Pemerintah

Ketua Dewan

KARIMUN

Selasa | 06 November 2018 | 16:33

Pimpin Dewan Karimun, Yusuf Siap Sinergi dengan Pemerintah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Muhammad Yusuf (MY) Sirat akhirnya resmi menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Karimun masa jabatan 2014-2019, Senin, 5 November 2018 siang.

Pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD Kabupaten Karimun untuk masa jabatan 2014-2019 ini dilaksanakan di Ruang Balai Rong Sri. Pengucapan sumpah disaksikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Dihadiri juga Bupati Karimun dan puluhan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Karimun MY Sirat mengatakan, ke depan ia akan melanjutkan visi dan misi yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

“Kita akan meneruskan visi dan misi RJMPD yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini kita harus bersinergi dan akan mengawal demi mewujudkan perjuangan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun,” katanya.

Saat ditanya mengenai ketidakhadiran Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang lama yakni Muhd Asyura, Yusuf Sirat mengatakan adanya sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri pelantikan tersebut

“Secara pribadi saya dengan beliau tidak ada persoalan. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah bertemu dan bertegur sapa dengan beliau. Rencananya beliau akan menghadiri acara ini, namun dikarenakan adanya halangan beliau tidak bisa hadir,” ujarnya.

Di kesempatan ini, MY Sirat juga mengucapkan terimakasihnya kepada Muhd Asyura yang telah mengabdi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang telah berusaha menjalan visi dan misi di lembaga tersebut.

“Di sini saya mengucapkan terimakasih kepada beliau dengan apa yang telah beliau jalankan untuk mengabdi di lembaga ini,” tuturnya.

Untuk posisi Muhd Asyura di DPRD nantinya, tambahnya, akan diatur oleh Fraksi maupun Ketua Fraksi.

“Untuk posisi beliau bukan kapasitas saya untuk menetapkan posisi. Walaupun sekarang saya menjadi ketua DPRD, saya tetap menjadi anggota fraksi, nantinya fraksi yang akan mengatur alat kelengkapan di DPRD baik alat kelengkapan maupun ketua fraksi,” tambahnya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun ingin berbagai komponen masyarakat ikut berperan dalam melahirkan hafiz dan hafizah di Kepri.

Pemerintah ingin terus melahirkan generasi muda yang berkualitas dan bermoral. Menjadikan Pulau Penyengat sebagai Pulau Tahfiz Al Quran adalah sebuah langkah nyata berkemajuan.

“Kita ini dari Pulau Penyengat lahir hafiz hafizah. Lahir pemuda dengan pengetahuan agama dan Al Quran yang baik dan berkualitas,” kata Nurdin saat Peresmian dan Pembukaan Pulau Tahfis 6 Bulan yang diselenggarakan Yayasan Ashabul Quran di Masjid Sultan Riau Penyengat, Ahad, 30 September 2018.

Peresmian ini dihadiri Sekdaprov H TS Arif Fadillah, tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri H Huzrin Hood.

Nurdin memang sangat ingin mewujudkan Kepri menjadi provinsi yang Qurani. Pulau pulau di Kepri, tak hanya mempesona untuk dunia pariwisata, tetapi akan melahirkan qori/qoriah dan hafiz hafizah.

“Harus makin banyak budak yang jadi qori qoriah hebat, jadi hafiz hafizah. Alhamdulillah kini kita punya pulau yang menghasilkan para ahli Quran, pnghafal Quran,” kata Nurdin.

Pulau Penyengat yang sangat kuat dengan sejarah dan peradaban perkembangan Islam pada jamannya kini menjadi perkampungan Qurani.

Jika generasi muda banyak yang lebih mencintai Al-Qur’an, belajar dan memahami Al-Qur’an secara serius insyaallah Kepri semakin aman damai sejahtera dan keberkahan berlimpah. Masyarakatnya akan senantiasa berperilaku dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pegangan dan pedoman hidupnya. (***)

sumber: humaskepri.id

RILIS

Sabtu | 29 September 2018 | 12:47

Respon Gabungan Pemerintah Gempa Palu dan Donggala

MEDIAKEPRI.CO.ID, Palu-  Penurunan tim tanggap darurat dan tim evakuasi korban bencana  yakni Basarnas, TNI, Polri dan Relawan.

