Revisi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – DPRD Natuna belum lama ini menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna guna membahas tentang retribusi dari usaha sarang burung walet. Soalnya, Peraturan daerah (Perda) tersebut selama ini tak berkontribusi bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat yang dihadiri lintas komisi DPRD Natuna ini, juga membahas Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Harken dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III, Rusdi, Sekretaris Komisi III, Hendri FN, Anggota Kimisi I, Eri Marka dan Jarmin selaku Sekretaris Komisi I DPRD Natuna.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Natuna dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hardinansyah, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Faisal, Kepala Dinas Perizinan, Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu,  Agus Supardi, Sekretaris Satpol PP, Romi R Novik.

Ketua Komisi III DPRD Natuna, Harken

Kemudian Plt, Kepala Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP3RD), Izwar Asfawi, Kabag Hukum, Ferizaldy, Kabag Ekonomi, Khaidir serta staf Kantor UPTD Kehutanan Provinsi Kepri, Ririn.

Ketua Komisi III DPRD Natuna, Harken diruang rapat Banggar DPRD Natuna mengatakan semenjak disahkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet, hingga saat ini tak ada kontribusi untuk daerah.

Padahal sebut dia keberadaan sarang Burung Walet di wilayah Natuna sangat banyak.

“Hampir disemua tempat ada bangunan sarang Burung Walet. Sementara pemasukan untuk daerah tidak ada sama sekali,” ujar Harken.

Dari rapat bersama ini disimpulkan Perda Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu di revisi.

Kemudian mengantisipasi terjadinya kebocoran penerimaan pajak khususnya dari sektor sarang Walet. Selanjutnya DPRD meminta semua dinas terkait untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing.

“perlu sinkronisasi antar instansi agar tujuan untuk bersama yaitu mensejahtera masyarakat dan Pemasukan bagi PAD dapat tercapai. Kita meminta agar semua pihak atau dinas terkait untuk bisa bekerja dan melaksanakan tugas  serta fungsi masing-masing sesuai regulasi yang ada,” tutur politisi partai PPP ini.

Harken rapat bersama anggota Komisi III DPRD Natuna, Henry Fn dan rokiyah terkait Perda walet

Harken menekankan agar Satpol PP Kabupaten Natuna yang bertugas sebagai Penindak dan Penegak Perda untuk bisa melaksanakan tugas dan menertibkan penempatan sarang burung walet yang melanggar.

“Termasuk menindak penyalahgunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang semestinya tidak ada sarang burung waletnya. Sekarang banyak yang melanggar peruntukan imbnya, rata -rata yang bangunan dua lantai keatas ada sarang burung walet, inikan tak benar dan melanggar,” terang Harken. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah merancang kebijakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan di instansi yang dipimpinnya.

Untuk merancang kebijakan tersebut, Lukita perlu masukan dari semua kalangan, tanpa terkecuali, untuk menggerakkan dan menggairahkan kegiatan investasi di Batam.

Sehingga pertumbuhan Batam yang tahun-tahun ini dikatakan merosot bisa kembali melesat sebagaimana target yang telah ditetapkan Lukita dan jajaran yakni bagaimana membangun kawasan ekonomi Batam Bersama untuk Maju dalam 2 tahun tumbuh 7 persen.

Dalam merancang upaya jangka pendek (Quick Win 100 hari) maupun jangka panjang (selama 2 tahun target) Kepala BP Batam berfokus pada bagaimana membentuk iklim investasi yang baik yang memberikan dorongan agar kegiatan usaha itu dapat berkembang. Dalam pertemuan-pertemuan ini ia ingin mengetahui apa saja keluhan dan masukan dari semua pengusaha.

Dan dari sejumlah pertemuan yang telah berlangsung diantaranya pertemuan dengan REI Batam, HKI, dan Kepelabuhanan beberapa waktu lalu, Lukita dan jajaran telah merancang langkah yang akan dilakukannya selama 100 hari kerja atau yang disebut Quick Win 100 hari kerja. Quick win 100 hari kerja kepala BP Batam beberapa diantaranya adalah

1. Revisi perka terkait lahan, UWT dan pelabuhan.
2. Penyelesaian masalah perizinan lahan dan pencabutan lahan.
3. Percepatan pelayanan berusaha dan peluncuran Mall Pelayanan Publik.
4. Peningkatan komunikasi BP Batam dengan pemangku kepentingan di Batam.
5. Peluncuran Master Plan jangka panjang.
6. Penanganan permasalahan sosial terkait lahan.
7. Rancangan reorganisasi BP Batam, Review/ revisi tarif pelayanan BP Batam (tarif bandara)
8. Pelaksanaan event internasional dan nasional secara berkala dan Persiapan pembentukan KEK.

Dalam rangka tersebut, Kepala BP Batam meyakini untuk mencapai itu semua BP Batam tidak bisa sendiri. Ia meyakini bahwa jalan memperbaiki Batam ialah dengan bergandengan tangan dan mengajak mitra BP Batam agar bersama mengedepankan kepentingan masyarakat dan kepentingan dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau (Kadin Kepri) dalam forum ini juga mengusulkan sejumlah masukkan diantaranya adalah prasyarat investor yang bisa mendapatkan kemudahan i23J kedepan mereka harapkan tidak dibatasi pada jumlah minimal investasi 50 Miliar.

