Serahkan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Walikota Batam, Muhammad Rudi menyerahkan 33 unit rumah layak huni hasil pembangunan program Aramco Asia dan Habitat For Humanity. Penyerahan rumah hasil pembangunan dan renovasi ini dilaksanakan di Kavling Kabil Indah Kecamatan Nongsa, Jumat, 28 September 2018.

“Terima kasih atas bantuan dan partisipasi Aramco serta Habitat dalam pembangunan Batam khususnya rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Rudi dalam sambutannya.

Ia berharap program ini tak hanya dilaksanakan di Kabil, tapi juga wilayah lain Kota Batam. Karena diakuinya masih banyak warga Batam yang membutuhkan bantuan seperti ini. Jumlahnya cukup banyak dan terus bertambah setiap tahun seiring pertambahan penduduk masuk dari daerah lain di Indonesia.

“Kalau membantu Batam artinya membantu Indonesia. Karena penduduk kita berasal dari berbagai daerah,” sebutnya.

Presiden dan CEO Aramco Asia, Anwar Hejazi mengatakan Saudi Aramco percaya dengan mendukung lingkungan operasional akan membawa perusahaan ke kesuksesan. Serta rumah layak huni adalah dasar untuk mensejahterakan keluarga dan orang tercinta.

“Karena itulah Saudi Aramco bekerjasama dengan Habitat for Humanity sejak 2016 untuk membamgun rumah layak huni bagi keluarga di Kabil,” ujarnya.

Selain membangun 33 rumah layak huni, Aramco bersama Habitat juga mengalirkan air bersih ke 13 rumah. Dan hari ini, mereka bahagia karena telah membantu masyarakat Kabil. Anwar berharap ke depannya mereka bisa kembali lagi ke Batam untuk lakukan hal serupa.

“Kami berharap bisa kembali lagi tahun depan untuk bekerjasama dengan anda semua, untuk membangun masa depan yang lebih baik, untuk kita dan generasi penerus,” ujarnya.

CEO Habitat Indonesia, Eddy Sianipar menjelaskan Habitat adalah lembaga kemanusiaan internasional dengan visi agar semua orang memiliki rumah layak huni. Habitat for Humanity telah tersebar di 70 negara dan berada di Indonesia sejak 2007. Hingga kini sudah membangun 51 ribu rumah. Dan sebagian besar untuk rehabilitasi pasca bencana seperti di Aceh, Padalarang, Yogyakarta.

“Sekarang kita sedang membangun di Lombok,” kata dia.

Di Batam, Habitat for Humanity telah menolong 2.416 keluarga. Sebagian mendapat bantuan pembangunan rumah, penyaluran air bersih, dan perbaikan rumah. Selain itu Habitat juga merenovasi satu sekolah, membangun empat ruang serbaguna warga, 2.187 meter drainase, dua taman bermain empat toilet umun, serta 75 meter pelantar.

Khusus di Kabil, Habitat menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas 1.000 rumah. Sudah dijalankan sejak 2014, Habitat telah membangun 552 rumah dan merenovasi 164 rumah.

“Kami juga ingin ke daerah lain. Tapi mau selesaikan di Kabil dulu. Di Kabil kami masih ada 264 rumah lagi yang harus dibangun,” sebutnya. (***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengunjungi Desa Kelong, Kec Bintan Pesisir, Selasa, 25 September 2018. Kunjungan tersebut juga dihadiri Bunda Tagana Kab Bintan Ibu Hj Deby Maryanti, Jajaran Kapolsek, Danramil serta beberapa Kepala OPD Kabupaten Bintan.

Saat kunjungan, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos terlihat bersilaturahim sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat korban bencana alam angin puting beliung yang telah terjadi di Desa Kelong dan Desa Air Glubi beberapa yang lalu.

Dirinya juga mengucapkan terimakasih atas kepedulian seluruh unsur masyarakat dalam penanganan bencana tersebut.

” Tentunya kita sangat berterimakasih, kepada seluruh unsur yang ikut membantu dalam penanganan bencana alam angin puting beliung yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Desa Kelong dan Desa Air Glubi,” ujarnya

Usai penyerahan bantuan, dirinya mengakui sangat prihatin atas kejadian bencana alam tersebut serta berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Tidak hanya menyerahkan bantuan bencana alam, dirinya juga menyinggung perihal kejadian yang menimbulkan gesekan antar masyarakat di Desa Kelong kemarin.