Kegiatan yang dilakukan pihak BNPB dan TNI AL di lapangan yakni melakukan Pembangunan Rumah Sakit untuk menangani korban bencana alam.

BACA: Update Pemulihan Bencana Gempa Sulawesi Tengah, Tim Berangkat dengan Pesawat Hercules

“Selain itu disalurkan juga bantuan berupa makanan, sembako, selimut serta tenda yang dilakukan oleh pihak Kemensos,” jelas Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, Ferdinandus Setu dalam rilisnya yang diterima mediakepri.co.id, Sabtu,29 September 2018.

Ferdinandus mengatakan, kegiatan lain yang dilakukan yakni Perbaikan Landas Pacu dan Sistem Navigasi Bandara Mutiara Sis Aljufri oleh pihak Kemenhub.

Sementara pihak PLN juga melakukan Pemulihan 7 gardu Induk listrik yang rusak, saat ini 2 sudah bisa dihidupkan. Pengaktifan Tim Cricis Center Pariwisata dilakukan Kemenpar.

“Pemulihan 500 BTS telekomunikasi yang tidak bisa berfungsi karena terhentinya pasokan listrik oleh pihak Kominfo,” ungkap Ferdinan.(*)

Sumber: Humas Kemkominfo RI

RAGAM

Rabu | 19 September 2018 | 13:45

Instansi Pemerintah Mulai Umumkan Lowongan CPNS 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta –  Sebagai tindak lanjut dari penyerahan formasi CPNS tahun 2018,  kementerian/lembaga/pemerintah daerah, diwajibkan untuk mengumumkan lowongan penerimaan CPNS di masing-masing instansi, baik melalui portal instansi maupun media massa lainnya. Hal itu diperlukan agar masyarakat luas mengetahui, dan bagi yang berminat mendaftarkan diri dapat menyiapkan persyaratan yang diperlukan sebelum pendaftaran dibuka secara resmi.

Istimewa

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) Mudzakir mengatakan, bahwa hari ini merupakan waktu pengumuman lowongan CPNS di masing-masing instansi pemerintah. “Hari ini mulai pengumuman. Untuk pendaftarannya akan dilakukan secara online terintegrasi melalui sscn.bkn.go.id. Waktunya paling cepat tanggal 26 September 2018,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan berbagai pemberitaan bahwa ada kesan tanggal 19 September 2018 mulai pendaftaran CPNS. Dikatakan bahwa sebelum pendaftaran ada proses pengumuman terlebih dahulu. Substansi pengumuman di masing-masing instansi harus dicermati dengan baik oleh calon pelamar untuk mencegah terjadinya  kesalahan.

Istimewa

Untuk itu, Mudzakir berpesan kepada calon pelamar agar benar-benar mencermati langkah-langkah dan syarat-syarat yang diperlukan dalam tahap pendaftaran. Salah satu yang paling penting adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang harus dimiliki oleh setiap pemalar. “Pastikan pelamar memiliki NIK yang benar. Kalau perlu dicek lagi ke Dinas kependudkan dan Catatan Sipil setempat,” ujarnya menambahkan.

Terkait dengan pengumuman penerimaan CPNS tahun 2018 ini, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana juga bersurat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga/pemda untuk mengumumkan penerimaan CPNS instansi masing-masing pada tanggal 19 September 2018.

Istimewa

Kalau belum bisa menyampaikan pengumuman secara detail, diharapkan dapat menyampaikan informasi secara umum yang sekurang-kurangnya memuat jabatan dan jumlah formasi yang dibuka. Jika pengumuman secara detail telah tersedia, diharapkan untuk mengumumkan kembali. “Pendaftaran seleksi CPNS dibuka melalui  sscn.bkn.go.id paling cepat tanggal 26 September 2018,” ungkap Bima.

