Terkait

BATAM

Kamis | 11 April 2019 | 20:29

RDP Komisi I Terkait Sengketa Jalan Perum Kota Mas

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai Pemindahan dan Penutupan Jalan Masuk Perum Kota Mas Marina Blok C RW 18 Kelurahan Tanjung Riau, Sekupang – Batam.

Rapat dihadiri oleh, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Pimpinan PT Kharisma Jaya, Biro Perencanaan Teknik BP Batam, RT/RW beserta warga perumahan Kota Mas Marina Blok C di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Batam Kota – Batam, Rabu, 10 April 2019.

Achyar Arfan mewakili pihak pengembang menjelaskan tentang memasarkan rumah tersebut dari tahun 2010/2011, dan maket perumahan masih ada sampai sekarang di kantor pemasaran yang berada disana walau rumah subsidi. Perumahan blok C ini masuk kategori Cluster.

”waktu itu kami belum bisa membangun jalan besar yang baik untuk akses, pintu itu dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya tidak ada dan ini bisa kita buktikan melalui maket di kantor saya. namun situasi pada saat itu, dari situlah akses masuk ke Blok C, kalau kita paksakan jalannya akan memutar jauh. dan pintu ini hanya sementara.

Dengan terdapatnya kurang lebih 1000 kk/pintu sehingga sudah saatnya kami untuk membangun lahan komersil/Rumah toko dll. dan ini berdekatan dengan blok C akses pintu masuk.

Karena kontruksi mau mulai, selain itu sangat membahayakan warga kalau berintraksi dengan mobilisasi kontruksi yang cukup tinggi, yang mana banyak terdapat warga yang lewat tidak hanya blok C tapi warga perumahan lain, sementara jalan tersebut dibuat hanya untuk warga blok c tapi sekarang bercampur.

Namun, kami tetap berpikir untuk membuatkan akses tapi bagi pejalan kaki atau motor dan rencana ini akses tersebut akan diberi pintu besi dan diberi gembok untuk RW kuncinya.

Biro Perancanaan Teknik BP Batam, Hermawan
Perumahan ini, dari gambar yang kita teliti memang tidak ada akses ke jalan row 30, saya meminta kepada pengembang agar segera membuat jalan akses segera dilakukan.

”Kita juga dari gambar ini mau lihat ke lapangan sudah sejauh mana penerapan site plan yang sudah diajukan oleh pihak pengembang ke BP kesesuaiannya,” jelasnya.

Warga, Nurdin sebelum membeli rumah ada kesepakatan-kesepakatan lisan dan tertulis, jalan ini bila dipergunakan tidak akan ditutup.

”Sebenarnya dengan adanya akses ini sebelumnya perumahan ini cepat laku dan masyarakat juga punya kepentingan disini, saya kira kalau jalan akses ini tidak ditutup pihak pengembang tidak akan rugi, lain halnya dengan warga ekonomi ikut tertutup. untuk itu meminta kepada pengembang sesuai dengan kesepakatan.

Lurah Tanjung Riau, Agus Sofyan menjelaskan telah sama – sama kelapangan mencari win-win solution sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan.

Sementara itu, Pimpinan Rapat, Budi Mardiyanto menjelaskan apabila perencanaan yang dilakukan pihak pengembang rusak/menyimpang dari pada rencana awal, jadi disinilah untuk meluruskannya.

”Namun demikian untuk kepentingan masyarakat kita akan turun ke lapangan, dan saya yakin pihak developer/pengembang punya hati nurani.” (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pencopotan jabatan Amjon dan Azman Taufik karena terkait dengan mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) jadi perhatian DPRD Kepri.

Untuk mengetahui lebih dalam permasalahannya, DPRD Kepri langsung menggelar rapat lintas komisi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Badan Penanaman Modal dan PTSP serta Badan Lingkungan Hidup di Ruang Rapat Komisi II, Rabu, 20 Maret 2019.

Dihadapan para anggota DPRD, Plt Kadis Pertambangan, Hendri Kurniadi memaparkan kronologisnya. Disebutkannya, Pemprov Kepri telah menerbitkan tiga ijin yang tidak prosedural yaitu ijin usaha pertambangan kepada PT Gunung Bintan Abadi dan Wahana Karya Suksesindo.

“Ijin itu juga termasuk ijin operasional pertambangan di wilayah Bintan. Ijin diterbitkan tahun 2017 lalu,” kata Hendri.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKS-PPP, Iskandarsyah

Pernyataan itu langsung mengundang pertanyaan dari anggota DPRD yang hadir. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, misalnya. Ia menanyakan apakah dengan ijin tambang tersebut cukup bagi perusahaan untuk langsung melalukan penambangan dan ekspor.

“Berarti, kemarin tambang itu langsung diekspor,” tanya Jumaga. Mendapat pertanyaan itu, Hendri membenarkan.

Tak mau ketinggalan, anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Plus, Sukhri Fahrial meragukan keberanian Amjon dan Azman Taufik mengeluarkan ijin tanpa sepengetahuan atasannya langsung. Berdasarkan pengalamannya mengurus tambang, setiap perijinan pasti diketahui langsung kepala daerahnya.

