SMSI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Medan, – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan memecahbelah dan mendikotomikan pers dengan mendiskriminasi media siber dalam kebijakan iklan kampanye.

“Pers Indonesia saat ini cukup kondusif dan bersahabat tanpa membedakan wadah profesinya, baik media cetak, media elektronik maupun media siber, semuanya pers persatuan. Jadi jangan dipecahbelah,” tegas Ketua SMSI Sumut Zulfikar Tanjung, Senin, 25 fEBRUARI 2019.

Penegasan ini dikemukakan sehubungan dihapusnya ketentuan penayangan iklan kampanye Pemilu 2019 melalui media dalam jaringan (Daring) atau media siber pada keputusan KPU terbaru. Artinya, iklan kampanye hanya melalui media cetak dan elektronik.

Didampingi Wakil Ketua H Agus Lubis dan Sekretaris Erris J Napitupulu, Zulfikar yang juga Ketua Seksi Pempolkam PWI Sumut berulang menyatakan kebijakan KPU ini jelas mendikotomikan antar media sehingga rentan menimbulkan pecah belah dan adu domba pers.

“Kita tidak menafikan, iklan kampanye Pemilu tentu bernilai ekonomis secara legal bagi media. Ini sangat berguna di tengah operasional media yang cukup tinggi sekarang ini. Oleh sebab itu dengan dikotomi media dan mendiskriminasi media siber, rentan muncul kecemburuan antar media,” ujarnya.

Oleh sebab itu SMSI Sumut meminta agar keputusan baru KPU tersebut dicabut karena keputusan tersebut secara otomatis memutus mata rantai kerjasama pemberitaan media Siber seluruh Indonesia dengan KPU. “Untuk ini SMSI Sumut mendukung gugatan SMSI Pusat kepada KPU,” tegasnya.

Zulfikar memaparkan sebagai penyelenggara pesta demokrasi KPU sudah diamanatkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa dalam kampaye dapat melibatkan media dalam jaringan. Jadi kenapa kemudian media siber ditinggalkan. “KPU selayaknya menghindari gesekan yang tidak sehat saat ada pesta demokrasi seperti pilpres dan pileg, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini” ujarnya.

KPU berkewajiban sekecil mungkin untuk menghindari persoalan atau gesekan akibat kebijakan yang tidak berimbang, dengan meninggalkan media siber. “Kita minta KPU lebih bijaksana. Jangan buat keputusan yang ini bisa menimbulkan kegaduhan,” kata Zul yang kesehariannya juga Penanggungjawab Harian Mimbar Umum Medan .

“Ini sungguh berbahaya bila KPU tidak segera memperbaiki keputusan untuk melibatkan media siber pada masa kampaye Pemilu 2019. SMSI Sumut meminta KPU Sumut dan KPU Pusat melibatkan media siber dalam berkampaye pada Pilpres dan Pileg 2019 ini,” tegasnya.

Diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) telah diatur bahwa iklan kampanye pada Pemilu 2019 dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media dalam jaringan (daring) yang pelaksanaan fasilitasi iklan tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU.

PKPU itu kemudian ditindaklanjuti dalam Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Dalam Keputusan KPU Tahun 2018 itu masih menetapkan bahwa iklan kampanye melalui media cetak, elektronik dan media dalam jaringan,” ujar Ketua Departemen Hukum Pengurus SMSI Pusat, Cecep Syaepudin.

Namun dalam Keputusan KPU yang paling baru, yakni Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu 2019, pelaksanaan fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media dalam jaringan dihapus.

“Yang ada hanya melalui media cetak, media elektronik TV dan media elektronik Radio. Ada apa ini, mengapa fasilitasi iklan kampanye melalui media dalam jaringan menjadi tidak ada,” tukas Cecep.

Sebab itu, atas restu dari pimpinan SMSI, Cecep mensomasi KPU, mempersoalkan keputusan KPU yang tidak sejalan dengan Peraturan dan Keputusan yang ada. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Untuk membantu penyelarasan informasi bencana Tsunami di Banten dan Lampung, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membentuk Media Crisis Center.

Sekretaris Jenderal SMSI, Firdaus yang juga ketua bidang Organisasi PWI Pusat mengatakan SMSI dan PWI telah membentuk Media Crisis Center (MCC) dan sudah menunjuk Nana S. Hamdan menjadi koordinator lapangan di Banten dan Nizwar kordinator lapangan di Lampung.

