Tahun

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Tahun 2019 merupakan tahun politik. Di tahun politik ini, ratusan wajah ‘menawarkan diri’ untuk meraih simpatik masyarakat. Dengan harapan, ‘kebaikan’ yang ditawarkan calon legislatif (caleg) ini agar bisa duduk enak di kursi empuk sebagai wakil rakyat.

Ditahun politik ini juga, masyarakat disuguhi dengan berbagai visi dan misi serta program kerja yang dibungkus dalam ‘janji’. Tak terbantahkan,
setiap ‘janji’ yang tawarkan oleh caleg itu, semua bagus dan baik. Namun tak dapat dipungkiri, sebahagian besar, semua itu hanya sebuah logika dan retorika belaka.

Begitu juga dengan caleg yang sedang bertarung di Kota Batam. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi aktivis Aliansi Masyarakat Pemerhati
Lingkungan Hidup (Ampuh). Sebagai lembaga yang konsisten terhadap lingkungan hidup, Ampuh memberikan solusi atas kebingungan dan
ketidaktahuan masyarakat untuk memilih caleg yang tepat dan cocok untuk didudukkan di Engku Putri.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ampuh Kota Batam, Budiman Sitompul mengatakan bagi warga Batam harus lebih selektif dalam memutuskan untuk menyalurkan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Dikatakannya, perkembangan Kota Batam saat ini, dibutuhkan wakil rakyat yang peduli dengan lingkungan hidup. Hal ini menjadi poin sangat penting yang harus dimiliki seorang caleg. Dan dengan begitu seriusnya persoalan lingkungan ini, Budiman mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Batam agar tidak memilih caleg yang tidak peduli dengan lingkungan.

Tawaran dan saran Ampuh ini buka tanpa alasan. Budiman berkeyakinan, Batam perlun caleg yang peduli terhadap lingkungan hidup. Karena, Batam merupakan satu dari beberapa kota di Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat cepat.

Disebutkannya, Batam merupakan kota industri. Konsekuensi sebagai kota industri, maka dikuti dengan berbagai pertumbuhan. Bahkan, dalam kurun waktu dibawah 50 tahun, pembangunan kota Batam pesat dari segala sisi.

“Pertumbuhan industri cukup tinggi. Pembangunan perumahan rakyat mulai dari kelas atas hingga kelas teri, begitu dahsyatnya,” kata Budiman dalam diskusi ringan dengan mediakepri.co.id

Dikatakannya, sebahagian pembangunan itu, banyak yang mengorbankan lingkungan. Dan disaat beroperasi pun, tambahnya, lingkungan hidup menjadi sasaran empuk, hingga terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup itu sendiri.

Kenapa dan apa pentingnya masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang peduli dengan lingkungan? Budiman mengatakan hal ini sangat penting. Soalnya, maraknya pembangunan di Batam, selalu diikuti dengan dugaan melakukan pelanggaran hingga terjadinya pengrusakan terhadap lingkungan itu sendiri.

“Ironis memang. Bagi pengembang yang melakukan pembangunan, mengejar keuntungan dan profit yang menggiurkan tega mengorbankan lingkungan,” katanya dengan penuh keprihatinan.

Lihatlah sejumlah pembangunan perumahan dan atau kawasan di bibir pantai, katanya lebih jauh, contohnya seperti perumahan elit di wilayah Batam Centre. Apakah memang sudah diikuti dengan kelengkapan adminstrasi sesuai dengan aturan yang berlaku?

“Kita bisa lihat, sejumlah pengembang berskala nasional sudah masuk ke Batam. Silahkan kita lihat, apakah mereka itu sudah melengkapi dokumen untuk melakukan pembangunan?,” katanya dengan nada yang pasrah.

Begitu juga sejumlah pembangunan sejumlah kawasan industri, perhotelan dan resort. Sudah sangat banyak terjadinya pembangunan di bibir pantai, katanya, dan pengembang sudah sangat banyak meraih keuntungan dari bisnis yang dibangun.

“Kita tidak menolak pembangunan. Sebagai masyarakat Batam, harus mendukung setiap pembangunan tersebut. Hanya saja, jangan korbankan lingkungan dengan melanggar aturan yang ada agar meraih keuntungan yang tak terhingga,” tambahnya.

Melihat perkembangan dan potensi pelanggaran yang ada di Batam, katanya, maka dipandang perlu adanya wakil rakyat yang mengerti dan paham mengenai persoalan lingkungan hidup. Karena wakil rakyat memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan.

Lebih jauh dikatakannya bayangkan jika wakil rakyat kita tidak paham tentang lingkungan hidup. Lalu, katanya, ia tidak peduli dengan lingkungan hidup. Ketika terjadi pelanggaran, dan terjadinya kerusakan, jangan salahkan wakil rakyat itu akan diam saja.

“Kita cinta Batam. Batam ini tanah dan kampung halaman kita. Maka kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Untuk itu, masyarakat jangan salah pilih. PILIHLAH WAKIL RAKYAT YANG PEDULI LINGKUNGAN HIDUP,” katanya mengakhiri. (eddy)

BATAM

Kamis | 14 Maret 2019 | 17:53

Tiga Tahun Membangun Batam, Kerja Cepat Bermanfaat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Hari ini, Kamis, 14 Maret 2019 genap tiga tahun pasangan Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad memimpin Batam.

Dengan APBD Kota Batam di tahun 2018 Rp2,574,446,475,071.26, seperdelapannya digunakan untuk belanja publik.

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memasang tapping box sebanyak 400 unit di tahun 2018. Jumlah ini akan terus
bertambah hingga target 1.500 tapping box terpasang. Dari pemasangan tapping box tahun 2018 realisasi pajak hotel Rp108,854 miliar meningkat 101,59 persen dari target.

Istimewa

Begitu juga dengan pajak restoran terealisasi 72,613 miliar atau 105,85 persen. Dari pajak restoran setelah dilakukan pemasangan tapping box terdapat kenaikan PAD Rp31,121 miliar dari target PAD Rp29,190 miliar.
Dengan komitmen meningkat PAD, Pemko Batam berupaya terus untuk menata dan membangun Batam sebagai kota wisata.

Sejak dilantik pada 14 Maret 2016, Pemerintah Kota (Pemko) Batam di bawah kepemimpinan Rudi-Amsakar melaju menata Kota Batam menjadi kota yang indah dan menarik. Tentunya untuk mendatangkan
wisatawan baik domestik maupun mancanegara sebanyak-banyaknya sehingga orang yang berkunjung ke Batam terutama masyarakat Batam merasa nyaman.

Istimewa

Pertumbuhan ekonomi Batam yang sempat terpuruk membuat Rudi-Amsakar menjadikan kota ini sebagai kota wisata selain industri, perdagangan dan alih kapal.

Bekerja dengan cepat agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Batam. Merubah wajah Batam dengan menata ruas jalan utama yang dimulai dari kawasan Jodoh-Nagoya.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.

Istimewa

Berkat kerja cepat ini kini lebar right of way (row) jalan di kawasan Batam Centre, Nagoya, Jodoh rata-rata mencapai 50 meter, kondisi jalan disulap menjadi lima hingga enam lajur di satu jalur.

Di tahun 2018 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Batam melakukan penataan jalan di 11 titik jalan perkotaan.
Diantaranya pembangunan jalan yang dikerjakan di tahun 2019 penataan jalan Simpang Patung Kuda-Simpang Bengkong Seken
dengan panjang 2,700 meter. Jalan di kawasan itu dibangun menjadi 2 jalur dengan 2 lajur. Selanjutnya penataan jalan Simpang Kabil-Simpang Masjid Daya Batam sepanjang 3,650 meter.

Istimewa

Jalan ini dilebarkan menjadi 2 jalur dengan 4 lajur.

Selanjutnya peningkatan jalan Simpang Baloi Centre-Simpang Kampung Nelayan dengan panjang 600 meter dilebarkan menjadi 2 jalur dengan 3 lajur.

Peningkatan jalan Simpang Polsek Lubuk Baja-Simpang
Baloi Center sepanjang 1,500 meterm menjadi 2 jalur 3 lajur. Dan pembangunan jalur kedua Simpang KDA-Simpang Kantor Camat Batam Kota 543 meter, menjadi 2 jalur dan 2 lajur. Dari pelebaran jalan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan sehingga arus lalu
lintas di Kota Batam lancar.

Istimewa

Kawasan yang sudah tertata dilengkapi taman dan pedestrian. Juga didandani dengan tambahan lampu penerangan jalan, dan lampu warna-warni untuk hiasan dengan aneka ragam bentuk bunga seperti teratai, tulip, dan lainnya.

Jalan lingkungan dan drainase lingkungan juga menjadi fokus pasangan ini. Melalui program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) jalan dan drainase di pemukiman masyarakat dibenahi.

