Rapat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah se Provinsi Kepri dan Sosialisasi Program Tahun 2019 bersama KPK RI di Rupatama lt.4 Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa, 26 Maret.

Nurdin mengatakan kemajuan daerah dapat tercapai jika setiap pelaksanaan kegiatan dan program yang digagas dapat berjalan baik dan lancar tentu dengan berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku.

“Menjalankan setiap program kegiatan harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang mana pedoman yang utama adalah berasaskan aturan, bebas korupsi penting dalam menjadi dasar memajukan daerah,” ujar Nurdin.

Apalagi terkait anggaran, Nurdin melanjutkan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan secara nyata dan harus terfokus untuk pembangunan juga tentunya berskala prioritas, menyerap potensi daerah secara maksimal juga agar penyimpangan kedepan tidak terjadi.

“Ditambah lagi era modernisasi penggunaan teknologi juga menjadi penting dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan serta terwujudnya transparansi publik,” lanjut Nurdin.

Pemerintah Provinsi Kepri dikatakan Nurdin terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi untuk itu dirinya mendukung penuh setiap program yang digagas oleh KPK terkait upaya pencegahan korupsi di Kepri.

“Rakor ini penting untuk diikuti dan arahan yang pihak KPK berikan siap diaplikasikan di Kepri,” pungkas Nurdin.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa program pencegahan korupsi yang terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, seperti penerapan sistem perencanaan secara elektronik, penguatan intern pemerintah dan memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai.

“Berbagai upaya terus kita lakukan dalam upaya menegah terjadinya korupsi di Provinsi Kepri,” ujar Jumaga.

Jumaga pun mendukung sepenuhnya kegiatan yang digagas oleh pihak KPK dan kalau perlu dilakukan monitoring sekali dalam tiga bulan sehingga terus berkesinambungan.

“Pencegahan dulu yang harus di gaungkan sehingga kedepan tidak merugikan daerah itu sendiri,” lanjut Jumaga.

Dalam pada itu, Koordinator Wilayah II Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Adlinsyah Malik Nasution mengatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam upaya memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah khsusnya diwilayah Provinsi Kepri.

“KPK harus terus memperkuat koordiansi dan supervisi dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi,” kata Adlinsyah.

Adapun Tugas pokok dan fungsi yang dijalankan KPK sendiri berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 yang terurai dalam pasal 7 (Koordinasi), pasal 8 (Supervisi), pasal 11 (Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan), pasal 13 (Pencegahan) dan pasal 14 (Monitoring) dengan tiga kunci utama yakni Networking, Tidak memonopoli dan Trigger Mechanism.

Dalam penjabarannya, Adlinsyah melanjutkan bahwa sejumlah program Korsupgah pada tahun 2018 antara lain e-planning dan e-budgeting, PTSP, Pengadaan barang dan jasa, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Sumber daya alam, Kesehatan, Pendidikan, Optimalisasi PAD, Infrastruktur, Barang milik daerah dan Dana desa.

“Terutama e-planning dan e-budgeting yang kedepan harus terintegrasi dalam penyusunan APBD,” lanjut Adlinsyah.

Adlinsyah juga menjabarkan dalam progres rencana aksi (renaksi) KORSUPGAH tahun 2018 sendiri secara nasional sebesar 58 persen dan untuk Kepulauan Riau sendiri berada di persentase 70 persen dan itu sudah diatas rata-rasa nasional.

“Pencegahan korupsi ini juga perlu peran penting dari masyarakat seperti keluarga, orang terdekat juga lingkungan sekitar,” tutup Adlinsyah.

Dalam rakor sendiri, Kepala Satuan Tugas II Koordinasi Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK RI Aida Ratna Zulaiha secara umum menjabarkan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan pihak KPK selama 2018 di Kepulauan Riau dengan delapan indikator yang menjadi program Korsupgah.

