Pemerintah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Pusat akan mengubah formula untuk daerah kepulauan. Formula yang berubah ini akan membuat hitungan pembagian keuangan untuk daerah kepulauan menjadi lebih baik.

“Karena laut memang lebih luas dari daratan. (Sekjen) Kemendagri agar segera cek formulanya,” kata JK saat memberi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang Convention Centre, Padang Sumatera Barat, Kamis, 21 februari.

JK menyatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Nurdin juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

Nurdin minta agar pembagian keuangan ada perlakuan khusus. Tidak dihitung berdasarkan kontinental saja. Daerah-daerah yang lautnya lebih luas harus mendapat perhatian khusus. Apalagi luas laut Kepri itu bisa sama dengan satu Pulau Jawa.

“Kita mau luas laut dihitung. APBD Kepri tidak  sebesar provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kami mohon agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU,” kata Nurdin kepada JK.

Menurut Nurdin, RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiasi DPD RI sudah mendapat dukungan penuh DPR RI. Pansus yang sudah terbentuk juga terus menggesa agar RUU ini segera disahkan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Pansus B Lantai 3 Gedung Nusantara II, DPR RI Jakarta, pekan lalu, Nurdin berharap Pemerintah Pusat segera mengedahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadikan Daerah Kepulauan dapat tumbuh berkembang sama seperti daerah lainnya.

“Dengan disahnya RUU Daerah Kepulauan, maka pembangunan semakin cepat dan merata dengan seiringnya perubahan zaman, tidak ada lagi daerah tertinggal pada kemajuan zaman yang sudah berkembang ini,” ujar Nurdin.

Saat itu, Ketua Pansus Edison Betaubun menegaskan mereka akan mendorong dan mengharapkan pemerintah cepat menyetujui untuk disyahkan UU ini.

“Kita ingin semangat juang bertambah, dan ketika RUU disahkan UU tidak ada lagi revisi-revisi. Agar kedepan cepat dan tepat dalam berjalan, dan bupati dan walikota tau penting nya UU Daerah Kepulauan,” kata Edison.

Pada kesempatan itu, JK berharap agar APPSI harus bisa menjadi sarana memajukan berbagai arah pembangunan. Karena itulah cita-cita bangsa Indonesia, untuk memajukan negara dan mesejahterakan masyarakatnya.

“Bersyukur sebagai sebuah bangsa, negeri ini bisa terus membangun dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena banyak negara lain, yang justru bermasalah dengan pembangunan karena kondisi keamanan dalam negerinya yang penuh konflik,” kata JK.

Indonesia sambung Jusuf Kalla akan terus mengatasi setiap persoalan dan permasalahan bangsa ini. Baik persoalan di daerah seperti yang dihadapi gubernur selaku penguasa regional maupun menteri sebagai pejabat sektoral. Permasalahan ini harus diatasi bersama. (humas kepri)

NATUNA

Minggu | 17 Februari 2019 | 22:29

DPRD Natuna Dukung Program Pemerintah untuk Petani Lokal

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Para anggota DPRD dari Dapil III, menghadiri kegiatan Panen Padi hasil penerapan Demplot, yang dilaksanakan Dinas Pertanian di Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi, Senin, 11 Februari 2019.

Demplot atau Demontration Plot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemontrasikan.

Demplot bisa berupa Inovasi teknologi budidaya, VUB (Varietas Unggul Baru), Pemupukan dan lain-lain, disesuaikan dengan demografi wilayah tersebut.

Anggota DPRD Natuna saat menghadiri giat panen padi metode demplot

Dalam laporannya Sekretaris Dinas Pertanian Natuna, Jojo, menjelaskan, proses penanaman padi ini sudah dilaksanakan sejak 21 November 2018 yang lalu, dengan luas lahan kurang Lebih 2 Hektar.

“Alhamdulilah untuk produksinya sendiri kita mendapatkan hasil 2 sampai 3 Ton dalam bentuk Gabah, ” ucap Jojo

Jojo juga menyebutkan hasil Panen tersebut merupakan Upaya bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan dibantu oleh Provinsi Kepri yang dikelola oleh Petani tempatan Natuna.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH menyambut baik program tersebut. Menurutnya program cetak sewah yang didakan oleh pemerintah pusat memang harus dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah.

“Meski belum seluruh Natuna, setidaknya ini sudah harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi, “ ujar Marzuki.

Anggota DPRD Natuna saat menghadiri giat panen padi metode demplot

Marzuki menegaskan, untuk mensukseskan program tersebut dinas terkait sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi memang sudah harus dicarikan jalan keluranya agar para petani bisa lebih fokus melakoni usahanya dan tidak lagi mencari pekerjaan lain sebagai tambahan penghasilan mereka.