Sehingga ada keleluasan bagi investor sebesar-besarnya untuk beinvestasi di Batam, mengharapakn BP Batam menindaklanjuti regulasi di pelabuhan secara keseluruhan yang dinilai memberatkan proses ekspor dan impor perusahaan, dan mulai mengacu pada negara tetangga yang sedang bersaing dengan Batam yakni Vietnam yang telah lebih dulu menggunakan sistem Just in Time di pelabuhan.

Revisi perka adalah mengakomodir kepentingan bersama dan melibatkan semua pihak didunia usaha agar tidak menghasilkan Perka Sepihak, serta mewujudkan Master Plan Batam dimana mengakomodir arah pengembangan Batam sebagai poros maritim.

Kadin Kepri mengapresiasi langkah komunikatif dan tanggap dari Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo yang dalam jangka waktu singkat telah merancang komunikasi dengan serangkaian pemangku kepentingan di Batam khususnya para pelaku usaha di Batam.

Hal ini disampaikan Ketua Kadin Kepri Ma’ruf Maulana, pada hari Selasa sore kemarin (8/11) yang mendapat giliran bertatap muka dengan jajaran pimpinan BP Batam di Ruang Presentasi, Gd. Marketing Center BP Batam. Dalam kesempatan tersebut Ma’ruf Maulana mengatakan bahwa apa yang telah dirancang Kepala BP Batam telah mewakili apa yang diharapkan pengusaha.

“Semua yang ingin kami bahas sudah Bapak akomodir dalam rencana Bapak, terkhusus masalah Perka Pak,”ucap Ma’aruf sambil mendapat tepukkan tangan dari belasan anggota Kadin Kepri yang hadir di Marketing. (rilis/bayu wasono)

Penentuan Diduga Berdasarkan Asumsi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Kuota rokok khusus kawasan bebas yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) FTZ Tanjungpinang wajib direvisi. Sebab, peredaran rokok tersebut merembes hingga di luar kawasan berikat. Sedangkan penentuan kuota diduga kuat hanya berdasarkan asumsi.

Hal ini tentunya sangat merugikan negara dari sektor pajak Kepabeanan. Sebab kouta rokok yang dikeluarkan untuk perusahaan pendistribusian rokok khusus kawasan bebas tidak mengacu pada formulasi dan jelas-jelas sangat merugikan negara.

Potensi terjadinya kebocoran dari kuota rokok tanpa cukai yang dikeluarkan sangat jelas. Karena kawasan berikat di Kota Tanjungpinang, hanya berada di dua wilayah yakni Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan juga Dompak di Kecamatan Bukit Bestari. Namun, tidak seluruh kawasan Dompak dan Senggarang masuk dalam kawasan perdagangan bebas.

Beberapa waktu yang lalu, Kepala PTSP FTZ Tanjungpinang, Den Yelta, pernah mengatakan penentuan kouta rokok tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 147 tahun 2016. Selain itu penentuan kuota juga berdasarkan data dari dinas dan instansi terkait.

“Memang ada enam perusahaan yang mendapatkan kuota yang kita keluarkan pada bulan Februari lalu,” kata Den Yelta, beberapa waktu lalu.

Sementara terkait beredarnya rokok diluar kawasan bebas, Den Yelta menyebutkan bahwa pengawasan itu bukan wewenang pihaknya. Karena pihaknya hanya mengawasi peredaran yang ada didalam kawasan FTZ.

“Kita hanya lakukan pengawasan didalam. Seperti pengecekan dokumen saat rokok itu masuk ke dalam kawasan FTZ. Serta surat jalan yang dikeluarkan dari pabrik rokok itu sendiri” sebutnya.

Sementara itu, Kepala KPPBC Tanjungpinang, Duki Rusnadi, yang dikonfirmasi terkait pengawasan rokok non cukai yang beredar diluar kawasan FTZ. Enggan berkomentar. Hal tersebut karena saat dihubungi meski ponselnya dalam keadaan aktif namun tidak dijawab.

Sama halnya dengan Duki Rusnadi. Kasi Penegahan dan Penindakan KPPBC Tanjungpinang, Agus Tris. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan media ini belum membuahkan hasil. Karena ponsel yang bersangkutan tidak aktif.

Seperti diketahui, kuota tersebut diberikan kepada enam perusahaan, yakni CV Three Star Bintan sebanyak 1.400 karton, PT Bintan Aroma Sejahtera 9.400 karton, PT Sarana Dompak Jaya 600 karton, PT Pratama Dompak Karya 1.744 karton, PT Bintan Adikarya Jaya 400 karton dan PT Megatama Pinang Abadi 5.300 karton. Yang manan total keseluruhan yang dikeluarkan yakni sebanyak 18.844 karton atau bertambah sebanyak 3.394 karton. Hal itu karena kuota yang diberikan kepada PT Bintan Aroma Sejahtera sebanyak 8.250 karton rokok dan PT Cahaya Terang Mitra Utama 7.200 karton atau berjumlah 15.450 karton rokok beraneka rokok.(bobi)