Rapat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 455/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian Pj Kades Malang Rapat Rizki Bintani serta pengangkatan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah BPD, maka diberlakukanlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Malang Rapat kepada Savarius Boli Arrahman.

Usai melantik Kades PAW Desa Malang Rapat, dalam sambutannya Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos meminta agar kades terpilih hendaknya mampu melaksanakan tugas dan amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

” Masa jabatan Kades PAW yang sisanya sekitar satu tahun setengah lagi, kita harapkan mampu melakukan konsolidasi dengan semua perangkat desa dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu juga, dirinya mengingatkan terhadap penggunaan Dana Desa (DD).

Dimana menurutnya, perangkat desa khususnya kepala desa hendaknya harus transparan dan mampu menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan semua pihak, hingga tidak ada yang tersandung hukum nantinya.

“ Ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan. Bila ada hal-hal belum mengerti sampaikan, ada Pemerintah Kecamatan, nanti Kecamatan akan menyampaikan ke Pemerintah Kabupaten, maka terus saling menjalin komunikasi,” tutupnya.(***)

Sumber: Humas Bintan

Gubernur Pimpin Rapat Peresmian Proyek Strategis

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa dalam peringatan hari jadi ke-16 Provinsi Kepri Tahun 2018 harus menampilkan rangkaian acara dengan maksimal, apalagi didalamnya terdapat peresmian sejumlah proyek.

“Tampilkan hasil pembangunan tersebut dengan maksimal dan terkonsep,” ujar Nurdin saat memimpin rapat persiapan peresmian proyek-proyek strategis dan agenda hari jadi Provinsi Kepri di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis, 13 September 2018.

Nurdin menyarankan agar dalam tampilan market pembangunan nantinya bukan hanya menampilakn keadaan saat ini. Namun, harus jabarkan pula perencanaan kedepan akan menjadi seperti apa hasilnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menyarankan agar dalam menampilkan audio visual nantinya mencari angel yang tepat.

“Supaya terlihat dengan jelas kondisi yang telah dan akan dibangun,” ujar Arif.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi dalam paparannya mengatakan bahwa dalam peresmian proyek strategis tersebut akan di bagi dalam 3 rincian yakni: Groundbreaking, Peresmian/ Launching dan Ekspos Proyek yang sedang berjalan.

Grondbreaking yang akan diekspos adalah proyek Jalan Lingkar Gurindam 12 di Tanjungpinang.

Pertama kita tandai dengan pemencetan tombol di Gedung Daerah kemudian langsung meninjau lokasi dan ditandai dengan pengerukan pasir,” papar Aries.

Kemudian Aries melanjutkan dalam peresmian/launching ada 8 kegiatan yang telah selesai antara lain: Jalan Pusat Pemerintahan Provinsi di Pulau Dompak, Jalan Bukit Leman dan Trans Batubi di Natuna, Jalan Coastal Area Karimun, Peresmian Kantor KEK Galang Batang di Bintan, Pembangunan Gedung Rawat Inap Instalasi Jiwa Kelas III Di RSUD Provinsi Kepri di Bintan dan Pengadaan alat Cathlab Angiography di RSUD Provinsi Kepri di Tanjungpinang.

Peresmian sendiri ditandai dengan menampilkan market secara audio visual,” lanjut Aries.

Lalu pada proyek berjalan, dari data yang telah di rangkum ada sebanyak 23 paket proyek besar yang akan di tampilkan, antara lain seperti: Pembangunan USB SMAN 5 Karimun, USB SMAN 24 Batam, Lapangan Sepak Bola Terbuka di Dompak, Peningkatan Jalan Trans Batubi – Kelarik di Natuna, Pengembangan Masjid Baiturrahman Karimun, Peningkatan Jalan Lintas Barat Arah Uban, Peningkatan Jalan Temburun Pasir Peti di Anambas dan Pelabuhan Pelantar I dan II.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian Syamsul Bahrum, Kadis Kelautan Eddy Sofyan, Kadis Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kadis Perhubungan Jamhur Ismail, Kadis Energi dan SDM Amjon, Kadis Pertanian Ahmad Izhar, Kabiro Pemerintahan Haryono, Kabiro Hukum Heri Mokhrizal dan Kabiro Humprohub Nilwan. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemkab Karimun menggelar rapat koordinasi persiapan serta pembentukan panitia peringatan HUT ke-19 Kabupaten Karimun, di Ruang Cempaka putih Kantor Bupati Karimun, Rabu, 5 September 2018 pagi.