Selain mencermati isi pengumuman, calon pelamar juga diharapkan membaca dan memahami Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penepatan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi PNS Tahun 2018, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018. (rls)

Sumber: Humas Menpan RB

TANJUNG PINANG

Rabu | 12 September 2018 | 13:17

Upaya Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto, S.Sos, MM menghadiri Focus Group Discusion (FGD) dengan tema ‘Quo Vadis Gubernur Wakil Pemerintah Pusat’ di Mahligai ballroom Horel Arya Duta, Pekan Baru, Senin, 10 September 2018.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh staf khusus Wakil Presiden bidang Hukum dengan tujuan untuk menguatkan kembali peran gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah. Dengan jabatan strategis yang diemban, gubernur diharapkan senantiasa mampu menjalankan fungsi koordinasi dan memfasilitasi berbagai persoalan yang muncul.

Usai menghadiri kegiatan ini, wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan bahwa kegiatan ini cukup bagus karena berusaha mengingatkan kembali Pemerintah Provinsi untuk selalu menjaga koordinasi dan memfasilitasi setiap problem yang muncul.

Adapun pada intinya Pemerintah pusat berusaha mencari masukan-masukan dari Pemda terkait apapun yang menjadi problem di daerah.

“Artinya satu sama lain agar saling mendukung, agar tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan semakin kuatnya peran pemerintah daerah sebagai wakil pusat, maka semua program pusat akan terintegrasi ke daerah. Sebaliknya, semua persoalan yang ada di daerah akan sampai ke pusat,” kata Isdianto.

Pada kesempatan ini hadir Gubernur Riau Ir.H. Arsyadjuliandri Rachman, MBA. Dia mengatakan bahwa melalui FGD ini Pemerintah pusat sedang berusaha mengumpulkan berbagai masukan dari pemerintah Provinsi sebagai upaya penguatan peran Pemda untuk wakil Pemerintah pusat.

“Untuk perkuat posisi Gubernur sebagai perwakilan pusat. Disisi lain, penguatan gubernur sebagai wakil pusat, berupaya mendukung efektifitas penyelenggaranaan daerah serta dapat memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Itu yang dibahas dalam FGD ini,” kata Arsyadjuliandri.

Dengan adanya FGD ini, Arsyadjuliandri berharap pencapaian pemerintah yang betul-betul akuntabel dan juga berintegritas. Melalui FGD ini akan bisa melengkapi kekurangan yang ada di dalam rangka penguatan posisi gubernur sebagai perwakilan pusat.

Adapun sebagai pengantar pembukaan FGD yang dibacakan oleh prof. Dr. Satya Arianto selalku staff khusus Wapres RI bidang Hukum. Dia menyampaikan

bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin staff khusus wapress, dan tahun ini merupakan yang ke-2 diselenggarakan.

“Semua hasil diskusi akan kami sampaikan ke pejabat terkait di pusat nantinya. Ini yang kedua dilakukan dalam rangka menguatkan otonomi daerah serta disentralisasi. Kita semua berharap untuk Indonesia demokratis, adil dan sejahtera. Bahwa Gubernur tidak hanya berkuasa atas daerahnya saja. Namun tugas dan tanggungjawabnya juga adalah sebagai perpanjangan tangan presiden,” ujarnya.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pemerintah sedang membangun titik pengolahan sampah baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur. Anggaran pembangunan sebesar Rp 25 miliar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencananya digunakan untuk penataan blok landfill dan pembangunan instalasi pengolahan lindi. Akan dibuat 5 kolam penampungan atau pengolahan limbah, terdiri dari kolam equalisasi, kolam UASB, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan kolam hayati/wetland.

“Prosesnya kini sudah 50 persen. Mulai pengerjaan pada pertengahan April dan ditargetkan selesai akhir tahun ini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie di Batam Centre, Selasa, 7 Agustus 2018.

Herman mengatakan lokasi baru di TPA Telagapunggur ini masih memakai sistem sanitary landfill atau penumpukan dan penimbunan. Pemerintah berasumsi TPA baru ini dapat bertahan sampai 10 tahun ke depan.