Sejak tahun 2016 melalui APBD Kota Batam, telah dianggarkan anggaran PM-PIK dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya.

Setiap kelurahan memperoleh anggaran PM-PIK Rp1,1 miliar di tahun 2018. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp1 miliar.

Kerja keras pembangunan infrastruktur ini membuahkan hasil, ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) Ke Kota Batam di tahun 2018 mencapai angka 1.887.244 jiwa. Angka ini meningkat 322.527 jiwa dari tahun 2017 yang berjumlah 1.564.717 jiwa.

Infrastruktur memang menjadi faktor utama orang datang berkunjung ke kota berbentuk kalajengking, namun yang tak kalah penting tentunya destinasi wosata.

Destinasi wisata mulai disiapkan mulai dengan mempersiapkan resort, fasilitas hotel bintang 5, menata pantai dan Pulau Putri. Sebagai bumi melayu dan kota madani, juga disiapkan wisata religi.

Salah satu destinasi wisata religi yang tengah disiapkan adalah Masjid Sultan Mahmud Riayatsyah di Kecamatan Batuaji. Pembangunan masjid yang dikerjakan tahun jamak ini dimulai pada tahun 2017 dan berakhir di tahun 2019 ini. Bangunan masjid ini terdiri dari bangunan utama, menara pandang, payung membrane, menara setinggi 99 meter, kubah
kecil dan landscape. Masjid ini akan menjadi masjid terbesar se Sumatera berkapasitas 25 ribu jamaah.

Rudi memilih Batuaji sebagai tempat pembangunan masjid agar pembangunan dan perputaran ekonomi di Kota Batam merata. Pertumbuhan ekonomi Batam yang sempat jatuh diangka 2,01 persen di tahun 2017 merangkak naik di tahun 2018 diangka 4,56 persen.

Desember 2018, Rudi telah meresmikan Kebun Raya Batam (KRB) yang terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa. Lokasi KRB mempunyai luas 86 hektar. Lokasi ini merupakan kawasan pariwisata dan pintu masuk jalur internasional. Kebun raya itu berada di tengah-tengah kawasan resort dan wisata alam Nongsa antara lain Tering Bay Golf, Palm Springs Golf, Beach Resort dan masih banyak lainnya.


Arsitektur KRB mengkombinasikan budaya Melayu dan arsitektur modern. Kebun ini memiliki tema koleksi “Tumbuhan Pulau-pulau Kecil dan Pesisir Indonesia” yang akan disusun berdasarkan biogeographic region yang meliputi koleksi dari kepulauan dengan Jumlah tumbuhan koleksi kebun raya Batam dari hasil eksplorasi sudah mencapai 119 famili, 428
marga, 666 jenis dan 9.480 spesime.

Disamping fokus pada pembangunan infrastruktur, Rudi-Amsakar juga berkomitmen memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan bagi pelaku

usaha yang berinvestasi di Batam. Membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Batam. Mempercepat pengurusan izin sudah diterapkan Online Single Submission (OSS).

Sebagai pilot project yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) MPP Batam sering menerima kunjungan dari Kabupaten/Kota se Indonesia.

Selama tahun 2018 MPP Batam menjadi rujukan 450 instansi publik.

MPP Batam juga berhasil menorehkan prestasi dengan diberikannya
penghargaan kepada MPP Kota Batam sebagai Wujud Nyata Pelayanan Publik Kelas Dunia.

Mal ini sebagai bentuk pemotongan birokrasi karena di satu gedung bisa melayani seluruh pelayanan publik. Di Mal Pelayanan Publik di Gedung Sumatra Promotion Center Batam melayani sebanyak 430 perizinan non perizinan dari 30 instansi vertikal dan 5
perbankan.

Secara resmi Menpan-RB, Syafrudin telah meresmikan MPP Kota Batam pada September 2018 lalu.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, Pemerintah Kota Batam bekerjasama dengan Bank Riau Kepri mentargetkan pemasangan 500 tapping box pada tahun 2018.

Taping box dipasang di empat jenis pajak, yakni restoran, hotel, tempat
hiburan dan parkir untuk mencatat dan merekam semua transaksi yang terhubung dengan sistem perpajakan Pemko Batam. Upaya ini sebagai instrument meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiaya belanja infrastrukur dan pembangunan lainnya, serta menghindari kebocoran pajak dan retribusi daerah.

Setiap transaksi pajak daerah akan diterima secara real time di sistem, langsung terekam dan transparan. Launching implementasi system monitoring penerimaan pajak online ini langsung dilakukan oleh
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan November lalu.

Dalam tata kelola pemerintahan dalam system penganggaran Pemko Batam sudah menerapkan system e planning dan e budgeting.

Sistem transaksi non tunai pun sudah diberlakukan di Pemko Batam sejak tahun 2017 dimulai di enam instansi. Di tahun 2018
seluruh bagian dan OPD di Pemko Batam sudah menggunakan transaksi non tunai.

Dibidang sosial kemasyarakatan, duo pasangan ini menganggarkan insentif setiap tahunnya melalui APBD Kota Batam. Melalui Kementrian Agama (Kemenag), Rudi- Amsakar menghibahkan anggaran untuk insentif guru agama yang mengajar dibawah naungan Kemenag. Selanjutnya insentif untuk RT/RW se Kota Batam diberikan.

Guru swasta mulai di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS juga diberi insentif. Pun dengan guru TPQ, Imam Masjid dan Mubaligh menerima bantuan dari Pemko Batam.

Satu lagi permasalahan yang perlahan mulai terselesaikan yakni soal sampah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai dibenahi system pengangkutan sampah di kawasan pemukiman hingga pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sampah TPA Telagapunggur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, sudah mulai beroperasi di bulan Januari.

Kementerian PUPR RI telah membangun titik sanitary landfill baru di TPA
Telagapunggur.

Kini pada titik penumpukan sampah yang baru ini, tanah dilapisi membrane sehingga tak merusak lingkungan karena sampah tidak langsung bercampur dengan tanah.

Selain itu di TPA Telagapunggur sudah tersedia pipa untuk mengumpulkan gas metan dari sampah.

Gas ini dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga
warga sekitar seperti untuk masak. TPA ini memiliki luas lokasi sanitary landfill baru ini sekitar 2,4 hektare dengan ketinggian 30 meter. Dengan jumlah sampah rumah tangga yang ada, titik baru ini diperkirakan dapat bertahan hingga 7-10 tahun.

Bak lindi di sel baru ini terdiri dari lima bak. Mulai dari ekualisasi, bak ABR, fakultatif, maturasi, dan wetland. Setelah itu air dari sampah dialirkan ke laut melalui pipa yang dipasang di bagian bawah TPA.

Kerja Keras Berbuah Penghargaan Kerja Keras Rudi dan Amsakar sejak memimpin Kota Batam sudah dirasakan oleh Masyarakat Kota Batam, tidak hanya itu berbagai lembaga dan Kementerian mengakui
keberhasilan rudi di berbagai bidang dengan menjadikan Batam memperoleh penghargaan dan Batam dijadikan referensi berbagai program dan kebijakan public diantaranya Program Tapping Box, Mall Pelayanan Publik, hingga Pelaporan LHKPN terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Atas kerja keras dan komitmen dalam membangun pariwisata Batam, Rudi menerima penghargaan dari Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018.

Penghargaan ini diterima Pemko Batam atas prestasi dalam performansi, inovasi dan komitmen dalam membangun pariwisata Batam.

Pemko Batam juga menerima penghargaan dari Menteri
Keuangan RI atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013/2017. Belum lama ini KPK juga memberikan penghargaan instansi dengan penerapan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2018 kepada Pemko Batam.

Selanjutnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memberikan penghargaan kepada Pemko Batam sebagai kota terbaik yang mendukung pencapaian standar keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Pemko Batam menerima penganugerahan
Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI.

Pemko Batam masuk 3 besar dengan capaian nilai 93,82 setelah Ambon dan Sawahlunto.

Selanjutnya Pemko Batam juga berhasil meraih penghargaan Smart Sanitasi Award (SSA) atas prestasinya sebagai peringkat pertama kategori National Water and Sanitation Information Services (Nawasis) terbaik dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Walikota Batam juga menerima penghargaan Enterpreneur
Award 2018 Kategori Kemiskinan dan Kesehatan.(***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018, Jumat, 29 Maret 2019 di Aula Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga didampingi Wakil Ketua II, Ahmad Dani dan dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul-Rahma beserta jajarannya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga memimpin rapat paripurna penyampaian LKPj Wali Kota Tanjungpinang.