“Kami sudah pernah berkunjung ke provinsi, katanya ada Harga Enceran Tertinggi (HET), jadi pupuk subsidi tidak boleh melewati batas tersebut untuk dijual. Sementara ongkos kapal untuk membawa pupuk ke Natuna dalam hitungan perkilonya saja sudah melewati HET. Jadi memang ini perlu mendapat perhatian serius oleh dinas terkait supaya ada minat masyarakat untuk tetap ingin bertani padi, “ tutur Marzuki.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Yohanis, A.Md berharap dinas terkait bisa mendorong suksesnya program tersebut. Jika perlu disetiap daerah yang memiliki lumbung padi sudah harus disiapkan tenaga penyuluh agar masyarakat bisa langsung berkoordinasi membicarakan apa-apa saja kendala dan kebutuhan yang harus disiapkan agar berjalan maksimal.

“Agar mereka para petani bisa fokus bekerja mengolah lahan pertanian yang ada sesuai dengan jumlah anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat termasuk menyiapkan insfrastruktur pendukungnya seperti jaringan irigasi, “ tambah Yohanis. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat menangani permasalahan limbah oli yang mencemari perairan Kepri.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution setelah melakukan pertemuan dengan Kemenko Maritim di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

“Pemerintah pusat agar segera menangani permasalahan tersebut. Pemerintah pusat harus segara turun untuk menanganinya karena permasalahan limbah oli ini sudah puluhan tahun terjadi, dan terus berulang,” kata Surya.

Komisi III DPRD Kepri bersama Kemenko Maritim membahas masalah limbah yang mencemari perairan Kepri. (istimewa)

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan limbah oli yang mencemari pesisir Kepri, khususnya Bintan, sudah bertahun-tahun mengganggu sektor pariwisata, terutama pada musim angin utara. Karena itu, persoalan limbah oli ini disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat diselesaikan.

Dalam rapat sinkronisasi dan sinergitas rencana kerja tahun 2019 terkait tumpahan minyak di laut khususnya di wilayah Kepulauan Riau di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Surya mengatakan limbah oli diduga bersumber dari aktivitas tank cleaning yang dilakukan di perairan Out Port Limit (OPL) di berbatasan Indonesia, Singapuran dan Malaysia.

“Sehingga diperlukan peran negara dalam penyelesaian masalah ini karena berkaitan dengan negara tetangga,” ujarnya seraya meminta kepada perangkat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah agar segera menangkap pelaku “tank cleaning” yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di beberapa wilayah perairan di Kepri.

“Harus segera ditangkap pelakunya agar bisa menjadi contoh bagi pelaku-pelaku lainnya dan bisa memberikan efek jera agar tidak melakukan pembuangan limbah oli di perairan OPL kita,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Asep Nurdin menambahkan, selain peran pemerintah menurutnya masyarakat juga harus berperan aktif dalam penanggulangan limbah oli tersebut.

Komisi III DPRD Kepri membawa masalah limbah yang mencemari perairan Kepri ke Kemenko Maritim. (istimewa)

“Masyarakat harus peduli atas pencemaran limbah ini, apabila masyarakat tahu ada aktivitas tank cleaning yang mengakibatkan pencemaran harus segara melaporkan kepada pihak yang berwenang,” kata Asep Nurdin yang berasal dari daerah pemilihan Bintan.

Ia juga mendesak kepada pemerintah yang tergabung dalam tim daerah harus bersinergi dalam menangani kasus pencemaran lingkungan limbah oli ini.

“Jadi kami mohon kepada seluruh instansi yang tergabung dalam tim daerah kesampingkan dulu ego sektoral mari kita bersama menangani permasalahan ini bukan semata untuk Kepri saja melainkan demi negara yang kita cintai ini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim, Basilio yang memimpin rapat sinkronisasi tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat telah melakukan beberapa langkah untuk menangani limbah oli ini.

“Kami akan melakukan penguatan tim nasional oil spill, nah tim ini nanti akan mendorong penguatan tim daerah yang telah di bentuk oleh gubernur,” kata Basilio.

Ia menjelaskan penguatan tim nasional ini yakni dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi revisi Perpres 109/2006 tentang penanggulangan keadaan darurat akibat tumpahan minyak di laut.

“Selain itu kita juga berkoordinsi dan fasilitasi penguatan Puskodalnas,” jelasnya.

Langkah selanjutnya dikatakan Basilio yakni dengan melakukan MoU antara Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan, KKP dan SKK Migas.

“Kemudian kita juga akan membawa permasalahan oil spill di Kepri ke Working Group Asean On Transportation karena juga melibatkan beberapa negara tetangga,” terangnya.


Komisi III DPRD Kepri membawa masalah limbah yang mencemari perairan Kepri ke Kemenko Maritim. (istimewa)

Nantinya, tim daerah dan tim nasional tersebut harus membangun sistem yang terintegrasi antara pusat dengan daerah baik dalam melaksanakan patroli di laut, pengawasan di pelabuhan-pelabuhan, pencitraan dengan satelit hingga melibatkan nelayan dalam penanganan limbah oli ini

“Yang pasti nanti tim daerah yang telah di bentuk di Kepri ini akan menjadi pilot project buat daerah lain yang juga sering mengalami musibah pencemaran lingkungan yang bersumber dari tumpahan oli,” tuturnya.