“Untuk Kepulauan Riau sendiri kita fokuskan kepada pencegahan korupsi sejak tahun 2017,” kata Aida.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Wali Kota Batam M Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Lingga Alias Wello, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Sekda Kabupaten dan Kota serta sejumlah Kepala OPD se Provinsi Kepri. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengungkapkan pernyataannya bahwa selama ini Kementerian Dalam Negeri tidak pernah mengeluarkan kebijakan larangan rapat di hotel. Itu adalah berita hoax (bohong) dan mendiskreditkan lembaga kemendagri.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel”, tegas Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin yang disampaikannya hari selasa, 12 februari 2019.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahkan seringkali rapat rapat Kemendagri dikarenakan melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar di Kemendagri maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah. “ Termasuk kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 dan hari selasa 12 Februari 2019 Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan”, ujarnya.

Jadi, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri. Pihak yang menyampaikan informasi tersebut telah menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada lembaga Kemendagri. Dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan konfirmasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Secara kelembagaan Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi. Mendagri hanya memberikan arahan kepada staf internal kemendagri agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan Perda APBD sebagai respon atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“ Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi rancangan perda APBD agar tetap dilaksanakan di kantor Kemendagri”, terang Mendagri.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa harus memperhatikan soal evaluasi rancangan perda APBD adalah hal sensitif maka dilakukan terbuka dikantor dan hal tersebut dalam pengawasan KPK RI. Jadi arahan kepada aparat internal kemendagri untuk menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

“ Jadi, sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel. Kami sangat keberatan dengan penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dan itu adalah fitnah, berita bohong (Hoax)”, ungkap bahtiar.

Demikian kami luruskan, mohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat agar masyarakat mendapat informasi.utuh dan lengkap.

Setiap kebijakan yang hendak di keluarkan Kemendagri yang berkaitan dengan kepentingan publik selalu di komunikasikan dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Dan kami taat azas2 penyusunan regulasi yang baik.

SOP Proses penyusunan regulasi selalu ada forum antar kementerian lembaga untuk sinkronisasi harmonisasi kebijakan sebelum diterbitkan. Dan untuk diketahui Mendagri Tjahjo Kumolo sangat memahami dan taat azas bahwa setiap hal hendak menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga atau terkait kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah selalu dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto memimpin rapat rutin evaluasi kegiatan pembangunan 2019 di Rupatama, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 21 Januari 2019 pagi.

Rapat rutin ini dihadiri oleh semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Jajaran Pemprov Kepri.

Nurdin mengajak semua OPD untuk terus menguatkan komitmen bersama-sama. Meskipun masih banyak pekerjaan yang kurang namun jika memiliki tekad yang kuat, keterbatasan dana bukan menjadi penghalang, segera cari prioritas bagi pembangunan sehingga tujuan pekerjaan dapat tercapai.

“Agar pembangunan di Kepri dapat semakin baik hasilnya,” ujar Nurdin.

Nurdin juga meminta semua pihak untuk benar-benar bekerja sesuai koridor aturan. Minimalisir setiap kesalahan sejak awal sangat penting agar tidak timbul masalah besar di kemudian hari.

“Kita harus terus teliti dan memonitor terus setiap langkah yang kita ambil dan tentunya benar-benar bekerja sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Nurdin.

Terkait beberapa proyek strategis yang telah selesai dan dapat segera diresmikan, Nurdin menghimbau agar persiapan teknis segera dilakukan, pastikan kegiatan tersebut benar-benar selesai dan dapat digunakan masyarakat.

“Jangan sampai kita ke sana hanya seremoni tapi besoknya tidak digunakan, pastikan misalkan peresmian pasar, sudah ada penggunanya di dalam,” tambah Nurdin lagi.

Sementara itu, Wakil Gubernur H Isdianto mengajak semua OPD untuk terus meningkatkan semangat kebersamaan dan kekompakan agar setiap pekerjaaan dapat terselesaikan dengan baik.

“Jika jalinan komunikasi berjalan baik, kebersamaan dan keikhlasan kita dalam bekerja membangun Kepri maka saya yakin semua usaha yang kita lakukan dapat hasil yang memuaskan,” ujar Isdianto.

Kemudian, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menegaskan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 harus sudah mulai terlihat pekerjaannya di awal Februari, apalagi APBD Kepri telah disahkan pada November Tahun lalu maka tidak ada lagi kata keterlambatan.

