Tanggapi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kesehatan berupaya mempercepat proses sertifikasi halal vaksin campak dan rubella atau vaksin MR.

Hal ini dilakukan untuk menanggapi isu penolakan imunisasi campak dan rubela karena masyarakat ragu atas kehalalan produk vaksin itu.

“Kementerian Kesehatan akan segera menyurati Serum Institute of India, produsen vaksin MR untuk dapat memberikan data yang dibutuhkan mempercepat proses sertifikasi halal.” Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Nila mengatakan sertifikasi halal vaksin MR menjadi perhatian serius Kemenkes. Kemenkes, kata dia, akan bekerja sama dengan MUI dan PT Biofarma selaku importir vaksin untuk mempercepat proses sertifikasi halal ini. “Sertifikasi kehalalan vaksin MR ini kewenangan MUI. PT Biofarma agar segera melengkapi dokumen kepada LPPOM MUI,” katanya.

Kementerian akan tetap menjalankan kampanye imunisasi vaksin MR ini di luar Jawa. Kemenkes juga akan terus menjalankan pemberian vaksin MR pada program imunisasi rutin di Pulau Jawa sambil mempercepat sertifikasi halal itu.

“Kami tetap menjalankan kampanye imunisasi MR. Dari sisi kesehatan, kami berkewajiban melindungi anak-anak dan masyarakat dari bahaya penyakit campak dan rubella.”

MUI Kepulauan Riau mengimbau warga tidak ikut imunisasi campak. Hal ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 30 Juli 2018. MUI meminta Kementerian Kesehatan menunda pemberian imunisasi vaksin MR sampai terbit sertifikat halal dari MUI Pusat. Mereka meminta MUI Pusat segera bertemu dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas masalah ini.

Pertemuan MUI dan Kemenkes juga telah dilaksanakan Jumat kemarin. Dalam pertemuan itu, semua pihak menyepakati beberapa hal termasuk percepatan sertifikasi halal vaksin MR. (***)

sumber: tempo.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Napi kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak hak bebas bersyarat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi keputusan Ahok dengan bicara keberanian seorang narapidana menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan (LP).

“Saya menyambut baik sikap seperti ini, tetapi sebaiknya diletakkan pada keberanian untuk menjalani hukum seperti orang lain, yaitu di lembaga permasyarakatan atau di LP,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut Fahri, kasus Ahok tak hanya soal bebas bersyarat. Fahri menyebut Ahok, yang merupakan terpidana, seharusnya hidup di LP.

Sikap dan pertanyaan publik kepada kasus Ahok adalah bukan pada soal dia mendapat hak bebas bersyarat, tetapi kenapa dia tidak menjalani hari-harinya sebagai mitra binaan itu di LP,” ucap Fahri.

“Karena itu yang penting soal bebas bersyarat itu menurut saya tidak akan menyelesaikan penasaran orang kepada yang bersangkutan sebab sejak awal itulah yang aneh terjadi,” imbuhnya.

Fahri lalu bicara soal keadilan. Menurut Fahri, keadilan bisa dirasakan masyarakat hanya jika hukum diterapkan dengan setara.

“Rasa keadilan dalam masyarakat hanya bisa selesai oleh perlakukan yang sama di depan hukum,” tegas Fahri.

Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami sebelumnya mengatakan Ahok diperkirakan bisa mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus nanti.

“Beliau sebenarnya bisa PB (pembebasan bersyarat) pada bulan Agustus, namun sampai saat ini sepertinya beliau ingin bebas murni,” kata Sri Puguh. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Blitar – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Blitar Mokhamad Sidik mendukung penuh razia penertiban Satpol PP ke pelajar. Dia mengatakan razia ini justru sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada pendidikan generasi muda di Kota Blitar.

“Saya pikir itu malah bagus ya. Kita ini mengelola pendidikan harus dikeroyok bareng-bareng. Jadi UPTD lain juga ikut berpartisipasi. Dengan adanya razia pelajar, itu justru menguntungkan kami, karena ada pihak lain yang peduli dengan adik-adik kami,” kata Sidik dihubungi, Jumat 19 Januari 2018.

Menurut Sidik, pendidikan itu tidak hanya tugas satuan pendidikan. Melainkan juga tugas masyarakat, orang tua dan lingkungannya.

“Jadi ketika media mengekspos itu malah sip. Supaya anak-anak kita menjadi jera, sehingga kualitasnya lebih baik. Dengan begitu pendidikan juga semakin digarap banyak pihak,” paparnya.

Pelajar bolos, lanjut dia, sebenarnya memiliki masalah kompleks. Bisa jadi mereka memang tidak pernah pergi ke sekolah, bisa jadi tidak punya orang tua yang mengayomi di rumah dan lain sebagainya.

“Maraknya razia ini membuat orang tua juga lebih perhatian ke anak-anaknya. Masyarakat sendiri, kalau mengetahui pelajar bolos, ya boleh kan melaporkan ke Satpol PP,” tutur Sidik.

Yang jelas, pihaknya menyatakan siap dengan permintaan dewan untuk membuat peraturan kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan pelajar. Meski sekarang, sebetulnya sudah diterapkan tata tertib di setiap sekolah.

“Harus dipahami, anak-anak yang bolos itu bukan yang terjelek. Penanganannya harus arif dan bijaksana. Karena kalau salah bimbingan, mereka justru akan lari dan kita makin kesulitan ketika seorang anak lepas dari pengawasan,” pungkasnya.