Basilio menegaskan bahwa tim nasional ini harus segera bergerak agar penanganan kasus pencemaran akibat tumpahan oli di laut segera terselesaikan dan tidak berulang lagi seperti di Kepri.

“Kita akan segera turun dan mendorong gebernur untuk menguatkan istansi terkait yang tergabung dalam tim daerah,” tambahnya.

Dalam rapat sinkronisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian terkait, SKK Migas, Bakamla dan lainnya. Anggota Komisi III yang turut hadir dalam rapat tersebut yakni Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Asep Nurdin, Sahmadin Sinaga, Joko Nugroho, Saproni, Alex Guspeneldi, Suryani dan Raja Astagena. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Sebelum pemerintah pusat mengeluarkan bantuan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sudah menyiapkan dana cadangan untuk mengakomodirnya. Sedikitnya ada 12.000 warga tidak mampu yang disetujui.

“Semula dana cadangan diusulkan untuk 20.000 orang, namun yang disetujui 12.000 orang. Dana ini untuk PBI JKN yang tidak diakomodir oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi seperti dilansir Antarakepri.com, Jumat, 18 Januari 2019.

Dana cadangan tersebut disiapkan untuk pembayaran iuran warga tidak mampu sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut dia, besar iuran yang dibayar ke BPJS kesehatan sebagai pelaksana program JKN sebesar Rp 23.000 per bulan untuk satu orang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan kelas 3.

“Angka 12.000 itu merupakan perhitungan sementara, bisa cukup bisa tidak. Karena bisa saja jumlah warga tidak mampu lebih banyak dari data yang kita peroleh dari Dinas Sosial,” kata dia.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) di Dinas Sosial Karimun, PBI JKN yang ditanggung pemerintah pusat pada 2018 tercatat sebanyak 48.937 orang.

Data tersebut, kata dia, masih berlaku dan iuran BPJS Kesehatannya masih dibayarkan oleh pemerintah pusat meski sudah memasuki 2019.

“Data PBI JKN diverifikasi setiap tahun sehingga bisa saja angka tersebut berubah, tergantung verifikasi yang akan dilakukan pemerintah pusat,” katanya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah pusat sebagai pengganti program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Setiap warga tidak mampu yang tercatat dalam program ini, menurut dia, didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Rachmadi memperkirakan masih ada warga tidak mampu yang belum terdata dan belum masuk program JKN, sementara Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), mulai tahun ini tidak berlaku lagi.

“Dengan anggaran cadangan untuk 12.000 orang, kita berharap tidak ada warga tidak mampu yang tidak masuk program JKN. Kalau tidak cukup juga, kita usulkan lagi pada APBD perubahan,” ujarnya. (*)

MEDIAKEPRI.CO.ID. Lingga – Teknologi terus berkembang dengan pesat. Untuk mengikuti setiap perkembangan dunia digital tersebut, jaringan internet jadi syarat utama.

Perkembangan ini jadi hal yang bertolak belakang di Kecamatan Posek. Salah satu kecamatan di Kabupaten Lingga ini, masyarakat kesulitan dalam mengakses internet karena lemahnya jaringan.

PBB Saksikan Belanda Serahkan Kekuasaan ke Indonesia

Menelusuri Negeri Hang Tuah, Melaka sebagai Wisata Sejarah

Padahal, Kecamatan posek wilayah yang potensial secara geografis. Tetapi, masyarakat kecamatan yang terdiri dari tiga desa, yakni Desa Busung Panjang, Desa Posek dan Desa Suak Buaya mempunyai satu suara untuk kesulitan sinyal.

“Sinyal disini sangat susah. Kalau mau cari sinyal, kite nak naek ke pokok kelape atau diujung pelabuhan,” kata Ryan, seorang warga Posek dengan logat melayunya yang kental.

Dikatakannya, komunikasi merupakan hal yang penting. Mengingat zaman Sekarang, tambahnya, sudah semakin maju dan berkembang dengan luas. Tetapi, lanjutnya, di Posek masih dipersulit dengan masalah jaringan internet yang susah.

Pembebasan Lahan Asrama Mahasiswa Lingga di Pinang

“Kami harap pemkab dapat memperhatikan hal ini. Karena akses Informasi yang susah, masyarakat jadi susah berkomunikasi,” katanya mengakhiri. (bran)

TANJUNGPINANG – Setelah sejumlah rumor negatif mencuat di ranah publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan pengusaha Rimba Jaya melakukan pertemuan.

BACA JUGA

Syahrul Bangga Prestasi Kontingen Tanjungpinang di Pesta Siaga Kwartir

‘Angin Surga’ Pemerintah Lingga untuk Mahasiswanya di Tanjungpinang

SMSI Teken Fakta Integritas Bersama Elemen Penting Pemilu di Tanjungpinang

Dalam pertemuan ada tiga itu sendiri, ada tiga poin penting yang dibicarakan. Adapun ketiga poin itu sendiri yakni mengenai kelangsungan pedagang yang mencari nafkah di lokasi tersebut, masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih ‘bermasalah’ dan tunggakan pajak pajak yang menjadi kewajiban pengusaha. 

