Pertanyakan

TANJUNG PINANG

Selasa | 26 Februari 2019 | 20:43

Honor Ribuan PTT Belum Dibayarkan, DPRD Kepri Panggil Sekda

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang  Pemerintah Provinsi Kepri ternyata hingga kini belum membayarkan gaji ribuan pegawai tidak tetap (PTT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), PTT guru, PTT sekretariat pemerintah daerah serta sekretariat DPRD Kepri.

Tidak hanya itu, gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri juga turut menjadi imbas dengan pembayaran dicicil dalam waktu dan tanggal pembayaran yang berubah-ubah. Kondisi ini juga menambah masalah dalam lingkungan Pemprov Kepri, selain masih minimnya progres pelaksanaan kegiatan APBD 2019.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang memanggil pemerintah provinsi di ruang rapat Pimpinan DPRD Kepri, untuk mempertanyakan dana gaji DPRD dan PTT di Kepri tersebut, Senin, 25 februari 2019.

“Dalam rapat tadi, sejumlah masalah dan kendala terkait masalah gaji dan tunjang DPRD yang dicicil, serta gaji Pegawai PTT rumah sakit, guru serta sekretariat yang hingga saat ini belum dibayarkan,” ujar Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada wartawan, usai melaksanakan rapat.

Sambung Jumaga, DPRD Kepri mempertanyakan dan meminta kendala serta kepastian pengucuran alokasi dana DIPA alokasi penggajian DPRD dan ribuan pengawai PTT tersebut kepada Pemerintah provinsi.

Dari pertemuan itu, Jumaga menyatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang datang dalam rapat tersebut memastikan, akan segera menyelesiakan pembayaran gaji DPRD dan PTT di Provinsi Kepri itu pada bulan mendatang.

Sejumlah anggota DPRD Kepri juga mengakui, pengucuran gaji dan tunjangan DPRD dari dana APBD Kepri setiap bulanya kadang tidak menentu.

“Tanggal 5 kadang-kadang, terkadang tanggal 11. Ada juga tanggal 20, macam mencicil,” sebut anggota DPRD Kepri lainnya.

Ditempat yang sama, Sekda Kepri TS Arif Fadillah juga mengakui, terjadinya keterlambatan daari sejumlah progres kegiatan dan keuangan dari APBD. Dalam rapat Evaluasi OPD setiap Senin, juga sudah beberapa kali ditekankan pada kepala OPD, agar dapat mempercepat progres kegiatanya masing-masing.

“Intinya, kami setiap Senin sudah ingatkan, agar sama-sama dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dimasing-masing OPD,” ujar Arif.

Demikian juga mengenai jadwal dan waktu penggajian DPRD serta PTT yang ada di Kepri guna dilakukan penyesuaian tanggal dan waktu.

“Saya juga mengucapakan trimakasih kepada kawan-kawan di DPRD yang mengingatkan juga, terhadap kegiatan yang hingga Februari ini memang masih minim, demikian juga progress keuangan,”ujarnya.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, Arif Fadillah mengatakan akan segera memanggil kepala OPD terkait, untuk dapat segera menyelesiakan permasalahaan keterlambatan gaji dan kegiatan lainya. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, mengaku tidak mengetahui dan tidak mendapat tembusan dari Gubernur Nurdin Basirun atas pemberiaan izin prinsif pemanfaatan ruang laut kawasan Batam Marina Bay kepada PT Kencana Investindo Nugraha (KIN).

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, jika benar izin prinsif dan pemanfaatan ruang laut tersebut dikeluarkan Gubernur Nurdin Basirun, ditakutkan akan bertentangan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini masih berproses dan belum disahkan DPRD.

“Kami belum tahu, karena DPRD tidak mendapat tembusan. Dan jika izin prinsif dan pemanfaatan ruang laut itu benar sudah dikeluarkan, kami justeru bertanya, dasar hukum pengeluaranya apa? Karena hingga saat ini, Ranperda Zonasi wilayah garis pantai dan ruang laut provinsi Kepri belum diasahkan. Karena masih menunggu rekomendasi dari kementerian kelautan dan perikanan,” ujar Jumaga bertanya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 12 februari 2019.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) provinsi Kepri, Yerry Suparna, mengakui telah mengeluarkan analisis lingkungan, atas pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan PT.Kencana Investindo Nugraha, melalui surat rekomendasi wali kota Batam M.Rudi.