“Saya ini mantan pemain tambang dan sangat paham (seluk beluk pengurusan ijin tambang). Jadi, rasanya tidak fair kalau hanya Amjon dan Azman yang diberi sangksi. Saya menduga ada pihak lain,” kata Sukhri.

Maka dari itu, Ia mengusulkan agar permasalahan tambang ini dituntaskan. Jika lebih banyak dampak negatif daripada positifnya, Ia menyarankan untuk ditutup saja.

Suasana rapat pembahasan IUP Tambang di DPRD Kepri

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi II dari Fraksi PKS-PPP, Iskandarsyah. Menurutnya, pertambangan di Kepri dihentikan saja. “Dihentikan saja dulu sampai kita perbaiki sistem pengawasannya. Sehingga, tidak ada lagi pencurian dan perusakan lingkungan,” kata Iskandarsyah.

Hadir dalam rapat tersebut Sekdaprov Arif Fadilla, Ketua Ketua Widiastadi Nugroho, Darmin, Burhanudin Nur, Saptono Mustakim, Teddy Jun Askara. Dalam rapat ini seluruh anggota DPRD memberikan pendapat dan tanggapannya. Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD mempersilahkan fraksi-fraksi dan Komisi membahasnya. Rapat lintas fraksi ini rencananya akan dilanjutkan Minggu depan .(***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ketua DPRD Batam Nuryanto mengakui, aspirasi keprihatinan organisasi kepariwistaan terkait kenaikan tiket pesawat dan bagasi berbayar telah disampaikan ke Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Sebagai kepanjangan tangan pusat di daerah, Gubernur yang akan menyampaikan aspirasi forum pelaku pariwisata Kepri tersebut.

Sudah kami serahkan (ke Gubernur) per 11 Februari kemarin. Harapan kita ini segera ditindaklanjuti karena merupakan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kota Batam, kata Nuryanto, Rabu, 13 Februari 2019.

Dalam surat yang diserahkan ke Gubernur tersebut dijelaskan, kebijakan kenaikan tiket pesawat dan bagasi berbayar membawa dampak besar bagi sektor kepariwisataan. Diantaranya menurunkan jumlah kunjungan wisata, terpuruknya bisnis UKM dan pelaku pariwisata. Sulitnya keberlangsungan operasional perusahaan ekspedisi dan lainnya.

Disisi lain pemerintah daerah sedang menggalakan Wonderfull Indonesia untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Sebagai wakil rakyat tugas kami menyampaikan aspirasi ini. Kemenhub diminta meninjau dan mengevaluasi kembali kebijakan ini, tegasnya.

Sebelumnya, Forum Pelaku Pariwisata Kepri mengadu ke DPRD Batam. Mereka mengeluhkan kebijakan bagasi berbayar dan tingginya harga tiket oleh sejumlah maskapai penerbangan saat ini. Diakuinya, selain merugikan penumpang, kebijakan ini juga menimbulkan efek domino bagi sektor lain, seperti pariwisata, perhotelan, hingga sektor UMKM.

Tingginya harga tiket dan adanya bagasi berbayar ini menurunkan jumlah penumpang pesawat dan menyebabkan pembatalan perjalanan wisatawan domestik ke Batam, ujar Irwandi Azhar yang tergabung dalam Forum Pelaku Pariwisata Kepri di DPRD Batam, Senin, 11 Februari.

Diakuinya, hingga periode kuartal pertama ini terhitung penurunan wisatawan domestik mencapai 50 persen. Begitu juga dengan dampaknya terhadap pelaku UKM, dimana pelaku usaha tersebut mengeluhkan penurunan omset hingga 65 persen. Dampak lainnya ialah tingkat hunian hotel di Batam menurun hingga mencapai 40 persen.

Prediksi ini bisa kami dapatkan untuk periode kuartal April sampai Mei 2019, ungkap Irwandi.

Ketua Asita Kepri Andika Lim mengaku prihatin dengan tingginya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar saat ini. Kondisi ini, kata dia, sangat memberatkan pelaku usaha kecil menengah dan terkesan tidak mendukung pariwisata. Dimana Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan 20 juta wisman dan 272 juta wisatawan nusantara tahun 2019.

Kami berharap pihak Airline mau mempertimbangkan kembali kedua hal tersebut, sehingga pariwisata Indonesia menjadi berkembang dan masyarakat di tempat daya tarik atau objek wisata bisa mendapatkan hasil UKM khususnya oleh-oleh, kata Andika. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Komisi III DPRD Natuna menganggap pemungutan retribusi daerah belum maksimal dijalankan. Sehingga pendapatan Asli daerah dari sektor tersebut masih minim.

Menjalankan fungsi pengawasannya, maka komisi III, memanggil badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten natuna, untuk membahas masalah yang dihadapi oleh OPD tersebut dalam pemungutan retribusi, senin, 4 Januari 2019.

Pertemuan Komisi III DPRD Natuna dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah

Dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Natuna menyayangkan lemahnya pemungutan Retribusi selama ini diruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Natuna.

“Contohnya perda yang telah dibuat seperti perda sampah dan sarang burung walet,  padahal Perda tersebut sudah dibuat beberapa tahun lalu.  Tapi disayangkan hasil Retribusinya masih nol, ” ujar Rokiyah, Anggota DPRD komisi III.