Dikatakan Angga, penyampaian LKPj yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang itu berdasarkan Undang Undang yang berlaku. “Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan sebuah kewajiban, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku, LKPj Kepala Daerah haruslah disampaikan melalui Rapat Paripurna di DPRD, selambat-lambatnya 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir,” ucap Ade Angga.

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul membacakan LKPj

Setelah Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, menyampaikan LKPj ini, nantinya akan dibahas dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang, hingga menghasilkan kesimpulan dari pembahasan LKPj.

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul dalam sambutannya menyampaikan, LKPj ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang atau merupakan tahun terakhir RPJMD masa jabatan Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018.

“Sebagaimana yang telah kita sepakati bersama bahwa prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang dalam RKPD tahun 2018 dititik beratkan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan SDM, pembangunan bidang pendidikan, pengembangan bidang kesehatan, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pengembangan pariwisata dan budaya daerah, pengembangan perdagangan dan potensi perikanan berdasarkan karakteristik daerah serta pengembangan dan prasarana pelayanan dasar,” ujar Syahrul dalam sambutannya.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir pada paripurna

Selanjutnya, Syahrul menyampaikan infornasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 yang menggambarkan kinerja pengolelolaan keuangan daerah.

Pendapatan ditargetkan sebesar Rp891,52 miliar dengan realisasi mencapai Rp921,07 miliar atau 103,31 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp158,24 miliar dan realisasi sebesar Rp160,44 miliar atau 101,39 persen dari target.

Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp663,24 miliar dapat realisasi sebesar Rp699,72 miliar atau 105,50 persen dari target. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp70,03 miliar dapat terealisasi sebesar Rp60,90 miliar atau 86,97 persen.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir pada paripurna.

Lebih lanjut Syahrul menyampaikan, gambaran tentang belanja daerah tahun anggaran 2018. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp915,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp836,67 miliar atau sebesar 91,42 persen dari anggaran.

Belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp419,28 miliar dengan realisasi sebesar Rp382,66 miliar atau 91,27 persen serta belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp495,96 miliar dan realisasi sebesar Rp454,01 miliar atau 91,54 persen.

Untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp25,85 miliar dari target sebesar Rp25,71 miliar yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi Non parmanen lainnya.

Sedangkan, lanjutnya, realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2018 sebesar nol rupiah, dari rencana pernyataan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp2 miliar.

Pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, dapat dilaporkan bahwa indikator kinerja daerah yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2013-2018 pada tahun 2018 sejumlah 194 indikator.

“Capain tersebut tentunya tak terlepas dengan adanya dukungan yang kuat dari DPRD yang secara operasional dilaksanakan oleh para pimpinan OPD,” ucapnya.

Pemko Tanjungpinang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terimakasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Tanjungpinang yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggarana pemerintah dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

“Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan pada tahun 2018 dapat saya laporkan bahwa pada tahun anggaran tersebut Kota Tanjungpinang tidak ada program dan kegiatan tugas pembangunan yang diterima oleh perangkat daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang,” ucapnya.

Selain itu, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tahun 2018 telah dilakukan kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

“Untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya yaitu kerjasama dengan pihak ketiga dan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah secara lebih rinci realisasi program kegiatannya dapat dilihat dalam dokumen LKPJ yang telah kami sampaikan,” tutupnya. (***)

Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi Ambil ‘Paksa’ Fee Proyek di Pemerintahan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Secara umum, tiga tahun kepemimpinan Awe-Nizar di Kabupaten Lingga masuk kategori tidak mengalami kendala. Akan tetapi, bagi sebahagian elemen masyarakat ada yang menaruh kekecewaan. Soalnya, ada tindakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusaha mencederai kinerja pasangan ini.

Berbekal melakukan sebuah perjuangan yang ‘berdarah-darah’, saat Awe-Nizar bertarung di pesta demokrasi rakyat melawan tiga pasangan kandidat lainnya, oknum ASN, sebut saja Sya’ban, menangguk keuntungan. Bahkan, ‘kehantuannya’ ini mampu dan dirasakan sangat ampuh untuk menembus semua OPD yang ada.

BERITA TERKAIT

Menengok Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi di Pemerintahan

Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi Obrak-abrik Jabatan di Pemerintahan

Dengan ‘kekuatan’ yang dimilikinya itu, ia berhasil menjadi ‘hantu’ kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga. Dan, pejabat OPD hanya bisa pasrah dan mengikuti segala sesuatu yang diinginkan Sya’ban.

Aktivitas yang paling menonjol dan sangat berani yang dilakukan oknum ini, yaitu bermain di proyek pemerintahan. Dan terkhusus, oknum Sya’ban ini sangat berani ‘menggerogoti’ setiap proyek yang ada di setiap OPD.

Bagaimana tidak, oknum ini berani mengambil keuntungan sekitar 10 persen dari nilai proyek itu sendiri. Dan bagi siapapun yang tidak mau menyiapkan bagian untuk oknum ini, tentu bersedia menanggung resiko.

Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga yang dilantik oleh Bupati Lingga, Alias Wello. (istimewa)

Namun seseorang pun yang mendapatkan proyek dari pemerintahan itu sendiri, lebih baik menerim kenyataan, dengan berdiam diri. Para kontraktor dan pengusaha ini, lebih memilih untuk menerima apa adanya. Namun yang mereka rasakan dan sesalkan, tingkah laku dan cara ‘merampok’ oknum ASN ini.

“Kalau pekerjaan di pemerintahan, berbagi rezeki itu hal biasa. Tetapi, cara dia (oknum ASN, sebut saja Sya’ban) sangat tak baik,” kata seorang pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya ini sambil mengatakan bahwa oknum ASN ini sama sekali tidak ada hak untuk mengambil fee dari setiap proyek.

Disebutkannya, ketika para pengusaha tidak mau memberikan fee, biasanya 10 persen dari nilai proyek, ia akan mengancam. Meskipun, katanya lebih jauh, belum ada kontraktor yang berani membantah permintaan oknum ini.

TNI Manunggal Bangun Pulau Galang Batam Dimulai

Parkir di Kantor Bupati KKA Merusak Pemandangan

KPU Jangan Pecah Belah dan Dikotomi Pers

“Jadi, selain kita siapkan 10 persen dari nilai proyek yang kita dapat, ada dana lain bagi pejabat lainnya yang harus kita siapkan. Artinya, kita sebagai pengusaha akan dan diajar untuk ‘nakal’,’ katanya seraya lebih jauh dikatanya, dengan banyaknya pengeluaran itu sendiri, kondisi proyek yang dikerjakan menjadi tidak sesuai dengan standar yang ada.

Tidak hanya satu, dua atau tiga orang pengusaha aja yang menjerit, sebahagian besar kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah merasakan hal yang sama. Bahkan, sejumlah rekanan, sahabat dan teman-teman oknum ASN ini pun tidak diberi ampun, tetap harus mengeluarkan fee 10 persen.

Tindakan oknum ASN ini sangat meresahkan. Karena oknum ini selalu ‘menjual’ nama pasangan Awe-Nizar, harus ada tindakan serius. Dan yang bisa mengambil langkah untuk penangan yakni Awe-Nizar. Namun jika tetap dibiarkan, tentu hal ini akan mengganggu dan sangat merugikan, terhadap penilaian kinerja Awe-Nizar, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lingga. (tim)

Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi Obrak-abrik Jabatan di Pemerintahan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Pesta perayaan tiga tahun kepemimpinan Awe-Nizar telah berlalu. Seluruh jajaran bekerja keras untuk mensukseskan perayaan yang tiap tahun diadakan tersebut. Lebih kurang seminggu berlangsung, dan pesta itu berjalan dengan sukses.

Layaknya sebuah pesta, tahapan akhirnya tentu ada bagian ‘cuci piring’. Kegiatan yang berlangsung lebih dan kurang satu minggu, dengan persiapan sekitar satu bulan, tentu ada pertanggungjawabannya. Kenapa? sederhana jawabannya, karena pesta itu berlangsung dan berjalan dengan menggunakan dana rakyat.

BERITA TERKAIT

Menengok Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi di Pemerintahan

Bayangkan, tiga tahun kepemimpinan Awe-Nizar memimpin Lingga. Begitu banyak dana rakyat melalui Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan. Setiap rupiah yang dipergunakan ini pun wajib untuk dipertanggungjawabkan. Dan legalitas penggunaan anggaran tersebut dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga. Urusan penganggaran dan pengesahan anggaran masalah legislatif dan eksekutif.

Yang menarik untuk dilirik tentang eksistensi oknum ASN dalam kepemimpinan Awe-Nizar. Gerakan mereka yang masif dan terstruktur ini patut dipelototi. Hanya karena merasa berdarah-darah saat berjuang, oknum ini membenarkan segala macam hal yang dilakukannya hingga menjadi sesuatu yang dianggapnya benar.