“Kita himbau agar semua OPD agar segera melengkapi setiap dokumen administrasi sehingga pekerjaan dapat segera dimulai dan tidak ada lagi stagnansi,” himbau Arif.

Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi dalam kesempatan ini juga menjabarkan akumulasi data target realisasi kerja baik secara keuangan maupun fisik dari masing-masing OPD.

Aries juga menjabarkan beberapa proyek tahun 2018 yang telah siap dan bisa diresmikan di masing-masing Kabupaten dan Kota. Seperti di Batam (Pembangunan Masjid, Semenisasi Lapangan Parkir, Saluran Drainase dan Pagar di Mako Brimob), lalu di Tanjungpinang (Penataan Bundaran Dompak, Gedung Wanita, Gedung HMI, Pengembangan Pelabuhan Pelantar II, Dermaga dan Fasilitas Parkir Becak di Pulau Penyengat).

Kemudian di Kabupaten Lingga (Pembangunan Pelabuhan Pulau Berhala, Peresmian Kantor SDKP Lingga dan Tambatan Perahu di Senayang) lalu Kabupaten Karimun (Kantor SDKP Karimun, Revitalisasi Pasar Tebing dan PLTS terpusat) selanjutnya di Kabupaten Natuna (Peningkatan Jalan Bukit Leman-Transbatubi dan Pelabuhan Penagi) dan Kabupaten Anambas (Peningkatan Jalan Temburun-Pasir Peti).

Progres lelang di Tahun 2019 juga dikatakan Aries sebanyak 76 paket yang saat ini diinventarisir, sudah ada 6 paket yang telah masuk ke ULP dan 2 paket telah selesai, sisaya masih didalam tahap proses.
Kepala Barenlitbang Naharuddin juga menyampaikan bahwa laporan Keterangan Pertangungjawaban tahun 2018 yang harus segera dipersiapkan, untuk itu dirinya meminta kepada semua Kepala OPD untuk segera menugaskan pejabat terkait untuk ikut menghadiri rapat persiapan tersebut.

Nahar melanjutkan bahwa saat ini di Kementerian dan lembaga juga akan melakukan Rapat Koordinator dan Rapat Teknis bersama Provinsi. Ini dikatakan Nahar menjadi momen penting bagi daerah untuk hadir agar setiap usulan program pembangunan di tiap provinsi dapat masuk sistem E-Planning Pusat.

“Jangan sampai kita lewatkan karna semua telah masuk ke dalam sistem, kita tidak akan dilayani lagi meskipun menggunakan surat maka harus dimanfaatkan dengan baik,” ujar Nahar. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 455/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian Pj Kades Malang Rapat Rizki Bintani serta pengangkatan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah BPD, maka diberlakukanlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Malang Rapat kepada Savarius Boli Arrahman.

Usai melantik Kades PAW Desa Malang Rapat, dalam sambutannya Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos meminta agar kades terpilih hendaknya mampu melaksanakan tugas dan amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

” Masa jabatan Kades PAW yang sisanya sekitar satu tahun setengah lagi, kita harapkan mampu melakukan konsolidasi dengan semua perangkat desa dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu juga, dirinya mengingatkan terhadap penggunaan Dana Desa (DD).

Dimana menurutnya, perangkat desa khususnya kepala desa hendaknya harus transparan dan mampu menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan semua pihak, hingga tidak ada yang tersandung hukum nantinya.

“ Ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan. Bila ada hal-hal belum mengerti sampaikan, ada Pemerintah Kecamatan, nanti Kecamatan akan menyampaikan ke Pemerintah Kabupaten, maka terus saling menjalin komunikasi,” tutupnya.(***)

Sumber: Humas Bintan

Gubernur Pimpin Rapat Peresmian Proyek Strategis

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa dalam peringatan hari jadi ke-16 Provinsi Kepri Tahun 2018 harus menampilkan rangkaian acara dengan maksimal, apalagi didalamnya terdapat peresmian sejumlah proyek.