Harken, Ketua Komisi III DPRD Natuna

Menurut Rokiyah pemanggilan instansi terkait untuk membahas sejumlah permasalahan yang dihadapi OPD bersangkutan.

” Agar penerimaan PAD kita bisa bertambah demi mensejahterakan Rakyat Natuna, ” harap Rokiyah.

Rokiyah, Anggota Komisi III DPRD Natuna

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Natuna, Harken, mengatakan saat ini banyak kewenangan yang telah dicabut dari kabupaten.

” Tentu sinergritas antara Eksekutif dan Legislatif sangat perlu, agar penambahan Pendapatan Daerah Bertambah. Maka itu saya  beserta kawan-kawan Komisi III memanggil pihak Eksekutif kesini, agar lebih mengetahui apa kendalanya dan mencari solusi bersama sehingga PAD Natuna dapat diserap secara maksimal, ” ujar Harken. (alfian)

Batam

BATAM

Selasa | 12 Februari 2019 | 17:55

Terkait P3K, Ini Usulan Pemko Batam ke Menpan-RB

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Pemerintah Kota Batam mengusulkan kuota pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) sebanyak 336 orang. Usulan telah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota  Batam, M Sahir mengatakan kuota 336 PPPK ini diusulkan dari honorer K2 tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

“Sistemnya sama dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” kata Sahir usai sosialisasi di Aula Lantai IV Kantor Walikota Batam, Senin, 11 Februari 2019.

Sahir mengatakan, sesuai ketentuan untuk jabatan guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1. Untuk tenaga kesehatan minimal kualifikasi pendidikan D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship). Kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S1 Kimia atau biologi. Sedangkan untuk penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang penyuluhan.

“Tesnya sama-sama menggunakan CAT atau UNBK. Di tahun 2019 ini Menpan akan merekrut PPPK tahap 1 yakni dari sisa K2 terlebih dahulu. Pelaksanaan pendaftarannya sampai tanggal 16 Februari 2019,” ujarnya.

Terkait hak yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan PNS yakni menerima gaji Golongan III dan juga tunjangan. Secara teknis berapa nilai tunjangan yang diterima menurutnya akan dibahas lebih lanjut pada tanggal 14 Februari 2019. Katanya, Pemko Batam akan selektif dalam memeriksa data administrasi masing-masing calon PPPK.

“Kita akan cek ijazahnya mulai dari SD sampai S1. Termasuk mengecek SK mengajarnya. Karena sebagai seorang guru honorer SK-nya tidak boleh terputus dan dia gajinya harus dibayar oleh APBD kalau untuk honor daerah dan bagi PTT digaji oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan dari kuota yang diusulkan menurutnya masih belum memenuhi kebutuhan guru di Kota Batam.

“Kita masih butuh sekitar seribu guru lagi. Pendidikan di Kota Batam ini harus sempurna dan guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak ini,” katanya.

Harapannya, sebanyak 336 kuota yang diusulkan ini seluruhnya bisa lulus menjadi PPPK. Ia mengajak agar calon PPPK belajar dan mau meningkatkan kapasitas diri. (media centre batam)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan merilis laporan mengenai hoaks yang berkaitan dengan Pemiihan Umum Serentak Tahun 2019.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, salah satu tanggung jawab Kementerian Kominfo yang strategis di pemerintahan adalah menyampaikan informasi yang benar. Apalagi, saat ini penyebaran berita bohong atau informasi tidak dapat dipertanggung jawabkan makin masif di dunia maya.

“Jadi Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya tidak hanya melalui laporan hoaks yang diterbitkan, tapi juga dari berbagai media,” ungkap Rudiantara dalam Acara Memorandum of Action (MoA) Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 31 januari 2019.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kominfo bersama Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Melalui kesepakatan itu, Rudiantara mengungkapkan, Kementerian Kominfo akan segera mengumumkan kabar yang telah terverifikasi kebenarannya ke masyarakat.

“Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019,” tandas Rudiantara.

Menteri Infokom, Rudiantara, Ketua KPU RI, Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI, Abhan bergandengan tangan

Mendekati momentum Pemilu pada April mendatang, Kementerian Kominfo juga akan mengumumkan klarifikasi atas hoaks melalui grup-grup media digital masyarakat. Dengan begitu, ia berharap, setiap kelompok masyarakat dapat membantu memviralkan konter terhadap hoaks sehingga menimbulkan kepedulian bersama.

“Kemenkominfo mendukung Bawaslu serta KPU mensosialisasikan mengajak semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang (melawan) penyebaran hoaks,” ungkap Rudiantara.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan apresiasi kepada pihak Kemenkominfo yang telah menindaklanjuti penandatanganan MoA kedua kalinya. Abhan mengungkapkan, MoA pertama kali dilakukan pada Pilkada Serentak 2018.