Menurut Firdaus, tujuan dibentuknya MCC ini pertama, untuk memverifikasi informasi-informasi tentang situasi bencana Tsunami di Banten dan Lampung, yang beredar di media sosial. Kedua mengupdate informasi – informasi seputar tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung.

“Selain itu mendampingi dan menyalurkan bantuan dari pengurus dan anggota PWI dan SMSI untuk masyarakat terdampak bencana tsunami di Banten dan Lampung,” ujar Firdaus melalui sambungan seluler.

Lebih lanjut Firdaus mengatakan penanggungjawab Media Crisis Center ini adalah Atal S Depari, Ketua Umum PWI Pusat, Auri Jaya, Ketua Umum SMSI. “Ketua PWI dan Ketua SMI terlibat langsung dalam memonitor seluruh aktifitas jaringan PWI dan SMSI. Bahkan juga meninjau langsung lokasi bencana Tsunami,” terangnya.

Koordinator Lapangan MCC untuk Lampung, Nizwar, mengatakan dibentuknya MCC PWI dan SMSI ini untuk memberikan informasi yang terverifikasi.

Nana S Hamdan, kordinator MCC Banten, mengatakan dia cara kerja yang kita lakukan.
Verifikasi dan updating berita dari optimalisasi jejaring informasi dari anggota PWI dan SMSI. Terang Nana.

Kotak Media Crisis Center SMSI dan PWI yang dapat dihubungi:
Pusat: Untung Kurniadi (0817172438, 081288480517), Nandi Nanti (081288637927), Banten: Nana, S Amdan (08129383584), Rafi Herdiansyah (08211133355) Lampung: Nizwar (0895337521164), Donny Irawan (0811720388)

pwi konfresi

RILIS

Jumat | 21 Desember 2018 | 20:03

Ketum PWI Hadiri Konferensi Kerja PWI Papua Barat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Papua – Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, Atas S Depari, yang juga sebagai salah seorang pendiri SMSI didampingi Ketua Bidang Organisasi PWI, Firdaus, Jumat, 21 Desember 2018 pagi, tiba di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat.

Kadis Kominfo Mansel Maxsimatau dan Ketua DKP Papua Barat Aziz Tokan, menyambut kedatangan tersebut dengan pengalungan manik-manik dan Noken.

Kedatangan Ketum dan Ketua Bidang Organisasi Pusat ini, dalam rangka menghadiri konferensi kerja PWI Papua Barat yang digelar di Kabupaten Manokwari Selatan (21-22) Desember 2018, tepat pukul 15.15 WIT.

Ketua PWI Papua Barat, Bustam, mengatakan konferensi kerja yang digelar merupakan konferensi yang pertama sejak pengurus PWI Papua Barat dilantik pada Februari 2018 lalu.

“Konferensi ini dalam rangka mewujudkan pers berkeadikan, independen dan profesional. Disamping itu saya menghimbau, anggota setiap anggota PWI wajib mengikuti uji kompetensi wartawan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menjelaskan, PWI Papua Barat menjalankan program sesuai dengan hasil konferensi kerja yang digelar.

“Program kita harus dapat dipertanggung jawabkan. Banyaknya lembaga survei yang terkesan berbayar dan tidak menutup kemungkinan akan bias. Dalam mendekati pemilu ini, PWI akan mengaktifkan kembali Mapilu PWI. PWI punya jaringan di seluruh Kota dan kabupaten yang akan menjadi pemantau pemilu yang obyetif,” pungkas Atal S Depari.

Sementara itu, Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, ST, M.Si yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi dan berterimakasih atas kegiatan yang digelar.

“Terimakasih kepada PWI Papua Barat yang telah mempercayaķan Mansel sebagai penyokong utama konferensi ini. Kami menaruh harapan besar kepada PWI menjadi pendorong pembangunan di daerah,” tutur Bupati.

Ditambahkan Bupati, di tahun politik ini, pemerintah berharap PWI dapat menjaga indepensi karena menurut Bupati dengan menjaga hal tersebut, media tidak akan tergilas oleh zaman. “Selanjutnya dapat menjadi agen pembangunan,” tandas Bupati seraya menyebut Mansel dengan potensi pertanian dan perkebunan yang dimiliki, peluang untuk berinvestasi, masih terbuka lebar.