Sejumlah pejabat di Pemkab Lingga yang baru dilantik untuk ikut mensukseskan program kerja Awe-Nizar

Sebelumnya, Bupati Lingga, Alias Wello yang akrab disapa Awe melantik sejumlah pejabat di jajarannya. Ia menegaskan hal ini bagian penyegaran, seperti lazimnya mutasi yang laksanakan. Kepada pejabat yang baru dilantik, Awe meminta ASN agar cepat bekerja sehingga dalam 100 hari kedepan.

”Saya sudah melakukan hitungan sampai dengan awal Juni nanti, terhitung dari seratus hari kerja untuk semua dari jabatan yang diemban. Kami akan melakukan evaluasi dan penempatan kembali 
bagi ASN yang nyatanya tidak melaksanakan target yang direncanakan,” ucapnya

Dikatakan Awe, tiga tahun diusia pemerintahan yang dikomandoi Awe-Nizar, akan menyempurnakan pekerjaan yang belum terselesaikan, satu diantaranya pekerjaan yang masih berproses, serta pekerjaan yang diharapkan dengan hasil yang optimal,” katanya.

Ketegasan dan semangat yang dilakukan Awe-Nizar ini diganggu oleh oknum ASN yang tak bertanggung jawab. Setidaknya, kuat dugaan tindakan melakukan dan mempengaruhi posisi dan jabatan seseorang yang diduga dilakukan oleh oknum ASN, sebut saja Sya’ban. Meskipun dengan jabatan yang disandangnya belum mempuni untuk menempatkan posisi seseorang dalam sebuah jabatan, namun perjuangan ‘berdarah-darahnya’, sangat ampuh untuk jadi ‘hantu’ yang menakutkan.

Namun, jika ada yang mencoba dan berusaha untuk mempertanyakan prilakunya ‘mutasikan’ kedudukan seseorang dalam sebuah jabatan, dipastikan Sya’ban, oknum ASN ini bersikeras untuk melakukan pembantahan. Hingga, banyak dari ASN yang jadi ‘korban’, lebih baik berdiam diri dan menerima.

BERITA LAINNYA

Awe Lantik Pejabat ASN di Tanjung Napau

Siswa MA Suskes Jalankan Program Syi’ar Islam

Padahal, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, tindak tanduk dan sepak terjang oknum ASN yang turutcampur dalam urusan memutasikan jabatan seseorang ini bukan menjadi sebuah rahasia lagi.

Mutasi di lingkungan dalam sebuah organisasi, apalagi di pemerintahan sebuah yang normal. Karena ini bagian dari bentuk penyegaran dan menciptakan suasana baru dengan harapan adanya peningkatan kinerja. Soalnya, mutasi yang merupakan bagian dari sebuah sanksi dan ada juga yang merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan karir seseorang.

Bagaimana jika mutasi itu dilakukan berdasarkan dan berlandaskan ketidaksukaan, bukan dari sisi prestasi? Yang pasti, jika ini terjadi, tentu tidak akan dapat untuk mencapai apa yang diinginkan. Bahkan, hal ini justru malah menimbulkan perlawanan yang lebih radikal. Dan ketika hal ini terjadi, siapa yang dirugikan? Tentu pimpinan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Awe-Nizar. (tim)

Menengok Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi di Pemerintahan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Tanpa terasa. Duet Awe-Nizar sudah tiga tahun berjalan. Dimana tiga tahun lalu, pasangan ini mendapat amanah dari seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lingga. Melalui pertarungan politik, mereka meraih simpatisan rakyat.

Tiga tahun memimpin pemerintahan, tentu banyak hal, masalah atau persoalan yang dihadapi. Berbagai dinamika, satu per satu bermunculan. Tentu dari semua itu, ada yang menjadi pengalaman suka, bahkan tak tertutup kemungkinan, ada juga yang menjadi bagian dari kabar duka.

BACA JUGA

Siswa MA Suskes Jalankan Program Syi’ar Islam

Awe Lantik Pejabat ASN di Tanjung Napau

Dalam perjalanan untuk menjalankan roda pemerintahan, pasangan Awe-Nizar tentu tidak mampu dan tidak dapat bekerja sendiri. Hal yang pasti, mereka membangun instrumen kerja yang kuat, agar visi misi dan program kerja saat kampanye dapat berjalan dengan baik.

Dikutip dari website http://www.linggakab.go.id, Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar mengakui sumber daya manuasia adalah hal yang penting. Ia memaparkan, setelah 100 hari menahkodai Bunda Tanah Melayu, merubah mainset aparatur sipil negara (ASN) adalah hal yang paling berat.

“Merubah mainset yang terbangun 12 tahun itu, yang menjadi berat sekali untuk kami lakukan. Namun alhamdulillah sudah nampak terbangun, khususnya di kalangan SKPD,” ungkapnya.

Pertanyaannya, siapa saja ‘mereka’ yang dirangkul itu? Hal ini yang menjadi titik awal catatan mediakepri.co.id untuk tiga tahun Awe-Nizar.

Tiga tahun lalu, Awe-Nizar harus bersaing dengan tiga kandidat lainnya untuk meraih suara masyarakat di Lingga. Dengan kekuatan tim sukses (timses) yang dibangunnya, pasangan ini meraih 49,77 persen atau 25.544 suara dari total suara untuk menjadi pemimpin baru.

Perolehan suara ini dicapai dengan kerja keras. Semua yang tergabung di timses, bertukus lumus dan bekerja tiada henti untuk mengais simpatisan. Mereka meyakinkan masyarakat, Awe-Nizar memiliki visi misi dan program kerja yang patut untuk diperjuangkan.

Wakil Bupati Lingga, Nizar mengikuti upacara saat mendengarkan pengarahan Bupati Lingga, Alias Wello. (istimewa)

Tidak hanya dari partai NasDem, sebagai partai pendukung, ada segelintir oknum aparatur sipil negara (ASN) yang ikut bergabung sebagai timses bayangan. Bahkan, oknum ini dengan sangat yakin kemenangan Awe-Nizar ini, hingga ia berani berjuang sampai ‘berdarah-darah’.

Siapa dia? Kita sebut saja Sya’ban. Terlahir dari keluarga sederhana, Sya’ban sangat yakin dengan duet yang akan diperjuangkannya. Aura keyakinan terhadap duet dengan nomor urut 4 kala itu, jadi pemicunya untuk bertempur agar meraih sebanyak-banyaknya suara masyarakat Lingga.

Apakah tulus perjuangan Sya’ban? Saat itu, pertanyaan ini tidak bisa langsung dijawab. Tentu perjalanan waktu yang teratur, bisa memberikan sedikit gambaran dan pencerahan untuk menjawab pertanyaan itu sendiri.

Ditelaah statusnya sebagai ASN, tentulah banyak harapan dan angan-angan yang akan digantungkan di pundaknya Awe-Nizar. Adapun target tidak muluk yang ingin dicapainya, adalah statusnya sebagai ASN berada pada posisi aman. Tidak kalah penting, tentunya ia ingin perkuatan kondisi ekonomi dirinya agar dapat tertata dengan baik.

Salahkan harapan yang terpatri di oknum ASN itu? Tentu tidak. Dan hal itu sangat normal dan juga manusiawi. Hanya saja, tidakan yang dilakukannya itu tentu akan membantu memperkeruh dan membuat Awe-Nizar harus menelan pil pahit permasalaha dibelakang hari. Maka untuk berikutnya, jika kondisi ini tidak diperbaiki, sebagai pemimpin, Awe-Nizar harus memilih hal terbaik dari pilihan-pilihan terjelek. (tim)

apresiasi

NATUNA

Senin | 28 Januari 2019 | 9:53

Natuna Raih Predikat BB Pada LHE SAKIP tahun 2019

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menghadiri acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Tahun 2018 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempat di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Bandung Jawa Barat, senin, 27 Januari 2019.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menpan RB dan seluruh 174 Bupati/Walikota dari 9 Provinsi se-Wilayah Regional I, diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat dan Banten.

Bupati Natuna foto bersama Gubernur Kepri dan kepala daerah lainnya yang menerima apresiasi LHE SAKIP dari Kemenpan RB

Kemenpan RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Natuna dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

” Tujuan Evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan, ” kata Menteri PANRB Syafruddin.

Bupati Natuna menerima apresiasi LHE SAKIP dari Kemenpan RB

Sementara itu, Bupati Natuna Hamid Rizal ketika dimintai tanggapannya, ia merasa bersyukur terhadap meningkatnya hasil evaluasi tersebut, yakni dari nilai 70,01 menjadi 74, 03 atau predikat BB.

Menurut Hamid Rizal, Penilaian tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan juga menunjukkan peningkatan.

