PKI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Banten – Polisi menangkap guru SMA bernama Yayi Haidar Aqua, pemilik akun Facebook Ragil Prayoga Hartajo. Yayi diduga menyebarkan hoax soal adanya pasukan PKI yang hendak melakukan pembantaian terhadap ulama.

“Selasa, 20 Februari 2018, sekitar jam 01.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyebaran hoax dengan nama Facebook Ragil Prayoga Hartajo,” kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Rabu 21 Februari 2018

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar mengatakan, penangkapan Yayi dilakukan di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Selasa Selasa, 20 Februari 2018 sekitar pukul 01,00 WIB. Yayi diringkus tanpa perlawanan.

Yayi ditangkap karena menyebar berita bohong dengan judul ’15 juta anggota PKI dipersenjatai untuk Bantai Ulama’. Dia menyebarkan isu itu lewat akun Facebook ‘Ragil Prayoga Hartajo’ miliknya.

Akun Facebook Ragil Prayoga Hartajo yang menyebarkan berita bohong (Istimewa)

“Motif pelaku menyebarkan konten hoax dengan alasan ingin mengingatkan murid SMA 1 Sajira, Banten, agar hati-hati bahaya laten komunis akan muncul,” jelas Irwan.

Polisi menyita sejumlah barang bukti saat penangkapan Yayi. Di antaranya dua unit ponsel, empat simcard dan akun Facebook tersangka.

RPH kini ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dijerat Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang SARA dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

Pada hari sebelumnya, Senin 19 Februari 2018, Tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim juga menangkap seorang netizen yang melakukan ujaran kebencian dan SARA terhadap tokoh agama hingga Presiden Jokowi berinisial BK alias IK alias IT alias TK.

“Tersangka diduga melakukan penghinaan terhadap beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Mbah Yai Maimoen Zubair (Mbah Maimoen) yang adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, dan Ketua Majlis Syariah Partai Persatuan Pembangunan, Presiden Jokowi, TNI, Kapolri, Pak Wiranto, Pak Iriawan,” jelas Irwan kemarin.

Irwan menuturkan pelaku adalah pemilik akun Twitter T. Kismowoto (Ibhas) atau @ibhaskiss dan 2 akun Facebook dengan nama Ibhas Kiswotomo serta Ibhas Taruna Kiswotomo. (***)

sumber: detik.com

RAGAM

Kamis | 15 Februari 2018 | 16:55

Momok PKI, Membodohi Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID – Pada 2018Indonesia akan memasuki tahun politik dalam rangka memilih kepala daerah untuk lima tahun ke depan.

Setahun kemudian, pada 2019, Indonesia kembali memasuki tahun politik dengan digelarnya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres). Setiap kali menjelang pesta demokrasi, isu kembangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali mencuat, menyerang partai politik dan kandidat tertentu.

Di samping itu, maraknya isu penyerangan terhadap tempat ibadah dan pemuka agama belakangan ini juga dikait – kaitkan dengan PKI.

Ini merupakan taktik yang keji namun untuk masyarakat yang kurang berpendidikan, cara ini cukup efektif. Masyarakat mudah termakan isu meski merekapun tidak tahu komunisme itu apa.

Kalau ditanya kepada sebagian besar orang, bahkan yang sudah berpendidikan, mereka akan sulit menjawab karena tidak perbah belajar hal itu. Jawaban paling umum adalah komunisme anti agama sehingga merupakan ajaran buruk. Ini hanya salah satu aspek dari komunisme, masih ada yang lain. Tapi ini sudah membuktikan bahwa masyarakat tidak tahu komunisme itu sebenarnya apa sehingga mudah digiring.

Namun, di sisi lainnya, sebagian besar rakyat Indonesia saat ini ternyata tidak percaya dengan isu kebangkitan PKI. Kenyataan itu tercermin dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).Dalam rilis survei SMRC yang disampaikan Jumat, 29 September 2017, 86,8% responden tidak setuju anggapan PKI tengah bangkit. Hanya 12,6% responden yang setuju.

“Dari 12,6% rakyat yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9% yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini,” ungkap Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas, di Kantor SMRC, Jakarta Pusat.

Abbas memaparkan, opini kebangkitan PKI cenderung banyak ditemukan di daerah Banten, Sumatera, dan Jawa Barat.

Karakteristik penduduk yang mempercayai isu ini terutama dari kalangan muda, terpelajar, dan hidup di perkotaan.

Temuan ini menunjukkan ada mobilisasi dalam isu kebangkitan PKI. Sebab, menurut Abbas, bila proses ini berlangsung alamiah, kesadaran akan kebangkitan PKI seharusnya banyak muncul di kalangan warga yang lebih tua.
“Mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibanding warga yang lebih junior,” kata Abbas.

Riset SMRC juga menyoroti pandangan publik terhadap kaitan Jokowi dengan isu PKI.

Menurut Abbas, isu kebangkitan PKI kerap digunakan untuk memperlemah dukungan rakyat pada pemerintah. Namun, isu yang dihembuskan rupanya kurang efektif. Riset SMRC memperlihatkan hanya 5,1% responden percaya keterkaitan Jokowi dengan PKI. Sementara, mayoritas publik tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan PKI.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 3-10 September 2017. SMRC melibatkan 1.220 responden. Mereka dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.Response rate atau responden yang berhasil diwawancarai 87%. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Dalam kesempatan lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar masyarakat tidak berspekulasi macam-macam mengenai kemunculan sejumlah kasus penyerangan dengan sasaran tokoh agama.

“Jangan berspekulasi masing-masing dengan versi masing-masing yang tidak jelas, jangan mau juga isu ini dimanfaatkan untuk mengadu domba antar-elemen masyarakat kita,” kata Tito di Polda Metro Jaya, Jakarta. (***)

Penulis: Sulaiman Rahmat
Mahasiwa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Tulisan ini diluar tanggung jawab redaksi mediakepri.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta – Pimpinan DPR RI menyayangkan sikap sekelompok orang yang menyerbu kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Minggu 17 September 2017 malam.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyayangkan sikap masyarakat yang mudah terprovokasi dengan isu komunisme. Apalagi, dalam kasus YLBHI masyarakat secara sepihak menyebut YLBHI sedang berupaya membangkitkan kembali PKI.

Politisi PAN ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika menemukan dugaan-dugaan kemunculan PKI.

“Bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk melarang bahwa PKI itu yang sangat menyakitkan dan menyedihkan kita semua dan jangan terulang lagi. Adanya konflik horizontal kita serahkan ke Polri dan TNI,” tukasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan. Selasa 19 September 2017.

Taufik menjelaskan bahwa negara ini sudah melarang keberadaan PKI. Pelarangan itu sebagaimana termaktub dalam TAP MPR 25/1966.

“Harus sadari bahwa PKI sebagai partai terlarang itu diakui dengan ketetapan MPR. Sepanjang itu belum dicabut itu tetap menjadi keputusan bangsa dan negara,” jelasnya.

Sumber : Rmol.co