Sementara Ketua KPU Arif Budiman menyatakan Kementerian Kominfo selama ini telah berupaya dan bekerja keras menangkal pemyebaran hoaks yang semakin nyata di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, rata-rata setiap tahunnya penyebaran hoaks di Tanah Air mencapai 800 ribu. Kementerian Kominfo pada tahun 2017 mendata telah memblokir sekitar 6.000 situs penyebar hoaks di media digital.(humas kemenkominfo)

Gubernur dan Wagub Tinjau Pondok Pesantren Aljabar

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur H Isdianto melakukan peninjauan ke Pondok Pesantren Aljabar, Bengkong Batam, Rabu, 17 Oktober 2018 Nurdin melakukan peninjauan setelah Maghrib, begitu mendarat dari Jakarta usai menemui Menteri Perhubungan untuk sejumlah proyek strategis. Sementara Wagub Isdianto melakukan peninjauan setelah Ashar, usai melakukan beragam aktivitas di Tanjungpinang.

Pada kesempatan itu, baik Nurdin maupun Isdianto minta kepada tim dari Pemprov Kepri untuk menginventaris bantuan apa saja yang belum didapat.

“Alhamdulillah logistik makanan masih cukup. Pakaian sekolah tolong disegerakan,” kata Nurdin.

Gubernur pun langsung menelepon Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Dali untuk mengalokasikan bantuan pembangunan pondok pesantren Aljabar.

“Mungkin bisa dirancang untuk dua lantai. Kebetulan sekarang sedang penyusunan anggaran,” kata Nurdin.

Selain itu, kepada tim di lokasi kebakaran, Nurdin minta apa-apa yang mendesak segera dicatat dan laporkan.

Nurdin berterima kasih kepada masyarakat yang bergerak cepat memberi bantuan kepada Pondok Pesantren Aljabar yang mengalami kebakaran, Selasa, 16 Oktober 2018 lalu. Kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat harus terus ada untuk saling membantu meringankan beban saudara sebangsa.

“Dengan bersama semua persoalan bisa segera diatasi,” kata Nurdin,

Istimewa

Penegasan soal bantuan pembangunan Pondok Pesantren Aljabar pada tahun 2019 juga disampaikan Wagub Isdianto.

“Secepatnya kita akan dilakukan koordinasi untuk pembangunan ruang belajar sehingga anak-anak bisa mengikuti proses belajar mengajar,” kata Isdianto.

Menurut Isdianto Pondok Pesantren Aljabar ini penting. Karena berperan dalam penguatan spiritual generasi penerus yang berlandaskan Alquran. Juga ikut membantu membentengi generasi dari pengaruh negatif dan

Dalam kunjungan itu, Isdianto menyerahkan bantuan melalu Dinas Sosial di antaranya Foodware/ Perlengkapan Masak, Matras, Selimut, Susu Kaleng, Roti Kaleng, Handuk, Sarden, Pakaian Sekolah dan Makanan Tambahan Gizi

Ketua Dewan Pembina Yayasan Syamsudin KH. Kodrat Wismana menyampaikan di balik musibah ini ada hikmahnya. Menurut KH Kodrat, dengan ada musibah, membuat mereka bisa lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT

“Asrama tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari sejarah berdirinya/ cikal bakal Pondok Pesantren Aljabar di Batam sebagai wujud untuk mengembangkan syiar Islam,” kata KH Kodrat.

Wagub Isdianto menyampaikan rasa dukanya atas musibah yang dihadapi ini. Cobaan ini, kata Isdianto, pasti bisa dilalui.

“Dengan kehadiran kami bisa menguatkan dan menambah semangat disamping sebagai bentuk perhatian atas musibah yang dihadapi,” kata Isdianto.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Sehubungan dengan banyak beredarnya informasi yang menyatakan bahwa Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, menyebarkan hoaks terkait aktivitas kemanusiaan FPI di Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang diwakili oleh Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu, tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa aktivitas kemanusiaan FPI bagi korban gempa bumi di Sulawesi Tengah sebagai hoaks.

Adalah benar bahwa Kemkominfo RI, pada Selasa, 2 Oktober 2018 mengeluarkan Siaran Pers mengenai 8 (delapan) hoaks yang muncul internet pasca-gempa Sulawesi Tengah. Salah satu hoaks yang kami sampaikan pada siaran pers tersebut adalah Foto yg memperlihatkan sejumlah orang melakukan aktivitas di wilayah tanah longsor yang disandingkan dengan judul atau caption ‘gerak cepat relawan FPI evakuasi korban gempa palu 7.7’.

“Kami sampaikan dalam siaran pers kami bahwa foto tersebut adalah hoaks karena faktanya dalam gambar tersebut memperlihatkan relawan FPI yang membantu korban longsor di Tegal Panjang Sukabumi pada tahun 2015,” ungkap Ferdinandus Setu, Rabu, 3 Oktober 2018.

Sekali lagi,  Kementerian Kominfo RI yang diwakili oleh Plt Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan bahwa aksi kemanusiaan di FPI di Sulawesi Tengah sebagai hoaks. Setiap bantuan kemanusian untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah yg terdampak gempa, dari siapapun, dari organisasi apapun harus kita apresiasi sebagai upaya bersama seluruh komponen bangsa.

Dikatakan Ferdinandus, Kementerian Kominfo RI, selain memastikan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak gempa di Sulawesi Tengah, juga akan terus memantau dan menyampaikan kepada publik setiap informasi hoaks terkait penanganan di masa tangggap darurat bencana ini. Setiap pelaku hoaks akan kami teruskan ke Mabes Polri (Cq Direktorat IT & Cyber Crime) untuk proses penegakan hukum lebih lanjut.