“Tampilkan hasil pembangunan tersebut dengan maksimal dan terkonsep,” ujar Nurdin saat memimpin rapat persiapan peresmian proyek-proyek strategis dan agenda hari jadi Provinsi Kepri di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis, 13 September 2018.

Nurdin menyarankan agar dalam tampilan market pembangunan nantinya bukan hanya menampilakn keadaan saat ini. Namun, harus jabarkan pula perencanaan kedepan akan menjadi seperti apa hasilnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menyarankan agar dalam menampilkan audio visual nantinya mencari angel yang tepat.

“Supaya terlihat dengan jelas kondisi yang telah dan akan dibangun,” ujar Arif.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi dalam paparannya mengatakan bahwa dalam peresmian proyek strategis tersebut akan di bagi dalam 3 rincian yakni: Groundbreaking, Peresmian/ Launching dan Ekspos Proyek yang sedang berjalan.

Grondbreaking yang akan diekspos adalah proyek Jalan Lingkar Gurindam 12 di Tanjungpinang.

Pertama kita tandai dengan pemencetan tombol di Gedung Daerah kemudian langsung meninjau lokasi dan ditandai dengan pengerukan pasir,” papar Aries.

Kemudian Aries melanjutkan dalam peresmian/launching ada 8 kegiatan yang telah selesai antara lain: Jalan Pusat Pemerintahan Provinsi di Pulau Dompak, Jalan Bukit Leman dan Trans Batubi di Natuna, Jalan Coastal Area Karimun, Peresmian Kantor KEK Galang Batang di Bintan, Pembangunan Gedung Rawat Inap Instalasi Jiwa Kelas III Di RSUD Provinsi Kepri di Bintan dan Pengadaan alat Cathlab Angiography di RSUD Provinsi Kepri di Tanjungpinang.

Peresmian sendiri ditandai dengan menampilkan market secara audio visual,” lanjut Aries.

Lalu pada proyek berjalan, dari data yang telah di rangkum ada sebanyak 23 paket proyek besar yang akan di tampilkan, antara lain seperti: Pembangunan USB SMAN 5 Karimun, USB SMAN 24 Batam, Lapangan Sepak Bola Terbuka di Dompak, Peningkatan Jalan Trans Batubi – Kelarik di Natuna, Pengembangan Masjid Baiturrahman Karimun, Peningkatan Jalan Lintas Barat Arah Uban, Peningkatan Jalan Temburun Pasir Peti di Anambas dan Pelabuhan Pelantar I dan II.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian Syamsul Bahrum, Kadis Kelautan Eddy Sofyan, Kadis Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kadis Perhubungan Jamhur Ismail, Kadis Energi dan SDM Amjon, Kadis Pertanian Ahmad Izhar, Kabiro Pemerintahan Haryono, Kabiro Hukum Heri Mokhrizal dan Kabiro Humprohub Nilwan. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemkab Karimun menggelar rapat koordinasi persiapan serta pembentukan panitia peringatan HUT ke-19 Kabupaten Karimun, di Ruang Cempaka putih Kantor Bupati Karimun, Rabu, 5 September 2018 pagi.

Dalam rapat persiapan tersebut, Pemkab Karimun mengambil tema “Dengan semangat hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Karimun kita tingkatkan semangat kerja prestasi bersama menuju Karimun bersih (Beriman, Sehat, indah dan Harmonis).

“HUT Kabupaten Karimun tahun ini adalah dengan semangat hari ulang tahun ke 19 kabupaten karimun kita tingkatkan semangat kerja prestasi bersama menuju Karimun bersih (Beriman, Sehat, indah dan Harmonis),” kata Wakil Bupati Karimun Anwar saat memimpin rapat.

Wakil Bupati menegaskan kepada masing-masing koordinator harus bertanggung jawab demi suksesnya acara tersebut.

Selain itu, ia juga meminta kepada masing-masing OPD agar tetap menjalankan program kebersihan (Sabtu bersih) agar tetap dilaksanakan dengan baik.

“Dalam rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Karimun ini, kita minta kepada masing-masing koordinator yang ditunjuk bertanggung jawab serta tetap menjalankan program kebersihan, karena berkaitan dengan tema yang kita angkat dalam peringatan HUT ke-19 Kabupaten Karimun ini,” ujarnya.