Sidik berharap, peran serta semua elemen masyarakat, untuk membimbing mereka. Karena diusia pelajar, merupakan usia rawan masa pertumbuhan yang akan menentukan masa depan sebuah bangsa. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ada kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Asmat. Gizi buruk plus campak memakan puluhan korban jiwa anak-anak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi bahwa memang akses menuju ke lokasi teramat sulit.

“Ya memang kalau kita lihat, saya berikan contoh, medan di sana itu memang sangat berat sekali,” kata Jokowi usai menonton sepakbola di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 14 Januari 2018 malam.

Dia memberikan contoh, dirinya pernah ke Nduga, Papua. Jarak yang harus ditempuh bisa berhari-hari. Begitu juga akses jalan ke Wamena tak kalah sulit.

“Ini sama, Asmat juga sama perjalanan adalah rawa. Di situ harus naik (perahu) boat dua jam sampai tiga jam,” kata Jokowi.

Biaya naik perahu itu Rp 2 juta sampai Rp 3 juta untuk masyarakat. Kini dia menyatakan sudah mengirimkan tim ke Asmat untuk mengatasi masalah busung lapar ini. Dia berbicara dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di sampingnya.

“Sudah dari September semenjak ada campak. Tapi betul, yang Bapak bilang ini (akses menuju lokasi) ini sangat menyulitkan,” kata Menkes Nila Moeloek.

Tim sudah sejak September masuk ke sana. “Tapi sekali lagi memang sudah kirim makanan tambahan, tapi memang medan ke sana sangat-sangat sulit,” kata Jokowi.

Sebanyak 24 anak meninggal akibat kejadian luar biasa (KLB) campak disertai gizi buruk di Asmat dalam empat bulan terakhir. Jumlah masih terus didata oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dan kemungkinan bisa bertambah. 12 Balita tengah dirawat di Rumah Sakit Agats, badannya kurus dan kesehatannya labil.

Korban meninggal dunia berasal dari Kampung Kapi sebanyak delapan orang, dari Kampung As dan Kampung Atat ada 15 orang anak. Satu anak meninggal di Rumah Sakit Agats karena terlambat mendapat penanganan medis. (***)

sumber: detik.com

KRIMINALITAS

Selasa | 03 Oktober 2017 | 23:36

Soal Ketuanya yang Dilaporkan ke Bareskrim, KPK Tanggapi Begini

MEDIAKEPRICO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi adanya pelaporan terhadap Ketua KPK, Agus Rahardjo, ke Bareskrim Polri.

Atas laporan itu, ‎Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK mempercayakan kepada Polri dan Kejaksaan.
“Kalau laporan penegak hukum kita percaya Kepolisian dan Kejaksaan akan jalankan secara fair,” ujar Febri, Selasa 3 September 2017 di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri Diansyah melanjutkan meski Ketuanya dilaporkan, dia meyakini ‎KPK tidak akan berhenti bekerja untuk mengusut kasus korupsi proyek KTP-elektronik.

Menurutnya, ‎KPK tetap fokus dengan penanganan dan penuntasan kasus yang sedang ditangani KPK.
“Kami akan fokus dengan pekerjaan yang dilakukan KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan adanya pelaporan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Benar, kemarin ada seorang laki-laki yang melapor ke Bareskrim Polri di mana yang dilaporkan banyak hal, termasuk salah satunya yang dilaporkan adalah ketua KPK,” kata Setyo di Mabes Polri.

Jenderal bintang dua itu ‎enggan menjelaskan siapa pelapor itu.
Laporan ini kini sudah diterima Bareskrim namun belum disertai bukti pendukung yang lengkap.

Sehingga, penyidik masih menunggu dokumen dan bukti pendukung atas laporan tersebut dari pelapor.
Dalam foto pelaporan yang beredar, tertera nomor pengaduan Dumas/30/X/2017/Tipidkor.

Ada pun pelapor Agus Raharjo itu bernama Madun Hariyadi.

Laporan tersebut berisi tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan suatu barang dan pemufakatan.

Tribunnews

OLAHRAGA

Rabu | 20 September 2017 | 10:40

Zidane Tanggapi Perseteruan Neymar-Cavani

MEDIAKEPRI.CO.ID – Zidane memberi tanggapan mengenai debat antara Neymar dan Edinson Cavani di tengah pertandingan. Ia mengatakan bahwa timnya sudah mengatur siapa saja yang mengemban tugas eksekusi tendangan bola mati.

Neymar dan Cavani sempat berdebat untuk menentukan siapa yang mengambil tugas sebagai algojo tendangan bebas dan tendangan penalti. Kejadian tersebut terjadi saat Paris Saint-Germain bermain melawan Lyon, Senin dini hari 18 Septemner 2017 WIB.

Zidane mengatakan bahwa timnya sudah mempersiapkan timnya dan menentukan siapa saja yang mengambil tendangan bola mati. Dia juga tidak ingin membicarakan PSG lebih lanjut.

“Kami sudah mempersiapkan pertandingan dengan matang setiap kalinya. Kami sudah tahu siapa yang harus mengambik tendangan sudut dan siapa yang mengambil penalti,” ujar Zidane, dikutip dari Marca.

“Tetapi saya tidak ingin membicarakan PSG lebih lanjut, saya lebih khawatir dengan tim saya,” imbuhnya.

Perseteruan mereka merambat hingga ke luar lapangan. Kabarnya Neymar tidak lagi memfollow Cavani di sosial media.

Sumber : inilahcom