Kepada para netizen Indonesia, kami mohon dengan sangat, jika tidak atau belum bisa membantu secara langsung saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, setidaknya kita bisa berkontribusi utk mempercepat proses pemulihan pada masa tanggap darurat dengan tidak ikut menyebarkan informasi yang masih diragukan kebenarannya alias hoaks.

“Jika masih ragu-ragu apakah sebuah informasi masuk kategori hoaks atau fakta atau jika ada informasi yang diduga mengandung hoaks, masyarakat dapat melaporkannya melalui laman aduankonten.id, email [email protected]  atau mention ke akun twitter @aduankonten,” imbuh Ferdinandus.**

Sumber: Humas Kemkominfo RI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli Polres Anambas lakukan sosialisasi terkait Proses penerima CPNS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 bersama Warga Masyarakat yang bertempat di Kantor Desa Antang Kecamatan Siantan, SaBtu,22 September 2018.

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Anambas (KKA) saat ini, akan diawasi oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala (Waka) Polres Anambas, Kompol H.M.Rafizal Amin dalam sosialisasi tentang pengawasan Saber Pungli terhadap penerimaan CPNS Anambas tahun 2018 di Kantor Desa Antang, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan.

Kompol H.M. Rafizal Amin juga menyampaikan bahwa pihaknya kini terus mengawasi proses tersebut.

“Kita lakukan pengawasan melalui Saber Pungli Polres Kepulauan Anambas.

Dalam waktu dekat Waka Polres yang mana beliau selaku Ketua Tim Saber Pungli akan memberikan pengarahan kepada panitia seleksi penerimaan CPNS Anambas yang akan dilaksanakan di Tarempa Beach, guna mengingatkan kepada panitia agar tidak melakukan praktek praktek menyimpang ataupun suap dalam proses penerimaan CPNS tersebut,” kata Kompol H.M.Rafizal Amin

Selain adanya tim Saber Pungli, Kompol H.M.Rafizal Amin juga mengatakan, dan berpesan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam memerangi para calo CPNS yang dapat merugikan para peserta lainya.

Masyarakat juga jangan tergiur iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa akan lolos tes CPNS jika dengan menggunakan uang, Kalau ada Calo laporkan ke tim kami.Tegas Kompol H.M.Rafizal Amin

Kita akan terus deteksi bilamana ada kegiatan yang menyimpang,Saya yakin panitia sudah mempersiapkan dengan baik agar kegiatan berjalan lancar dan bersih,” ujarnya lagi.

Kompol H.M.Rafizal Amin menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas, jika masih ada orang orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab atau ingin mencoba menggunakan cara yang menyimpang demi keuntungan pribadi.

Kompol H.M.Rafizal Amin selaku Ketua tim Saber Pungli Polres Anambas juga akan memasang spanduk larangan pungli atau suap dibeberapa tempat di area kerjanya Polres seperti di jalan Selayang Pandang ,Pelabuhan, Pasar, Hotel dan di tempat keramaian lain nya. Tuturnya.

Warga Antang sangat antusias mengikuti acara sosialisasi Saber Pungli yang di lakukan oleh tim Saber Pungli Polres Anambas terkait antisipasi Penerimaan CPNS di Anambas nantinya,sehingga seleksi penerimaan CPNS sangat sangat transparan.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kenakalan remaja di Karimun meningkat, pelakunya bahkan turut melibatkan anak di bawah umur. Peningkatan ini bahkan dibenarkan oleh Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya.

“Sering kita mendapat infomasi dari masyarakat, ada beberapa kenakalan remaja yang mengganggu aktifitas masyarakat,” ujar Hengky belum lama ini.

Bahkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat kenakalan remaja, jajaran Polres Karimun selalu melakukan Cipta Kondisi (Cipkon) pada malam hari.

Bupati karimun, Aunur Rafiq yang dikonfirmasi terkait meningkatnya kenakalan remaja di Karimun sedikit terkejut. Rafiq akan meminta pihak terkait untuk melakukan program pembinaan.

“Pembinaan anak harus ditingkatkan, khususnya dalam perlindungan anak,” ujar Aunur Rafiq.

Pemkab Karimun akan menggandeng Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perlindungan anak dan Perempuan, Dinas Sosial, untuk melaksanakan program pembinaan tersebut dan Dinas Pendidikan untuk pembinaan di sekolah.

Manurut Bupati, terjadinya kenakalan remaja tersebut, bisa disebabkan oleh adanya masalah dilingkungannya. Seperti Broken Home, kehidupan sosial, dan menjadi pelarian bagi anak tersebut. (kmg)

TANJUNG PINANG

Sabtu | 08 September 2018 | 7:11

Terkait Ranperda, Wagub Beri Jawaban Atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda tentang nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun anggaran 2018, Kamis, 6 September 2018 dalam sidang paripurna di ruang rapat utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Mengawali laporannya, Isdianto mengatakan bahwa yang menjadi dasar diusulkannya RAPBDP 2018 adalah APBD murni 2018.