“Yang menandatangani izin prinsif dan pemanfaaatan ruang laut itu adalah Gubernur, kami hanya mengeluarkan analisis lingkunganya saja, dan hal itu sudah kami rekomendasikan,” sebut Yerry pada mediakepri.co.id, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Gubernur Nurdin Basirun sendiri, hingga saat ini belum memberikan jawaban secara pasti, qpakah izin prinsif dan permohonan pemanfaatan ruang laut sebagai mana yang direkomendasikan wali kota Batam itu sudah dikeluarkan atau belum.

Sementara itu, anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah, juga mengaku, belum mengetahui benar tidaknya gubernur Kepri Nurdin Basirun telah mengeluarkan Izin pronsif dan SK penetapan pemanfataan ruang laut kawasan pantai kawasan Batam Marina Bay Batam tersebut.

Ing Iskandar mengatakan, harusnya kalau daerah mau maju, dan daerah mendapat PAD, Pemko Batam dan Pemerintah provinsi juga dapat memberikan hak pengelolaan pantai tersebut ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam dan Kepri.

Ditambahkan Kader Partai PKS ini, Pemberian izin dan panfatan ruang laut dan darat, dikatakan Ing Iskandar memang merupakan kebijakan yang bisa diputuskan oleh gubernur, demikian juga dalam pelaksanaan reklamasi.

“Tetapi hendaknya keputusan kebijakan itu, jangan sampai merugikan masyarakat dan tidak menguntungkan daerah,”sebutnya.

Selain itu tambah dia, pemanfaatan ruang dan pelaksanaan reklamasi yang dilaksanakan gubernur merupakan hak dan milik negara.

“Nah, kalau perusahaan berasangkutan mengharapkan comersialisasi dari investasi yang dilakukan, seharusnya daerah melalui kebijakan gubenur, juga harus punya konsesi dari pemanfaatan ruang laut dan pemberiaan izin prinsif serta pelaksanaan reklamasi yang dilakukan peruaahan itu,” jelasnya.

Karena tanbah iskandar, mereka (Perusahan) tersebut, juga akan mengambil peluang komersial dari pengolaan itu.

“Harusnya kebijakan yang dibuat dan diberikan gubernur ini jangan sampai merugikan masyarakat dan daerah provinsi Kepri, yang notabene pemanfaatan ruang laut dan pelaksanaan Reklamasi itu kan jelas milik negara,” tegasnya.

Harusnya, masih kata Ing iskandar, pemberian Izin prisif serta pemanfaatan ruang laut oleh Gubernur Kepri ke perusahan yang direkomendasikan Wali kota Batam M.Rudi itu dapat dilakukan secara transparan sehingga tidak ada miskomunikasi serta issu-issu negatif yang mengarah ke Peruaahaan partai Politik.

Disinggung, apakah pemberiaan pemanfaatan ruang laut, dan izin prinsif yang diberikan Nurdin dan Wali kota Batam M.Rudi sudah sesuai dengan aturan, mengingat Ranperda RZWP3K dan RTRW Kepri hingga saat ini belum tuntas, Ing Iskandar mengatakan, pihaknya belum mengetahui, karena secara substansi, Ranperda RZWP3K hingga saat ini masing menunggu rekomendasi dari kementerian, hingga belum disahkan.

“Pertanyaanya, jika nanti dari draf yang diajukan ada yang dikoreksi dan bertentangan dengan izin prinsif serta izin pemanfaatan ruang laut yang diberikan Nurdin tentu hal ini juga akan menjadi polemik,” ujarnya.

Harusnya, saran Iskandarsyah, sebelum gubernur memberikan izin prinsif dan pemanfaatan ruang laut tesebut ke PT.Kencana Investindo Nugraha yang direkomendasikan M.Rudi senagai wali kota Batam, seharusnya, lebih baik gubermur menunggu pengesahan Perda RZWP3K dan RTRW Kepri disahkan terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan izin prinsif dan pemanfaatan ruang laut dikawasan Batam Marina Bau tersebut. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq mempertanyakan proses pergantian ketua DPRD Karimun, yang sampai saat ini sudah memasuki minggu ketiga dari surat yang disampaikan namun tak kunjung direspon DPRD Karimun.