Melalui humas Pemko Tanjungpinang diketahui, pembahasan para pedagang yang berada di Rimba Jaya diminta tidak khawatir. Karena, mereka diberi ruang untuk tetap berjualan. Namun, dalam satu dua hari kedepan, Rimba Jaya ditutup untuk sementara waktu atas pertimbangan untuk sesuatu yang lebih penting. Untuk masalah IMB, dalam proses pengurusan. Sedangkan, untuk pajak yang masih dalam tunggakan, ia menyatakan kesediaannya untuk membayar namun ia minta keringan dari Pemko Tanjungpinang untuk menyicilnya.

Hal tersebut disambut baik oleh Wali Kota Syahrul, dia mengatakan, Pemko Tanjungpinang sangat mendukung berkembangnya investasi di daerah ini. Bahkan, Rimba Jaya merupakan salah satu pusat perdagangan di daerah Tanjungpinang yang mampu membangkitkan geliat ekonomi masyarakat.

Kampung Tua Penagi, Bukan Kampung Biasa

Namun ia juga mengingatkan, agar pengusaha juga mematuhi Undang-Undang dan aturan yang berlaku, disamping memiliki hak, tentunya juga ada kewajiban yang harus dipenuhi seperti harus ada IMB terlebih dahulu baru bangunan dapat didirikan. Begitu juga, katanya, pajak harus dibayar, karena digunakan kembali untuk kelangsungan pembangunan di daerah ini.

Pemerintah Cina Datangi Kejari Batam Terkait 4 Warganya

Syahrul menegaskan hal tersebut bukan hanya pada pengusaha Rimba Jaya saja, akan tetapi juga kepada seluruh pengusaha yang ada di Tanjungpinang. Demi Tanjungpinang, tambahnya, sama-sama mentaati aturan dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.

“Tanjungpinang merupakan rumah besar kita, miniatur Indonesia, karena disini juga beragam suku, agama dan bangsa hidup rukun dalam harmoni Kbhinnekaan, dan ini harus sama-sama kita jaga”, ujar Syahrul.

Natal Sederhana yang Sangat Menyentuh di SLBN Batam

Ia juga menambahkan sebesar apapun masalah pasti ada solusinya, tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan kepala dingin. Syahrul berharap terkait permasalahan ini masyarakat Tanjungpinang tidak perlu resah dan tidak mudah terpropokasi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma menambahkan, bahwa IMB tinggal selangkah lagi, karena yang bersangkutan sudah memilki SKRK, tinggal menunggu IMB keluar.  Untuk itu, Rahma berharap, seluruh dokumen dilengkapi, sehingga pembangunan di salah satu tempat tersebut dapat dilanjutkan kembali.

Pembunuh John Lennon Baca Buku sambil Nunggu Polisi

Selain itu, katanya lebih jauh, pajak diangsur pembayarannya, adalah upaya pemerintah untuk memberi kemudahan. Karena, katanya, ada aturannya untuk keringanan pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Pengusahan Rimba Jaya Ricard mengatakan, dengan adanya pertemuan ini ia merasa lega, bahkan ia siap membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menata Rimba Jaya, karena pusat kuliner yang satu ini banyak dikunjungi masyarakat tempatan, maupun turis lokal dan macanegara.

‘Anak Hilang’ Itu Lepas dari Pangkuan Pertiwi

“Kami mendukung sepenuhnya penataan kawasan Rimba Jaya oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, bahkan kami siap kawasan Rimba Jaya untuk dijadikan pusat wisata, hingga orang tertarik datang ke Tanjungpinang,” ujar Ricard. (rian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Hadirnya media trasnportasi berbasis aplikasi, baik transportasi roda empat atau roda dua adalah resiko atas kemajuan teknologi dewasa ini. Bagi kota kota besar, trasportasi berbasis aplikasi tidak bisa dihindari. Tentu kehadiran transportasi berbasis aplikasi ini pada awalnya akan menimbulkan konflik dengan tranportasi konvensional.

“Era 4.0 tidak mungkin dihindari, ia akan datang baik kita suka maupun kita tidak suka,” ungkap Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan UMRAH, Tanjungpinang, Dr. Adji Suradji Muhammad, Jumat, 7 Desember 2018.

BACA JUGA

27 Tahun Invansi Tentara, ‘Anak Hilang’ Itu Lepas dari Pangkuan Pertiwi

Sukses Lobi Pusat, Natuna Dapat Dua Kapal Perkuat Transportasi Laut

‘Rahim’ FSIGB Lahirkan Penyair Perempuan Indonesia

Adji mengatakan, sebagai pembuat regulasi, pemerintah dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menghadapi kondisi yang demikian. Tindakan untuk melarang tumbuh dan berkembangnya trasnportasi berbasis aplikasi jelas akan mengekang tumbuhnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi.