Menurut Isdianto, dengan kondisi defisit yang dialami Pemprov Kepri saat ini. Dan juga dialami oleh daerah lain. Maka solusinya adalah dengan melakukan penyesuaian belanja anggaran yang ada. Namun Pemerintah meyakinkan jika anggaran yang disesuaikan adalah yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dasar serta yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Seperti diantaranya, menurut Isdianto Pemerintah akan tetap komitmen mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen serta bidang kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen.

“Berkaitan dengan hal ini Pemerintah juga akan tetap memprioritaskan pembangunan proyek multi years. Kita menilai hal ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Karena akan memberi nilai tambah dibidang ekonomi serta untuk meningkatkan infrastruktur. Hal ini juga untuk memperbaiki objek wisata baru,”kata Isdianto.

Adapun menanggapi pandangan PKS dan PPP soal retribusi labuh jangkar dengan target Rp6 miliar yang belum terealisasi. Dalam hal ini Isdianto menjelaskan jika memang sampai saat ini Pemprov belum melakukan pemungutan pajak retribusi labuh jangkar dimaksud. Hal ini dikarenakan belum ada PP turunannya yang menguatkan Pemerintah untuk melakukan pungutan retribusi.

“Saat ini kita sedang terus menggesa dengan mendatangi kementerian terkait agar segera ada PP nya,” kata Isdianto.

Selanjutnya menanggapi pandangan fraksi Golkar dan Hanura Plus terkait kenaikan gaji guru dari yang non asn, Pemprov Kepri akan mempertimbangkan hal ini dengan skala priotitas.

Sedangkan menanggapi pandangan fraksi Gerindra agar Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan PAD, menurut Isdianto Pemprov sudah melakukan berbagai inovasi.

“Untuk PAD, kita sudah melakukan beberapa langkah seperti memberikan kemudahan pembayaran pajak dan jasa perbankan. Kemudian pembukaan layanan samsat berkersjasama dengan PT. Pos Indonesia, hingga penambahan kendaraan samsat keliling,” tegas Isdianto.

Adapun upaya lainnya menurut Isdianto, pengembangan e-payment samsat. Serta menegaskan agar seluruh perusahaan yg beroperasi diwilayah Kepri harus membayar pajak penghasilannya di Kepri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya sidang pada kesempatan ini menyarankan agar para anggota DPRD lebih koorporatif dalam keaempatan pembahasan RAPBD atau RAPBD-P.

Selain itu, Jumaga juga menyampaikan agar seluruh fraksi menghindari pembahasan anggaran di Batam.

“Jika memungkinkan di kantor ini, mari kita bahas di kantor saja. Ini juga bagian dari meminimalisir pengeluaran anggaran. Mengingat kondisi kita sedang defisit saat ini,” ujar Jumaga. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Corporate Communications Strategi of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, terkait kejadian
penerbangan pada 25 Agustus 2018   dengan nomor penerbangan JT297 yang melayani rute penerbangan dari Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau (PKU) menuju  Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng  Banten (CGK).

Dikatakan Danang, penerbangan JT297 yang membawa 176 (seratus tujuh puluh enam) penumpang dan diawaki oleh 2 (dua) orang penerbang yaitu Capt. Djoko Timboel S dan Mirza Marenda, bukan nama penerbang di sosial media (Capt. P.A) serta 5(lima) awak kabin.

“Saat ini awak pesawat tersebut dimaksud dalam proses pembinaan,” jelas Danang, dalam rilisnya yang diterima mediakepri.co.id, Rabu, 29 Agustus 2018.(rls)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Penyidik pengawas lingkungan hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam memanggil perusahaan pengembang perumahan yang tutup kolam retensi di Tiban Koperasi.

Akibat penutupan kolam penampungan ini, puluhan rumah terendam banjir beberapa waktu lalu.

“Sudah 23 tahun kami di sini, tidak pernah banjir. Baru ini banjir, sejak kolam ditutup,” kata seorang warga, Kamis, 23 Agustus 2018.

Kepala DLH Batam, Herman Rozie mengatakan ada tiga pihak yang dipanggil PPLH untuk diperiksa penyidik. Yakni Ketua Koperasi Otorita Batam (OB) selaku pemegang alokasi lahan, penyusun dokumen lingkungan hidup, dan Bidang Sarana Prasarana Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“PPLH sudah panggil dan sudah di-BAP (berita acara pemeriksaan). Kita cari keterangan, untuk tindaklanjutnya seperti apa. Karena kita ingin penyelesaiannya komprehensif, bukan separuh-separuh. Walaupun ini kita pahami, butuh tindakan sesegera mungkin,” kata Herman.

Ia mengatakan pada pemanggilan sebelumnya, Ketua Koperasi OB tidak bisa hadir. Oleh karena itu PPLH menjadwal ulang pemeriksaan Ketua Koperasi tersebut. Rencana pemeriksaan akan dilakukan Jumat, 24 Agustus 2018.

“Hari ini kita panggil lagi. Mungkin besok dimintai keterangannya.