” saya ingin kedepan seluruh instansi pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus meningkatkan kinerja, menjadi instansi yang produktif yang pada gilirannya dapat mewujudkan pelayanan prima yang lebih baik, ” Harap Hamid Rizal. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Jika kebanyakan orang merayakan malam pergantian tahun 2018 menuju 2019, dengan kegiatan pesta maupun berwisata.

Namun, anggota DPRD yang bernama Rusdi memilih melakukan kegiatan sosial. Ia menyantuni anak yatim piatu di kecamatan bunguran timur laut.

“Alhamdullah pada Tahun ini bisa mengajak Anak Yatim Piatu merayakan malam pergantian akhir tahun, hal ini sebagai bentuk ucapan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa, ” ucap Rusdi.

Rusdi, anggota DPRD Natuna santuni yatim piatu

Menurut anggota DPRD Natuna yang akrab disapa Mug ini, kegiatan tersebut juga ditujukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Khusunya kepada anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua.

” Anak-anak Yatim Piatu ini juga merupakan aset masa depan, tentunya sangat penting untuk dibantu agar mendapat kehidupan yang lebih layak dengan harapan mereka dapat terus berkembang dan turut membantu pembangunan di Kabupaten Natuna, ” Kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Rusdi pun berpesan kepada anak-anak yatim piatu tersebut, agar senantiasa tegar dan tidak merasa rendah diri.

” Saya mengajak anak-anak yatim piatu di Kabupaten Natuna ini terus belajar meraih prestasi untuk menggapai cita-cita yang lebih baik. Insyaallah kegiatan ini terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian saya sebagai Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Satu, ” kata Rusdi.


Rusdi, anggota DPRD Natuna santuni yatim piatu

Pria kelahiran Desa Limau Manis, Natuna ini juga mengingatkan, Indonesia besar karena semangat kegotongroyongan masyarakatnya, didalam gotong royong terdapat semangat saling berbagi antar sesama.

” Sulit untuk mencapai tujuan tanpa gotong royong dan kebersamaan, dari sana akan muncul kepedulian dan kepekaan sosial, semoga kita selalu menjadi manusia yang perduli terhadap sesama, ” Pesan Rusdi. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus seleksi setidaknya harus mengabdi selama 10 tahun di instansi atau daerah yang mereka pilih.

Apabila lulus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun maka harus bertahan dan baru dapat pindah ke daerah lain setelah 10 tahun dilantik. Jika hal tersebut dilanggar maka dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri.

BACA JUGA

Ingat… Ini Lima Warna Surat Suara Pemilu 2019

Pola Swakelola Cetak Sawah di Lingga dan Natuna

Hal tersebut ditegaskan Kabid Mutasi, Pengadaan dan Informasi BKPSDM Kabupaten Karimun, Kiki Rahmadi saat kegiatan pembekalan pemberkasan CPNS di Gedung Nilam Sari belum lama ini.

“Jadi jangan berpikiran dapat pindah. Kalau di bawah 10 tahun ingin pindah maka diberhentikan. Ini ada aturannya,” kata Kiki.

Dijelaskan Kiki, aturan itu telah diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018.

KNPI Berdoa dan Kenang Musibah Jemaja

Yaitu tentang kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 atau Permenpan Nomor 36 Tahun 2018.

“Jadi dengan adanya aturan itu, pegawai yang belum mengabdi 10 tahun belum dapat mengajukan surat pindah,” jelasnya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Polindes Kote ‘Sakti’ memanfaatkan mementum pergantian tahun dengan kegiatan positif. Dengan menggelar Family Gatering, mempererat tali silaturrahmi antara kader Posyandu dengan warga.

Terlihat antusias peserta yang mengikuti kegiatan yang memiliki makna yang besar dan positif karena tujuannya baik. Orang tua dan anak-anak yang mengikuti kegiatan ini tampak ceria dan memancarkan aura kebahagian yang tiada tara.

Mereka jarang berkumpul. Memalui kegiatan ini, keharmonisan tercipta dengan sangat kilat menjelang pergantian tahun. Bagi keluarga yang awalnya jarang berkumpul dan jarang aktif, mereka bercengkarama berselimutkan dinginnya malam itu.

BACA JUGA

Tingginya Angka Kemiskinan Lingga Jadi Perhatian Mahasiswanya

Danrem 033/WP Tinjau Cetak Sawah di Lingga

Aziz Martindas: Liga Sepakbola Lingga Satu

Tidak ada yang kuku, apalagi canggung dalam kegiatan itu. Mereka berbaur antara satu dan yang lainnya. Anak-anak bermain dan asik dengan dunianya, kaum hawa mempersiapkan hidangan yang akan disantap bersama-sama. Sedangkan, bapak-bapak saling bertukar pikiran.

Dalam pelaksanaan Family Gathering, tidak ada undangan khusus dan special bagi orang-orang tertentu saja. Karena dari awal perencanaan, pihak Polindes dan panitia mempersilahkan siapapun bagi warga Desa Kote yang ingin datang dan bergabung dalam mempererat tali silaturahmi keluarga.

Bidan Polindes Desa Kote, Murniati mengatakan moment pergantian tahun digunakan untuk mempererat tali silaturahmi antara Polindes Kote, Kader Posyandu dan warga Desa Kote. Sehingga kedepannya tidak ada jarak diantara kami.

2018, Korem 033/WP Zero Pelanggaran

Ini Tiga Keindahan Geopark Natuna

“Dengan kegiatan ini, kedepan kami dianggap sebagai bagian dari keluarga,” katanya kepada mediakepri.co.id, Jumat, 4 Januari 2019.

Selain itu, katanya, atas terlaksananya kegiatan Family Gatering ini, Polindes Kote bekerjasama dengan Telkomsel. Dan dalam kegiatan ini, tambahnya, Dodi pimpinan Telkomsel juga turut hadir. (bran)

promo awal tahun

RILIS

Kamis | 03 Januari 2019 | 14:57

Promo Awal Tahun Tunas, Diskon Special Rp30 Juta

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ini kesempatan terbaru bagi masyarakat Batam, yang berniat untuk memiliki Rumah sendiri di awal tahun 2019. Khusus Perumahan Tunas Regency untuk Cluster Lavender dan Cluster Jasmine

Pengembang memberikan kemudahan dalam bentuk PROMO AWAL TAHUN yang sangat menarik. Yaitu Hanya dengan membayar Angsuran Pertama Rp 2 jutaan, bisa Langsung Terima Kunci dan Langsung Huni. Dengan Type yang di tawarkan yaitu T.39/78 dengan Harga Setara dengan T.36

“Ini Kesempatan yang sangat bagus untuk warga Batam dalam mengawali Tahun 2019 dengan memiliki Rumah sendiri dengan cara yang sangat mudah,”  kata Harry, dari Divisi Marketing & Promo Proyek Perumahan ini menerangkan pada Koran ini kemarin.

Silatulrahmi Jadi Kekuatan Pembangunan 2019

Edy Birton Gantikan Asri Agung sebagai Kejati Kepri

Khusus Rumah Siap Huni untuk blok tertentu, bahkan mendapat Special Diskon tambahan sampai dengan Rp30 juta.

Menariknya selain Promo diatas, Harga Rumah di Tunas Regency ini juga sudah termasuk Biaya Notaris (AJB), Biaya Sertifikat (SHGB), dan Pajak Pembeli (BPHTB).

Perumahan Tunas Regency yang berdiri diatas lahan seluas 52 Ha ini terdiri dari 4(empat) Tahap. Berada pada Posisi dan Lokasi yang Sangat Strategis serta dekat sekali ke berbagai tempat-tempat layanan umum seperti Plaza, Pasar Basah, Bank/Atm, Sekolah, SPBU, dan lainnya.

Ribuan WNA Diberikan Izinkan Tinggal di Karimun, Kepri

Perumahan Tunas Regency ini juga memiliki Fasilitas Umum yang sangat Komplit, antara lain Sekolah SMP & SMU Negeri  dalam Kawasan Perumahan, Sarana Tempat Ibadah, Arena Olah Raga, Clubhouse, Kolam Renang,  Jaringan TV Kabel, dan lain-lain. 

Selain itu, Perumahan ini juga menerapkan Konsep Cluster, yaitu akses ke dalam Perumahan melalui satu pintu gerbang. Di dalam Cluster, Row Jalan perumahan juga cukup lebar sampai 10 meter sehingga memberikan kesan sangat lega dan nyaman.

Usai Kenaikan Pangkat, Kapolda Kepri Lantik Dirintelkam

Harga Rumah Tunas Regency juga masih sangat Terjangkau, Type T.39/78 ditawarkan dengan Harga Setara dengan T.36.Berani diBandingkan dengan harga-harga rumah di beberapa perumahan lain yang Setara.

