Pemko

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad merespon pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016, tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021.

Usai rapat paripurna, orang nomor dua di Batam itu mengatakan, penguatan ekonomi kerakyatan, dalam hal ini pengembangan UMKM dan pengentasan kemiskinan termasuk dalam program prioritas untuk dimasukkan dalam RPJMD. Sebelumnya DPRD Batam telah memberikan pandangannya perihal ini.

Oleh Pemko Batam, dalam Ranperda Perubahan RPJMD Kota Batam ini dituangkan pada misi ke-5, mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.

“Dengan indikator persentase koperasi aktif dan pembinaan usaha mikro. Sedangkan untuk indikator Usaha Kecil dan Industri Kecil Menengah menjadi kewenangan provinsi, tetapi dalam hal ini Pemko Batam tetap memperhatikan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemprov,” ucapnya.

Dalam rapat, Amsakar menyampaikan angka kemiskinan Batam sebesar 4,97% pada tahun 2015, angka kemiskinan sudah mengalami penurunan menjadi 4,81% pada tahun 2017. Sehingga, kedepan angka kemiskinan terus diturunkan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Batam.

“Sehingga berada diangka 6 sampai 7% dan menurunnya angka kemiskinan Batam.? Demikian usulan dengan pembebasan buta aksara yang belum mencapai 100%, telah sejalan dengan fokus program Pemko dengan wajib belajar,” pungkasnya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta kepada Pemko Batam untuk menghentikan sementara pembagian sembako melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemko Batam.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Batam dengan Camat dan Lurah se-Kota Batam, yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna DPRD Batam, Kamis 4 April 2019.

Anggota DPRD Kota Batam Jurado Siburian yang bertindak sebagai pimpinan sidang menilai pembagian sembako murah oleh Pemko Batam melalui Disperindag, dinilai melanggar kesepakatan dengan DPRD Batam. Hal itu lantaran saat ini sudah memasuki masa kampanye dan akan menimbulkan dampak negatif bagi caleg yang ikut partisipasi dalam pembagian itu.

“Untuk Kecamatan yang sudah selesai dibagikan, ya sudah. Namun untuk kecamatan yang belum dibagikan, distop dulu dan diharapkan menunggu surat dari pimpinan masing-masing,” kata Jurado.

Menurut Jurado, hal yang telah disepakati bersama untuk pembagian sembako murah akan dibagikan setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Namun nyatanya, pembagian sembako sudah dilaksanakan di dua kecamatan.

Oleh karena itu, DPRD Batam meminta kepada seluruh Camat se-Kota Batam untuk menghentikan pembagian sembako murah sampai adanya keputusan antara DPRD Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Dalam pembagian sembako yang dilakukan oleh Pemko Batam melalui camat dan lurah diduga tidak sesuai dengan aturan yang telah ada, selain waktunya yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati namun juga ada tidak tepat sasaran.

Sembako yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kurang mampu namun malah yang mendapatkan sebaliknya.

“Hal itu kejadian di lapangan dan saya amati sendiri dalam pembagian sembako di daerah Duriangkang kemarin,” kata dia.

Menurutnya, hasil dari rapat RDP ini akan disampaikan kepada ketua DPRD Kota Batam agar menyurati Wali Kota Batam, atas kebijakan apa pembagian sembako itu dilakukan sekarang ini, karena waktunya di luar kesepakatan.

Menanggapi pertanyaan anggota legislatif tersebut perwakilan Camat se-Batam, Ridwan menyebutkan bahwa pembagian sembako murah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Artinya semua kegiatan itu harus sesuai dengan aturan dan arahan yang sudah ada dari pimpinan,” katanya.

Sementara itu untuk fasilitas Aula di Kantor Camat, memang tidak boleh dipakai oleh caleg yang melakukan kegiatannya. Akan tetapi terkadang mungkin ada dalam pelaksanaan rapat atau kegiatan ada para caleg yang hadir di situ dan agenda rapat atau kegiatan itu bukan agenda politik. (sal).

Batam

BATAM

Selasa | 12 Februari 2019 | 17:55

Terkait P3K, Ini Usulan Pemko Batam ke Menpan-RB

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Pemerintah Kota Batam mengusulkan kuota pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) sebanyak 336 orang. Usulan telah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota  Batam, M Sahir mengatakan kuota 336 PPPK ini diusulkan dari honorer K2 tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

“Sistemnya sama dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” kata Sahir usai sosialisasi di Aula Lantai IV Kantor Walikota Batam, Senin, 11 Februari 2019.

Sahir mengatakan, sesuai ketentuan untuk jabatan guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1. Untuk tenaga kesehatan minimal kualifikasi pendidikan D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship). Kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S1 Kimia atau biologi. Sedangkan untuk penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang penyuluhan.