Disatu sisi, lanjut Suradji, transpotasi konvensional juga perlu dilindungi agar tidak menambah angka pengangguran. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?

Tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah meminta kepada penyedia aplikasi trasnportasi untuk mengajak pengemudi transportasi konvensional untuk bergabung ke dalam transportasi berbasis aplikasi. Membuka layanan baru dalam aplikasi agar pendapatan pengemudi bisa meningkat.

Kolonel Ariful Lepas Kontingen FKPPI Kepri ke Jambore Nasional

Dua Putra Lingga Terpilih Wakili Kepri di Kejurnas Atletik

“Pemerintah memiliki banyak program bantuan sosial seperti dalam program kesehatan, program beras sejahtera dan program bantuan sosial lainya,” pungkas Adji yang juga Co-founder CV.Sinergi Multi Performa ini.

Dengan begitu, para pengemudi mendapatkan tambahan penghasilan maka masyarakat miskin yang menjadi sasaran bantuan sosial dari pemerintah dapat dilayani dengan transportasi berbasis aplikasi tersebut.(ali)

Ketua Dewan

KARIMUN

Selasa | 06 November 2018 | 16:33

Pimpin Dewan Karimun, Yusuf Siap Sinergi dengan Pemerintah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Muhammad Yusuf (MY) Sirat akhirnya resmi menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Karimun masa jabatan 2014-2019, Senin, 5 November 2018 siang.

Pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD Kabupaten Karimun untuk masa jabatan 2014-2019 ini dilaksanakan di Ruang Balai Rong Sri. Pengucapan sumpah disaksikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Dihadiri juga Bupati Karimun dan puluhan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Karimun MY Sirat mengatakan, ke depan ia akan melanjutkan visi dan misi yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

“Kita akan meneruskan visi dan misi RJMPD yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini kita harus bersinergi dan akan mengawal demi mewujudkan perjuangan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun,” katanya.

Saat ditanya mengenai ketidakhadiran Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang lama yakni Muhd Asyura, Yusuf Sirat mengatakan adanya sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri pelantikan tersebut

“Secara pribadi saya dengan beliau tidak ada persoalan. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah bertemu dan bertegur sapa dengan beliau. Rencananya beliau akan menghadiri acara ini, namun dikarenakan adanya halangan beliau tidak bisa hadir,” ujarnya.

Di kesempatan ini, MY Sirat juga mengucapkan terimakasihnya kepada Muhd Asyura yang telah mengabdi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang telah berusaha menjalan visi dan misi di lembaga tersebut.

“Di sini saya mengucapkan terimakasih kepada beliau dengan apa yang telah beliau jalankan untuk mengabdi di lembaga ini,” tuturnya.

Untuk posisi Muhd Asyura di DPRD nantinya, tambahnya, akan diatur oleh Fraksi maupun Ketua Fraksi.

“Untuk posisi beliau bukan kapasitas saya untuk menetapkan posisi. Walaupun sekarang saya menjadi ketua DPRD, saya tetap menjadi anggota fraksi, nantinya fraksi yang akan mengatur alat kelengkapan di DPRD baik alat kelengkapan maupun ketua fraksi,” tambahnya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun ingin berbagai komponen masyarakat ikut berperan dalam melahirkan hafiz dan hafizah di Kepri.

Pemerintah ingin terus melahirkan generasi muda yang berkualitas dan bermoral. Menjadikan Pulau Penyengat sebagai Pulau Tahfiz Al Quran adalah sebuah langkah nyata berkemajuan.

“Kita ini dari Pulau Penyengat lahir hafiz hafizah. Lahir pemuda dengan pengetahuan agama dan Al Quran yang baik dan berkualitas,” kata Nurdin saat Peresmian dan Pembukaan Pulau Tahfis 6 Bulan yang diselenggarakan Yayasan Ashabul Quran di Masjid Sultan Riau Penyengat, Ahad, 30 September 2018.

Peresmian ini dihadiri Sekdaprov H TS Arif Fadillah, tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri H Huzrin Hood.

Nurdin memang sangat ingin mewujudkan Kepri menjadi provinsi yang Qurani. Pulau pulau di Kepri, tak hanya mempesona untuk dunia pariwisata, tetapi akan melahirkan qori/qoriah dan hafiz hafizah.

“Harus makin banyak budak yang jadi qori qoriah hebat, jadi hafiz hafizah. Alhamdulillah kini kita punya pulau yang menghasilkan para ahli Quran, pnghafal Quran,” kata Nurdin.

Pulau Penyengat yang sangat kuat dengan sejarah dan peradaban perkembangan Islam pada jamannya kini menjadi perkampungan Qurani.