” Stock rumah yang Siap Huni di Perumahan Tunas Regency di Tahap 1 dan Tahap 2 tidak banyak lagi. Total Stock Tahap 1 dan Tahap 2 tinggal belasan uni saja.  Jadi Segera saja hubungi Team Marketing kami atau Silahkan datang langsung ke Kantor Pemasaran Tunas Regency,” Kata Harry, menambahkan.

Pabuk Terjang Natuna dan Anambas, Warga Diminta Waspada

Informasi lebih lanjut, atau berencana Check Lokasi, Silahkan Hubungi Marketing Tunas Regency : 0812 706 89888, 0821 7226 0005, 0812 7522 8108, 0813 6134 9495.

refleksi 2018

OPINI

Sabtu | 29 Desember 2018 | 13:16

Hadapi Tahun Politik, Catatan PWI Sambut 2019

HAJATAN nasional yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa sudah di depan mata. Tahun depan, kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.  Bukan hanya pemilihan presiden-wakil presiden yang kita hadapi, melainkan juga pemilihan legislatif secara serentak. Dalam suasana yang seperti ini, penting sekali untuk saling mengingatkan agar sebagai sesama komponen bangsa, kita terus menjaga semangat persaudaraan dan semangat kerukunan. Berbeda pilihan boleh, berbeda pandangan politik wajar wajar saja. Namun yang paling penting adalah bagaimana tetap menjaga toleransi, kebersamaan dan semangat saling menghormati dalam perbedaan itu.

Semua unsur masyarakat mesti memberikan andil untuk menjaga suasana kemasyarakatan yang tenang, guyup dan kondusif. Tanpa terkecuali komunitas pers nasional. Kepada rekan-rekan wartawan di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama menjaga agar ruang publik media menjadi ruang yang mencerahkan masyarakat dan mendinginkan suasana. Mari kita jaga agar ruang media tidak menjadi ruang provokasi dan ruang pecah belah masyarakat. Teman teman wartawan menjadi andalan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dengan senantiasa menampilkan pemberitaan yang berkualitas, obyektif dan independen. Media-massa jurnalistik seyogyanya  tidak terseret dalam perkubuan politik, berada di tengah tengah untuk mendampingi masyarakat di kala suasana politik semakin menghangat belakangan ini.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh komunitas pers nasional adalah masalah bangsa ini bukan hanya pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional. Bangsa Indonesia memiliki masalah serius yang lain: korupsi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kelestarian alam, toleransi antar umat beragama, penanganan bencana dan lain-lain. Jangan sampai karena hiruk-pikuk penyelenggaraan pemilu, kita menjadi abai terhadap masalah-masalah tersebut. Jangan sampai karena terlalu bersemangat mendiskusikan dan mewacanakan suksesi kepemimpinan nasional, komitmen pers menjadi mengendur terhadap persoalan-persoalan bangsa tersebut.

Salah satu masalah yang mengemuka dalam kehidupan pers Indonesia tahun 2018 adalah independensi dan imparsialitas media massa terhadap partai politik dan kandidat presiden/wakil presiden. Kita tidak dapat menutup mata dari fakta bahwa beberapa pemilik media secara terbuka dan dengan kesadaran diri terjun ke dunia politik, dengan menjadi pemimpin partai politik atau menjadi simpatisan dari kandidat tertentu. Tentu saja, terjun ke dunia politik adalah hak setiap orang, termasuk para pemilik media. Namun persoalannya di sisi lain UU Pers menyatakan pers pertama-tama adalah institusi sosial. Dalam kedudukannya sebagai institusi sosial, pers mesti mengedepankan nilai-nilai dan kepentingan publik di atas kepentingan apa pun dan siapa pun. Oleh karena itu, secara etis dan normatif, dalam kaitannya dengan agenda suksesi kepemimpinan nasional, setiap institusi media mesti bersikap independen dan mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama.

Terkiat dengan peran pers yang sangat strategis dan menentukan tahun 2019,  serta dalam konteks persoalan bangsa secara lebih luas, pad akhir tahun ini, PWI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1.      Di tengah-tengah perkembangan politik yang berjalan sangat dinamis, di mana kekuatan-kekuatan politik bersaing satu sama lain dalam pencitraan diri, penggalangan opini publik dan mobilisasi politik, selalu ada kemungkinan bahwa masyarakat akan memilih “kucing dalam karung”. Memilih para pemimpin karena sekedar harus berpartisipasi dalam pemilu tanpa mengetahui terlebih dahulu kualitas para pemimpin tersebut. Dalam hal ini, persmesti memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pers mesti berperan menyediakan informasi dan wacana yang dibutuhkan masyarakat untuk mengenali kelebihan dan kekurangan para Calon Presiden atau Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPRD I dan CalonAnggota DPRD II, tetapi dengan tetap semangat independen dan profesional. Pers menyajikan informasi tentang para kandidat, tetapi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pilihan politiknya.

2.      Pemilu 2019 adaah pemilu sangat kompleks sekaligus rawan. Di bilik suara, kita berhadapan langsung dengan 5 kartu suara yang berbeda. Ada sekitar 20.500 kursi yang diperebutkan oleh lebih dari 300 ribu kandidat. Akan ada 850 ribu TPS dengan total 5.000.000 panitia pemungutan suara. Banyak sekali informasi yang mesti diketahui masyarakat tentang proses persiapan pemilu, pemungutan suara, kandidasi dan lain-lain. Fakta menunjukkan, hingga hari ini sosialisasi tentang berbagai hal ini masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini menimbulkan kerawanan mengingat semakin dekatnya penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, pers perlu diingatkan agar turut berperan dalam sosialisasi tentang tahap-tahap dan tata cara pemilu. Sebagaimana telah terbukti, media massa adalah saluran komunikasi dan informasi yang utama di Indonesia hari ini. Jangan sampai, pers terus-menerus hanya berkutat dengan isu persaingan capres-cawapres dan mengesampingkan pemilihan legislatif. Jangan sampai pers terlalu sibuk dengan kontroversi tentang persaingan antar kandidat sehingga melupakan pentingnya pemberitaan tentang proses-proses penyelenggaraan pemilu.

3.      Yang tidak kalah penting adalah menjaga suasana yang kondusif dan aman menjelang pelaksanaan pemilu. Semua kandidat politik sangat berkepentingan dengan pemberitaan media. Beberapa di antara mereka mungkin akan berusaha menggunakan ruang pemberitaan media untuk menyudutkan pihak-pihak lain. Perlu kedewasaan dan kehati-hatian dalam hal ini, agar media tidak terseret ke dalam konflik atau persaingan politik antar kontestan pemilu.  Media harus menghindari peranan “intensivier of conflict”, peranan mengintensifkan dan memperbesar skala konflik melalui pemberitaan yang bersifat bombastis dan provokatif.

4.      Media-media mesti dapat menahan diri dan tahu-batas dalam menggunakan informasi di media sosial. Jika media-sosial dipenuhi dengan informasi yang spekulatif, agigatif, hoax dan ujaran kebencian, semestinya media massa jurnalistik menyajikan informasi yang lebih baik dan berkualitas. Jika di media sosial banyak orang asal ngomong, asal nuduh dan apriori kepada orang lain, semestinya media massa jurnalistik tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi atau pernyataan yang demikian. Jika di media sosial, publik sering terpancing untuk menggunjingkan masalah-masalah pribadi tokoh politik dan pejabat, semestinya media-massa jurnalistik dapat menghindari eksploitasi urusan-urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Pendek kata, perlu dijaga benar agar media-massa jurnalistik tidak menjadi follower media-sosial dalam hal menyajikan informasi yang tidak kredibel, apriori, bermuatan kebohongan atau kebencian. Di era disrupsi dewasa ini, jati diri pers nasional sedang diuji apakah dapat menampilkan informasi dan wacana yang lebih beradab dibandingkan dengan media sosial.

5. Pers Indonesia mesti dapat mengawal proses penyelenggaraan suksesi kepemimpinan nasional 2019berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Besar harapan masyarakat agar pers Indonesia dapat menjadi “wasit” yang adil dan proporsional, dan tidak justru menjadi “pemain” dalam proses pemilu yang berlangsung. Menaati Kode Etik Jurnalistik dan berperan sebagai pihak yang netral juga dapat menghindarkan pers, terutama wartawan, dari kemungkinan-kemungkinan kekerasan yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

6. Persoalan korupsi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya pers Indonesia terus-menerus menguatkan komitmen dalam membantu upaya memerangi korupsi. Hal ini dilakukan dengan terus-menerus memberitakan kasus-kasus korupsi, melakukan indepth reporting atau jurnalisme investigatif, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, prinsip akurasi dan keberimbangan berita.

