Pernyataan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Bakal calon (Bacalon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terancam Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan namanya tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPD atau DCT anggota DPD, jika surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan dari Partai Politik  tidak disampaikan kepada KPU Prov Kepri sesuai tanggal yang ditetapkan, yakni paling lambat 30 Agustus 2018.

Devisi Hukum KPU Kepri, Widiyono Agung S. di Kantor KPU Prov Kepri,  mengatakan hal ini berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor  30/PUU-XVI/2018 yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 2018, dan diundangkan dalam Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 pada tanggal 9 Agustus 2018, serta secara formal disampaikan pada LO Bacalon DPD Prov Kepri pada tanggal 27 Agustus 2018.

“Sesuai ketentuan pasal 60A ayat (5) dan ayat  (6) Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD,” jelas Widiyono Agung, Rabu, 29 Agustus 2018.

Dengan begitu, lanjut Widiyono Agung, maka disampaikan dengan jelas dan tegas bahwa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS, calon anggota DPD harus menyerahkan Surat Pengunduran Diri kepada KPU Provinsi, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2018.

Serta diterbitkannya Surat Keputusan Partai Politik bahwa yang bersangkutan telah mundur dari kepengurusan Parpol paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT anggota DPD, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 19 September 2018.

Widiyono Agung mengatakan, dari 13 Bacalon DPD RI Provinsi Kepulauan Riau diantaranya, Alfin, S.TP, Alias Wello, Dharma Setiawan, Hardi Selamat Hood, Haripinto Tanuwidjaya, M. Syarial, SE,  Ir.  Mustofa Widjaya,  Ria Saptarika, Richart H.  Pasaribu,  Riki Solikhin,  Sabar Pandapotan Hasibuan,  H. Sukri Fahrial dan H. Surya Makmur Nasution.

Dari 13 bacalon DPD RI tersebut, kata Widiyono,  yang sudah menyerahkan Surat Peryatakan Pengunduran Diri ke KPU Provinsi Kepri ada 3 (tiga) orang Bacalon yakni, H. Sukri Fahrial (Waka DPD Partai Hanura Provinsi Kepri), Hardi Selamat Hood (Ketua Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri), dan M. Syarial, SE (Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri).

“Adapun 3 Bacalon lagi yang kami ketahui sebagai Pengurus Parpol dan belum menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pengurus Parpol adalah Bacalon Alfin, S.TP (Ketua DPC PKS Kota Tanjungpinang), Dharma Setiawan (Ketua DPC PAN Kota Tanjungpinang) dan Drs. Surya Makmur Nasution (Waka DPD Partai Demokrat Prov. Kepri),” ungkap Widiyono Agung.

Dikatakan Widiyono Agung, adapun 7 (tujuh) Bacalon DPD lainnya, jika menjadi Pengurus Parpol dengan terbitnya  SK Pengangkatan Kepengurusan dari Parpol baik dari tingkat bawah sampai Pusat, silahkan mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pengurus Parpol. (muslim)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Kabar media sosial Facebook ditutup atau diblokir mulai 24 April 2018 ramai diperbincangkan, Kabar ini mencuat setelah data satu juta pengguna Facebook Indonesia ikut bocor dalam skandal Cambridge Analytica (CA).

Banyak netizen yang menanggapi dengan membuat status atau membuat video terakhir sebelum Facebook ditutup.

Apakah benar kabar itu?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam berbagai kesempatan tidak pernah menyinggung akan memblokir Facebook.

Rudiantara mengatakan, Kementerian Kominfo tak segan memblokir Facebook, namun harus sesuai prosedur agar langkahnya tak gegabah.

Satu-satunya pernyataan tegas Rudiantara soal blokir Facebook adalah, jika ditemukan bukti bahwa Facebook dipakai sebagai sarana menghasut atau adu domba.

Rudiantara memastikan jika penyidik menemukan unsur dugaan pidana dalam kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia, peluang memblokiran Facebook akan semakin besar.

Sementara ini, kedua hal tersebut belum bisa dibuktikan, masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil audit.