“Tesnya sama-sama menggunakan CAT atau UNBK. Di tahun 2019 ini Menpan akan merekrut PPPK tahap 1 yakni dari sisa K2 terlebih dahulu. Pelaksanaan pendaftarannya sampai tanggal 16 Februari 2019,” ujarnya.

Terkait hak yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan PNS yakni menerima gaji Golongan III dan juga tunjangan. Secara teknis berapa nilai tunjangan yang diterima menurutnya akan dibahas lebih lanjut pada tanggal 14 Februari 2019. Katanya, Pemko Batam akan selektif dalam memeriksa data administrasi masing-masing calon PPPK.

“Kita akan cek ijazahnya mulai dari SD sampai S1. Termasuk mengecek SK mengajarnya. Karena sebagai seorang guru honorer SK-nya tidak boleh terputus dan dia gajinya harus dibayar oleh APBD kalau untuk honor daerah dan bagi PTT digaji oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan dari kuota yang diusulkan menurutnya masih belum memenuhi kebutuhan guru di Kota Batam.

“Kita masih butuh sekitar seribu guru lagi. Pendidikan di Kota Batam ini harus sempurna dan guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak ini,” katanya.

Harapannya, sebanyak 336 kuota yang diusulkan ini seluruhnya bisa lulus menjadi PPPK. Ia mengajak agar calon PPPK belajar dan mau meningkatkan kapasitas diri. (media centre batam)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Wakil Rektor I Universitas Riau, Nur Mustofa beserta rombongan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan kunjungan ke Pemko Batam, dalam rangka menggelar musyawarah perencanaan pengembangan (musrenbang). Rombongan diterima Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad di ruang rapat Pemko Batam, Rabu, 23 Januari 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Nur Mustofa mengatakan kunjungan ini sebagai bagian dari evaluasi. Terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin membandingkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan pemerintah. Informasi yang didapat, bagaimana bisa diimplementasikan di perguruan tinggi,” ungkap Nur Mustofa.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyambut baik kunjungan almamaternya tersebut. Pada kesempatan itu Amsakar menjelaskan beberapa program yang sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam. Seperti upaya untuk menggenjot pariwisata di tengah lesunya industri manufaktur.

Kemudian terkait pengembangan Sumber Daya Manusia, kata Amsakar, Pemko Batam mempunyai program beasiswa bagi mahasiswa undangan di lima universitas negeri. Yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Padjajaran.

“Pertemuan itu, fokusnya pada sinergitas atau integrasi kebijakan transformasi dari Free Trade Zone menuju Kawasan Ekonomi Khusus. Pada malam hari, ada semacam ceramah umum, sumbang saran pemerintah untuk universitas terkait revolusi industri 4.0. Ini akan jadi bahan untuk perkaya kebijakan yang dibuat Unri khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis,” ungkap Amsakar. (mcb)

tetapkan HET LPG

HEADLINE

Jumat | 28 Desember 2018 | 17:29

Pemko Setujui HET LPG 3Kg, Bagi yang Melanggar Kena Sanksi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang menyetujui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET ) LPG 3kg Rp. 18.000 ,- dan akan diberlakukan mulai awal Januari 2019. Kenaikan HET tersebut telah melalui kajian dan pertimbangan. Hal tersebut disampaikan Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S. Pd, Rabu, 26 Desember 2018.

Syahrul mengatakan, bahwa sesuai SK Walikota Tanjungpinang nomor 432 tahun 2018 tanggal 29 November 2018 bahwa telah ditetapka harga HET LPG 3 kg sebesar Rp. 18.000,-. Kenaikan tersebut akan diberlakukan mulai awal Januari 2019. Pangkalan tidak dibenarkan menjual diatas HET, apabila ada temuan di lapangan penjualan LPG diatas HET pihak berwenang tidak segan-segan untuk memberikan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja.

Lebih lanjut dijelaskan Syahrul, bahwa sejak diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2010, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg Rp. 15.000, berdasarkan SK Walikota nomor 34 tahun 2010 tentang HET LPG 3kg untuk wilayah Kota Tanjungpinang, kecuali di Penyengat, ada biaya tambahan transportasi sebesar Rp. 2.000, hingga saat ini belum pernah mengalami penyesuaian harga, sementara biaya operasional dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti :UMK, BBM dan biaya operasional lainnya.

Syahrul menambahkan, sebelum dilakukan penyesuaian harga ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah melakukan kajian, dan melakukan rapat dengan Pertamina, Hiswana Migas serta Pemerintah Provinsi Kepri.

Hiswana migas sudah mengajukan penyesuaian harga sejak tahun 2014, namun Pemko belum menyetujui karena dengan pertimbangan kondisi saat itu belum saatnya untuk naik. Kemudian untuk kedua kalinya Hiswana Migas mengajukan kenaikan pada tahun 2017.