Dalam rapat persiapan tersebut, Pemkab Karimun mengambil tema “Dengan semangat hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Karimun kita tingkatkan semangat kerja prestasi bersama menuju Karimun bersih (Beriman, Sehat, indah dan Harmonis).

“HUT Kabupaten Karimun tahun ini adalah dengan semangat hari ulang tahun ke 19 kabupaten karimun kita tingkatkan semangat kerja prestasi bersama menuju Karimun bersih (Beriman, Sehat, indah dan Harmonis),” kata Wakil Bupati Karimun Anwar saat memimpin rapat.

Wakil Bupati menegaskan kepada masing-masing koordinator harus bertanggung jawab demi suksesnya acara tersebut.

Selain itu, ia juga meminta kepada masing-masing OPD agar tetap menjalankan program kebersihan (Sabtu bersih) agar tetap dilaksanakan dengan baik.

“Dalam rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Karimun ini, kita minta kepada masing-masing koordinator yang ditunjuk bertanggung jawab serta tetap menjalankan program kebersihan, karena berkaitan dengan tema yang kita angkat dalam peringatan HUT ke-19 Kabupaten Karimun ini,” ujarnya.

Rapat Persiapan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Asisten II Pemkab Karimun Sensissiana, Kasdim 0317/TBK Mayor Inf Imam Subekti, Kabag Ops Polres Karimun Kompol Mukharom, Dansatma Lanal TBK Lettu Laut (P) Himawan P, Pimpinan OPD, para camat, dan Ormas. (kmg/Riandi)

* Gubernur Pimpin Rapat OPD

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun meminta kepada seluruh OPD untuk tetap fokus dalam menjalankan setiap kegiatan dalam pagu anggaran yang telah ditentukan. Apalagi mengingat waktu sudah memasuki pertengahan tahun untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sekecil apapun yang mempengaruhi proses kegiatan.

“Hal kecil pun harus diperhatikan jangan sampai menghambat pekerjaan, harus teliti,” ujar Nurdin saat memimpin rapat rutin OPD di Rupatama Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 9 Juli 2018.

Nurdin menambahkan juga bahwa ketelitian itu bermuara pada skala priortas dan penyerapan anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang juga jangan sampai terjadi defisit.

“Skala prioritas tentu untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan jangan sampai melenceng dari skala itu,” lanjut Nurdin.

Pertumbuhan Ekonomi Kepri juga menjadi perhatian Nurdin pada rapat kali ini, dengan terus menaik nya persenan tersebut sekitar 4,7%. Menurut Nurdin, masih ada waktu untuk terus meningkatkan itu.

Berbagai sektor juga dikatakan Nurdin berperan penting untuk meningkatkan perekonomian Kepri. Salah satunya sektor pariwisata yang menjadi primadona bagi daerah kepulauan. Peran pelaku usaha juga menjadi apresiasi Nurdin karena ikut membantu meningkatkan dan menjual sektor ini.

Sektor bagi hasil labuh kapal juga menjadi perhatian Nurdin. Dirinya meminta kepada OPD terkait untuk terus memantau hal itu karna juga berkaitan dengan pendapatan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menghimbau kepada seluruh OPD untuk terus memantau pekerjaannya.

“Terus kita maping karna untuk persiapan tahun 2019 untuk efisiensi waktu,” ujar Arif.

Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi pada rapat tersebut melaporkan progres penyerapan anggaran dan fisik pengerjaan selama semester pertama.

“Penyerapan anggaran secara signifikan terus terjadi dan secara komulatif terus beranjak naik dan kegiatan fisik pun mulai menampakan hasil,” ujar Aries.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten I dan II Raja Ariza dan Syamsul Bahrum beserta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 di ruang rapat kantor DPRD, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis 28 Juni 2018.

Nurdin mengatakan bahwa ranperda sendiri merupakan refleksi dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tujuannya adalah agar dapat mengelola sumber daya didaerah lebih efisien dan efektif,” ujar Nurdin.

Nurdin juga berterimakasih kepada pihak dewan yang mana telah menyampaikan pemandangan dari masing-masing fraksi. Itu merupakan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Dewan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

“Pandangan berupa saran dan masukan tersebut dapat kami jadikan acuan untuk perbaikan ranperda tersebut,” lanjut Nurdin.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan bahwa pemandangan fraksi ini merupakan rangkaian yang harus dilalui untuk menyelesaikan Ranperda.

“Berbagai rangkaian harus kita lalui agar Ranperda dapat di sahkan kedepan,” kata Jumaga.

Sementara itu masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya secara umum, dibuka oleh Fraksi PDIP Ery Suandi yang mengatakan bahwa pihaknya berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Harus senantiasa mengedepankan prisnip persamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ery.

Kemudian Fraksi Golkar Dewi Kumalasari dalam penyampaiannya mengatakan bahwa hasil kinerja keuangan daerah yang telah disampaikan sebelumnya dengan predikat WTP tersebut perlu peningkatan lebih lagi apalagi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

“Harus lebih berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian didaerah,” ujar Dewi.

Lalu Fraksi Demokrat Plus Norman Edi dalam pandangan nya mengatakan bahwa penyampaian LPP Pemerintah sendiri telah memenuhi kaidah dalam standar akuntansi pemerintahan.

“Beberapa upaya perlu dioptimalkan untuk meningkatkan potensi pendapatan,” kata Edi.

Selanjutnya Fraksi Hanura Sukri Fahrial langsung menyerahkan berkas pemandangan fraksinya kepada pimpinan DPRD. Kemudian dari Fraksi PKS PPP Sarafuddin Aluan membacakan pemandangan fraksinya bahwa laporan pertanggungjawaban yang diterima sebelumnya telah dibahas dan diberikan masukan serta saran.

“Akuntabilitas keuangan menjadi perhatian utama demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sarafuddin.

Untuk secara khusus sendiri pemandangan tersebut tertuang dalam bentuk dokumen dari masing-masing fraksi untuk kemudian diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti. (humas)

KARIMUN

Rabu | 27 Juni 2018 | 21:09

Pemkab Karimun Gelar Rapat Manajemen Kepegawaian

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemda Kabupaten Karimun bekerja sama dengan Deputi Menpan Regional Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang kepegawaian se-Kabupaten Karimun tahun 2018, di Gedung Cempaka Putih Pemkab Karimun, Selasa, 26 Juni 2018.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari PP No 11 Tahun 2017 tentang pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Karimun.

“Kita menindaklanjuti PP no 11 tahun 2017 tentang pembinaan manajemen PNS, bahwa kita menerapkan tunjangan kinerja di aparatur sipil negara di Kabupaten Karimun,” ujarnya.

Rafiq mengatakan, Pemkab Karimun telah bekerja sama dengan tim dalam penyusunan tentang analisa jabatan dan beban kerja ASN. Yang mana, hari ini Pemkab Karimun telah memilih 6 Dinas untuk diterapkan.

“Kita juga telah bekerja sama dengan tim untuk menyusun tentang analisa jabatan dan beban kerja untuk menyusun hal tersebut, yang sebagai mana hari ini baru 6 Dinas yang kita terapkan, mulai dari Sekda, Bapeda, BPKAD, BKPSDM, bahkan Perizinan,” kata Rafiq.