“Kalau ada indikasi bahwa Facebook di Indonesia digunakan untuk penghasutan, seperti yang terjadi di Myanmar. Saya tidak punya keraguan untuk blokir,” ujar Rudiantara, beberapa hari yang lalu.

Menkominfo sudah meminta Facebook untuk melakukan audit, dan menyerahkan hasil auditnya sejak sepekan setelah pengumuman adanya data pengguna Facebook di Indonesia yang ikut bocor dalam skandal CA.

Permintaan itu dicantumkan dalam Surat Peringatan (SP) pertama yang dikirim Kominfo. Namun setelah tenggat waktu yang ditentukan tiba, Facebook belum juga menyerahkan hasil audit.

Kominfo pun melayangkan Surat Peringatan kedua.

“Saat ini, sudah SP II. Kita tunggu, nanti setelah SP II bisa ditingkatkan menjadi pemutusan layanan sementara jika diperlukan,” ujar Rudiantara, Rabu, 11 April 2018.

Jika kemudian hasil audit tersebut sudah diketahui, maka pemerintah bisa menakar potensi permasalahan yang dapat timbul dari kebocoran data ini dan mengambil langkah penanganan. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Cabang Tanjungpinang menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritisi kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang sudah berjalan 2,5 tahun di Bundaran Pamedan, Selasa, 20 Maret 2018.

Dalam aksi itu, massa aksi menyuarakan tiga poin pernyataan sikap. Adapun pernyataan sikapnya adalah:

1. Meminta kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kejaksan tinggi kepri untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan APBD kepri untuk kepentingan pribadi. Perihal ada nya temuan bahwa di setiap OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau wajib untuk menyetor atau membayar keperluan atas pernikahan anak Sekda Provinsi Kepulauan Riau tempo hari yang lalu.

2. Meminta kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk konsen memperhatikan Orgainisasi organisasi kemahasiswaan yang berbasis pengkaderan serta lebih kreatif untuk membina serta melakukan pertemuan-pertemuan. Dan tidak hanya mengakomodir kepentingan sekelompok yang mengatasnamakan mahasiswa segelintir saja.

3. Tegas kami sampaikan, Meminta Gubernur Kepulauan Riau untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena kami anggap gagal dalam menjalanlan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Terlihat dari buruknya kinerja sekda yang jelas telah menyelewengkan APBD untuk kepentingan keluarganya serta pejabat2 di lingkungan pemprov kepri yang tidak becus dalam
membantu jalannya pemerintahan dengan baik.Terlihat dari data yang kami terima bahwa tingkat pengangguran dan stabilitas ekonomi di provinsi Kepulauan Riau semakin merosot.

Jasman Samsudin Korlap yang mewakili PMII dalam orasinya mengatakan, PMII hadir disini untuk menyikapi persoalan yang kini menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Jasman, sebelum melakukan orasi PMII terlebih dahulu sudah melakukan diskusi bersama kader PMII, dari hasil diskusi kami mendapatkan ketidak puasan atas kepemimpinan Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepri. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Komando Resor Militer 033/Wira Pratama melakukan silatulrahmi dengan keluarga besar TNI (KBT) se Wilayah Kepulauan Riau di Gedung Serba Guna Makorem 033/WP, Selasa, 20 Maret 2018.

Adapun yang tergabung di KBT yakni Pepabri, LVRI, PIVERI, PERIP, Dharma Pertiwi, GM FKPPI dan PPM. Korem 033/WP dalam melaksanakan tugas pokoknya terutama dalam melaksanakan pembinaan teritorial membutuhkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat terutama keluarga besar TNI.

“Keluarga Besar TNI merupakan kekuatan utama yang diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Korem 033/WP dalam melaksanakan tugas sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi persatuan, kesatuan, keamanan dan kenyamanan serta kehidupan berbangsa dan bernegara”, Kata Danrem 033/WP, Brigjen TNI Gabriel Lema dalam sambutannya.