Penyesuaian HET ini, kata Syahrul merupakan kepastian harga di masyarakat, karena realita di lapangan harga jual LPG 3kg yang sudah ditetapkan Rp. 15.000, dijual dengan kisaran Rp. 18.000-20.000, bahkan hingga Rp. 22.000,-.

Dengan sudah ditetapkannya HET LPG 3 kg Rp. 18.000, harga di lapangan menjadi harga akhir di masyarakat, tidak ada lagi yang menjual di atas harga tersebut, kecuali di Penyengat, karena ada biaya transportasi tambahan yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.

Syahrul mengatakan, ada 3 agen di Tanjungpinang dan 181 pangkalan yang tersebar di 4 kecamatan. “Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang agar membeli gas LPG di pangkalan, pangkalan harus melayani masyarakat yang ada disekitarnya dan harus menjual ke konsumen akhir, bukan kepada konsumen perantara untuk diperjual belikan kembali,” himbau Syahrul.

Syahrul kembali menegaskan, dengan sudah ditetapkan penyesuaian harga tersebut, harga gas LPG 3 kg sebesar Rp. 18.000 sudah menjadi harga akhir, tidak ada lagi yang menjual diatas harga tersebut, Pemko Tanjungpinang akan melakukan pengawasan dibawah OPD terkait bersama Hiswana Migas, Pertamina dan Satgas Pangan di setiap pangkalan.

Ketua Cabang Hiswana Migas Provinsi Kepri Adeck Helmi mengatakan,
LPG 3kg akan di jual ke pangkalan resmi pada harga Rp. 15.750,- dari sebelumnya Rp. 13.750 dan pangkalan akan menjual pada harga Rp. 18.000,- dari sebelumnya Rp. 15.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang.

Adeck menbahkan, Pertamina, Hiswana Migas, Pemerintah Kota Tanjung Pinang berikut agen-agen yang melayani wilayah Tanjungpinang akan melakukan pengawasan untuk memastikan HET yang di jual tidak lebih dari yang di tentukan. Ia menegaskan, apabila ada pangkalan resmi yang yang menjual di atas HET dan Pangkalan yang resmi menjual kepada pengencer untuk diperjual belikan kembali, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Pemko dan agen, sehingga pangkalan tersebut akan mendapat sanksi berupa teguran sampai pemutusan hubungan kerja.

Pangkalan juga di minta untuk merevisi Papan pangkalan yang baru, tetap menyediakan racun api untuk mengatasi kebakaran dan ember air untuk memeriksa kebocoran serta timbangan untuk memastikan bahwa LPG yang di jual sesuai takaran dan mencatat semua penjualan LPG ke log book, karena LPG 3 kg adalah barang bersusidi yang di kontrol, di mana penggunanya adalah usaha mikro dan masyarakat tidak mampu.

“Kami menyarankan agar masyarakat tidak menjual LPG 3kg selain pangkalan, karena hal tersebut menyalahi aturan, apabila ingin menjual LPG 3kg, maka uruslah surat rekomendasi dari agen dan pemerintah daerah agar penjualannya dapat di awasi, “papar Adeck.

Lebih lanjut dipaparkan Adeck, saat ini kebutuhan LPG di Tanjungpinang sekitar 181.000 Tabung Perbulan yang di layani oleh 3 Agen yaitu:
PT. Mulia Bintan Sejahtera
PT. Adrijaya Sakti
PT. Bumi Kharisma Pratama
dan dengan 181 pangkalan.

HET yang naik telah di usulkan sejak tahun 2014 dan kembali di usulkan pada awal tahun 2017, proses ini sangatlah panjang setalah studi kelayakan selama beberapa tahun, kajian oleh tim professional dan review oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yang melibatkan semua OPD terkait, maupun Pemerintah ProvinsiKepri.

Pada tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga sudah berupaya menekan dari permintaan agen untuk dinaikan dari Rp. 21.000, hanya cukup di angka Rp. 18.000. HET, terakhir di tetapkan pada tahun 2010 pada 8 tahun lalu di mana faktor cost jauh berbeda.
UMK di tahun 2010 adalah 975.000 dan pada tahun 2018 sudah menjadi 2.565.187 dan 2019 menjadi 2.771.172 dimana mengalami selesih sebesar 184%.

KURS USD pada tahun 2010 sebesar Rp. 9.500,- dan pada tahun 2018 ini pernah mencapai Rp. 15.500,- sangat mempengaruhi cost di agen seperti spare part, harga lori baru di mana di perlukannya pembaharuan setiap 10 tahun untuk mengikuti ketentuan Pertamina dan aspek safety.