Ke depan, penerapan ini akan berkelanjutan secara keseluruhan. Karena dari hasil kajian terkait analisa jabatan dan analisa beban kerja telah disiapkan dan diserahkan kepada Bupati Karimun oleh Kepala Regional BKN bidang 12 Kota Pekanbaru.

Rafiq juga menjelaskan, TPP adalah berdasarkan tunjangan atau penghasilan para ASN dengan berbagai kategori yakni, baik dari segi tunjangan dari eselonnya bahkan pejabat pembuat komitmen. Namun tunjangan kinerja tersebut akan disatukan berdasarkan beban kerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, orang nomor satu di Bumi Berazam ini berharap, para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak hanya menuntut haknya saja, namun kewajiban untuk melayani masyarakat juga harus ditingkatkan dengan cara profesional. (kmg/riandi)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Dewan Pimpinan Daerah (DP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lingga melakukan rapat koordinasi dengan beberapa perwakilan OKP di Dabosingkep, Rabu, 4 April 2018. Rapat internal KNPI ini diadakan dengan tujuan untuk membahas persiapan Rapat Kerja Daerah tahun 2018.

Ketua KNPI Kabupaten Lingga, Safarudin mengatakan di tahun 2018 ini ada sejumlah agenda kegiatan yang perlu diaplikasikan sebagai bentuk aktifnya organisasi kepemudaan di Kabupaten Lingga.

Adapun sejumlah OKP yang hadir diantaranya Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Lingga, Srikandi Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya (IPK), FKPPI dan Pemuda Tani HKTI Kabupaten Lingga.

“Rapat ini kita lakukan sebagai tindak lanjut, beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini,” ucap Safarudin, Rabu, 4 April 2018.

Safarrudin juga menambahkan bahwa konsolidasi dengan OKP baik secara formil maupun informil akan tetap dilakukan oleh KNPI Kabupaten Lingga sebagai wadah organisasi kepemudaan.

Pada agenda rapat tersebut, beberapa masukan dan poin-poin penting disampaikan dari peserta rapat.

Salah satunya disampaikan Ketua PPM, Ade Permana yang menghimbau OKP dan Ormas agar segera melengkapi kelengkapan persyaratan untuk pengurusan Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpol guna sebagai dasar keabsahan sebuah OKP. Selain itu dapat mendorong OKP untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan.

“Yang jelas, organisasi harus harus punya surat keterangan dari Kesbangpol,” ucap Ade.

Selain itu, Widi Satoto perwakilan Pemuda Tani HKTI menyampaikan dukungannya untuk kegiatan KNPI, khususnya kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan bidang pertanian dalam mendukung program unggulan Pemkab Lingga.

“Untuk kegiatan pertanian, Pemuda Tani HKTI mendukung,” ucap Widi. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota se-Indonesia mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) ke-3 di Hotel Swiss Bell, Harbourbay, Batam, Kepri, Selasa, 6 Maret 2018.

Rakernas anggota DPRD Kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ini mengusung tema ”Sambut Tahun Politik dengan Sukacita, Menjadikan Tahun Politik untuk Edukasi, bukan Provokasi”.

Ketua Panitia daerah sekaligus Ketua DPRD kota Batam Nuryanto mengakui sangat bangga dengan kegiatan ini. Soalnya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling ramai dibandingkan dengan kegiatan Adeksi sebelumnya di Kota lain.

“Jumlah pesertanya terbanyak dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan yang sama di daerah lain. Ini menandakan bahwa anggota Adeksi sangat interest dengan Kota Batam,” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan tema ini mengajak seluruh penyelenggara Pemilu agar berpolitik dengan santun, politik baik dan berpolitik sukaria. (kmg)

sumber: utusankepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, terlihat masih memimpin rapat harian DPP Hanura di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

Dirinya datang ditemani sejumlah pengurus Hanura lainnya untuk menggelar rapat kesiapan verifikasi faktual oleh KPU sebagai syarat peserta pemilu 2019.