Ketua Koperasi OB, Pak Ponco ini penting karena PT Glory Point (pengembang yang menutup kolam retensi) seperti ya bekerja atas nama Koperasi,” tutur mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan ini.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad yang meninjau langsung lokasi terdampak banjir mengatakan hasil pemeriksaan dari PPLH ini akan menjadi rekomendasi dan dasar bagi pemerintah untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

“Karena pihak pengembang sebentar-sebentar somasi jadi kita mesti ikuti prosedur regulasi yang ada. Prosedurnya PPLH turun, rekomendasi PPLH yang harus ditindaklanjuti pengembang,” tutur Amsakar di hadapan warga.

Langkah konkrit yang harus dilakukan adalah sesuai komitmen awal pengembang. Yakni membangun kolam retensi untuk menampung debit air di sekitar lokasi. Kondisinya harus sama seperti sebelum ada pembangunan, yaitu seluas 6.000 meter persegi.

“Luas kolam retensi pengganti yang dibuat pengembang sekarang tidak mampu menampung debit air. Mau tidak mau, suka tidak suka, kolam harus diperbesar. Mesti dikembalikan 6.000 meter persegi,” tegasnya.

Sambil menunggu, lanjut Amsakar, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam akan melakukan normalisasi saluran air di sekitar perumahan terdampak. Ini dilakukan guna meminimalisir banjir apabila terjadi hujan lebat kembali di waktu mendatang.

“BMSDA juga akan meminta PL (penetapan lokasi) yang sudah dialokasikan kepada pengembang. Supaya jelas patokan titik koordinatnya. Dinas juga akan normalisasi untuk meminimalisir,” kata dia.

Amsakar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menyelesaikan masalah banjir yang dialami warga Tiban Koperasi blok E ini. Namun untuk benar-benar menuntaskannya, butuh komitmen dari pihak lain seperti BP Batam, Koperasi OB, dan PT Glory Point selaku pengembang. (***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Penyidik dari kepolisian secara maraton periksa sejumlah pejabat Natuna tekait Pembangunan pasar modern yang mangkrak di Kabupaten Natuna sejak dibangun 2015 lalu.

Menurut informasi, Penyidik telah meminta keterangan sejumlah pejabat Natuna antaranya pejabat di Natuna dan tersiar kabar, pada Senin, 20 Agustus 2018 pagi, MW serta Kontraktor dan konsultan pengawas telah tingkatkan status menjadi tersangka.

Namun hingga berita ini diterunkan pihak penyidik belum memberikan keterangan Pers.

Pada berita WartaKepri sebelumnya, menjelaskan bangunan pasar dibangun di atas lahan seluas satu hektare tersebut sudah tertutupi semak belukar.

Pemerintah daerah saat ini menolak melanjutkan pembangunan dengan menggunakan sistem tahun jamak ini. Alasannya pembangunan yang sebelumnya yang dimenangkan PT Mangku Buana Hutama Jaya ini ditemukan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 2 miliar berdasarkan hasil audit BPKP dengan nilai anggaran Rp 36 miliar.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena Natuna sendiri belum memiliki pasar yang layak sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Pasar tradisonal yang kini beroperasi merupakan pasar Kecamatan Bunguran Timur yang sudah lama dibangun.

Pemerintah Provinsi pernah berencana melanjutkan pembangunan pasar modern tersebut, namun belum direalisasi.

“Kami perihatin saja lihat bangunan di jantung kota Ranai, mestinya dapat tuntas banyak pedagang di sana idamkan. Pasar tradisional sudah tidak lagi mampu menampung pedagang, apalagi bangunannya sudah tua kelola Perusda Natuna, Kami jualan di sini sering kuatir,” ujar Martin pedagang pasar tradisional Ranai, Selasa, 21 Agustus 2018.

Sebelumya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan kepada media dia menyebutkan , pemerintah daerah bukan tidak ingin melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan.

Namun proyek tersebut masih terdapat persoalan kelebihan bayar yang belum selesai. Saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan hilang jejak.

“Masih dicari perusahaan yang bertanggung jawab, memang sudah ditangani penegak hukum,” ujarnya.

Hamid mengaku kelanjutan pembangunan pasar itu baru bisa dilakukan setelah persoalan hukum selesai. Termasuk proyek gedung DPRD yang mengalami nasib yang sama, terdapat kelebihan bayar dalam kontrak sebesar Rp 2 miliar lebih.

BPKP sendiri sudah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan, agar kelebihan bayar dikembalikan ke kas daerah.

Menurut berbagi sumber Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Mangkubuana Perkasa.

Perusahaan tersebut alami kebangkrutan hingga alamat kantor perusahaan tersebut tutup, atau memang kantor mereka berada dalam tas dan menggunakan alamat palsu, biarlah pihak berwajib yang bekerja.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Bandar Udara Letung akan segera memiliki landasan Pacu Pesawat dari 1.200 Meter. Selain akan bertambah panjang, luas area bandara juga akan bertambah, karena Tim Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dari Pemerintah Anambas Khususnya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, tengah proses pembebasan lahan 30.000 meter persegi

Kepala Bidang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Efendi,A.MS selaku ketua Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatakan terkait Lahan yang akan di bebaskan sekitar 30.000 Meter Persegi dan sampai saat ini berjalan lancar. Ini sudah dirapatkan bersama Camat Jemaja,dan Camat Jemaja Timur,Kepala Desa Mampok,serta Kepala Desa Bukit Padi selaku pemilik Lokasi Lahan Tersebut.