Apabila Het tidak di naikan maka oleh agen tidak mampu lagi membayarkan umpah lembur karyawan dan pembaharuan armada yang dapat menyebabkan keterlambatan supply ke pangkalan yang berujung adalah kelangkaan dan panic buying di masyarakat yang dapat memperparah situasi di lapangan

Hiswana Migas bersama Pemko dan Pertamina, Satgas Pangan siap melakukan pengawasan dan menjamin ketersediaan stok gas LPG 3 kg di tengah masyarakat. Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu resah dan membeli gas elpigi di pangkalan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, bukan ditempat lain. (Humas/elvi)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pemerintah Kota Batam menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait rencana masuknya industri daur ulang plastik ke Batam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie mengatakan Pemerintah Kota Batam sangat berhati-hati untuk terbitkan dokumen lingkungannya karena lahan Batam terbatas.

“Pemko Batam tidak pernah menolak investasi apapun yang masuk ke Kota Batam. Apalagi yang bawa lapangan kerja. Tetapi faktor lingkungan juga harus kita perhatikan,” kata Herman di Batam Centre, beberapa waktu lalu.

Pada surat yang dikirim ke KLHK, Pemko memaparkan kondisi Batam saat ini. Disebutkan bahwa sampah yang dihasilkan sekarang sudah mencapai 1.000 ton/hari. Dan kondisi ini sudah sangat membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur yang luasnya hanya sekitar 46,8 hektare.

Unit pengolahan limbah (incinerator) ada di Batam namun dimiliki pihak swasta. Kapasitasnya 750 kg/jam dengan suhu bakar 400-800 derajat Celcius. Dan tidak memungkinkan dipakai untuk pembakaran sisa produksi industri daur ulang plastik.

“Berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah, sampah plastik ini hanya bisa diolah 70-93 persen. Kita nggap teknologi yang dipakai investor ini cukup tinggi, bisa diolah sampai 93 persen.

Ada 7 persen sisa sampah plastik impor yang TPA kita tanggung. Dari 11 perusahaan yang masuk, kita hitung sisa 7 persen dari kuotanya itu maka satu hari menambah beban TPA 100 ton. Coba bayangkan kalau 30 perusahaan,” paparnya.

“Umur TPA kita ini berapa lama. Itu baru dari segi tempat, lahan. Belum lagi dari segi terurainya. Bisa dilihat di TPA Punggur sekarang, masih banyak sampah plastik dari rumah tangga yang menumpuk, tidak terurai. Ini mau ditambah lagi dengan sisa industri daur ulang plastik yang bahan bakunya diimpor. Ini yang sebabkan Pemko Batam sangat berhati-hati,” sambung mantan Camat Lubukbaja ini.

Herman menegaskan bahwa bahan baku plastik yang akan didaurulang pada prinsipnya adalah sampah di negara asal. Bagi industri daur ulang memang menjadi bahan baku. Namun sisa pengolahan akan kembali menjadi sampah yang bebannya pindah ke Kota Batam.

“Sekarang banyak pabrik plastik ingin berdiri. Tapi kuota tak dapat dari pusat. Hampir 100 perusahaan mau izin impor plastik, izinnya tidak dikeluarkan pusat. Pemerintah Indonesia saat ini meminimalkan penggunaan plastik. Artinya jangan sampai kita melarang plastik tapi buat pabrik plastik,” ujarnya.

Surat Pemko Batam ke KLHK ini juga menegaskan keberatan pemerintah daerah jika terjadi impor besar-besaran plastik bekas (reja dan skrap). Dan memohon Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun untuk mempertimbangkan masalah lingkungan dalam penerbitan rekomendasi terhadap permohonan impor plastik bekas ke Kota Batam.

“Sampah plastik jangka panjangnya akan menghasilkan permasalahan berupa mikroplastik. Mikroplastik tersebut dapat masuk ke dalam jaringan tubuh manusia melalui rantai makanan. Sampah plastik juga merusak estetika dan mengancam sektor pariwisata.

China saja sudah menutup seluruh industrinya karena sadar bahaya plastik ini. Apabila Batam menampungnya, bagaimana kelestarian lingkungan Batam dan dampaknya terhadap anak cucu kita nanti,” kata dia. (***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Hari ini, Senin, 15 Oktober 2018 merupakan batas akhir pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Syahir mengatakan hingga Jumat, 12 Oktober 2018 sore, jumlah pelamar CPNS untuk Pemerintah Kota Batam sudah mencapai 5.098 orang.