Selanjutnya Acara Konferensi kerja di Pimpin Oleh Bustam, ketua PWI Papua Barat, dipandu Firdaus ketua Bidang Organisasi PWI Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus yang juga Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, mengkordinasikan program PWI Barat dan pengurus SMSI Papua Barat dalam rangka menghadapi Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu agenda HPN tersebut, Akan menghadirkan narasumber Markus Waran Bupati Mansel, sebagai matahari dari Timur. (***)

 MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Tanjungpinang bersama KPU, Banwaslu PWI Serta SMSI mendeklarasikan kampanye pemilu damai anti hoaks dan SARA di Kafe Keboon, Batu 5 Atas, Sabtu, 3 November 2018.

Sebelum deklarasi digelar, panitia menyajikan seminar dengan nara sumber Prof Syafsir Akhlus dari akademisi yang juga Rektor UMRAH, Ketua Banwaslu Tanjungpinang Zaini, Komisioner KPU Tanjungpinang M Yusuf, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan dan Sekretaris PWI Kepri Zakmi, serta pihak Gakumdu Polres Tanjungpinang Edison.

Istimewa

Zaini, selaku ketua Banwaslu mengaku prihatin dengan maraknya hoaks yang beredar di media sosial belakangan ini. Menurutnya, menjelang Pemilu 2019, hoaks yang berbau provokasi banyak beredar di media sosial. Zaini berharap, agar masyarakat bijak dan pintar dalam memilih informasi yang bermanfaat dan tidak ikut ikutan menyebar informasi yang belum teruji kebenarannya.

“Sedangkan untuk kampanye di media sosial saja, sudah ada aturan pembatasan akun. Kalau ada yang melanggar akan ada sanksinya. Satu partai hanya boleh memiliki maksimal 10 akun media sosial. Calegnya, silakan bergabung ke akun yang didaftarkan oleh partainya sebagai ajang kampanye,” sebut Zaini.

Sementara itu, Yusuf dari KPU menyebutkan, pihaknya selaku penyelenggara Pemilu, sangat berharap Pemilu 2019 berlangsung damai untuk menunjukan bangsa yang bermartabat. Diakuinya, penomena maraknya hoaks belakangan ini cukup mengganggu dalam menciptakan iklim Pemilu damai. “Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengkapanyekan Pemilu Damai, hingga perlu peran semua pihak untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat,” sebutnya.

Sementara itu, Profesor Syafsir Akhlus, menilai di era millinial ini, semua masyarakat elemen dituntut untuk bijak menggunakan saluran komunikasi di media sosial. “Ini Era destruksi 4.0. Era informasi tahap pertama sudah berlalu sekarang memasuki era informasi tahap 2.

Sarana komunikasi menggunakan sistem smart, termasuk smartphone, smart card dan smart-smart lainnya. Hanya kitanya yang belum smart dalam menggunakannya. Smart itu tidak hanya pintar, namun juga bijak. Di Era 4.0 ini, menusianya juga dituntut smart,” sebut Rektor UMRAH ini.

Sementara itu, ketua PWI Tanjungpinang-Bintan Zakmi menyebutkan, hoaks di media sosial belakangan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena penyiaran informasi identik dengan pekerjaan wartawan melalui medianya, hingga banyak yang beranggapan media sosial itu adalah media massa.

“Media sosial itu kontradiksi dengan media massa. Media massa itu wujudnya berupa Koran, majalah, tabloid, televisi, radio dan media siber. Media ini sistem kerjanya diatur oleh UU Pers serta ada kode etiknya. Sangat kecil peluang media untuk menyebarkan hoaks, karena setiap informasi yang masuk ke wartawan harus di verifikasi dan dikonfirmasi. Bagi media yang melanggar ketentuan, ada sanksinya dari Dewan Pers,” sebut Zakmi yang juga Sekretaris SMSI Kepri.

Zakmi juga mengapresiasi KAMMI Tanjungpinang yang menginisiasi kampanye damai Anti Hoaks dan SARA. “Upaya saring sebelum Sharing harus dilakukan oleh semua pihak agar tidak ikut-ikutan menyebar hoaks,” sebut Zakmi.

Ketua KAMMI PD Tanjungpinang, Andrian selain mengkampanyekan pilkada damai anti Hoas dan SARA, KAMMI juga merupakan lembaga pemantau pemilu yang sudah terdaftar di Bawaslu Pusat. “Kita bersama-sama mengawal Pemilu 2019 agar berjalan sukses hingga terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Kebetulan kita juga mengandeng PWI dan SMSI untuk membantu menyosialisasikan program ini,” sebutnya. **

TANJUNG PINANG

Rabu | 03 Oktober 2018 | 12:51

Minta Kuota CPNS, Penyandang Disabilitas Datangi SMSI dan PWI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Puluhan penyandang disabilitas di Tanjungpinang mendatangi kantor PWI Tanjungpinang-Bintan dan Kantor SMSI cabang Kepri di Jalan Engku Putri, Rabu, 3 Oktober 2018.

Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Dengan Kecacatan (FKKDK) Tanjungpinang ini berharap agar wartawan menyuarakan keinginan mereka dan mengingatkan pemerintah memberi kuota 2 persen di CPNS 2018.

Sesuai dengan Undang Undang disabilitas No 8 tahun 2016, setiap instansi baik di pemerintahan, BUMN dan BUMD serta swasta wajib mengakomodir 2 persen penyandang disabilitas,” ucap Jamaluddin, ketua FKKDK Tanjungpinang.

Rombongan disabilitas disambut oleh sejumlah pengurus PWI yang langsung datang ke Kantor PWI.

Setelah dapat kabar ada puluhan saudara kita dari disabilitas yang mau datang ke sekretariat, sejumlah
Pengurus PWI yang tinggal di Tanjungpinang langsung datang.

Mereka bukan demo, tapi minta agar wartawan yang tergabung di PWI membantu mempublikasikan harapan mereka dan mengingatkan pemerintah pusat dan panitia CPNS,” kata Zakmi, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan yang didampingi sekretaris PWI Amril dan Donil Nasir selaku bendahara dan sejumlah pengurus PWI.

Kata Jamal, pengumuman CPNS 2018 saat ini cacat hukum. “Saat ini sudah masuk tahap pendaftaran online. Tapi kami tidak melihat ada kuota penyandang disabilitas yang diamanatkan UU. disabilitas.

Panitia CPNS adalah pemerintah. Mestinya pemerintah yang memberi contoh penerapan undang-undang hingga diikuti oleh BUMN dan BUMD serta lembaga lainnya,” sebut Jamal sebagai tuna daksa.

Menurut Jamal, untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas sudah ada perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Penyandang Disabilitas.
“Kalau sudah ada aturannya, pemerintah harus mengikuti regulasi yang ada. Jadi penyandang disabilitas itu bukan kehendak kami. Ini takdir yang harus kami jalani,” sebut Jamal.

Kata Jamal, untuk wilayah Tanjungpinang saja ada sekitar 519 penyandang disabilitas.

Sekretaris PWI Tanjungpinang-Bintan, Amril menyebutkan, sebagai pengurus organisasi pekerja pers, anggota dan pengurus PWI berkewajiban untuk membantu semua pihak dan mengawal penerapan undang undang yang berlaku.

Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol, informasi, edukasi insyaallah akan membantu semampu kami,” ucap Pemred koran peduli ini.

Sementara itu, Zakmi yang juga sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) cabang Kepri menyebutkan, ia akan menyarankan seluruh media anggota SMSI juga membantu mempublikasikan tuntutan dari penyandang disabilitas.
“Insyaallah saya akan mengarahkan media anggota-anggota SMSI untuk mempublikasikan tuntutan dan harapan saudara-saudara penyandang disabilitas ini,” sebut Zakmi. (rilis)

TANJUNG PINANG

Jumat | 31 Agustus 2018 | 20:52

Giliran Dewan Pers Verifikasi Berkas SMSI Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Setelah melakukan verifikasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur pekan lalu, dan SMSI Riau pada Kamis, 30 Agustus 2018, giliran Dewan Pers melakukan verifikasi SMSI Kepulauan Riau, Jumat, 31 Agustus 2018.

Tim Dewan Pers yang melakukan verifikasi ke Kantor SMSI Kepri di Tanjungpinang itu adalah Rita Sitorus, Kepala Bidang Pendataan dan Verifikaksi Dewan Pers dan staf Sekretariat Dewan Pers Uci Sri Lestari.

Kedatangan Rita dan Uci di kantor SMSI Kepri yang berada di jalan Engku Putri, Tanjungpinang disambut pengurus SMSI Kepri. Jalannya verifikasi berlangsung sekitar 1 jam. Kedatangan utusan Dewan Pers untuk memastikan kelengkapan dokumen perusahaan milik SMSI.

Istimewa

Dari 30 berkas yang diperiksa secara teliti oleh Rita dan Uci ada 4 di antaranya yang sudah lulus verifiaksi faktual.