” Saya sangat menyesalkan kejadian itu. Kita berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, dan kita minta agar masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak tersandung kasus hukum serta membuat keresahan di masyarakat, ” ujarnya

Dirinya juga meminta agar seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersamaan yang salahsatunya adalah bijak dalam bermedia sosial.

” Sama-sama kita menjaga kondusivitas, keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Jangan ciptakan propaganda dan penyebaran berita hoax, karena selain pilkades, pileg kita juga akan menghadapi pilpres yang akan kita lalui,” tutupnya. (***)

Sumber: Humas Bintan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Bakal calon (Bacalon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terancam Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan namanya tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPD atau DCT anggota DPD, jika surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan dari Partai Politik  tidak disampaikan kepada KPU Prov Kepri sesuai tanggal yang ditetapkan, yakni paling lambat 30 Agustus 2018.

Devisi Hukum KPU Kepri, Widiyono Agung S. di Kantor KPU Prov Kepri,  mengatakan hal ini berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor  30/PUU-XVI/2018 yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 2018, dan diundangkan dalam Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 pada tanggal 9 Agustus 2018, serta secara formal disampaikan pada LO Bacalon DPD Prov Kepri pada tanggal 27 Agustus 2018.

“Sesuai ketentuan pasal 60A ayat (5) dan ayat  (6) Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD,” jelas Widiyono Agung, Rabu, 29 Agustus 2018.

Dengan begitu, lanjut Widiyono Agung, maka disampaikan dengan jelas dan tegas bahwa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS, calon anggota DPD harus menyerahkan Surat Pengunduran Diri kepada KPU Provinsi, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2018.

Serta diterbitkannya Surat Keputusan Partai Politik bahwa yang bersangkutan telah mundur dari kepengurusan Parpol paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT anggota DPD, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 19 September 2018.

Widiyono Agung mengatakan, dari 13 Bacalon DPD RI Provinsi Kepulauan Riau diantaranya, Alfin, S.TP, Alias Wello, Dharma Setiawan, Hardi Selamat Hood, Haripinto Tanuwidjaya, M. Syarial, SE,  Ir.  Mustofa Widjaya,  Ria Saptarika, Richart H.  Pasaribu,  Riki Solikhin,  Sabar Pandapotan Hasibuan,  H. Sukri Fahrial dan H. Surya Makmur Nasution.

Dari 13 bacalon DPD RI tersebut, kata Widiyono,  yang sudah menyerahkan Surat Peryatakan Pengunduran Diri ke KPU Provinsi Kepri ada 3 (tiga) orang Bacalon yakni, H. Sukri Fahrial (Waka DPD Partai Hanura Provinsi Kepri), Hardi Selamat Hood (Ketua Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri), dan M. Syarial, SE (Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri).

“Adapun 3 Bacalon lagi yang kami ketahui sebagai Pengurus Parpol dan belum menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pengurus Parpol adalah Bacalon Alfin, S.TP (Ketua DPC PKS Kota Tanjungpinang), Dharma Setiawan (Ketua DPC PAN Kota Tanjungpinang) dan Drs. Surya Makmur Nasution (Waka DPD Partai Demokrat Prov. Kepri),” ungkap Widiyono Agung.

Dikatakan Widiyono Agung, adapun 7 (tujuh) Bacalon DPD lainnya, jika menjadi Pengurus Parpol dengan terbitnya  SK Pengangkatan Kepengurusan dari Parpol baik dari tingkat bawah sampai Pusat, silahkan mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pengurus Parpol. (muslim)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Dewan Pengurus Kota (DPK) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam menyerahkan ribuan bibit pohon ke seluruh petani di 12 kecamatan se-Batam, Jumat, 24 Agustus 2018 siang.

Penyeràhan bibit pohon ini langsung diserahkan oleh Ketua HKTI Kota Batam, Gunawan Satary. Dan ribuan bibit pohon ini diterima langsung oleh perwakilan HKTI dari 12 Kecamatan.

“Ini merupakan bagian program kerja kita pengurus Kota Batam,” kata Gunawan disela-sela kegiatan pembagian bibit di Kantor HKTI Kota Batam di Ruko Central Lagenda, Batam Kota.

Disebutkannya bibit pohon yang didistribusukan ke masyarakat petani inu ada dua kelompok yakni pohon produksi dan pohon pelindung. Adapun jenis bibit pohon yang dibagikan adalah jengkol, petai, sirsak, matoa, nangka, pulai meranti dan mahoni.