Ketika lokasi baru ini sudah beroperasi, TPA lama akan didiamkan terlebih dulu. Sambil menunggu proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) selesai. Pada kurun waktu itu diharapkan terjadi penguraian sampah di titik lama.

“Jadi kita akan gunakan TPA baru. Kan tahan 10 tahun, sampai nanti KPBU selesai,” kata dia.

Jika KPBU terwujud, sampah-sampah di TPA ini bisa diproses menjadi listrik, gas, semen, atau aspal. Rencana kerjasama ini bisa terwujud setelah ada Peraturan Daerah Bea Gerbang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).

Sebelumnya, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan penyusunan Perda Bea Gerbang PLTS ini penting untuk mendorong kesediaan badan usaha bermitra dengan pemerintah dalam hal pengelolaan TPA. Perda ini diperlukan untuk mewujudkan penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dan jangka panjang. (***)

sumber: mediacentre.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah akan memberikan remisi kepada narapidana yang telah terampil dalam konstruksi bangunan umum. Mereka akan disalurkan ke proyek infrastruktur nasional setelah lulus sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

“Utamanya mereka sadar dulu, kemudian selalu berbuat baik, patuh dan disiplin. Mereka bisa bekerja dan tidak kembali melakukan perbuatan hukum,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

Sertifikasi juga diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat lulus ujian kelas maupun lapangan. Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para warga binaan saat kembali ke lingkungan masyarakat.

“Kesempatan ini hadir untuk mendukung pemerintah bagaimana membangun manusia mandiri yang menyejahterakan,” ucapnya.

Khusus Lapas Kelas I Cipinang, kata Sri, pelatihan dan sertifikasi konstruksi bangunan sementara dilakukan kepada 100 narapidana. Para peserta bakal dikelompokan untuk terampil bidang kayu, batu dan besi.

“Kami yakin 100 orang ini embrio, mereka akan langsung kerja, tidak usah khawatir. Semua bangunan pasti butuh maintenance, jangan sampai proyek infrastruktur nasional diisi tenaga kerja murah dari luar negri,” tandasnya.

Kemenkumham mentargetkan sebanyak 1000 narapidana bisa terampil dalam konstruksi bangunan agar bisa diserap dalam proyek infrastruktur nasional maupun fasilitas umum.

“Melalui assessment yang ketat, apa yang dilatih bisa diserap dengan baik utamanya melakukan kegiatan mendukung program-program pemerintah,” pungkas dia. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) biasanya dinanti masyarakat. Nah, belakangan ini marak beredar informasi palsu mengenai lowongan CPNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengimbau masyarakat perlu waspada dan hati-hati terhadap informasi palsu tersebut. Dia mengatakan informasi mengenai CPNS dapat dilihat langsung portal resmi pemerintah.

“Pengumuman itu disampaikan melalui portal resmi pemerintah, kalau kami menpan.go.id, kalau BKN bkn.go.id. Jadi jangan sampai terkecoh, terjebak dari wa atau portal yang tidak jelas sumbernya,” kata Herman Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Masyarakat diminta waspada terhadap situs-situs berisi info lowongan CPNS selain milik pemerintah.

“Contoh cpns.com, lalu pegawainegeri.com, seolah-olah official padahal itu mengecoh. Padahal itu nggak tau, itu portal yang tidak jelas. Jadi harus merujuk portal resmi pemerintah,” jelasnya.

Herman menambahkan pemerintah akan menginformasikan masyarakat jika membuka lowongan CPNS.

“Pokoknya jangan galau, nggak usah risau, jadi persiapkan diri saja dengan baik, lalu update di portal resmi pemerintah. Kalau yang lain abaikan. Toh kalau sudah ditetapkan formasinya bakal langsung diumumkan pemerintah,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Saat ini Pemkab Karimun telah mengusulkan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kepala Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, Rosmawati mengatakan pengajuan rumah MBR merupakan salah satu solusi dari pemerintah setempat terhadap penetapan enam lokasi sebagai kawasan permukiman kumuh untuk ditangani secara serius dan komprehensif.