“Badan hukumnya harus spesifik, tdiak boleh digabungkan dengan usaha lain. Meski Koperasi atau yayasan, ruang lingkupnya harus spesifik. Umumnya badan hukumnya berupa perseroan terbatas atau PT,” kata Rita.

Selain itu pihak Dewan Pers juga menanyakan program kerja SMSI Kepri serta meminta pada SMSI untuk memverifikasi dulu kelayakan berkas anggotanya sebelum diserahkan ke Dewan Pers.

“SMSI mesti melakukan verifikasi awal berkas perusahaan yang hendak bergabung di organisasi ini agar bisa menjadi leih baik,” pinta Rita.

Selain itu, Rita meminta pengurus SMSI Kepri untuk menyurati setiap perusahaan pers yang berkasnya masih kurang untuk dilengkapi.

“Media siber di Kepri ini, umumnya menggunakan dana daerahnya ya sebagai nama medianya,” kata Rita saat memeriksa berkas anggota SMSI.

Sekretaris SMSI Kepri, Zakmi yang didampingi pengurus dan anggota SMSI menyebutkan, pihaknya akan berupaya untuk lebih ketat lagi memeriksa berkas perusahaan pers yang mendaftar ke SMSI.

“Kita sudah ada standar pemeriksaan sesuai dengan petunjuk dari SMSI pusat. Memang kita akui, ada beberapa perusahaan yang penanggungjawabnya belum mengantongi sertivikasi Utama seperti yang dipersyaratkan Dewan Pers.
Namun, untuk kelengkapan dokumen yang lain suah dipatuhi oleh setiap perusahaan Pers yang menjadi anggota SMSI Kepri,” ungkap Zakmi. (eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sosok Auri Jaya (JPNN) muncul sebagai pengganti Teguh Santoso yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu dalam rapat pleno Serikat Media Siber Indonesi periode 2017-2022 yang dipimpin Atal S Depari.

Depari menyebut, rapat pleno yang dihadiri perwakilan Pendiri, Dewan Penasehat dan Pengurus Harian SMSI Pusat, selain menyusun program kerja tahunan juga memang mengagendakan restrukturisasi struktur kepengurusan sesuai amanat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Babel 2017 lalu.

Menurut Depari, sebagai organisasi yang sehat tidak boleh berlama-lama terjadi kekosongan pimpinan. “Sebagai Plt saya nggak mau bèrlama-lama memegang tanggung jawab ini. Kecuali Aku sudah pimpinan yang definitif,” kata Depari dalam nada gurau.

Sementara Ketua Umum terpilih, Auri Jaya menyampaikan rasa terima kasih àtas kepercayaan pleno yang telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada dirinya untuk tanggung jawab yang besar ini.

Baginya, tanggung jawab ini adalah amanah yang harus dia jawab dengan melaksanakan berbagai program kerja, diantaranya melaksanakan hasil Rapimnas Babel 2017 untuk SMSI yang lebih baik.

Selain itu, Auri menambahkan beberapa rencana kerja aksi yang dia yakin bisa dilaksanakan oleh pengurus dan anggota yang ada. Satu diantaranya yakni sindikasi pemberitaan dalam bentuk membuat server bersama, sebagai amanat Rakernas, akan disegerakan, demi untuk kepentingan organisasi. Tambahan ini sangat diapresiasi oleh Pleno sehingga disetujui untuk dilaksanakan sebagai program jangka pendek.

Menyangkut kepengurusan, meski dirinya diberi kebebasan pleno untuk menyusun struktur organisasi yang baru, namun bagi Auri, Ia hanya mengevaluasi pengurus yang ada sembari mengisi beberapa jabatan lowong. “Untuk struktur pengurus tidak ada perubahan, kecuali yang tidak aktif tentu kita pikirkan untuk diisi oleh personil yang mau bekerja,” jelas Auri.

Rapat Pleno diperluas ini dihadiri oleh Atal S. Depari (Pendiri/Plt Ketua Umun), Musyid Sonsang (Pendiri/Wakil Ketua Bidang Organisasi), Firdaus (Pendiri/Sekretaris Jendral), Mirza Zulhadi (Pendiri/Penasehat), Auri Jaya (Ketua Bidang Antar Lembaga/Ketua Umum terpilih), Bernadus Wilson Lumi (Pengurus Harian), dan Yono Hartono Departemen Komunikasi dan IT. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sepanjang 2017 masyarakat pers di tanah air sibuk menghadapi serbuan hoax atau kabar bohong, fitnah dan ujaran kebencian yang marak dibicarakan di tengah masyarakat dan atau disebarkan di jejaring media sosial.