“Sampai hari ini kan masih belum berproses padahal sudah masuk minggu ketiga atau hampir sebulan. Ya kita tinggal tunggu DPRD, karena proses secara internal partai sudah selesai,” ucap Rafiq, Senin, 27 Agustus 2018.

Kata Rafiq, pergantian harus dilakukan dan sudah sah menurut aturan partai yang sudah diplenokan dan dibawa ke Provinsi serta ke DPP Golkar. Kemudian DPP juga telah mengeluarkan surat penunjukan dan penetapan, bahwa M Yusuf Sirat ditunjuk menggantikan M Asyura sebagai ketua DPRD Karimun yang baru.

“Dari DPD II Partai Golkar kan sudah menyurati DPRD Karimun agar mernyampaikan dan mengumumkan dalam sidang paripurna. Tapi kita harapkan mudah-mudahan dalam waktu cepat ini. Apa lagi periode sekarang ini kan mau berakhir, itu lah yang saya pikirkan,” jelasnya.

Kendati belum tampak adanya tanda-tanda akan dilakukan pleno DPRD, Rafiq pun tidak dapat melakukan intervensi kepada DPRD.

Namun sebagian masyarakat juga sudah banyak yang menanyakan bahwa memang sudah saatnya DPRD Karimun memiliki ketua atau pucuk pimpinan yang defenitif. “Sehingga DPRD ini semakin kuat dan semkin solid, yang kemudian akan punya kredibilitas membangun Kabupaten Karimun bersama pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu ada dua, Bupati dan DPRD, tapi ini ranahnya sekarang ada di DPRD, ya kita tunggu lah,” ucap Rafiq menambahkan.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Simpang siurnya perekrutan anggota Komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Provinsi Kepri membuat banyak tanda tanya, hal tersebut juga dipertanyakan oleh Pemuda Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur (Perkit) Kota Batam.

Sekretaris Pemuda Perkit, Abdurrahman mengatakan, sampai saat ini perekrutan anggota KPID belum ada kejelasan terhadap hasil yang disampaikan oleh DPRD Kepri, dimana awalnya ada sembilan nama yang diusulkan DPRD Kepri. Menjadi tujuh orang dalam perekrutan anggota KPID Kepri.

“Kami sebagai pemuda Perkit sangat menyayangkan terhadap persoalan perekrutan anggota KPID ini yang belum ada kejelasan hingga saat ini,”katanya, Sabtu, 3 Maret 2018

Disebutkannya lagi, apalagi tahapan perekrutan melalui prosedur yang telah disiapkan, tentu pemuda Perkit sangat menyayangkan terhadap persoalan perekrutan anggota KPID ini yang belum ada kejelasan hingga saat ini

“Pihaknya juga menduga ada apa dibalik semua ini, jika tidak lulus kan bisa di umumkan, tentu peserta siap menerimannaya, jangan digantung seperti ini,”kata Abdurahman kepada awak media.

Menurutnya, jika ini tidak diselesaikan secepatnya kita takutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya kita minta kepada Pemerintah Provinsi Kepri mohon kiranya berikan kejelasan kepada anggota KPID.

“Kami berharap kepada komisi III DPRD Kepri tolong lah diselesaikan permasalahan perekrutan anggota komisi penyiaran ini, agar tidak menjadi permasalahan, kalau ini tidak juga, ya kami akan tempuh jalur hukum.

Selain itu, hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, soalnya belum ada tanggapan dari Pemprov Kepri,” ungkapnya.

Pemuda Perkit, berharap penetapan 7 nama sesuai hasil fit and proper test, atau berdasarkan rangking (penilaian) di komisi III DPRD.

“Kita meminta Gubernur mngembalikan 7 nama Yg diserahkan DPRD jika tak sesuai rangking, Jika tidak pemuda Perkit akan menggugat,” tegasnya. (kmg)