Orang nomor satu di Korem 033/WP itu juga memberikan gambaran tentang dinamika di kalangan masyarakat akhir-akhir ini misalnya narkoba, berita bohong, hoak dan penyebaran fitnah serta ujaran kebencian. Dengan gambaran tersebut diharapkan keluarga besar TNI dapat mengantisipasi adanya dinamika tersebut.

Silahturahmi ini, selain untuk meningkatkan peran keluarga besar TNI dalam pembinaan teritorial juga bertujuan untuk memantapkan soliditas dan solidaritas keluarga besar TNI dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan nyaman.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Danrem 033/WP atas pelaksanaan kegiatan Silahturahmi ini. Sangat-sangat baik dan positif, sehingga KBT sebagai potensi yang besar ini dapat diberdayakan berperan aktif dalam mengantisipasi adanya dinamika dikalangan masyarakat”, ucap Ketua DPD LVRI Provinsi Kepri Dr EW Papilaya memberikan aspirasi positif kegiatan silatulrahmi ini.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pembacaan dan penandatangan deklarasi Anti Narkoba dan Hoak/berita bohong oleh Keluarga Besar TNI se wilayah Kepri. Deklarasi tersebut dibacakan oleh sekertaris GM FKPPI Provinsi Kepri, Jeff Papilaya, SE. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifili Hasan disebut-sebut akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Karena ada beberapa pihak yang mengatakan akan melaporkan nama Ketua MPR tersebut ke MKD.

“Saya pikir seluruh fraksi juga telah menyampaikan hal yang sama (menolak LGBT). Tapi ada pribadi-pribadi yang geregetan dan marah dan itu yang ingin membawa ke MKD,” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, Selasa, 23 Januari 2018.

Marwan pun menyayangkan pernyataan Zulkifli tersebut yang memunculkan polemik di fraksi-fraksi di DPR. Apalagi, menurutnya, saat ini beredar meme yang menjelaskan fraksi mana saja yang mendukung LGBT dan fraksi mana saja yang menolak LGBT.

Maka itu, Marwan menganggap sebuah kelayakan jika ada fraksi yang marah atas ucapannya tersebut. “Kalau ada pernyataan teman-teman yang ingin bawa ini ke MKD saya pikir pantas saja,” ujar Marwan.

Menurut Marwan, PKB sendiri belum menentukan sikap apakah akan melaporkan Zulkifli ke MKD atau tidak. Sebab sejauh ini protes baru disampaikan perseorangan. Namun, ia menganggap sesuatu wajar jika ada masyarakat atau simpatisan partai yang melaporkan pernyataan Zul tersebut.

“Kita tidak tahu (teledor atau disengaja), teman-teman ingin bawa ini ke MKD. Kalau teledor boleh minta maaf, tapi kalau didesain memojokkan pihak lain boleh dituntut, kira-kira begitu,” katanya.

 sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kuala Lumpur – Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Jumat menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump “perundung dunia” dan penjahat karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Presiden Trump pada pekan lalu membalikkan kebijakan AS yang telah berjalan beberapa dasawarsa, dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dari Tel Aviv dalam beberapa tahun ke depan.

Kedudukan Yerusalem adalah salah satu penghalang paling kuat dalam penciptaan perdamaian abadi Israel-Palestina. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota abadinya dan tak terbagi serta menginginkan semua kedutaan besar negara penjalin hubungan dengan Israel berada di sana.

Sementara warga Palestina menginginkan berdirinya negara merdeka. Dengan ibu kota negara berada di wilayah Yerusalem timur, yang dicaplok Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967. Kedaulatan Israel atas wilayah tersebut tidak pernah diakui secara internasional.

“Kemarahan atas keputusan Trump akan mengarah pada apa yang disebut sebagai tindak terorisme,” kata Mahathir yang kini berusia 93 tahun, dalam unjuk rasa di depan kedutaan besar AS di Kualalumpur.

“Pada hari ini, kita memiliki seorang perundung dunia. Trump, itu hanya akan memicu kemarahan kaum muslimin,” kata Mahathir, ketua gabungan oposisi Malaysia.

“Kita harus menggunakan seluruh kekuatan untuk melawan penjahat ini yang merupakan presiden Amerika Serikat,” katanya.