“Sampai semalam sudah 5.098. Terdiri dari pelamar tenaga pendidikan 2.961 orang, tenaga kesehatan 1.488 orang, dan tenaga teknis 649 orang,” kata Syahir di Batam Centre, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Sementara formasi yang tersedia untuk Pemko Batam yakni 363 orang. Dengan rincian tujuh formasi khusus guru tenaga honor K-2, 17 formasi untuk lulusan cumlaude dari universitas dan jurusan terakreditasi A, dua formasi bagi penyandang disabilitas, 190 formasi guru umum, 120 tenaga kesehatan umum, dan 27 tenaga teknis formasi umum.

Menurut Sahir, setiap hari tim verifikasi berkas melakukan pengecekan lamaran yang masuk. Tim berjumlah 15 orang, terdiri dari pegawai BKPSDM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi belum dapat diumumkan. Namun menurutnya ada tiga kesalahan besar yang banyak muncul pada pendaftaran CPNS kali ini.

“Paling banyak itu kelalaian saat membuat permohonan. Misal, mestinya ditujukan ke Walikota, ini ditujukan ke Kepala BKD, Menpan, Kepala BKN, dan ada yang tak dibuat sama sekali. Mungkin terlalu semangat karena sudah lama tidak ada penerimaan CPNS, jadi tidak teliti,” paparnya.

Selain kelalaian pembuatan surat lamaran, masalah lain yang menjadikan pelamar tak memenuhi syarat yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah batas minimum. Adapun IPK minimal untuk pelamar dari luar daerah yaitu 3.00, dan warga tempatan atau putra daerah 2.50.

“Kesalahan terbesar lagi itu akreditasi kampus dan prodi (program studi). Aturannya minimal B. Prodi akreditasi C tidak bisa,” ujarnya.

Setelah verifikasi administrasi, tahapan selanjutnya adalah pengumuman lolos seleksi. Lalu persiapan pelaksanaan tes Computer Assisted Test (CAT).

Lokasi ujian rencananya dilaksanakan di Kantor BKN Regional XII UPT Batam yang berlokasi di Gedung Bersama Pemko Batam. Dan lokasi kedua yaitu Gedung LAM lantai III, Batam Centre.

“Semua disiapkan Kantor BKN Regional XII Pekanbaru. Sebenarnya ada rencana perubahan dari CAT ke sistem UNBK. Tapi UNBK ini kita belum familiar. Jadi kami tawar, kembali ke CAT saja dulu,” sebutnya. (***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI karena mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Penghargaan ini diberikan karena Pemko Batam berhasil mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

“Penghargaan ini diterima oleh Pemko Batam karena lima tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Amsakar.

Capaian opini WTP yang diperoleh ini memperlihatkan kinerja tata kelola keuangan Pemko Batam sudah berada sesuai jalurnya. Apa yang dicapai ini menurutnya tidak akan terwujud tanpa dukungan dari DPRD Kota Batam dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam. Serta tak luput peranan tim Kopsurgah KPK yang mendorong Pemko Batam untuk melakukan tata kelola keuangan dengan baik.

Meski menerima penghargaan, Amsakar berharap OPD tetap melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai ketentuan.

“Penghargaan ini kita jadikan sebagai perangsang untuk bekerja lebih baik ke depan,” sebutnya.

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara (DJPBN). Tema Rakernas kali ini adalah “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat”.

Pada Rakernas kali ini, Pemerintah memberikan penghargaan bagi 93 entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapat opini terbaik, WTP dari BPK sebanyak lima kali berturut-turut. Untuk tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda (374 di tahun 2016).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi penghargaan yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Diakuinya pada tahun 2017 banyak kementrian/lembaga dan Pemda yang meningkatkan kualitas keuangannya.

Ini menunjukkan bahwa semua memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Negara yang merupakan tanggungjawab bersama. Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya kesungguhan Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Dengan laporan keuangan lebih baik, daerah cenderung memiliki indikator pembangunan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, dan menggenjot devisa,” ujarnya. (***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam — Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyesalkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum juga melaksanakan sejumlah pokir (pokok pikiran) anggota dewan. Rencananya hal tersebut akan ditanyakan langsung ke Pemko dalam Rapat Paripurna dengan agenda APBD Perubahan, besok Senin, 3 September 2018.

“Kita berhak menanyakan, kenapa pokir ini belum juga dilaksanakan dalam Paripurna APBD Perubahan,” ujar Nuryanto, Minggu, 2 September 2018.

Semestinya, kata Nuryanto, Pemko Batam berkomitmen dan konsisten dalam penyelesaian pokir ini. Pasalnya pokir itu juga bagian dari aspirasi masyarakat kota Batam melalui DPRD dan sudah tersusun di Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

“Sudah menjadi peraturan daerah APBD 2018 pokir wajib dilaksanakan. Kalau Pemko tidak melaksanakan, berarti tidak menjalankan peraturan APBD 2018,” katanya.

Nuryanto menegaskan, Pemko Batam jangan membuat polemik antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Memang, kata dia, DPRD bukan pelaksana. Namun, lembaga ini fungsinya adalah pengambil kebijakan.