Dengan bibit pohon produktif, katanya, dapat membantu perekonomian masyarakat petani. Lalu, tambahnya, pohon pelindung dapat mènguatkan tanaman penghijauan.

“Melalui program kerja ini HKTI Kota Batam dapat memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat dan pemerintah,” katànya mengakhiri. (iskandar)

Gubernur Serahkan Penganugerahan Satya Lencana dan Penghargaan Purna Bhakti

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun menyerahkan penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya kepada 664 orang ASN dan penghargaan purna bhakti kepada 73 orang ASN di lingkungan Provinsi Kepri. Penyerahan itu dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 13 Agustus 2018.

Dalam sambutannya Nurdin mengatakan penghargaan yang diserahkan saat ini agar dijadikan momen untuk para aparatur meningkatkan kinerja, bukan semata-mata hanya seremoni namun dampak yang dihasilkan harus berbuah positif.

“Ayo kita tampilkan kinerja yang maksimal untuk keberhasilan pembangunan,” ujar Nurdin.

Wakil Gubernur H Isdianto juga menerima penghargaan purna bhakti bersama 72 orang ASN lainnya yang telah memasuki masa pensiun.

Nurdin melanjutkan bahwa penghargaan yang diberikan merupakan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan good governance dan menciptakan aparatur yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dengan penghargaan ini juga menjadikan motivasi untuk para aparatur ke depan menampilkan kinerja yang baik, mari bersama kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien,” lanjut Nurdin.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 35/TK/2018 tentang pemberian penghargaan tanda kehormatan satya lencana karya satya Tahun 2018 diserahkan kepada 664 orang ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah mengabdi selama 30, 20 dan 10 tahun masa kerja.

Masing-masing untuk ASN yang telah mengabdi selama 30 tahun sebanyak 78 orang, mengabdi 20 tahun sebanyak 114 orang dan mengabdi 10 tahun sebanyak 472 orang.

Terakhir kepada para purna bhakti, Nurdin tak lupa berpesan untuk terus mengabdi kepada Negeri meskipun saat ini tidak lagi berstatus sebagai ASN.

“Teruslah memberikan sumbangsih yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, karna mengabdi tidak ada batasnya,” tutup Nurdin.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah, Asisten II Syamsul Bahrum, Perwakilan FKPD, sejumlah Kepala OPD beserta tamu undangan lainnya. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM) menyerahkan diri ke KPK, Sabtu 9 Juni 2018 malam.

Ia turun dari taksi di depan gedung lembaga anti rasuah itu, mengenakan batik putih dibalut jaket hitam. Tangannya menenteng sebuah tas.

Setelah diperiksa barang bawaan oleh petugas keamanan, Syahri langsung digiring masuk ke dalam gedung.

Sebelumnya, SM ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.

SM diduga menerima suap sejumlah Rp1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Namun, pascaOTT pada Rabu, 6 Juni 2018 kemarin, Syahri tidak ditemukan di kediamannya oleh petugas KPK.

Ketua DPC PDIP Tulungagung itu diminta oleh KPK untuk kooperatif menyerahakan diri.

“Tentu saja sepatutnya penyerahan diri ini akan lebih baik jika dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang juga sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.(***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Sebanyak 7000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemkab Karimun. Pegawai yang menerima THR tersebut meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Honorer dan Tenaga Insentif Pemkab Karimun dan diserahkan langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq di Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun,Kamis 31 Mei 2018.

Acara yang digelar di Gedung Nilam Sari, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Karimun tersebut langsung diserahkan secara simbolis oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang didampingi oleh Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim serta Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah.

Dalam acara tersebut rafiq menjelaskan bahwa tunjangan yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 2018 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS, TNI, POLRI serta Pensiunan.

“Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang baru ini semakin memperkuat dasar hukum kita untuk memberikan THR bagi pegawai negeri dan tenaga kontrak yang dianggap sama dengan gaji ke-14,” ungkapnya.

Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk 7.000 Pegawai Negeri sipil, honorer dan tenaga insentif Kabupaten Karimun pada bulan juni ini angkanya mencapai 43 Miliar rupiah.

Dalam rincian anggaranya, PNS menerima satu bulan gaji, honorer satu juta rupiah dan untuk tenaga insentif menerima Rp.750.000;. Dari nominal tersebut belum termasuk Tunjangnan Penambah Penghasilan (TPP) dan tunjangan kesejahteraan (Kesra), yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada para pegawai nantinya. (fajar)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Sebanyak ratusan paket bantuan nelayan berupa fasilitas alat tangkap nelayan yang di programkan melalui APBD Karimun lewat pokok-pokok pikiran DPRD secara bertahap mulai di distribusikan.