7. Tahun 2018, bangsa Indonesia tak henti-henti dirundung musibah bencana alam dan bencana sosial. Dari gunung meletus, gempa bumi, terorisme hingga tsunami silih berganti melanda negeri tercinta ini. Tentu saja, bencana itu menjadi perhatian pers nasional. Dalam beberapa momentum, masih ditemukan kecenderungan pers untuk mendramatisasi keadaan korban dan dampak bencana secara berlebihan. Alih-alih menghormati perasaan traumatik korban sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sebagian media justru mengeksploitasi perasaan traumatik korban bencana. Ke depan, perlu diingatkan pentingnya menegakkan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan bencana alam dan bencana sosial. Dramatisasi atas keadaan kebencanaan dan eksploitasi atas keadaan korban mesti dieliminir dalam pemberitaan pers nasional. Digantikan dengan pemberitaan yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, mitigasi bencana, penanganan trauma korban dan pemulihan harapan dan optimisme para korban (manufacturing hopes). Pers juga mesti mempertimbangkan benar dampak-dampak pemberitaan bencana alam terhadap kepentingan publik yang lain: keamanan nasional, penanganan terorisme, perekonomian nasional, pariwisata, penerimaan devisa negara dan lain-lain.

Demikian pernyataan PWI dalam momentum pergantian tahun 2018 ke 2019. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga perjalanan kita sebagai bangsa akan semakin baik dan sesuai harapan tahun depan. *

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Polres Karimun lakukan persiapan pengamanan jelang Natal dan tahun baru 2019. Hal ini ditandai dengan apel pasukan operasi lilin seligi di Mapolres Karimun, belum lama ini.

Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya mengatakan, pengamanan berlangsung selama 10 hari, dimulai sejak 23 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019.

“Pengamanan nantinya berlangsung selama 10 hari ke depan. Sejak 23 Desember 2018 hingga Januari 2019 nanti,” kata Kapolres.

Hengky menuturkan, perayaan natal dan tahun baru merupakan momen masyarakat khususnya pemeluk agama nasrani untuk berkumpul bersama sanak keluarga. Maka dengan harapan pada saat perayaan dapat berjalan aman, nyaman dan sejuk.

Untuk pengamanan sendiri, Hengky mengatakan akan melibatkan TNI dan Pemerintah Daerah. Selain itu pihaknya juga menyediakan lima pos pengamanan, tujuh pos pelayanan terpadu.

“Tentunya dibantu beberapa instansi terkait untuk menjaga keamanan dan pelayanan agar pada saat perayaan natal dan tahun baru dapat berjalan dengan lancar serta aman,” katanya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Timor Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis. Wilayah ini lalu dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi di Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai resminya pada 19 Oktober 1999.

Kala itu wilayah ini menjadi provinsi yang merupakan provinsi di Indonesia ke-27. Perjalanan panjang yang tercatat, Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal.

BACA JUGA

Sejarah Lahirnya Rupiah

Panglima Terhebat dalam Sejarah Dunia

Pesona Bersejarah dan Ragam Cerita di Lawang Sewu

Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau Kambing atau Atauro, pulau Jaco dan sebuah eksklave di Timor Barat yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002.

Disadur dari wikipedia.org, berawal dari keinginan sebuah partai politik yaitu APODETI bersama UDT yang ingin berintegrasi dengan Indonesia pada 28 November 1975. Lalu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kini disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan invasi militer ke Timor Timur pada 7 Desember 1975.

Natuna Dapat Dua Kapal Perkuat Transportasi Laut

‘Rahim’ FSIGB Lahirkan Penyair Perempuan Indonesia

Kolonel Ariful Lepas Kontingen FKPPI Kepri ke Jambore Nasional

Dua Putra Lingga Terpilih Wakili Kepri di Kejurnas Atletik

Kekuatan Investigasi Media hingga Mundurnya Presiden

Selama masa invasi, massa penolak integrasi (FRETILIN) dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Setelah berhasil ditaklukkan, koalisi APODETI-UDT membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur dengan Arnaldo dos Reis Araújo sebagai ketuanya.

Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Bahkan pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia mengatakan bahwa Timor Timur adalah ‘anak yang hilang dan telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi’. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Sutardji Cholzum Bakri, penyair yang terkenal dengan karya kreatifnya berjulukan ‘kredo puisi’. Membawa corak baru kepenyairan sastra Indonesia. Dalam sejarah sastra Indonesia mencatat, Sutardji berhasil membawa dan berjalan dijalan ke-puisi-anya.

BACA: Tembakan Lee Harvey Oswald Tewaskan John F Kennedy

Sebelum saya melanjutkan essay ini, saya ingin mengucapkan ‘Tabek Dato’. Sebuah ungkapan transenden dalam kultur luhur Melayu. Sekaligus kepada, Sutardji Cholzoum Bakri.

Sutardji, ketika berada di pusat imperium Kerajaan Lingga Riau yang pernah berjaya dimasanya, tepatnya di kota kecil yang disebut Daik, memberikan kesan kepuitisan tersendiri. Bahkan kesan tersebut memberi aura baru. Seumpama spiritual yang tak pernah padam.

BACA: I Gusti Ngurah Rai Meninggal Dunia Usia 29 Tahun

Sutardji, di mata penulis, bukan lagi sebagai penyair, penyihir, atau pembaca mantra, namun lebih dari itu, Sutardji seperti rasa kekaguman. Bersuanya penulis dengan Sutardji di tanah yang menyimpan semangat jiwa-jiwa kesultanan tersebut, memberikan preseden baru atas sebuah analogi kesadaran. Atas nalar intuitif sebagai seorang yang disebut sebagai penetak kerja kreatif yang terus mengalir seperti karyanya yang berjudul “Q”. Karya yang padat makna, seakan mengajak untuk terus berkarya, sebagai proses humanisme di tengah belantara kemanusiaan.

BACA: Columbus, Penjelajah Dunia Pertama Injak Kaki di Puerto Rico

Hari ini, nyaris hampir sekitar satu tahun yang lalu, Kota Daik dikunjungi bersama oleh sejumlah tokoh-tokoh. Baik budayawan, sastrawan, yang menyinta, meraih akan sebuah rasa kata ‘Melayu’. Berkumpul bersama untuk kembali membangun dan melestarikan fondasi, atas harfiahnya kata bangsa, dan bahasa Melayu pada perhelatan yang digadang-gadangkan dengan nama Tamadun Melayu.

BACA: Islam Banyak Dipengaruhi Hal Mistik, Ahmad Dahlan Dirikan Muhammadiyah

Sutardji Cholzum Bakri,sumbangsihnya menghadiri langsung perhelatan tersebut di Kota Daik. Sutardji, yang tidak diragukan lagi sebagai tokoh atau yang berjuang melalui logika ‘kalam’ seakan terpesona dengan alam Daik. Sebuah alam yang indah.

Sekilas, tubuh Sutardji, dengan pancaran mata yang membawa aura spirit, tidak kalah oleh kerentaan usia. Semangat berkalam seakan tak pernah padam di jiwanya. Apa lagi semangat tersebut diasup kadar oksigen yang tiada polusi. Alam yang jauh dari kebisingan, kehingar-bingaran, duduk bersama di kota kecil yang awalnya dibangun oleh Sultan Mahmut sekitar akhir abad 16-an dan awal abad ke-17-an.

BACA: Ini Sejarahnya, Kenapa 22 Oktober Jadi Hari Santri Nasional

Tanah Daik yang menyimpan cahaya keemasan Melayu seakan terus bergeliat. Seiring perkembangan dari pusat kerajaan Lingga-Riau, hingga kini sebagai kota administratif atau disebut pusat kota Kabupaten Lingga. Namun, rasa ‘Melayu’ terus dinukilkan sebagai spirit dalam mengisi pembangunan kota budaya yang modern dan maju.

Menariknya, sejarah Daik terus diperbaharui melalui ‘kalam’ yang tidak hilang dari acuan makna Melayu. Yang mana, dalam berbagai catatan sejarah, imperium Melayu berjaya membangun sebuah bangsa yang berbudaya di kota Daik. Bangsa yang penuh sopan santun, dan pekerti mulia serta melestarikan warisan budaya bangsa melalui poin poin etiknya.

BACA: Sejarah Lahirnya Rupiah

Perjalanan panjang sejarah Kota Daik juga merupakan sejarah bangsa Melayu dan serumpunnya. Meski di awal abad ke-19-an, imperium tersebut seolah-olah ter-reduksi akibat kolonialisasi yang pernah mengagresi kejayaanya. Namun, bangsa Melayu dengan kharismatiknya terus mengasimilasi kebentuk yang elastis, adab maupun peradaban Melayu.

