Pertanyakan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq mempertanyakan proses pergantian ketua DPRD Karimun, yang sampai saat ini sudah memasuki minggu ketiga dari surat yang disampaikan namun tak kunjung direspon DPRD Karimun.

“Sampai hari ini kan masih belum berproses padahal sudah masuk minggu ketiga atau hampir sebulan. Ya kita tinggal tunggu DPRD, karena proses secara internal partai sudah selesai,” ucap Rafiq, Senin, 27 Agustus 2018.

Kata Rafiq, pergantian harus dilakukan dan sudah sah menurut aturan partai yang sudah diplenokan dan dibawa ke Provinsi serta ke DPP Golkar. Kemudian DPP juga telah mengeluarkan surat penunjukan dan penetapan, bahwa M Yusuf Sirat ditunjuk menggantikan M Asyura sebagai ketua DPRD Karimun yang baru.

“Dari DPD II Partai Golkar kan sudah menyurati DPRD Karimun agar mernyampaikan dan mengumumkan dalam sidang paripurna. Tapi kita harapkan mudah-mudahan dalam waktu cepat ini. Apa lagi periode sekarang ini kan mau berakhir, itu lah yang saya pikirkan,” jelasnya.

Kendati belum tampak adanya tanda-tanda akan dilakukan pleno DPRD, Rafiq pun tidak dapat melakukan intervensi kepada DPRD.

Namun sebagian masyarakat juga sudah banyak yang menanyakan bahwa memang sudah saatnya DPRD Karimun memiliki ketua atau pucuk pimpinan yang defenitif. “Sehingga DPRD ini semakin kuat dan semkin solid, yang kemudian akan punya kredibilitas membangun Kabupaten Karimun bersama pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu ada dua, Bupati dan DPRD, tapi ini ranahnya sekarang ada di DPRD, ya kita tunggu lah,” ucap Rafiq menambahkan.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Simpang siurnya perekrutan anggota Komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Provinsi Kepri membuat banyak tanda tanya, hal tersebut juga dipertanyakan oleh Pemuda Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur (Perkit) Kota Batam.

Sekretaris Pemuda Perkit, Abdurrahman mengatakan, sampai saat ini perekrutan anggota KPID belum ada kejelasan terhadap hasil yang disampaikan oleh DPRD Kepri, dimana awalnya ada sembilan nama yang diusulkan DPRD Kepri. Menjadi tujuh orang dalam perekrutan anggota KPID Kepri.

“Kami sebagai pemuda Perkit sangat menyayangkan terhadap persoalan perekrutan anggota KPID ini yang belum ada kejelasan hingga saat ini,”katanya, Sabtu, 3 Maret 2018

Disebutkannya lagi, apalagi tahapan perekrutan melalui prosedur yang telah disiapkan, tentu pemuda Perkit sangat menyayangkan terhadap persoalan perekrutan anggota KPID ini yang belum ada kejelasan hingga saat ini

“Pihaknya juga menduga ada apa dibalik semua ini, jika tidak lulus kan bisa di umumkan, tentu peserta siap menerimannaya, jangan digantung seperti ini,”kata Abdurahman kepada awak media.

Menurutnya, jika ini tidak diselesaikan secepatnya kita takutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya kita minta kepada Pemerintah Provinsi Kepri mohon kiranya berikan kejelasan kepada anggota KPID.

“Kami berharap kepada komisi III DPRD Kepri tolong lah diselesaikan permasalahan perekrutan anggota komisi penyiaran ini, agar tidak menjadi permasalahan, kalau ini tidak juga, ya kami akan tempuh jalur hukum.

Selain itu, hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, soalnya belum ada tanggapan dari Pemprov Kepri,” ungkapnya.

Pemuda Perkit, berharap penetapan 7 nama sesuai hasil fit and proper test, atau berdasarkan rangking (penilaian) di komisi III DPRD.

“Kita meminta Gubernur mngembalikan 7 nama Yg diserahkan DPRD jika tak sesuai rangking, Jika tidak pemuda Perkit akan menggugat,” tegasnya. (kmg)