“Ya, kemarin saya sudah ke Jakarta, dari Kementrian meminta pemerintah harus menyiapkan lahan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Rosmaini di Tanjungbalai Karimun, Senin, 21 Mei 2018.

Selain mengajukan rumah MBR tersebut, pihaknya juga saat ini masih menunggu pengesahan perda oleh Pansus DPRD tentang lokasi kumuh di Karimun yang berada di dua Kecamatan yakni Kecamtan Karimun dan Kecamatan Meral dengan luas mencapai 4,97 KM.

“Ada dua Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral dengan luas 4,97 KM saat ini perdanya lagi dibahas di pansus terkait lokasi kumuh,” katanya.

Ia juga mengatakan rumah MBR nantinya akan langsung dibangun oleh Pemerintah pusat melalui kementrian PUPR di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Penerima MBR nantinya juga harus melalui SK dari kepala daerah setempat.

“Mereka yang membangun, penerimanya harus di SK kan Bupati By Name By Adress. Ini kita usulkan,” katanya.

Secara teknis, dirinya belum mengetahui secara pasti mekanisme pembangunan rumah MBR tersebut dan mekanisme penetapannya.

Kendati demikian, estimasinya MBR tersebut menyerupai program kerja Gubernur DKI Jakarta tentang rumah DP 0%.

“Seperti apa kita kan belum terima, daerah lain hanya Jakarta, teknisnya seperti apa kita belum tahu, kan ada regulasinya,” katanya.

Salah satu yang menjadi syarat utama dalam pengajuan rumah MBR tersebut, katanya lagi ialah status tanah yang akan dibangun rumah tersebut harus bebas dari sengketa. (kmg/ian)

UMUM

Senin | 14 Mei 2018 | 11:30

Bulan Puasa, Pemerintah Kurangi Jam Kerja PNS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Memasuki bulan Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada bulan puasa nanti PNS bisa pulang lebih cepat dari hari biasa.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 336 tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya.

“Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu,” bunyi surat edaran tersebut seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Senin, 14 mei 2018.

Dengan demikian, maka instansi pemerintahan yang melakukan 5 hari kerja, pada hari Senin hingga Kamis Pukul 08.00 – 15.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, PNS kerja pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Sementara bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, maka pegawai bekerja di hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB. Sementara untuk hari Jumat pukul 08.00 – 14.30 WIB.

Pengurangan jam kerja ini diberikan agar PNS atau ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun demikian, Menteri PANRB Asman Abnur mengimbau agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Penyesuaian jam kerja ini tidak hanya berlaku bagi PNS, namun juga berlaku untuk TNI dan Polri. Penyesuaian jam kerja ini juga hanya berlaku selama bulan Ramadan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Ujian Nasional biasa disingkat UN/UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Selain itu untuk persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik. Dengan pelaksanaan ini untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (cut off score). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten, bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas, antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu, dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional, atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan. Adapun kegiatan penentuan batas kelulusan disebut standard setting.

Manfaat pengaturan standar ujian akhir yakni adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum. Lalu, adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

sumber: wikipedia.org

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Wakil Bupati Lingga M Nizar meresmikan pasar sayur Rampai Rezeki yang merupakan bantuan revitalisasi pasar Kementerian Perdagangan di Daik Lingga, Sabtu, 5 Mei 2018. Peresmian ini sekaligus mengoperasikan kembali pasar yang dulunya ramai.

Dalam sambutannya M Nizar mengatakan sejak pelaksanaan perhelatan tamadun melayu antarbangsa pada November 2017 lalu, pembangunan pasar Rampai Rezeki ini sudah berjalan sekian persen yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga.

Dia mengatakan peresmian ini sempat terkendala beberapa hal. Namun mengingat pentingnya sarana ini sebagai tempat jual beli kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan silaturahmi, maka pemerintah Kabupaten Lingga akhir meresmikan untuk dapat dioperasikan bahkan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pedagang.