Daik terus bergeliat. Seumpama bunga yang bermahkota. Bersinar di ufuk pantai timur Sumatera. Dengan khasanah dan berbudaya. Hingga kini, tanah yang diracik oleh kelenturan tangan Sultan Mahmud tersebut diprediksi berusia sudah 350 tahun lebih. Semakin bercahaya di tengah geliat perkembangan zaman.

BACA: Panglima Terhebat dalam Sejarah Dunia Itu, Napoleon Bonaparte Wafat Diusia 52 Tahun

Pandangan Sutardji, kota kecil tersebut pantas diberikan sanjungan pada tataran nilai yang tak bisa diangkakan. Bahkan Sutardji melihat semangat immanen yang dalam, untuk spirit sebagai unsur hara pedoman kemajuan bangsa Melayu untuk masa akan datang. Sebagaimana penulis mengutip kata-kata Sutardji.

“Di sini, di Lingga. Kita dekat dengan Tuhan,” tutur Sutardji.

Menurut Sutardji, kalimat tersebut bukan tanpa alasan. Kedekatannya dengan Tuhan, apa lagi di Lingga, karena Lingga kota yang hening. Normal tanpa polusi.

“Lingga hening, normal. Alamnya tanpa polusi,” ujarnya lagi dalam intonasi yang saklek, dengan pengucapan yang datar, namun memberikan rasa spiritualitas seorang manusiawi yang teraksesi kepada yang cosmic atau keilahian.

“Itulah kebesaran (Nya),”sambungnya lagi.

BACA: Pesona Bersejarah dan Ragam Cerita di Lawang Sewu

Ketika ucapan tersebut mengalir di telinga penulis, terdengar nilai yang tak terbantahkan. Sebagaimana spiritualitas yang dialirkan kepada penulis dalam obrolan singkat di gedung Anjungan Negeri Daik Lingga tempat diselenggarakannya perhelatan Tamadun Melayu yang pertama pada tahun 2017.

Hari ini, kontemplasi Sutardji, dapat penulis terima dan diambil intisari dan harfiahnya. Bagi penulis, apa yang disampaikan Sutardji, sebuah nalar intuitif yang semua kita disadarkan bahwa, ekskalasi imperium ‘Melayu’ di Kota Daik-Lingga sudah sewajarnya menjadi nilai transenden baru yang bertumbuh, tak pernah padam dan masih lestari sejak berdirinya Kota Daik yang masyarakatnya adalah Bangsa Melayu.

BACA JUGA: 

Meskipun perubahan zaman terus berlalu, namun ciri khas khasanah bangsa Melayu berkembang seumpama mekar mahkota. Bergeliat. Sebagaimana dalam salah satu bait pantun terus bergema dalam akal budi leluhur Melayu yakni “Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang berganti, Tak Kan Melayu Hilang di Bumi,”.

Pantun tersebut, menyenaraikan bahwa bangsa Melayu yang kharismatik, serta kejayaanya, maupun pusat geografisnya. Menumbuhkan cita rasa adab yang elastis dan lestari. Hingga kini Daik, memberikan rasa yang baru, yang musti tetap dijaga ke-adab-nya hingga tinggi dan abadi selama-lamanya. Seperti yang dikatakan Sutardji, “Di Daik, kita dekat dengan Tuhan,” takzimnya.

Penulis
Nofriadi Putra. Alumni Sastra Indonesia UNP. Lahir di 50 Kota, Tahun 1983

pahlawan nasional

HARI INI SEJARAH

Selasa | 20 November 2018 | 0:07

I Gusti Ngurah Rai Meninggal Dunia Usia 29 Tahun

MEDIAKEPRI.CO.ID – Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali.

BACA: Ini Sejarahnya, Kenapa 22 Oktober Jadi Hari Santri Nasional

Pahlawan Nasional ini lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda, 30 Januari 1917. Data yang disadur di wikipedia.org, ia meninggal di Marga, Tabanan, Bali, Indonesia, 20 November 1946 pada usia 29 tahun.

BACA: Columbus, Penjelajah Dunia Pertama Injak Kaki di Puerto Rico

Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama pasukan “Ciung Wanara” yang melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. (Puputan, dalam bahasa bali, berarti “habis-habisan”, sedangkan Margarana berarti “Pertempuran di Marga”; Marga adalah sebuah desa ibukota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali) Di tempat puputan tersebut lalu didirikan Taman Makam Pahlawan Margarana.

BACA: Islam Banyak Dipengaruhi Hal Mistik, Ahmad Dahlan Dirikan Muhammadiyah

Bersama 1.372 anggotanya pejuang MBO (Markas Besar Oemoem) Dewan Perjoeangan Republik Indonesia Sunda Kecil (DPRI SK) dibuatkan nisan di Kompleks Monumen de Kleine Sunda Eilanden, Candi Marga, Tabanan. Detil perjuangan I Gusti Ngurah Rai dan resimen CW dapat disimak dari beberapa buku, seperti “Bergerilya Bersama Ngurah Rai” (Denpasar: BP, 1994).

Lalu, ada kesaksian salah seorang staf MBO DPRI SK, I Gusti Bagus Meraku Tirtayasa peraih “Anugrah Jurnalistik Harkitnas 1993”, buku “Orang-orang di Sekitar Pak Rai: Cerita Para Sahabat Pahlawan Nasional Brigjen TNI (anumerta) I Gusti Ngurah Rai” (Denpasar: Upada Sastra, 1995), atau buku “Puputan Margarana Tanggal 20 November 1946” yang disusun oleh Wayan Djegug A Giri (Denpasar: YKP, 1990).

BACA JUGA: 

Kakak Tua Putih Itu Diselamatkan Polisi di Pelabuhan Tikus Botania

Lantaran Masih Keluarga, Dua Pencuri Tangkapan Warga Tak Dihukum

Syahrul Bangga Prestasi Kontingen Tanjungpinang di Pesta Siaga Kwartir

Baladewa Kuburkan Mimpi 24 TKI Ilegal yang Ingin Bergaji Ringgit

Rendahnya Kelulusan CPNS, BKPSDM Karimun Tunggu Kebijakan BKN

Polisi SP3 Dugaan Gratifikasi Komisioner Bawaslu Kepri

Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI (anumerta). Namanya kemudian diabadikan dalam nama bandar udara di Bali, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. (***)

Tenzin Gyatso

HARI INI SEJARAH

Sabtu | 17 November 2018 | 0:14

Anak Petani Ini Jadi Kepala Negara saat Usia 13 Tahun

MEDIAKEPRI.CO.ID – Tidak ada yang menyangka. Anak kelima dari sembilan bersaudara, keluarga petani ini dinyatakan sebagai tulku (reinkarnasi) Dalai Lama ke-13 pada usia tiga tahun.

Dilangsir dari laman wikipedia.org, ia adalah Tenzin Gyatso (bahasa Tibet: Bstan ‘dzin Rgya mtsho). Pria kelahiran Amdo, Tibet, 6 Juli 1935 adalah Dalai Lama, saat itu yang ke-14.

Pada tanggal 17 November 1950, ia naik takhta sebagai kepala negara Tibet di saat pendudukan daerah itu oleh pasukan Republik Rakyat Tiongkok. Setelah kekalahan gerakan perlawanan Tibet pada 1959, Tenzin Gyatso mengungsi ke India dan mendirikan pemerintah Tibet di pengasingan.

BACA: Dinasti Tang Runtuhkan Kerajaan Chu Hingga Ditemukan Virus SARS

BACA: Pesona Bersejarah dan Ragam Cerita di Lawang Sewu

BACA: 21 Februari 1965, Sejarah Hari Ini: Malcom X Tewas Dibunuh

Ia juga pernah bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II sebanyak 9 kalike Vatikan. ia juga pernah bertemu Bunda Teresa di India

Tenzin Gyatso merupakan Dalai Lama pertama yang mengunjungi dunia Barat. Pada 1989, ia menerima Penghargaan Perdamaian Nobel.

Pada sebuah ceramah yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2011, Dalai Lama ke-14 menyampaikan pendapat atas perubahan kepada konstitusi dari Pemerintahan Tibet dalam pengasingan, yang akan menghapus peran Dalai Lama sebagai pemimpin negara, menggantikannya dengan seorang pemimpin terpilih.

BACA: Bintan Tetap Konsisten, Siswa Terima Bantuan Seragam Gratis 2018

BACA: Bantuan Kapal dan Perlengkapan Nelayan Bertebaran di Bintan

Jika hal ini diterima oleh Parlemen pemerintah Tibet dalam pengasingan, keputusan ini akan menyatakan pengunduran diri Dalai Lama dari peran politik resminya, walaupun ia akan tetap mengemban posisinya sebagai pemimpin agama.

Ia menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi sebagai pemimpin politik kepada Parlemen Tibet dalam pengasingan di Dharamsala, India, pada tanggal 14 Maret 2011. (***)