Rapat Persiapan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Asisten II Pemkab Karimun Sensissiana, Kasdim 0317/TBK Mayor Inf Imam Subekti, Kabag Ops Polres Karimun Kompol Mukharom, Dansatma Lanal TBK Lettu Laut (P) Himawan P, Pimpinan OPD, para camat, dan Ormas. (kmg/Riandi)

* Gubernur Pimpin Rapat OPD

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun meminta kepada seluruh OPD untuk tetap fokus dalam menjalankan setiap kegiatan dalam pagu anggaran yang telah ditentukan. Apalagi mengingat waktu sudah memasuki pertengahan tahun untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sekecil apapun yang mempengaruhi proses kegiatan.

“Hal kecil pun harus diperhatikan jangan sampai menghambat pekerjaan, harus teliti,” ujar Nurdin saat memimpin rapat rutin OPD di Rupatama Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 9 Juli 2018.

Nurdin menambahkan juga bahwa ketelitian itu bermuara pada skala priortas dan penyerapan anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang juga jangan sampai terjadi defisit.

“Skala prioritas tentu untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan jangan sampai melenceng dari skala itu,” lanjut Nurdin.

Pertumbuhan Ekonomi Kepri juga menjadi perhatian Nurdin pada rapat kali ini, dengan terus menaik nya persenan tersebut sekitar 4,7%. Menurut Nurdin, masih ada waktu untuk terus meningkatkan itu.

Berbagai sektor juga dikatakan Nurdin berperan penting untuk meningkatkan perekonomian Kepri. Salah satunya sektor pariwisata yang menjadi primadona bagi daerah kepulauan. Peran pelaku usaha juga menjadi apresiasi Nurdin karena ikut membantu meningkatkan dan menjual sektor ini.

Sektor bagi hasil labuh kapal juga menjadi perhatian Nurdin. Dirinya meminta kepada OPD terkait untuk terus memantau hal itu karna juga berkaitan dengan pendapatan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menghimbau kepada seluruh OPD untuk terus memantau pekerjaannya.

“Terus kita maping karna untuk persiapan tahun 2019 untuk efisiensi waktu,” ujar Arif.

Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi pada rapat tersebut melaporkan progres penyerapan anggaran dan fisik pengerjaan selama semester pertama.

“Penyerapan anggaran secara signifikan terus terjadi dan secara komulatif terus beranjak naik dan kegiatan fisik pun mulai menampakan hasil,” ujar Aries.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten I dan II Raja Ariza dan Syamsul Bahrum beserta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 di ruang rapat kantor DPRD, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis 28 Juni 2018.

Nurdin mengatakan bahwa ranperda sendiri merupakan refleksi dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tujuannya adalah agar dapat mengelola sumber daya didaerah lebih efisien dan efektif,” ujar Nurdin.

Nurdin juga berterimakasih kepada pihak dewan yang mana telah menyampaikan pemandangan dari masing-masing fraksi. Itu merupakan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Dewan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

“Pandangan berupa saran dan masukan tersebut dapat kami jadikan acuan untuk perbaikan ranperda tersebut,” lanjut Nurdin.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan bahwa pemandangan fraksi ini merupakan rangkaian yang harus dilalui untuk menyelesaikan Ranperda.

“Berbagai rangkaian harus kita lalui agar Ranperda dapat di sahkan kedepan,” kata Jumaga.

Sementara itu masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya secara umum, dibuka oleh Fraksi PDIP Ery Suandi yang mengatakan bahwa pihaknya berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Harus senantiasa mengedepankan prisnip persamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ery.

Kemudian Fraksi Golkar Dewi Kumalasari dalam penyampaiannya mengatakan bahwa hasil kinerja keuangan daerah yang telah disampaikan sebelumnya dengan predikat WTP tersebut perlu peningkatan lebih lagi apalagi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

“Harus lebih berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian didaerah,” ujar Dewi.