Jika generasi muda banyak yang lebih mencintai Al-Qur’an, belajar dan memahami Al-Qur’an secara serius insyaallah Kepri semakin aman damai sejahtera dan keberkahan berlimpah. Masyarakatnya akan senantiasa berperilaku dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pegangan dan pedoman hidupnya. (***)

sumber: humaskepri.id

RILIS

Sabtu | 29 September 2018 | 12:47

Respon Gabungan Pemerintah Gempa Palu dan Donggala

MEDIAKEPRI.CO.ID, Palu-  Penurunan tim tanggap darurat dan tim evakuasi korban bencana  yakni Basarnas, TNI, Polri dan Relawan.

Kegiatan yang dilakukan pihak BNPB dan TNI AL di lapangan yakni melakukan Pembangunan Rumah Sakit untuk menangani korban bencana alam.

BACA: Update Pemulihan Bencana Gempa Sulawesi Tengah, Tim Berangkat dengan Pesawat Hercules

“Selain itu disalurkan juga bantuan berupa makanan, sembako, selimut serta tenda yang dilakukan oleh pihak Kemensos,” jelas Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, Ferdinandus Setu dalam rilisnya yang diterima mediakepri.co.id, Sabtu,29 September 2018.

Ferdinandus mengatakan, kegiatan lain yang dilakukan yakni Perbaikan Landas Pacu dan Sistem Navigasi Bandara Mutiara Sis Aljufri oleh pihak Kemenhub.

Sementara pihak PLN juga melakukan Pemulihan 7 gardu Induk listrik yang rusak, saat ini 2 sudah bisa dihidupkan. Pengaktifan Tim Cricis Center Pariwisata dilakukan Kemenpar.

“Pemulihan 500 BTS telekomunikasi yang tidak bisa berfungsi karena terhentinya pasokan listrik oleh pihak Kominfo,” ungkap Ferdinan.(*)

Sumber: Humas Kemkominfo RI

RAGAM

Rabu | 19 September 2018 | 13:45

Instansi Pemerintah Mulai Umumkan Lowongan CPNS 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta –  Sebagai tindak lanjut dari penyerahan formasi CPNS tahun 2018,  kementerian/lembaga/pemerintah daerah, diwajibkan untuk mengumumkan lowongan penerimaan CPNS di masing-masing instansi, baik melalui portal instansi maupun media massa lainnya. Hal itu diperlukan agar masyarakat luas mengetahui, dan bagi yang berminat mendaftarkan diri dapat menyiapkan persyaratan yang diperlukan sebelum pendaftaran dibuka secara resmi.

Istimewa

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) Mudzakir mengatakan, bahwa hari ini merupakan waktu pengumuman lowongan CPNS di masing-masing instansi pemerintah. “Hari ini mulai pengumuman. Untuk pendaftarannya akan dilakukan secara online terintegrasi melalui sscn.bkn.go.id. Waktunya paling cepat tanggal 26 September 2018,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan berbagai pemberitaan bahwa ada kesan tanggal 19 September 2018 mulai pendaftaran CPNS. Dikatakan bahwa sebelum pendaftaran ada proses pengumuman terlebih dahulu. Substansi pengumuman di masing-masing instansi harus dicermati dengan baik oleh calon pelamar untuk mencegah terjadinya  kesalahan.

Istimewa

Untuk itu, Mudzakir berpesan kepada calon pelamar agar benar-benar mencermati langkah-langkah dan syarat-syarat yang diperlukan dalam tahap pendaftaran. Salah satu yang paling penting adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang harus dimiliki oleh setiap pemalar. “Pastikan pelamar memiliki NIK yang benar. Kalau perlu dicek lagi ke Dinas kependudkan dan Catatan Sipil setempat,” ujarnya menambahkan.

Terkait dengan pengumuman penerimaan CPNS tahun 2018 ini, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana juga bersurat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga/pemda untuk mengumumkan penerimaan CPNS instansi masing-masing pada tanggal 19 September 2018.

Istimewa

Kalau belum bisa menyampaikan pengumuman secara detail, diharapkan dapat menyampaikan informasi secara umum yang sekurang-kurangnya memuat jabatan dan jumlah formasi yang dibuka. Jika pengumuman secara detail telah tersedia, diharapkan untuk mengumumkan kembali. “Pendaftaran seleksi CPNS dibuka melalui  sscn.bkn.go.id paling cepat tanggal 26 September 2018,” ungkap Bima.

Selain mencermati isi pengumuman, calon pelamar juga diharapkan membaca dan memahami Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penepatan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi PNS Tahun 2018, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018. (rls)

Sumber: Humas Menpan RB

TANJUNG PINANG

Rabu | 12 September 2018 | 13:17

Upaya Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto, S.Sos, MM menghadiri Focus Group Discusion (FGD) dengan tema ‘Quo Vadis Gubernur Wakil Pemerintah Pusat’ di Mahligai ballroom Horel Arya Duta, Pekan Baru, Senin, 10 September 2018.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh staf khusus Wakil Presiden bidang Hukum dengan tujuan untuk menguatkan kembali peran gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah. Dengan jabatan strategis yang diemban, gubernur diharapkan senantiasa mampu menjalankan fungsi koordinasi dan memfasilitasi berbagai persoalan yang muncul.