Bakti Lubis,SH.MH selaku pimpinan DPRD Karimun yang memprogramkan kegiatan tersebut melalui pemerintah daerah ikut menyerahkan sekaligus meninjau sejumlah paket kegiatan bantuan peningkatan ekonomi kerakyatan yang masih dalam tahap pinalisasi pengerjaan.

Bersama sejumlah petugas teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun Minggu, 12 Mei 2018 ikut langsung ke desa-desa penerima program bantuan tersebut.

“Alhamdulillah hari ini mulai kita salurkan, prinsipnya mana yang sudah siap diserahterimakan kepada masyarakat kita minta agar OPD teknis langsung serahkan,” terang Lubis.

Ia menjelaskan bahwasanya bantuan alat tangkap nelayan tersebut secara rutin sesuai usulan masyarakat selalu dianggarkan dan setiap tahunnya di salurkan kepada desa2 penerima bantuan.

“Ya setiap tahun kita programkan hal ini melalui APBD Karimun, tentu kita memasukkan usulan anggaran ini sesuai kepentingan yang dibutuhkan masyarakat,”jelas Lubis.

Lebih jauh lagi dirinya berharap program yang menjadi kebutuhan para nelayan pesisir itu diharapkan benar-benar dapat meningkatkan semangat dan kapasitas nelayan yang ada di pulau-pulau guna mendukung peningkatan hasil kerja para nelayan pesisir.

“Ya benar sekali, kita harapkan bantuan-bantuan yang diberikan secara bertahap ini diharapkan benar-benar mampu meningkatkan hasil kerja para nelayan kita, oleh karenanya kita meminta masyarakat untuk mengusulkan bantuan-bantuan ini sesuai kebutuhan kerja mereka,”papar Lubis lagi.

Dari hasil tinjaun Lubis dan Team OPD Dinas Kelautan dan Perikanan, dari sejumlah kegiatan program bantuan alat tangkap nelayan tersebut kondisinya sebagian besar sudah siap di serahkan kepada masyarakat, sementara sebagian lagi masih sedang dalam pengerjaan oleh pihak ketiga yg mendapatkan Kontarak pengerjaan.(mk)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Cianjur – Iis Parida binti Junaedi Nurohman (59), warga Kampung Lapang RT 02/03, Desa Cikondang, Kecamatan Bojongpicung, Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat sakit di Mekkah. Pihak keluarga almarhumah yang diketahui merupakan TKI non-prosedural (ilegal) meminta jenazah dikebumikan di Mekah.

“Kami minta almarhumah dimakamkan di sana saja. Dan, untuk apa yang menjadi hak almarhumah, kami minta bantuan Astakira untuk mendapatkannya,” kata adik Iis, Endang Hidayat (40), Rabu 11 April 2018.

Keputusan keluarga untuk meminta bantuan Asosiasi Tenaga kerja Indonesia Pembaharuan (Astakira) Cianjur dipilih, mengingat status iis yang merupakan TKI ilegal.

Iis yang pertama kali berangkat ke Arab Saudi pada 2012 lalu, diketahui sempat kembali ke tanah air. Namun, kemudian kembali berangkat ke tempat yang sama pada akhir 2017 lalu.

Diduga, Iis merupakan salah satu TKI yang diloloskan oknum agar dapat bekerja kembali di Arab Saudi. Tidak heran, jika akhirnya Iis masuk ke dalam daftar TKI non prosedural.

Menanggapi permohonan itu, Ketua DPC Astakira Kabupaten Cianjur Hendri Prayoga mengaku, akan berusaha memberikan bantuan secara maksimal.

“Hak-hak almarhumah itu antara lain, uang santunan (uang duka) dan gaji yang kabarnya belum dibayar selama 5 bulan,” kata Hendri.

Ia melanjutkan, Astakira sebagai kuasa hukum keluarga Iis telah berkoordinasi dengan BNP2TKI di Kementerian Luar Negeri. Astakira perlu bekerjasama dengan BNP2TKI untuk mendapatkan bantuan dalam memastikan kepemilikan dokumen TKI terkait.

Begini kerugian menjadi TKI ilegal
Menurut Hendri, dokumen yang dimaksud seharusnya dimiliki oleh TKI termasuk kepesertaan asuransi. Upaya tersebut perlu ditempuh, sekalipun TKI terkait merupakan TKI ilegal.