“Jadi menemui beberapa hal. Prosesnya kesana-kesini. Dan Alhamdulillah hari ini. Insyaallah pasar Rampai Rezeki kita resmikan,” ujar Nizar, Sabtu, 5 Mei 2018.

Kemudian terkait penataan parkir, pemkab sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Begitu juga untuk pembangunan parkir, di Dinas Pekerjaan Umum.

Kemudian masalah sampah yang telah memenuhi tempatnya, dapat segara dibuang. Atau bagaimana nanti dari Dinas Pekerjaan Umum dapat melompat ditempat yang lebih baik agar baunya tidak berdampak.oada pembeli atau pedagang yang berjualan.

“Setidaknya tahun 2018 ini. Kita sudah meletakkan lahan dan bangunan parkir ini biar cantik,” jelas dia.

Wakil Bupati Lingga ingin, diresmikan pasar ini dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman baik kepada pembeli saat berbelanja maupun pedagang ditempat sebagai upaya pemerintah daerah agar produk-produk perekonomian Lingga dapat terus berjalan.

“Kenapa saye sampaikan begini. Karena untuk mendapatkan anggaran bini tidaklah mudah. Buka satu atau dua kali surat. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan ini mohon dijaga baik-baik,’ ucap dia.

Sementara itu, Kabid perdagangan Zulaica melalui Kasi Usaha Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Wira Nanda Pratama mengatakan renovasi pasar ini menggunakan Dana Alokasi Khusus ( DAK ), penugasan dari Kementerian Perdagangan. Untuk mendapatkan bantuan tersebut memakan waktu yang panjang.

Dia berharap kepada para pedagang agar menjaga sebaik-baiknya apa yang telah terealisasi terutama dalam memperhatikan kebersihan.

“Kita terus upayakan pembangunan pasar bagi masyarakat akan, karena pemerintah juga melihat, fasilitas yang dibangun ini sangat jelas bersinggungan dengan sektor peningkatan perekonomian masyarakat,” ujar Wira Nanda Pratama.

Hadir pada peresmian tersebut, Wakil Bupati Lingga M Nizar, Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan berserta Kabid Pengawasan dan Perizinan, Asisten 1, Kabag pemerintahan, Kabag Hukum, Camat Lingga, Lurah Daik dan para pedagang pasar Rampai Rezeki.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Meski pembangunannya sudah selesai sejak tahun 2017 lalu, bangunan Pasar Rampai Rezeki yang berada di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga masih belum bisa dimanfaatkan pedangang.

Pasalnya, bangunan yang menjadi harapan para pedagang agar aman dan nyaman untuk berdagang ini belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bangunan ini berdiri melalui Dana Alokasi Khusus. Jadi harus melalui tahapan audit,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan perdangangan (DPM- PTSP) Ari Satya Darma kepada mediakepri.co.id belum lama ini.

Belum bisa dioperasionalkan bangunan baru untuk pedagang ini menjadi permasalahan tersendiri bagi sejumlah pedagang. Soalnya, para pedagang bergabung pada satu lokasi yakni di pasar ikan. Jadi semua pedagang mulai dari pedagang sayur dan kelontong bergabung jadi satu di pasar ikan.

Menyikapi hal ini, DPM- PTSP akan melakukan pendataan bagi para pedagang yang berada di lokasi tersebut.  “Dalam waktu dekat kami juga dari ( DPM- PTSP ) akan memanggil calon pedangan yang akan mengisi lokasi tersebut agar didata dahulu,” ujarnya kepada mediakepri.co.id, Senin, 23 april 2018 melalui telepon seluler.

Selain itu kata Ari, ada beberapa pasar yang akan diaktifkan sebelum ramadhan mendatang salah satunya pasar buah yang berada di Dabo Singkep.