Usai menghadiri kegiatan ini, wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan bahwa kegiatan ini cukup bagus karena berusaha mengingatkan kembali Pemerintah Provinsi untuk selalu menjaga koordinasi dan memfasilitasi setiap problem yang muncul.

Adapun pada intinya Pemerintah pusat berusaha mencari masukan-masukan dari Pemda terkait apapun yang menjadi problem di daerah.

“Artinya satu sama lain agar saling mendukung, agar tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan semakin kuatnya peran pemerintah daerah sebagai wakil pusat, maka semua program pusat akan terintegrasi ke daerah. Sebaliknya, semua persoalan yang ada di daerah akan sampai ke pusat,” kata Isdianto.

Pada kesempatan ini hadir Gubernur Riau Ir.H. Arsyadjuliandri Rachman, MBA. Dia mengatakan bahwa melalui FGD ini Pemerintah pusat sedang berusaha mengumpulkan berbagai masukan dari pemerintah Provinsi sebagai upaya penguatan peran Pemda untuk wakil Pemerintah pusat.

“Untuk perkuat posisi Gubernur sebagai perwakilan pusat. Disisi lain, penguatan gubernur sebagai wakil pusat, berupaya mendukung efektifitas penyelenggaranaan daerah serta dapat memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Itu yang dibahas dalam FGD ini,” kata Arsyadjuliandri.

Dengan adanya FGD ini, Arsyadjuliandri berharap pencapaian pemerintah yang betul-betul akuntabel dan juga berintegritas. Melalui FGD ini akan bisa melengkapi kekurangan yang ada di dalam rangka penguatan posisi gubernur sebagai perwakilan pusat.

Adapun sebagai pengantar pembukaan FGD yang dibacakan oleh prof. Dr. Satya Arianto selalku staff khusus Wapres RI bidang Hukum. Dia menyampaikan

bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin staff khusus wapress, dan tahun ini merupakan yang ke-2 diselenggarakan.

“Semua hasil diskusi akan kami sampaikan ke pejabat terkait di pusat nantinya. Ini yang kedua dilakukan dalam rangka menguatkan otonomi daerah serta disentralisasi. Kita semua berharap untuk Indonesia demokratis, adil dan sejahtera. Bahwa Gubernur tidak hanya berkuasa atas daerahnya saja. Namun tugas dan tanggungjawabnya juga adalah sebagai perpanjangan tangan presiden,” ujarnya.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pemerintah sedang membangun titik pengolahan sampah baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur. Anggaran pembangunan sebesar Rp 25 miliar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencananya digunakan untuk penataan blok landfill dan pembangunan instalasi pengolahan lindi. Akan dibuat 5 kolam penampungan atau pengolahan limbah, terdiri dari kolam equalisasi, kolam UASB, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan kolam hayati/wetland.

“Prosesnya kini sudah 50 persen. Mulai pengerjaan pada pertengahan April dan ditargetkan selesai akhir tahun ini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie di Batam Centre, Selasa, 7 Agustus 2018.

Herman mengatakan lokasi baru di TPA Telagapunggur ini masih memakai sistem sanitary landfill atau penumpukan dan penimbunan. Pemerintah berasumsi TPA baru ini dapat bertahan sampai 10 tahun ke depan.

Ketika lokasi baru ini sudah beroperasi, TPA lama akan didiamkan terlebih dulu. Sambil menunggu proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) selesai. Pada kurun waktu itu diharapkan terjadi penguraian sampah di titik lama.

“Jadi kita akan gunakan TPA baru. Kan tahan 10 tahun, sampai nanti KPBU selesai,” kata dia.

Jika KPBU terwujud, sampah-sampah di TPA ini bisa diproses menjadi listrik, gas, semen, atau aspal. Rencana kerjasama ini bisa terwujud setelah ada Peraturan Daerah Bea Gerbang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).

Sebelumnya, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan penyusunan Perda Bea Gerbang PLTS ini penting untuk mendorong kesediaan badan usaha bermitra dengan pemerintah dalam hal pengelolaan TPA. Perda ini diperlukan untuk mewujudkan penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dan jangka panjang. (***)

sumber: mediacentre.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah akan memberikan remisi kepada narapidana yang telah terampil dalam konstruksi bangunan umum. Mereka akan disalurkan ke proyek infrastruktur nasional setelah lulus sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

“Utamanya mereka sadar dulu, kemudian selalu berbuat baik, patuh dan disiplin. Mereka bisa bekerja dan tidak kembali melakukan perbuatan hukum,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

Sertifikasi juga diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat lulus ujian kelas maupun lapangan. Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para warga binaan saat kembali ke lingkungan masyarakat.

“Kesempatan ini hadir untuk mendukung pemerintah bagaimana membangun manusia mandiri yang menyejahterakan,” ucapnya.

Khusus Lapas Kelas I Cipinang, kata Sri, pelatihan dan sertifikasi konstruksi bangunan sementara dilakukan kepada 100 narapidana. Para peserta bakal dikelompokan untuk terampil bidang kayu, batu dan besi.