Ia juga mendesak kepada semua negara Muslim agar memutuskan hubungan dengan Israel. Muhyiddin Yassin, pemimpin oposisi lainnya, meminta Pemerintah Malaysia tidak melanjutkan rencana penanaman modal di Amerika Serikat.

Pada pekan lalu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendesak umat Muslim di seluruh dunia untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. (***)

sumber: republika.co.id

KRIMINALITAS

Selasa | 31 Oktober 2017 | 12:55

Pilih Tutup Usaha, ALEXIS Keluarkan Sembilan Pernyataan Sikap

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – PT Grand Ancol Hotel (pengelola Alexis) memilih menutup usahanya mulai hari ini, Selasa, 31 Oktober 2017. Hal itu dilakukan menyusul langkah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda DKI Jakarta yang tak mau memperpanjang izin usaha Alexis.

BACA: HARI INI!!! Anis-Sandi Tutup Tempat Hiburan Khusus Dewasa, ALEXIS

Lina Novita dan Mochamad Fadjri, Legal & Corporate Affair Alexis Group, mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan pers-nya.

Berikut ini isi lengkapnya:

1. Kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini, dan kami siap bekerja sama dengan pihak Pemda DKI, guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI.

2. Hotel maupun griya pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, di mana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila.

4. Kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama Alexis diidentikkan dengan tempat yang kurang baik. Oleh karenanya, kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan, maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

5. Kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas PTSP. Atas dasar hal tersebut, kami melakukan penghentian operasional hotel dan griya pijat Alexis, dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha pariwisata kami. Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukan bahwa pihak kami taat aturan.

6. Perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga. Satu hal yang pasti, belum terbitnya perpanjangan TDUP usaha kami yang akan berujung pada penutupan usaha, akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka.

7. Kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi pihak kami secara sepihak. Mohon juga dilihat bahwa selama ini pihak kami merupakan salah satu pelaku usaha di Kota Jakarta yang tidak pernah melakukan pelanggaran, ataupun menerima sanksi terkait pelanggaran dalam bentuk apa pun dari dinas terkait, yang merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Jakarta, lewat pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja melalui sektor pariwisata.

8. Bersama ini kami mohon kepada Pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perizinan, untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya, agar usaha kami di sektor pariwisata dapat terus berjalan. Pastinya kami siap melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

9. Kepada seluruh masyarakat maupun media, mari bersama-sama kita bangun Kota Jakarta lewat sektor pariwisata, guna menjadikan Kota Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Negara Indonesia. (***)

sumber: tribun

MEDIAKEPRI.CO.ID Jakarta – Harga emas mendapatkan dorongan baru dari pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump yang akan menghancurkan Korea Utara. Pelaku pasar kembali memburu aset safe haven.

Pada perdagangan Rabu 20 September 2017 pukul 11.27 WIB, harga emas spot naik 0,96 poin atau 0,07% menuju US$1.312,11 per troy ounce. Adapun emas Comex kontrak Desember 2017 naik 5 poin atau 0,38% menjadi US$1.315 per troy ounce.

Trump mengatakan akan menghancurkan Korut secara total bila negara itu terus melakukan aksi provokasi. Kondisi ini meningkatkan kembali permintaan aset lindung nilai seperti emas. Tercatat harga emas kembali menguat pada sesi perdagangan semalam.

Di lain sisi pelaku pasar juga sedang menanti hasil rapat FOMC Rabu 20 Septembe 2017 atau Kamis 21 September 2017 dini hari WIB. Pelaku pasar berharap The Fed melakukan pemangkasan aset sebesar $4.5 triliun.

Sementara itu, positifnya data Building Permits AS diabaikan oleh pelaku pasar. Kemarin, tercatat emas ditutup menguat 0,27% di level US$1.310,88 per troy ounce.

Berikut rekomendasi harga emas spot (XAU/USD) pada hari ini:
Support : US$1.300,24; US$1.302,62; US$1.306,75
Pivot : US$1.309,13
Resistan : US$1.313,26; US$1.315,64; US$1.319,77

Sumber : Bisnis