“Tidak boleh juga mengubah atau menginisiasi peraturan yang sudah kita sepakati,” tambahnya.

Sementara itu perihal Paripurna pembahasan LKPJ Jumat 31 Agustus lalu, Nuryanto mengatakan, tidak ada hubungannya dengan pokir dewan yang tidak diselenggarakan. Dalam paripurna tersebut seharusnya memberikan catatan-catatan atau temuan kegiatan Pemerintah Kota (Pemko) Batam 2017 lalu. (**)

Sumber : tribunbatam.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, BATAM – Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menerima kunjungan kerja, Mr Chee Hong Tat, Senior Minister of State Ministry of Trade and Industry Singapura, Rabu, 29 Agustus 2018.

Turut mendampingi , Chee Hong Tat, Konsulat Jenderal Singapura, Mark Low. Sebelum bertemu dengan Rudi, Chee Hong Tat berkesempatan berkunjung ke Kawasan Industri Batamindo dan Nongsa Digital Park (NDP).

Dalam kunjungannya, Chee Hong Tat mengatakan bahwa kerjasama antara Pemerintah Singapura dengan Batam cukup baik selama ini. Investor Singapura pun cukup banyak yang menanamkan investasinya di Kota Batam, Salah satu investasi terbesarnya adalah kerjasama NDP. Kerjasama NDP ini menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia, terutama dibidang digital.

Rudi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Chee Hong Tat. Rudi juga berharap agar hubungan baik antara Batam dengan Singapura tetap terjaga dengan baik, termasuk investasi Singapura yang ada di Batam. Pemko Batam akan menjaga hubungan kerjasama terus berjalan dengan baik.

“Ibarat sebuah lingkaran, Batam itu berada di lingkaran utama yang terletak di Singapura. Air yang penuh tuangnya kemana, tentulah ke Kota Batam. Atas nama Pemko Batam dan atas kerjasama selama ini, saya rasa cukup baik dan kami sangat menjaga itu. Kami paham investasi terbesar di Batam ini adalah Singapura,” kata Rudi.

Terkait belum selesainya regulasi antara Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Rudi mengatakan itu tidak menjadi penghalang karena kerjasama kita tetap terus berjalan.

“Singapura melihat NDP salah satu sentral investasi dan kita Pemko tidak hanya mempersiapkan peluang investasi di NDP tapi juga sektor lain, salah satunya sektor pariwisata,” papar Rudi, menambahkan.

Terkait regulasi, Rudi mengatakan bahwa Pemko Batam kini tengah melakukan pembenahan sehingga orang tertarik untuk berinvestasi di Batam. Memberi kepastian hukum dalam pengurusan perizinan kepada investor, Pemko Batam memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sudah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS).

Ia mengatakan, pemerintah Singapura tidak perlu khawatir terkait regulasi, karena selaku kepala daerah ia akan menegakkan aturan dan Pemko Batam menjamin untuk melindungi investor.

“Terima kasih karena sudah mempercayakan Batam sebagai tujuan investasi. Kami sudah membuka ruang untuk kerjasama dan kami akan menjaga ruang itu. Artinya jika dari investor Singapura ada masalah bisa langsung ke kami, saya atau Pak Wakil. Itu jaminan kami kepada investor Singapura,” sebut Wako.

Rudi mengatakan terjalin baiknya hubungan kerjasama antara Kota Batam dan Singapura tidak hanya di bidang industri melainkan pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Di bidang pariwisata, Pemko Batam saat ini melakukan penataan untuk kenyamanan turis yang berkunjung ke Batam. Pemko Batam menurutnya juga telah memberikan izin kepada pegusaha untuk mengelola beberapa pulau dan akan dibangun resort.

“Ke depan turis transit di Singapura dan berkunjung ke Batam. Batam butuh kunjungan turis karena ini akan menghidupkan semua sektor, termasuk membuka peluang tenaga kerja lokal. Saya jamin bahwa regulasi akan betul-betul ditegakkan,” tegasnya.

Amsakar yang mendampingi Rudi menambahkan, cukup banyak peluang kerjasama yang bisa dilakukan antara Singapura dengan Kota Batam. “Salah satu kerjasama yang menjadi andalan kita adalah NDP. Karena akan ada banyak tenaga kerja Indonesia yang akan diserap di sana. Itu salah satu peluang untuk sama-sama kita tarik manfaatnya,” tutur Amsakar. (hpb)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-73 RI, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar pawai pembangunan, Sabtu,18 Agustus 2018.

Pawai pembangunan dipusatkan di Dataran Madani atau Jalan Raja Alihaji Fisabilillah, Batam centre. Peserta pawai pembangunan dan pawai budaya akan dilepas oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi.

