian terendah adalah Retribusi Daerah yang hanya mencapai 4,98% dari target yang ditetapkan,” paparnya.

Ditempat yang sama, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan bahwa pada 21 Mei lalu seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. “Seluruh rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan oleh pansus telah disetujui oleh seluruh fraksi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” tegas Jumaga.

Usai paripurna Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas rekomendasi, dan catatan strategis yang disampaikan. Pihaknya berjanji untuk mempelajari seluruh masukan dan catatan yang diberikan DPRD. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta- Presiden Joko Widodo kembali diminta untuk menghargai hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.Caranya presiden harus mengikuti rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR, sebelum hasil kerja Pansus diserahkan ke Rapat Paripurna DPR pada 28 September mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Media Center Nusantara III Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 19 September 2017 menyikapi keinginan Pansus Angket DPR untuk KPK untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Fahri Hamzah menegaskan sudah saatnya Presiden harus terbiasa menghargai kerjaan DPR, seperti yang telah dilakukan Pansus Angket DPR untuk KPK selama hampir empat bulan itu.

“Hargailah pekerjaan kita (DPR). Presiden mesti menaruh perhatian besar terhadap hasil kerja Pansus. Kalau ada temuan di sini, ya kerjain dong,” katanya.

Sebab, dia beralasan hasil temuan Pansus dinilai penting karena berkaitan dengan pola pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

Bahkan kalau bisa, Fahri berharap agar dalam rapat konsultasi nanti, Pimpinan DPR membawa seluruh pimpinan Pansus untuk menceritakan apa yang terjadi supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi.

“Pak Jokowi memiliki wewenang besar sebagai presiden. Salah satunya, menertibkan KPK yang dianggap melanggar undang-undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Presiden kan berkuasa banget dalam sistem presidensial. Nah, mudah-mudahan kekuasannya dipakai untuk menertibkan bangsa dan negara,” katanya lagi.

Terkait rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden, terkait hasil temuan pansus, Fahri belum mau membeberkan. Soal kemungkinan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun menurutnya masih sebatas opsi.

“Belum tentu diajukan kepada Jokowi karena harus menunggu keputusan Rapat Paripurna DPR terlebih dahulu. Kami laporkan dulu (kepada Jokowi) sebagai pemanasan,” demikian Fahri Hamzah.

Sumber : Rmol.co