Pantauan di lapangan masih ada beberapa bangunan pasar yang berada di Kabupaten Lingga belum bisa dimanfaatkan, diantaranya pasar di Kecamatan Selayar di Desa Penuba, Pasar Pancur di Kecamatan Lingga Utara. (juvri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali mengirimkan surat peringatan tertulis kepada Facebook terkait penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, media sosial terpopuler sejagat itu telah menerima surat peringatan tertulis kedua dari pemerintah Indonesia.

Dalam Surat Peringatan Tertulis kedua (SP II) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan itu, memuat peringatan kembali kepada Facebook Indonesia untuk memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Seperti diketahui, kebocoran data pengguna Facebook ini berasal dari pihak ketiga yang berjalan di dalam platform Facebook, yakni Cambridge Analytica.

Setidaknya ada 87 juta pengguna yang disalahgunakan, satu juta diantaranya berasal dari Indonesia.

Kominfo meminta Facebook memastikan jaminan perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan Menteri dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik.

“Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban memenuhi standar yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kominfo tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi,” kata Kominfo dalam keterangan tertulisnya Rabu, 11 April 2018.

Berkaitan dengan aplikasi atau fitur yang dikembangkan oleh pihak ketiga, Kominfo juga meminta Facebook untuk segera memberikan hasil audit atas aplikasi dan fitur yang dikembangkan mitra Facebook.

“Laporan tertulis hasil audit dibutuhkan untuk menakar dan mengukur potensi permasalahan yang timbul akibat aplikasi dan fitur yang dikembangkan mitra Facebook, termasuk bagaimana penggunaan data pribadi yang diambil oleh mitra Facebook,” tuturnya.

Kominfo menemukan informasi tambahan perusahaan yang modusnya diduga mirip Cambridge Analytica, seperti CubeYou dan AgregateIQ. Aplikasi dalam bentuk kuis dan personality test tersebut berpotensi digunakan untuk penyalahgunaan data pribadi pengguna Facebook.

“Oleh karena itu, Kominfo mendesak Facebook menutup aplikasi atau fitur kuis personality test yang berkaitan dengan potensi penyalahgunaan data pribadi pengguna Facebook Indonesia,” kata ujar Kominfo.

Sebagai informasi, Kementerian Kominfo sebelumnya telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) pada tanggal 5 April 2018, di mana isinya meminta agar menjamin perlindungan data pribadi, memberikan hasil rencana audit aplikasi dan fitur yang dikembangkan oleh mitra dan menutup aplikasi atau fitur kuis personality test yang berhubungan dengan Kasus Cambrigde Anaytica.

Kemudian, Pemerintah telah menerima dua surat jawaban resmi dari Facebook atas tiga surat yang telah dikirimkan Kementerian Kominfo.

Namun, Kominfo menilai penjelasan dari pihak Facebook masih kurang memadai dan belum meyertakan data yang diminta oleh Pemerintah Indonesia, sehingga langkah dan tahapan pematuhan terhadap legislasi dan regulasi dilakukan dalam melindungi hak-hak masyarakat. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Warga Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang mengeluh untuk mendapatkan sumber air bersih. Dan keterbatasan ketersediaan air bersih ini menjadi kendala warga selama ini.

Mawan, seorang warga mengatakan kesulitan untuk mendapatkan sumber air baku minum. Dimana untuk mendapatkan air layak konsumsi, katanya, dirinya harus menempuh jarak sekitar setengah jam menyeberangi menuju ke desa sebelah Pulau Batang. Soalnya, di pulau ini yang ada air Balak untuk dikonsumsi.

lebih jauh katanya, harus berkayuh sampan dan pompong untuk dapat sampai ke titik lokasi air bersih. Hal ini semakin diperparah, katanya, dikala musim kemarau panjang. Bukan hanya ambil air minum saja, tambahnya, tapi juga air untuk kebutuhan lainnya.

“Sudah bertahun-tahun lamanya. Kami warga desa mengalami kendala ini. Apalagi disaat air laut pasang dimalam hari, maka warga harus ambil airnya malam. Pokoknya harus lihat kondisi pasang surut air laut lah,” ujarnya kepada mediakepri.co.id melalui via seluler, Senin, 9 april 2018.