Kepala Bagian Tata Pemerintah Setdako Batam, Rudi Panjaitan mengatakan peserta pawai pembangunan terdiri dari OPD di lingkungan Pemko Batam, instansi vertikal dan perusahaan di Kota Batam. “Kegiatan ini salah satu bentuk kecintaan kita terhadap NKRI,” ujar Rudi.

Adapun rute yang akan dilalui peserta pawai pembangunan dimulai dari Dataran Madani, Bundaran Madani, simpang Masjid Raya, Simpang Kabil, Polresta Barelang, Polsek Lubuk Baja, DC Mall, Polsek Batu Ampar, Makodim. Seraya Atas dan kembali ke Dataran Madani.

Rudi menjelaskan jalan di depan Edukits untuk sementara akan ditutup sampai ke Simpang Gelael atau simpang BNI Sei Panas.

“Untuk pawai budaya rutenya hanya disepanjang jalan di Dataran Madani,” sebutnya.

Untuk meramaikan kegiatan itu, Pemko Batam mengundang masyarakat Batam untuk dapat hadir bersama-sama menyaksikan pawai pembangunan. Sesuai jadwal kegiatan pawai pembangunan akan dimulai pukul 13.30 Wib.

“Mari bersama-sama kita semarakkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan hadir menyaksikan pawai pembangunan yang akan menampilkan kendaraan hias dan pawai budaya,” ajaknya.(***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pemerintah Kota Batam berharap waduk Tembesi dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Waduk yang membendung laut Tembesi ini sudah bisa difungsikan, namun menunggu penunjukan pengelola.

“Sebagai wilayah sungai kawasan strategis, dengan pertumbuhan kebutuhan air bersih yang tinggi, kami sangat berharap agar pengelolaan dan pengusahaan air dan sumber-sumber air di Kota Batam dapat dikelola oleh Menteri PUPR dalam hal ini BWS IV,” kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar di Batam Centre, Senin, 25 Juni 2018.

Ia memaparkan saat ini ada delapan waduk di Kota Batam. Seluruhnya merupakan aset Badan Pengusahaan (BP) Batam yang air bakunya dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat di pulau utama (mainland) dan pulau yang terhubung dengan jembatan Barelang, sesuai wilayah kerjanya.

Kondisi saat ini, satu waduk sudah tidak berfungsi karena kering yakni waduk Baloi. Dua waduk, Tembesi dan Rempang, dalam tahap pembangunan sehingga belum dapat difungsikan. Serta waduk lain sudah mengalami penurunan kapasitas antara 11-45 persen.

“Sehingga terjadi kesenjangan atau defisit antara ketersediaan air baku dengan kebutuhan air bersih khusus di Pulau Batam. Ketersediaannya sebesar 2.857 liter per detik, sementara kebutuhan mencapai 3.535 liter per detik,” paparnya. (kmg)

Sumber : Media Center Batam

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – 1 Mei adalah hari buruh internasional. Pada momen ini, kaum buruh merayakan hari besar mereka dengan cara dan gayanya masing-masing, begitu juga dengan buruh di Batam.

Ribuan buruh yang terdiri dari beberapa perusahaan di Batam turun memperingati hari buruh di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Selasa, 1 Mei 2018. Dari berbagai aliansi dan organisasi buruh yang ada satu suara untuk menuntut sejumlah poin tuntutan.

Ribuan buruh ini kompak untuk menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan, harga sembako diturunkan, dan penurunan harga BBM serta tarif dasar listrik.

Selain itu, mereka akan menyampaikan penolakan terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tenaga kerja asing yang dinilai menyakiti pekerja lokal. Janji pemerintah untuk menyediakan jutaan lapangan kerja tidak kunjung bisa untuk ditepati.

“Lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja asing. Khususnya tenaga kerja dari China,” teriakan orator yang disambut teriakan ribuan buruh tersebut.

Selain masalah pokok yang berkaitan dengan kepentingan mereka, buruh juga mendesak pemerintah untuk membuat keputusan mengenai upah sektoral. Mereka mengancam apabila hal ini tidak dilegalkan, maka mereka akan mendesak dengan aksi yang lebih besar. (bayu wasono)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Dalam satu bulan kedepan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima aset dari Badan Pengusahaan (BP) Batam senilai Rp 196 miliar. Proses penyerahan ini merupakan tahap pertama dari total aset yang akan diserahkan senilai Rp 1,4 triliun.

Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Sekretariat Negara, Masruh, mengatakan, penyerahan tahap pertama ini meliputi Masjid Raya, Masjid Baiturrahman, Kantor Walikota Batam, Pasar Induk Jodoh, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur.