“TKI non prosedural seringkali rugi, ketika ada masalah di negara penempatan. Makanya, perlu dibantu,” ujarnya.

Di tengah proses membantu TKI tersebut, Hendri juga menyoroti permasalahan TKI yang tetap bisa berangkat ke Timur Tengah. Ia mempertanyakan, mengapa masih ada warga yang lolos dan bekerja di sana meskipun berlaku moratorium.

Menurut dia, ada kemungkinan oknum-oknum terlibat dalam keberangkatan para TKI ke Timur Tengah. Hendri menduga, oknum itu pun berasal dari instansi pemerintah.

“Soalnya, tidak mungkin bisa memberangkatkan kalau tidak ada keterkaitan oknum itu. Tidak mungkin bisa memberangkatkan TKI ke negara lain,” kata dia.

Apabila benar demikian, Hendri menilai, moratorium pun menjadi tidak ada artinya jika instansi berwenang memiliki kerjasama dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta(PPTKIS). Pasalnya, TKI hingga akhir tahun lalu pun nyatanya masih dikirimkan kr Timur Tengah.

Oleh karena itu, Hendri mengharapkan pihak kementerian dapat menindak tegas oknum yang berada dibelakang pengiriman TKI ilegal. Ia juga mengharapkan, agar Disnakertrans Kabupaten Cianjur dan Polres setempat dapat tegas para penyalur TKW ke kawasan Timur Tengah.

“Karena permasalahan TKI semakin banyak, sehingga ini harus segera dituntaskan. Pemerintah jangan tutup mata, ini harus jadi permasalahan nasional,” ucapnya.***

sumber: pikiranrakyat.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Wakil Bupati Lingga M Nizar.S.Sos beserta rombongan hadir dalam acara sosialisasi dengan masyarakat Dusun II, Pulau Baru, Desa Pulau Bukit, Kecamatan Senayang Jum’at 6 april 2018

Kedatangan rombongan di sambut dengan iringi kompang dan pencak silat oleh masyarakat. Masyarakat Dusun II Pulau Baru sangat beterima kasih dan merasa senang dengan kedatangan rombongan Wakil Bupati Lingga ke kampung mereka. Karena mereka dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan langsung kepada Wakil Bupati Lingga dan ditanggapi langsung oleh Wakil Bupati Lingga.

Dalam kegiatan ini Dinas P2TP2A memberikan sosialisai kepada masyarakat Dusun II Pulau Baru untuk menghindari KDRT dalam rumah tangga, agar terciptanya keluarga yang harmonis dan masyarakat sejahtera.

Tidak hanya itu, masyarakat Pulau Baru juga menerima bantuan berupa mesin parut kelapa yang langsung di serahkan oleh ketua Dekranasda Kabupaten Lingga Hj Haryati Wello. Bantuan kompak yang diserahkan langsung oleh Ketua GOW Kabupaten Lingga, Maratusholiha dan penyerahan sembako oleh Ketua KNPI Sapar.

Ikut menghadiri acara tersebut anggota DPRD Lingga, Ketua Dekranasda Lingga Hj Haryati wello, Ketua GOW Lingga Maratusholiha, Kabag Kesra, Sekretaris Dishub, staf khusus bupati, Dinas P2TP2A dan Ketua KNPI Lingga beserta rombongan

Setelah selesainya sosialisasi dan penyerahan bantuan kepada masyarakat Pulau Baru, M Nizar mengajak masyarakat Pulau Baru untuk shalat Jumat berjamaah. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Palembang – Nyali Tyas Dryantama (19) kendor setelah mengetahui temannya yang melakukan aksi pembunuhan sopir Go-Car tewas saat ditangkap polisi.

Dengan diantarkan orangtuanya, Rahmat (50), mahasiswa yang beralamat Desa Mulya Jaya, Lalan, Musi Banyuasin langsung menyerahkan diri ke Mapolda Sumsel, Sabtu, 31 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIB.

“Dia sudah tahu dari media jika beberapa temannya ditangkap, bahkan ada yang meninggal. Sehingga pelaku ini menemui orang tuanya dan meminta untuk diantar menyerahkan diri karena ketakutan,” kata Kasubdit Jatanras Polda Sumsel, AKBP Erlin Tangjaya, Minggu, 1 April 2018.

Tyas merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Palembang. Perannya dalam kasus perampokan dan pembunuhan ini pun terbilang sangat penting. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu otak pelakunya.