Menurut Mawan, sumber air yang selama ini di desanya hanya bisa untuk mencuci saja. Lebih kurang 20 sumur yang ada, katanya, tak ada satu pun air yang layak untuk diminum.

“Berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan solusi kepada desa kami, khususnya Desa Tajur Biru. Agar masalah ini tidak berlarut larut, karna air adalah sumber kehidupan,” imbuhnya. (juvri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mengusul tarif ojek online Rp2.000 per kilometer sudah termasuk keuntungan dan biaya jasa, karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian Perhubungan, harga tarif pokok yang pantas kisaran Rp1.400-Rp1.500.

“Kemenhub memiliki perhitungan harga tarif pokok ojek online, dengan keuntungan dan jasanya sehingga tarifnya menjadi Rp2.000. Namun Rp2.000 itu harus bersih, jangan dipotong menjadi Rp1.600, karena karena ini yang menjadi modal untuk secara internal mereka menghitung,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan itu sebelumnya melakukan rapat Pembahasan Taksi Online dan Ojek Online bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan perwakilan Grab dan Gojek, di Kantor Staf Presiden, Rabu sore 28 Maret 2018.

Hasil pertemuan menyebutkan untuk besaran tarif ojek online, penentuan tarifnya adalah hak perusahaan untuk menentukan. Pemerintah tidak boleh menekan dan mengintervensi, karena perusahaan juga memiliki perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa besar tarif per kilometernya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan berusaha untuk menampung aspirasi terkait PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kepala KSP Moeldoko, mengatakan poinnya bukan naik atau tidaknya tarif, tapi yang diinginkan adalah pendapatan dari pengemudi itu dinaikkan dan itu sudah disampaikan pesan pengendara ojek ini kepada aplikator.

Prinsipnya aplikator akan menyesuaikan, besarannya berapa, nanti aplikator yang akan menghitung lagi.

“Intinya adalah mereka siap untuk menaikkan. Pastilah tarif yang akan disulkan akan proporsional. Karena dari aplikator juga ingin mensejahterakan pengendara ojeknya. Besarannya nanti manajemen akan rembukan,” katanya.

Moeldoko melanjutkan usaha antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online bersifat kemitraan. Sehingga dalam kemitraan itu mesti ada keseimbangan antara kedua belah pihak.

Dia mengatakan telah berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo karena pada kedua Kementerian inilah terdapat wewenang. (***)

Sumber : industri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pesisir laut sepanjang Jalan Tengku Umar Kecamatan Karimun hingga Kecamatan Meral untuk tidak membuang sampah di laut. Soalnya, laut milik kita bersama yang harus dijaga semua elemen masyarakat.

Rafiq menambahkan, dengan adanya gerakan Karimun bebas sampah dengan memasang baleho di setiap sudut kota, bertujuan agar masyarakat sadar untuk membuang sampah. Jadikan kebersihan menjadi sebuah budaya sejak dini.

“Apalagi dengan gerakan Karimun bebas sampah ini tidak bisa hanya gerakan dari pemerintah, namun juga kerja sama dari masyarakat. Kita juga telah memasang baleho-baleho, spanduk, serta baner bertujuan mendorong perilaku masyarakat kita agar membudayakan hidup bersih ini,” ujarnya.

Dikatakannya, dirinya telah menurunkan petugas kebersihan pantai untuk membersihkan tumpukan sampah yang ada di pinggiran laut kawasan Jalan Nusantara.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi terkait tumpukan sampah yang berada di pinggiran laut di pesisir kawasan jalan Nusantara.

“Ini adalah sampah-sampah yang dibawa oleh air laut, pasang surut air memang sangat berpengaruh, namun dalam hal ini kita sudah siapkan petugas pantai,” kata Rafiq.

“Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya yang menempati rumah atau ruko berada di pesisir laut sepanjang jalan Tengku Umar sampai jalan Meral, buanglah sampah pada tempatnya dan jangan dibuang ke laut. Laut adalah bagian dari milik kita yang harus dijaga bersama,” ucapnya.(kmg/riandi)