“Untuk kantor Walikota, yang akan diserahterimakan tidak termasuk Dataran Engku Putri, meskipun bangunan Kantor Walikota dan Engku Putri jadi satu lokasi. Begitu juga TPA, baru instalasi bangunan saja, untuk lahan seluas 46 hektar masih belum diserahterimakan,” jelasnya.

Perwakilan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Darnadi mengatakan ada 27 aset yang menanti untuk proses verifikasi di tahap kedua. Di antaranya 15 unit rumah dinas pejabat Pemko Batam, stadion Sei Harapan, Tempat Pemakaman Umum Sei Temiang.

“Total nilainya sekitar Rp 1,4 triliun, dan tahap pertama baru akan teralisasi Rp 196 Miliar,” ujar Masruh. (***)

sumber: media centre batam

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pemerintah Kota Batam tengah gencar membangun infrastruktur khususnya pelebaran jalan. Dalam proses pelebaran tersebut, tak sedikit tanaman yang terpaksa dipotong karena berada di area perluasan.

Tapi sebagai gantinya, Pemko juga berupaya untuk menambah taman kota untuk penghijauan. Di antaranya, jalur antara Simpang Jam Baloi sampai ke Simpang Kabil.

“Saya ingin bangun taman kota. Dari flyover ke simpang Kepri Mall,” kata Walikota Batam, Muhammad Rudi beberapa hari lalu.

Menurutnya desain untuk taman di tepi jalan utama Kota Batam ini sedang dibuat. Desain, kata Rudi, akan selesai pekan depan.

Sedangkan untuk penanaman pohon dan tumbuhannya nanti dilakukan secara swadaya oleh Pemko Batam. Rudi akan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengisi taman tersebut sesuai desain.

“Nanti per dinas saya minta tanam dan rawat,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam, Herman Rozie mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk cek kondisi lahan.

“Tadi pagi kita rapatkan. Sekarang tim sedang ke lokasi untuk lihat kondisi existing,” ujarnya, Jumat, 23 Maret 2018.

sumber: media centre batam

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota (Pemko) Batam menjemput sebanyak 20 persen kebutuhan blangko untuk mencetak elektronik Kartu Tanpa Penduduk (e-KTP) warga Batam ke Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).

Kadisdukcapil Pemko Batam, Said Khaidar Kementerian Dalam Negeri memang tidak memberikan keseluruhan, tapi secara bertahap. Jika blangko yang diserahkan telah tercetak seluruhnya, baru dikasih tambahan. Said akui 16.000 blanko yang dijemput pekan lalu hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan Batam, 61.000.

“Makanya kami berusaha untuk cepat menyelesaikan pencetakan. Selesai cetak kami jemput lagi, agar bisa terselesaikan tumpukan ini,” kata Said.

Dikatakannya, tambahan 16 ribu blangko e-KTP ini akan digunakan untuk mencetak e-KTP warga Kecamatan Batam Kota.

“Ditargetkan selesai dalam waktu 14 hari kerja, supaya bisa pindah ke kecamatan lain. Setelah Batam Kota selesai, kami lanjutkan ke Sagulung,” sebutnya.

Saat ini, ada sekitar 13.000 pengajuan e-KTP di Sagulung yang menunggu untuk cetak. Jumlah tersebut hanya yang terekam di sistem. Kebutuhannya mungkin lebih banyak, karena perekaman data penduduk masih terus berjalan.

“Makanya kami berusaha untuk cepat menyelesaikan pencetakan. Selesai cetak kami jemput lagi, agar bisa terselesaikan tumpukan ini,” ujarnya.

Menurutnya, petugas sudah lembur dengan 10 unit alat yang ada, demi menyelesaikan pencetakan. Adapun yang menjadi prioritas tetap mereka yang baru pertama kali memiliki KTP. Kepada warga, Said minta agar mengecek ke Kantor Camat masing-masing. Agar e-KTP yang sudah tercetak tak menumpuk di kantor camat. (kmg)

BATAM

Selasa | 06 Februari 2018 | 10:51

Ada KPK di Pemko Batam, Ini Agendanya…

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Empat perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di Gedung Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Selasa, 6 Februari 2018.

Mereka adalah Adlinsyah Malik Nasution, Kasatgas wilayah 2 kosupgah KPK bersama empat orang fungsional Korsupgah.

Kehadiran mereka di aula lantai 4 Pemko Batam dimana akan digelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Kepri.

Kabag Humas Pemko Batam, Yudi Admaji yang ditemui mengatakan, perwakilan dari KPK telah hadir dan akan memberikan pemaparan ya tentang pencegahan korupsi.

“Ada juga pak Wakil Wali Kota Amsakar yang akan hadir, bersama sejumlah pejabat serta perwakilan dari Pemerintah kota maupun kabupaten yang ada di Kepri juga hadir,” jelasnya. (***)

sumber: batampro.id