“Kami yakin 100 orang ini embrio, mereka akan langsung kerja, tidak usah khawatir. Semua bangunan pasti butuh maintenance, jangan sampai proyek infrastruktur nasional diisi tenaga kerja murah dari luar negri,” tandasnya.

Kemenkumham mentargetkan sebanyak 1000 narapidana bisa terampil dalam konstruksi bangunan agar bisa diserap dalam proyek infrastruktur nasional maupun fasilitas umum.

“Melalui assessment yang ketat, apa yang dilatih bisa diserap dengan baik utamanya melakukan kegiatan mendukung program-program pemerintah,” pungkas dia. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) biasanya dinanti masyarakat. Nah, belakangan ini marak beredar informasi palsu mengenai lowongan CPNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengimbau masyarakat perlu waspada dan hati-hati terhadap informasi palsu tersebut. Dia mengatakan informasi mengenai CPNS dapat dilihat langsung portal resmi pemerintah.

“Pengumuman itu disampaikan melalui portal resmi pemerintah, kalau kami menpan.go.id, kalau BKN bkn.go.id. Jadi jangan sampai terkecoh, terjebak dari wa atau portal yang tidak jelas sumbernya,” kata Herman Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Masyarakat diminta waspada terhadap situs-situs berisi info lowongan CPNS selain milik pemerintah.

“Contoh cpns.com, lalu pegawainegeri.com, seolah-olah official padahal itu mengecoh. Padahal itu nggak tau, itu portal yang tidak jelas. Jadi harus merujuk portal resmi pemerintah,” jelasnya.

Herman menambahkan pemerintah akan menginformasikan masyarakat jika membuka lowongan CPNS.

“Pokoknya jangan galau, nggak usah risau, jadi persiapkan diri saja dengan baik, lalu update di portal resmi pemerintah. Kalau yang lain abaikan. Toh kalau sudah ditetapkan formasinya bakal langsung diumumkan pemerintah,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Saat ini Pemkab Karimun telah mengusulkan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kepala Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, Rosmawati mengatakan pengajuan rumah MBR merupakan salah satu solusi dari pemerintah setempat terhadap penetapan enam lokasi sebagai kawasan permukiman kumuh untuk ditangani secara serius dan komprehensif.

“Ya, kemarin saya sudah ke Jakarta, dari Kementrian meminta pemerintah harus menyiapkan lahan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Rosmaini di Tanjungbalai Karimun, Senin, 21 Mei 2018.

Selain mengajukan rumah MBR tersebut, pihaknya juga saat ini masih menunggu pengesahan perda oleh Pansus DPRD tentang lokasi kumuh di Karimun yang berada di dua Kecamatan yakni Kecamtan Karimun dan Kecamatan Meral dengan luas mencapai 4,97 KM.

“Ada dua Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral dengan luas 4,97 KM saat ini perdanya lagi dibahas di pansus terkait lokasi kumuh,” katanya.

Ia juga mengatakan rumah MBR nantinya akan langsung dibangun oleh Pemerintah pusat melalui kementrian PUPR di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Penerima MBR nantinya juga harus melalui SK dari kepala daerah setempat.

“Mereka yang membangun, penerimanya harus di SK kan Bupati By Name By Adress. Ini kita usulkan,” katanya.

Secara teknis, dirinya belum mengetahui secara pasti mekanisme pembangunan rumah MBR tersebut dan mekanisme penetapannya.

Kendati demikian, estimasinya MBR tersebut menyerupai program kerja Gubernur DKI Jakarta tentang rumah DP 0%.

“Seperti apa kita kan belum terima, daerah lain hanya Jakarta, teknisnya seperti apa kita belum tahu, kan ada regulasinya,” katanya.

Salah satu yang menjadi syarat utama dalam pengajuan rumah MBR tersebut, katanya lagi ialah status tanah yang akan dibangun rumah tersebut harus bebas dari sengketa. (kmg/ian)

UMUM

Senin | 14 Mei 2018 | 11:30

Bulan Puasa, Pemerintah Kurangi Jam Kerja PNS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Memasuki bulan Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada bulan puasa nanti PNS bisa pulang lebih cepat dari hari biasa.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 336 tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya.

“Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu,” bunyi surat edaran tersebut seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Senin, 14 mei 2018.

Dengan demikian, maka instansi pemerintahan yang melakukan 5 hari kerja, pada hari Senin hingga Kamis Pukul 08.00 – 15.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, PNS kerja pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Sementara bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, maka pegawai bekerja di hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB. Sementara untuk hari Jumat pukul 08.00 – 14.30 WIB.

Pengurangan jam kerja ini diberikan agar PNS atau ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun demikian, Menteri PANRB Asman Abnur mengimbau agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Penyesuaian jam kerja ini tidak hanya berlaku bagi PNS, namun juga berlaku untuk TNI dan Polri. Penyesuaian jam kerja ini juga hanya berlaku selama bulan Ramadan. (***)

sumber: detik.com