Selain Tyas, polisi sudah lebih dahulu menangkap Poiman dan Bayu Irwansyah pada Kamis, 29 Maret 2018 sekitar Pukul 23.00 WIB. Dari penangkapan ini, polisi berhasil menemukan jasad Try Widyantoro pada Jumat, 30 Maret 2018 dan langsung dievakuasi.

Saat ditemukan, Try yang hilang hampir 2 bulan ini sudah menjadi tulang. Ada pula beberapa alat bukti yang ditemukan di lokasi tepian sungai Musi, Desa Muara Sungsang, Banyuasin. Di antaranya, baju, tali dan 16 buah tulang milik korban.

Sementara dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit mobil Avanza yang sudah diganti plat nomor dan STNK sepeda motor atas nama korban. Dari alat bukti dan keterangan pelaku ini, polisi menduga kuat tulang itu adalah milik korban.

“Dugaan kuat memang itu adalah korban dan ini dikuatkan dengan keterangan dari para pelaku. Sekarang ini sudah ada tiga yang ditangkap, tinggal satu orang lagi dan masih kami himbau agar menyerah,” kata Erlin.

Sebagaimana diketahui, Tri Widyantoro hilang usai mendapat orderan Go-Car dari Palembang menuju Kenten Laut, Banyuasin pada Kamis, 15 Februari 2018 lalu. Sejak saat itu korban tidak lagi pulang.

Keluarga yang panik karena tak kunjung ada kabar langsung melapor ke Polresta Palembang. Selanjutnya kasus ditangani Polda Sumsel dan berhasil menangkap pelaku serta menemukan jasad korban. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kebudayaan serahkan Surat keputusan SK Bupati Lingga Alias Welo ber nomor 76 / KPTS/2018. untuk pengurus Pelestrian Permainan Rakyat Teadisional (P3RT) guna memilihara serta mengembangkan permainan Masyarakat bunda tanah melayu agar tetap terjaga.

Kepala dinas kebudayaan M. Ishak melalui sekretaris kebudayan Kamarul zaman mengatakan, untuk persatuan permainan rakyat tradisional ini sudah mendapat persetujuan Bupati.dalam kepengurusan itu sudah dilegalkan melalui SK. oleh Bupati Lingga.untuk priode 2018 – 2021.

” Terima kasih sebelumnya kepada bupati yang telah menandatangani SK dan juga perhatian permainan rakyat trdisional kabupaten lingga.diharapkan kpd P3RT agr mengadakan rapat penyusunan progam kerja tahunan.adrt melangkapi syrat organisasi ” ujarnya.

Dijelaskannya dalam pembagian SK itu terdiri dari lima bagian permainan diantaranya bidang permainan gasing, bidang permainan kasti, bidang permainan layang layang, bidang permainan jongkong sampan dan sampan layar ,bidang permainan jong serta bidang permainan lainnya.

lebih jauh katanya khususnya dibidang gasing, layang layang dan jong bagaimana kedapan pengurus P3RT ini memberikan standarisasi dari item permainan terdisional itu satu diantaranya bagai bagaimana memangkah gasing.bentuk baku dari sebuah gasing serta pakaiannya.

” Insya allah kedepan dalam waktu dekat teman teman yang sudah mendapat legalitas ini dapat membuat sekretariat ” ujarnya kepada mediakepri.co.id Rabu 28 maret 2018.

berharap kepada kawan kawan pengurus yang sudah di bentuk ini.agar dapat bekerja untuk melestarikan nilai budaya melayu yang kita punya selama ini.agar lebih dikenal di kancah nasional maupun inter nasional

Ditempat yang sama Sekertaris Bakesbang Pol Armia mengatakan kami sangat menyambut baik dari sebuah program dinas kebudayaan dengan membentuk sebuah lembaga permainan rakyat yang sudah mendapat legalitas dari SK Bupati Lingga.

Dikatakan Armia, bahwa suatu lembaga dapat di akui harus juga memiliki badan hukum yakni Akta notaris.Dirinya menyarankan kepada pengurus untuk membuat akta notaris agar kedepan dalam waktu dekat Pemerintah Daerah dapat mengangarkan melalui APBD- P.

menurutnya ini tidak sama seperti LSM yang lain.kalau LSM itu tidak ada mendapatkan SK bupati.karna itu butuh tiga tahun untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah Daerah, kalau suatu lembaga seperti ini tidak harus menunggu tiga tahun untuk dianggarkan.