Meski dikabarkan akan dipecat pengurus partai lainnya, OSO enggan berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut.

“Nanti saja, saya rapat dulu,” kata dia.

Sementara itu, Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kader senior Hanura akan menggelar pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2018.

Pertemuan itu rencananya akan dihadiri Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Subagyo HS, Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan kawan-kawan.

“Kami menggelar jumpa pers untuk mengadakan Munaslub dan penunjukan PLT,” ujar seorang kader Partai Hanura yang enggan disebutkan namanya ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2018. (***)

sumber: tribunnews.com

NEWS

Selasa | 09 Januari 2018 | 10:27

Pilgub Jateng Menunggu Hasil Rapat Pimpinan Pusat

MEDIAKEPRI.CO.ID Semarang – Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan arah politik di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Pengurus tingkat provinsi masih menunggu keputusan dari pimpinan pusat.

Ketua Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardjono mengatakan masih belum dapat menjelaskan arah politik. Ia belum mendapat rekomendasi dari pusat.

Begitu pula dengan Wakil Ketua PKB Jateng Muh Zein. Ia mengaku masih menunggu hasil rapat Pimpinan Pusat PKB tentang arah politik di Jawa Tengah.

“Kami belum memutuskan. Ini masih digodok oleh para petinggi DPP. Mungkin satu atau dua hari ini bisa diumumkan,” ujar Zein di Semarang, Senin, 9 Januari 2018.

Bila berkoalisi, kemungkinan dua partai dapat mengusung calon sendiri. Sebab Golkar mengantongi 10 kursi dan PKB memiliki 13 kursi di DPRD Jateng.

“Bisa saja itu terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi,” ungkap Zein.

Sementara itu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera berkoalisi mengusung Sudirman Said sebagai calon gubernur Jateng.

Sedangkan PDI Perjuangan resmi mengusung calon gubernur petahana Ganjar Pranowo. Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin Maemoen dalam Pilgub Jateng 2018.

Selain PDIP, pasangan tersebut mendapat dukungan dari Partai NasDem, PPP, dan Partai Demokrat. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta- Presiden Joko Widodo kembali diminta untuk menghargai hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.Caranya presiden harus mengikuti rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR, sebelum hasil kerja Pansus diserahkan ke Rapat Paripurna DPR pada 28 September mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Media Center Nusantara III Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 19 September 2017 menyikapi keinginan Pansus Angket DPR untuk KPK untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Fahri Hamzah menegaskan sudah saatnya Presiden harus terbiasa menghargai kerjaan DPR, seperti yang telah dilakukan Pansus Angket DPR untuk KPK selama hampir empat bulan itu.

“Hargailah pekerjaan kita (DPR). Presiden mesti menaruh perhatian besar terhadap hasil kerja Pansus. Kalau ada temuan di sini, ya kerjain dong,” katanya.

Sebab, dia beralasan hasil temuan Pansus dinilai penting karena berkaitan dengan pola pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

Bahkan kalau bisa, Fahri berharap agar dalam rapat konsultasi nanti, Pimpinan DPR membawa seluruh pimpinan Pansus untuk menceritakan apa yang terjadi supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi.

“Pak Jokowi memiliki wewenang besar sebagai presiden. Salah satunya, menertibkan KPK yang dianggap melanggar undang-undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Presiden kan berkuasa banget dalam sistem presidensial. Nah, mudah-mudahan kekuasannya dipakai untuk menertibkan bangsa dan negara,” katanya lagi.

Terkait rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden, terkait hasil temuan pansus, Fahri belum mau membeberkan. Soal kemungkinan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun menurutnya masih sebatas opsi.

“Belum tentu diajukan kepada Jokowi karena harus menunggu keputusan Rapat Paripurna DPR terlebih dahulu. Kami laporkan dulu (kepada Jokowi) sebagai pemanasan,” demikian Fahri Hamzah.

Sumber : Rmol.co