Lalu Fraksi Demokrat Plus Norman Edi dalam pandangan nya mengatakan bahwa penyampaian LPP Pemerintah sendiri telah memenuhi kaidah dalam standar akuntansi pemerintahan.

“Beberapa upaya perlu dioptimalkan untuk meningkatkan potensi pendapatan,” kata Edi.

Selanjutnya Fraksi Hanura Sukri Fahrial langsung menyerahkan berkas pemandangan fraksinya kepada pimpinan DPRD. Kemudian dari Fraksi PKS PPP Sarafuddin Aluan membacakan pemandangan fraksinya bahwa laporan pertanggungjawaban yang diterima sebelumnya telah dibahas dan diberikan masukan serta saran.

“Akuntabilitas keuangan menjadi perhatian utama demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sarafuddin.

Untuk secara khusus sendiri pemandangan tersebut tertuang dalam bentuk dokumen dari masing-masing fraksi untuk kemudian diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti. (humas)

KARIMUN

Rabu | 27 Juni 2018 | 21:09

Pemkab Karimun Gelar Rapat Manajemen Kepegawaian

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemda Kabupaten Karimun bekerja sama dengan Deputi Menpan Regional Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang kepegawaian se-Kabupaten Karimun tahun 2018, di Gedung Cempaka Putih Pemkab Karimun, Selasa, 26 Juni 2018.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari PP No 11 Tahun 2017 tentang pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Karimun.

“Kita menindaklanjuti PP no 11 tahun 2017 tentang pembinaan manajemen PNS, bahwa kita menerapkan tunjangan kinerja di aparatur sipil negara di Kabupaten Karimun,” ujarnya.

Rafiq mengatakan, Pemkab Karimun telah bekerja sama dengan tim dalam penyusunan tentang analisa jabatan dan beban kerja ASN. Yang mana, hari ini Pemkab Karimun telah memilih 6 Dinas untuk diterapkan.

“Kita juga telah bekerja sama dengan tim untuk menyusun tentang analisa jabatan dan beban kerja untuk menyusun hal tersebut, yang sebagai mana hari ini baru 6 Dinas yang kita terapkan, mulai dari Sekda, Bapeda, BPKAD, BKPSDM, bahkan Perizinan,” kata Rafiq.

Ke depan, penerapan ini akan berkelanjutan secara keseluruhan. Karena dari hasil kajian terkait analisa jabatan dan analisa beban kerja telah disiapkan dan diserahkan kepada Bupati Karimun oleh Kepala Regional BKN bidang 12 Kota Pekanbaru.

Rafiq juga menjelaskan, TPP adalah berdasarkan tunjangan atau penghasilan para ASN dengan berbagai kategori yakni, baik dari segi tunjangan dari eselonnya bahkan pejabat pembuat komitmen. Namun tunjangan kinerja tersebut akan disatukan berdasarkan beban kerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, orang nomor satu di Bumi Berazam ini berharap, para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak hanya menuntut haknya saja, namun kewajiban untuk melayani masyarakat juga harus ditingkatkan dengan cara profesional. (kmg/riandi)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Dewan Pimpinan Daerah (DP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lingga melakukan rapat koordinasi dengan beberapa perwakilan OKP di Dabosingkep, Rabu, 4 April 2018. Rapat internal KNPI ini diadakan dengan tujuan untuk membahas persiapan Rapat Kerja Daerah tahun 2018.

Ketua KNPI Kabupaten Lingga, Safarudin mengatakan di tahun 2018 ini ada sejumlah agenda kegiatan yang perlu diaplikasikan sebagai bentuk aktifnya organisasi kepemudaan di Kabupaten Lingga.

Adapun sejumlah OKP yang hadir diantaranya Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Lingga, Srikandi Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya (IPK), FKPPI dan Pemuda Tani HKTI Kabupaten Lingga.

“Rapat ini kita lakukan sebagai tindak lanjut, beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini,” ucap Safarudin, Rabu, 4 April 2018.

Safarrudin juga menambahkan bahwa konsolidasi dengan OKP baik secara formil maupun informil akan tetap dilakukan oleh KNPI Kabupaten Lingga sebagai wadah organisasi kepemudaan.

