PDIP

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap banyak rintangan untuk berkoalisi dengan Jokowi. PDIP merespons pernyataan SBY.

“Kendala eksternal atau internal? Kami duga lebih banyak internal PD dan perhitungan untung rugi partai, karena pileg dan pilpres bersamaan. Bisa jadi ekspektasi PD kelewat besar sebagai sedimen atau sindrom sebagai partai terbesar di masa lalu,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu, 25 Juli 2018.

Hendrawan mengatakan berkoalisi haruslah mengedepankan komitmen, bukan berdasarkan syarat-syarat yang terkait hitung-hitungan untung rugi. PDIP, kata Hendrawan, membuka pintu untuk siapapun yang siap berkomitmen berjuang bersama.

“Kami tetap sabar dan membuka pintu. Sikap koalisi kami itu inklusif dan partisipatorik. Modal dasarnya komitmen,” ujarnya.

Hendrawan malah mempertanyakan soal kecamuk di tubuh PD. Hendrawan juga bicara koalisi tak boleh didasari niat mengelabui.

“Kami juga jadi bertanya-tanya, komplikasi batin seperti apa yang sedang berkecamuk di tubuh PD. Soalnya memang trust dan respect harus dibangun dengan komitmen dan niat tulus. Jadi hulunya niat tulus, bukan niat mengelabui atau akal-akalan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, partainya akan memberi sanksi kepada kadernya yang kini mebjabat Bupati Trenggalek, Emil Dardak.

Sanksi ini terkait keputusan Emil menyatakan bersedia mendampingi Khofifah Indar Parawansa pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Emil dinilai telah melanggar ketentuan partai yang harus dipatuhi oleh setiap kader di daerah.

“Dalam kasus Emil, jelas bertentangan dengan keputusan partai.

Sehingga konsekuensinya adalah yang bersangkutan akan diproses dalam Badan Kehormatan Partai untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan partai,” kata Andreas melalui pesan singkat, Selasa 21 november 2017.

Ia mengatakan, Emil merupakan bupati yang diusung oleh PDI-P dan juga kader partai sehingga seharusnya menaati segala keputusan partai.

Untuk Pilkada Jawa Timur, PDI-P telah mengusung pasangan calon Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada Jawa Timur 2018.

“Dalam klausul keputusan partai untuk pengusungan pasangan pilkada ada klausul yang mengatur bahwa kader partai mendukung pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa resmi menggandeng Emil Elistyanto Dardak pada Pilkada Jatim 2018.

Informasi itu diperoleh setelah foto Emil dan Khofifah beredar di grup WhatsApp pada Selasa 21 november 2017 siang.

Dalam foto itu, Khofifah berada di samping Emil dengan membawa map warna putih berlambang Partai Demokrat.

Di samping Khofifah, terlihat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan bahwa Menteri Sosial itu akan berpasangan dengan Bupati Trenggalek pada Pilkada Jatim 2018.

Demokrat mendukung keduanya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

“Sah bro.. sudah final. Foto itu siang tadi di Puri Cikeas,” kata Hinca dalam pesan WA kepada Kompas.com. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta – Politikus PDIP Andreas Hugo Pereira menganggap pihak yang melihat melihat bantuan pemerintah Indonesia untuk Rohingya sebagai pencitraan tidak paham persoalan Rohingya.

“Itu mereka yang tidak memahami persoalan Rohingya,” kata Andreas Hugo Pereira, kepada Tribunnews.com, Senin 18 September 2017.

 Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut mengatakan bantuan yang dikirimkan Presiden Joko Widodo atas nama bangsa Indonesia untuk Rohingya merupakan komitmen Indonesia untuk kemanusiaan.Ditambah lagi Pemerintah Indonesia telah maksimal menjalankan misi diplomasi untuk berdialog dengan pemerintahan Myanmar dan Bangladesh pada level elite untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Namun, pada level masyarakat Rohingya, tegas dia, bantuan material yang bisa menolong mengatasi problem kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunggu.

“Karena itu, jalan diplomasi dan jalan bantuan kemanusiaan dari pemerintah mewakili aspirasi rakyat Indonesia ini sudah tepat untuk ikut membantu warga Rohingya yang sedang dalam kesulitan,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto, meminta masyarakat memperkuat diri agar dapat membantu etnis Rohingya yang mengalami penindasan oleh pemerintah Myanmar.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam orasinya pada aksi Bela Rohingya 169 yang digelar di Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 16 September 2017.

Dirinya mengatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki banyak hutang sehingga tidak mempunyai kekuatan.

Mantan Danjen Koppasus ini percaya kalau Indonesia kuat, maka dapat membantu etnis Rohingya.

Prabowo bahkan mengkritik bantuan pemerintah hanya untuk pencitraan.

“Percaya sama saya, kalau kita kuat kaum Rohingya kita bantu. Kalau pun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang,” kata Prabowo.

Prabowo meminta kepada umat Islam untuk menebar kedamaian Islam.

Dengan begitu Islam akan dihormati dan disegani seluruh dunia.

“Kalau mereka menindas kaum muslim, kita tunjukkan kita beri keamanan. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin. Sejuk tidak berarti jadi kambing, sejuk tidak berarti dibohongin terus menerus,” kata Prabowo.

Sumber : Tribunnews