” Berharap agar pengurus yang dibentuk ini agar kedepan dapat menyumbangkan dipopda pekan olah raga pelajar daerah yang akan datang.karna ada dipopda itu item permainan rakyat ” imbuhnya. (meteo)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari kementrian kepada 5400 kepala keluarga dari 12 Kecamatan se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nilam Sari perkantoran Bupati, Selasa, 27 Februari 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Aunur Rafiq yang menyerahkan bantuan secara simbolis menyampaikan terimaksihnya kepada BNI yang ikut menyukseskan program pemerintah.

“Hari ini diserahkan kartu, buku dan nomor pin. Bagi yang lama tidak lagi mendapatkan kartu karena tahun kemarin sudah,” katanya.

Adapun rincian penerima di Kecamatan Karimun pada tahun 2017 sebanyak 361 KPM dan ditambah 106 KPM perluasan (tahun 2018), Kecamatan Tebing pada tahun 2017 sebanyak 189 KPM dan ditambah KPM perluasan sebanyak 102.

Kecamatan Meral sebanyak 275 KPM di tahun 2017 dan ditambah KPM perluasan sebanyak 191, Kecamatan Meral Barat sebanyak 171 KPM di tahun 2017 dan ditambah 228 KPM perluasan, Kecamatan Kundur sebanyak 261 KPM di tahun 2017 dan ditambah 332 KPM perluasan.

Kecamatan Kundur Barat sebanyak 403 KPM di tahun 2017 dan ditambah 308 KPM perluasan, Kecamatan Kundur Utara sebanyak 331 KPM di tahun 2017 dan ditambah 31 KPM perluasan, Kecamatan Moro sebanyak 128 KPM di tahun 2017 dan ditambah 11 KPM perluasan.

Kecamatan Belat sebanyak 162 KPM di tahun 2017 dan ditambah 91 KPM perluasan, Kecamatan Moro sebanyak 216 KPM di tahun 2017 dan ditambah 501 KPM perluasan serta Kecamatan Moro sebanyak 211 KPM di tahun 2017 dan ditambah 283 KPM perluasan. (kmg/viar)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ternyata sudah menyerahkan tujuh nama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terpilih kepada Gubernur Nurdin Basirun.

“Sudah, sudah kami serahkan Senin lalu. Tinggal diproses gubernur,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak di Tanjungpinang.

Jumaga menegaskan keterlambatan dalam penetapan tujuh nama KPID Kepri terpilih disebabkan kesalahan teknis. Namun DPRD Kepri sudah memperbaikinya.

Selain itu, keterlambatan dalam penyerahan tujuh nama KPID Kepri terpilih disebabkan rutinitas anggota dan pimpinan DPRD Kepri.

“Semua berjalan dengan baik, tidak ada intervensi, tidak ada pesan sponsor. Semua berjalan normal sesuai ketentuan,” ujarnya.

Setelah proses seleksi dan penetapan, kata dia gubernur hanya tinggal membuat surat keputusan terhadap tujuh Komisioner KPID Kepri terpilih.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah diteken gubernur,” katanya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Setelah Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat surat penyerahan aset ke Pemko Batam, Pasar Induk Jodoh segera dibangun ulang. Untuk menyelaraskan pengembangan bidang pariwisata, pembangunan pasar ini akan mengikuti konsep Pasar Klewer di Solo.

Walikota Batam, Rudi mengatakan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah membuat surat penyerahan aset dari BP ke Pemko Batam. Namun masih ada tahapan selanjutnya yaitu proses di Kementerian Keuangan.

Proses di Kemenkeu ini memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, seraya menunggu proses selesai, Pemko persiapkan desain serta pembongkaran.

“Kita bongkar dulu. Setelah surat dari Menteri Keuangan keluar, baru boleh dibangun,” ujarnya.

Desain pasar induk nantinya akan mengadopsi Pasar Klewer di Solo. Bangunannya bisa berdiri hingga 4-5 lantai, tergantung jumlah pedagang.

“Bisa menampung sampai ribuan pedagang. Kalau satu baris saja lima puluh kios, satu lantai bisa ratusan. Yang pasti pasar basah di bawah,” kata mantan legislator ini.

Pembangunan fisiknya nanti akan dibantu Kementerian Perdagangan. Rudi mengaku sudah menghadap Menteri Perdagangan untuk meminta bantuan tersebut. Dan Mendag sudah menyatakan siap untuk membantu pembangunan pasar induk Batam.