Pada agenda rapat tersebut, beberapa masukan dan poin-poin penting disampaikan dari peserta rapat.

Salah satunya disampaikan Ketua PPM, Ade Permana yang menghimbau OKP dan Ormas agar segera melengkapi kelengkapan persyaratan untuk pengurusan Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpol guna sebagai dasar keabsahan sebuah OKP. Selain itu dapat mendorong OKP untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan.

“Yang jelas, organisasi harus harus punya surat keterangan dari Kesbangpol,” ucap Ade.

Selain itu, Widi Satoto perwakilan Pemuda Tani HKTI menyampaikan dukungannya untuk kegiatan KNPI, khususnya kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan bidang pertanian dalam mendukung program unggulan Pemkab Lingga.

“Untuk kegiatan pertanian, Pemuda Tani HKTI mendukung,” ucap Widi. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota se-Indonesia mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) ke-3 di Hotel Swiss Bell, Harbourbay, Batam, Kepri, Selasa, 6 Maret 2018.

Rakernas anggota DPRD Kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ini mengusung tema ”Sambut Tahun Politik dengan Sukacita, Menjadikan Tahun Politik untuk Edukasi, bukan Provokasi”.

Ketua Panitia daerah sekaligus Ketua DPRD kota Batam Nuryanto mengakui sangat bangga dengan kegiatan ini. Soalnya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling ramai dibandingkan dengan kegiatan Adeksi sebelumnya di Kota lain.

“Jumlah pesertanya terbanyak dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan yang sama di daerah lain. Ini menandakan bahwa anggota Adeksi sangat interest dengan Kota Batam,” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan tema ini mengajak seluruh penyelenggara Pemilu agar berpolitik dengan santun, politik baik dan berpolitik sukaria. (kmg)

sumber: utusankepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan pendidikan di Kepulauan Riau harus menghasilkan generasi muda yang berintegritas, berdaya saing dan siap pakai. Pada beberapa tahapan, hal itu sudah tampak memberikan hasil.

“Terakhir saya ke pulau-pulau, ke SPN Polda Kepri, saya menyakinkan kepada mereka bahwa anak-anak pulau mempunyai potensi berdaya saing yang cukup bagus,” kata Nurdin saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendidikan Provinsi Kepri Tahun 2018 di Hotel Golden View, Batam, Sabtu, 3 Maret.

Menurut Nurdin, SPN Polda Kepri itu ternyata termasuk dalam 10 besar padahal baru berdiri dua tahun. Nurdin mengajak semua pihak menjaga mutu pendidikan Kepri terus semakin baik.

“Tentu kita ingin mereka menjadi orang sukses, yang bisa berperan melanjutkan pembangunan Kepri,” kata Nurdin.

Nurdin menambahkan, salah satu yang bisa merapuhkan generasi muda adalah narkoba. Hal itu bisa dicegah dengan akhlak agama dan karakter. Semua bersatu untuk memerangi narkoba ini.

Nurdin menjelaskan tiada keberhasilan dalam pembangunan tanpa kerja sama dan dukungan semua pihak. Keluarga besar pendidikan di Kepri harus kerja bersama untuk membuat semuanya semakin baik.

Semua pihak, kata Nurdin harus menyatukan konsep dan hariti untuk memajukan generasi Kepri melalui pendidikan. Nurdin berpesan agar dari evaluasi yang dilakukan bisa dipetakan kebutuhan, standarisasi dan kualifikasi untuk pendidikan.

Menurut Nurdin, pemerintah pusat sangat mendorong posisi Kepri yang strategis menjadi semakin terdepan dan unggul di segala bidang. Semua bergerak dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Karena itu sektor pendidikan harus mengambil peran untuk itu.

Dalam pada itu, Sekdaprov H TS Arif Fadillah pihaknya ingin terus meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kepri. Hal ini agar sumber daya manusia dari Kepri tidak kalah dibandingakan dengan wilayah lainnya seluruh Indonesia. Bahkan ke depan beberapa SMK akan didirikan karena di Kepri banyak industri. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, terlihat masih memimpin rapat harian DPP Hanura di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

Dirinya datang ditemani sejumlah pengurus Hanura lainnya untuk menggelar rapat kesiapan verifikasi faktual oleh KPU sebagai syarat peserta pemilu 2019.