Tak sedikit dari kabar bohong dan ujaran kebencian itu yang mampu menerobos masuk ke ruang redaksi media, menghiasi pemberitaan media massa berbasis internet sehingga pada gilirannya menciptakan kebingungan dan mempertajam pertikaian di tengah masyarakat.

Tidak berlebihan bila ada anggapan yang mengatakan bahwa tak sedikit energi sosial bangsa Indonesia habis untuk menanggapi kabar bohong dan ujaran kebencian sepanjang 2017.

Secara umum ada dua hal yang menyebabkan ruang redaksi kerap kebobolan dan ikut mendiseminasi kabar bohong dan ujaran kebencian.

Pertama, pemahaman terhadap kode etik jurnalistik dan kemampuan menghasilkan karya jurnalistik yang rendah. Kedua, ketidakmampuan pengelola redaksi menarik garis tegas dan menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik yang seharusnya menjiwai produk pers.

Walau memprihatinkan, namun pengalaman di sepanjang tahun 2017 patut dijadikan pelajaran berharga sebagai bekal dalam memasuki 2018 dan tahun-tahun berikutnya.

Menyambut tahun 2018 Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama ini menyerukan:

1. Mendorong perusahaan media siber yang menjadi anggota SMSI untuk terus meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap kode etik jurnalistik serta kemampuan wartawan dalam memproduksi karya pers.

2. Mendorong perusahaan media siber yang menjadi anggota SMSI untuk terus menerus mengkampanyekan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers.

3. Mengingatkan pemilik dan pengelola media siber anggota SMSI bahwa tahun 2018 dan 2019 adalah tahun yang dipenuhi agenda politik lokal dan nasional. Masyarakat pers memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk ikut menciptakan proses politik yang demokratis, konstruktif dan produktif bagi bangsa dan negara.

Selamat memetik pelajaran dari 2017 dan menyambut 2018. Selamat membangun tradisi pers yang terhormat dan bermartabat.

Jakarta, 31 Desember 2018
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Ketua Umum Teguh Santosa
Sekretaris Jenderal Firdaus

KRIMINALITAS

Jumat | 08 September 2017 | 18:16

SMSI Resmi Daftar di Dewan Pers

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) resmi mendaftarkan diri sebagai konstituen Dewan Pers, Jumat (8/9/2017) pagi. Pengurus SMSI pusat bersama dewan penasehat dan sejumlah perwakilan provinsi se-Indonesia mengantarkan langsung berkas ke gedung Dewan Pers lantai VII Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Rombongan diterima Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhar bersama Wakil Ketua Komisi Pendataan Hendri CH Bangun. Penyerahan berkas pendaftaran dilakukan Ketua SMSI Teguh Santosa disaksikan Penasehat SMSI, Rizal Ramli dan Atal S Depari.

Teguh Santosa menjelaskan, SMSI didirikan oleh sejumlah pemilik dan pengelola media Siber pada April 2017. Kini kepengurusan SMSI telah terbentuk di 26 provinsi, dengan 600 media Siber yang mendaftar sebagai anggota.

“Setelah kami lakukan verifikasi administrasi, hanya 265 media Siber yang memenuhi persyaratan yang berasal dari 17 provinsi. Dari Dewan Pers hanya 15 kepengurusan provinsi dan 200 media yang dipersyaratkan,” jelas Teguh saat memberi pengantar.

Ahmad Jauhar menyampaikan terimakasih kepada SMSI yang sudah membantu Dewan Pers melakukan verifikasi administrasi kepada media Siber, terutama yang mendaftar di SMSI. Sebab dengan begitu, tidak akan sulit lagi DP melakukan verifikasi terhadap media-media di tanah air.

“Selain itu (syarat administrasi), juga persyaratan kualitas. Misal pemberitaan seperti apa. Karena sampai 80 persen media online itu sumbernya media sosial,” kata wartawan senior Bisnis Indonesia ini.

Karenanya dia berharap SMSI menerapkan prinsip yang dipegang media mainstream selama ini. Sehingga dapat menggantikan peran Medsos sebagai sumber informasi utama masyarakat.

Sementara Wakil Ketua Komisi Pendataan DP, Hendri CH Bangun mengatakan, verifikasi akhir dari pendataan media nantinya ada di Dewan Pers. Verifikasi administrasi oleh organisasi memudahkan dewan beranggotakan sembilan orang ini mendata perusahaan media. (***)