“Mendag sudah siap bantu. Bertahap. Tapi syaratnya kemarin, harus punya legalitas lahan. Itu yang sedang diurus,” kata Rudi. (kmg)

KRIMINALITAS

Senin | 25 September 2017 | 14:37

KPK Serahkan 193 Bukti Dalam Prapedilan Setya Novanto

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 193 dokumen yang dibawa kepada hakim tunggal Prapedilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 193 dokumen tersebut merupakan bukti-bukti yang digunakanya untuk melawan Prapedilan yang diajukan oleh tersangka Setya Novanto.

“Kami mengajukan dokumen dan surat setelah kami rekap ada 193 dokumen dan surat,” ujar Kepala Biro Hukum KPK Setiadi dalam sidang Prapedilan di PN Jakarta Selatan, Senin 25 September 2017.

Dokumen-dokumen tersebut terangnya, merupakan alat yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam dugaan kasus korupsi pengadaan proyek KTP elektronik. Bahkan KPK juga akan menyerahkan kembali surat dan dokumen tambahan pada Rabu 27 September 2017 mendatang.

“Ada beberapa surat lagi dan dokumen yang akan kami tambahkan hari Rabu, dan ini (193) sudah sebagian besar dokumen dan surat yang kami gunakan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka,” terangnya.

Setiadi menjabarkan 193 dokumen tersebut terdiri dari macam-macam akta perjanjian, surat perihal pembayaran, termin-termin pembayaran Juga ada berita acara pemeriksaan dari tiap-tiap saksi-saksi kasus KTP-el. Baik saksi yang dimintai keterangnya di dalam negeri maupun di luar negeri. “Ini pemeriksaan jauh sebelum penetapan tersangka,” ujar dia.

Sehingga tambahnya, bukti-bukti yang diserahkan tersebut bukan hanya menyoal perihal kuantitas namun juga kualitasnya selama melakukan penyelidikan hingga penyidikan kasus yang menjerat Setnov. “Jadi bukan semata-mata banyaknya surat tapi memang kualitas dari dokumen dan surat,” ungkapnya.

Sumber : Republika

TANJUNG PINANG

Rabu | 20 September 2017 | 23:41

FKPR Kepri Serahkan Bantuan 280 Juta untuk Rohingya ke Presiden ACT

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Rasa kepedulian terhdap muslim Rohingya terus mengalir di tubuh Forum Kemanusiaan Peduli Rohingya Kepri. Rabu, 20 September 2017, disela acara Rakor III KNSR ( Komite Nasional Solidaritas Rohingya) di Jakarta Forum Kemanusiaan Peduli Rohingya Kepri Menyerahkan bantuan tahap 1 sebesar Rp280.000.000.

Penyerahan bantuan tahap 1 tersebut deserahkan oleh Suryadi Wakil Ketua forum Kemanusiaan Peduli Rohingya Kepri Ustad Ahmad Fauzi Armandaris dan Badris Gifari, penyerahan ini  langsung di terimah oleh Ahyudin selaku Presiden ACT (Aksi Cepat Tanggap), Amnesty Internasional dan KNSR.

Suryadi menjelaskan, di sela-sela Rakor III KNSR di Jakarta itu momen pas bagi Forumnya untuk menyalurkan bantuan tahap 1 ini karna diterima langsung oleh Presiden ACT.

Lanjut Suryadi, dalam acara rakor  trsebut turut hadir Usman Hamid, selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Beliau juga turut  menerima secara sombolis bantuan tahap I donasi Rohingya dari masyarakat Kepri.

Masih kata Suryadi, dalam acara Rakor III tersebut Usman Hamid memaparkan kondisi terkini di Perbatasan Bangladesh dan Rakhine State semakin memprihatinkan. Kata Suryadi

Bantuan kemanusiaan yang di berikan oleh Forum Kemanusiaan Peduli Rohingya Kepri, di sambut baik pihak Amnesty International Indonesia.

Hal tersebut karena, Kesiapan Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah tujuan bagi etnis Rohingya apabila status pencari suaka (keselamatan) resmi dinyatakan oleh PBB.

Terakhir kata Suryadi, “pihak ACT sendiri insyaallah pada tanggal 27 September 2017 nanti akan langsung turun ke Kepri, untuk membicarakan hal-hal tekhnis penyiapan penampungan etnis Rohingya di Kepri dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri. Sekaligus meninjau Exs penampungan manusia perahu Vietnam di pulau Galang Batam, sembari menelaah kemungkinan pulau tersebut untuk dijadikan penampungan bagi etnis Rohingya.” kata Suryadi (bobi/karmila)