Meski dikabarkan akan dipecat pengurus partai lainnya, OSO enggan berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut.

“Nanti saja, saya rapat dulu,” kata dia.

Sementara itu, Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kader senior Hanura akan menggelar pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2018.

Pertemuan itu rencananya akan dihadiri Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Subagyo HS, Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan kawan-kawan.

“Kami menggelar jumpa pers untuk mengadakan Munaslub dan penunjukan PLT,” ujar seorang kader Partai Hanura yang enggan disebutkan namanya ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2018. (***)

sumber: tribunnews.com

NEWS

Selasa | 09 Januari 2018 | 10:27

Pilgub Jateng Menunggu Hasil Rapat Pimpinan Pusat

MEDIAKEPRI.CO.ID Semarang – Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan arah politik di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Pengurus tingkat provinsi masih menunggu keputusan dari pimpinan pusat.

Ketua Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardjono mengatakan masih belum dapat menjelaskan arah politik. Ia belum mendapat rekomendasi dari pusat.

Begitu pula dengan Wakil Ketua PKB Jateng Muh Zein. Ia mengaku masih menunggu hasil rapat Pimpinan Pusat PKB tentang arah politik di Jawa Tengah.

“Kami belum memutuskan. Ini masih digodok oleh para petinggi DPP. Mungkin satu atau dua hari ini bisa diumumkan,” ujar Zein di Semarang, Senin, 9 Januari 2018.

Bila berkoalisi, kemungkinan dua partai dapat mengusung calon sendiri. Sebab Golkar mengantongi 10 kursi dan PKB memiliki 13 kursi di DPRD Jateng.

“Bisa saja itu terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi,” ungkap Zein.

Sementara itu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera berkoalisi mengusung Sudirman Said sebagai calon gubernur Jateng.

Sedangkan PDI Perjuangan resmi mengusung calon gubernur petahana Ganjar Pranowo. Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin Maemoen dalam Pilgub Jateng 2018.

Selain PDIP, pasangan tersebut mendapat dukungan dari Partai NasDem, PPP, dan Partai Demokrat. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta- Presiden Joko Widodo kembali diminta untuk menghargai hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.Caranya presiden harus mengikuti rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR, sebelum hasil kerja Pansus diserahkan ke Rapat Paripurna DPR pada 28 September mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Media Center Nusantara III Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 19 September 2017 menyikapi keinginan Pansus Angket DPR untuk KPK untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Fahri Hamzah menegaskan sudah saatnya Presiden harus terbiasa menghargai kerjaan DPR, seperti yang telah dilakukan Pansus Angket DPR untuk KPK selama hampir empat bulan itu.

“Hargailah pekerjaan kita (DPR). Presiden mesti menaruh perhatian besar terhadap hasil kerja Pansus. Kalau ada temuan di sini, ya kerjain dong,” katanya.

Sebab, dia beralasan hasil temuan Pansus dinilai penting karena berkaitan dengan pola pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

Bahkan kalau bisa, Fahri berharap agar dalam rapat konsultasi nanti, Pimpinan DPR membawa seluruh pimpinan Pansus untuk menceritakan apa yang terjadi supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi.

“Pak Jokowi memiliki wewenang besar sebagai presiden. Salah satunya, menertibkan KPK yang dianggap melanggar undang-undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Presiden kan berkuasa banget dalam sistem presidensial. Nah, mudah-mudahan kekuasannya dipakai untuk menertibkan bangsa dan negara,” katanya lagi.

Terkait rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden, terkait hasil temuan pansus, Fahri belum mau membeberkan. Soal kemungkinan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun menurutnya masih sebatas opsi.

“Belum tentu diajukan kepada Jokowi karena harus menunggu keputusan Rapat Paripurna DPR terlebih dahulu. Kami laporkan dulu (kepada Jokowi) sebagai pemanasan,” demikian Fahri Hamzah.

Sumber : Rmol.co