” Saat ini tengah pengerjaan perpanjangan landasan 150 Meter,” kata Efendi, Ahad, 12 Agustus 2018.

Sementara itu, Kepala Desa Mampok Tamrin mengatakan bahwasanya pihak Desa akan selalu membantu proses percepatan pembebasan jika berkenaan dengan ranah desa, sehingga pembangunan bandara kedepannya cepat terlaksana.

Senada, Kepala Desa Bukit Padi juga mengatakan hal yang serupa dengan kepala Desa Mampok bahwasanya selagi kegiatan tersebut di peruntukkan untuk warga atau kepentingan umum. Pihaknya akan siap membantu memudahkan pemerintah bekerja sehingga tujuan pemerintah tepat guna.

Sementara itu terkait pembebasan lahan di Bukit Mampok sedang dalam proses penetapan batas sempadan sesama pemilik pemilik lahan di daerah bukit mampok tersebut.dan sudah di setujui oleh pemilik pemilik lahan.

Selain itu pihak warga pemilik lahan berharap setelah pembebasan lahan selesai warga juga masih berharap pada saat pekerjaan pemotongan Pohon di lokasi tersebut, warga setempat berharap bisa diberdayakan ikut bekerja di daerah lahan mereka yang sudah di bebaskan nantinya.

Efendi,A.MS, juga berharap kepada Kasatpel Bandar Udara Letung selaku pemilik Kegiatan pemangkasan Bukit tersebut agar mempertimbangkan usulan dari warga setempat di daerah lokasi tersebut agar bisa bekerja sesuai harapan warga.

Tujuan Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk Bandar Udara Letung dengan target panjang landasan.

Sementara itu Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Bandar Udara Letung Ariadi Widiawan mengatakan terkait pembebasan lahan di daerah bandara letung Kalau sudah termasuk masterplan Bandara Letung maka dengan pembebasan lahan tersebut diharapkan dapat memenuhi luasan Bandara Letung yang di rencanakan mencapai seluas 136 Hektar.(kmg)

KARIMUN

Rabu | 08 Agustus 2018 | 20:24

Penjelasan BNI Syariah Terkait Skimming

MEDIAKEPRI.CO.ID – Sehubungan dengan pemberitaan mengenai nasabah BNI Syariah terkena skimming bahwa pihak BNI Syariah telah memiliki Sistem Pendeteksi Dini (Fraud Alert System) terhadap adanya indikasi penyalahgunaan kartu Debit BNI Syariah yang dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab. BNI Syariah terus berkoordinasi dengan pihak penegak hukum apabila ditemukan adanya tindakan penyalahgunaan.

Untuk melindungi kepentingan nasabah BNI Syariah segera melakukan pemblokiran kartu yang terindikasi skimming untuk menjaga nasabah agar tetap aman, dan menginformasikan tentang penonaktifan kartu Debit nasabah tersebut sementara waktu, namun nasabah tetap dapat melakukan transaksi menggunakan e-channel lainnya.

Bagi nasabah yang telah diinformasikan terkait penonaktifan kartunya oleh petugas BNI Syariah, diharapkan segera mendatangi kantor cabang BNI Syariah terdekat untuk melakukan proses penggantian kartu baru segera mungkin tanpa dikenai biaya apapun.

BNI Syariah melakukan pengawasan dan memastikan bahwa dana nasabah tetap dalam kondisi aman. Jumlah kartu Debit BNI Syariah dan dana yang terkena dampak tidak signifikan, namun demikian untuk menjaga kepentingan nasabah, BNI Syariah tetap melakukan respon sejak dini untuk mengantisipasi terjadinya perluasan kasus ini, dan masyarakat tidak perlu khawatir untuk bertransaksi di ATM BNI.

Untuk mencegah hal tersebut kami menghimbau untuk senantiasa memantau rekening dan apabila menemukan transaksi yang mencurigakan agar dapat segera hubungi BNI Call 1500046 atau cabang BNI Syariah terdekat.

Tentang BNI Syariah

BNI Syariah bermula sebagai Unit Bisnis Strategis bagian dari BNI yang mulai beroperasi sejak 29 April 2000. Pada 19 Juni 2010 status BNI Syariah meningkat menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Komposisi kepemilikan saham BNI Syariah adalah 99,94% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan sisanya dimiliki oleh PT BNI Life. BNI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi infrastruktur BNI Induk diantaranya layanan lebih dari 16.000 ATM BNI, ditambah ribuan jaringan ATM Bersama, ATM Prima serta ATM berlogo Maestro dan Cirrus di seluruh dunia, fasilitas 24 jam BNI Call (021-1500046), SMS Banking, dan BNI Internet Banking. Saat ini BNI Syariah telah didukung oleh jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia yaitu 349 outlet syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, serta didukung oleh lebih dari 1.584 Kantor Cabang BNI yang melayani pembukaan rekening syariah. ***

TentangHasanah

Hasanah merupakan corporate campaign BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik di dunia maupun di akhirat (QS. Al Baqarah 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al – Quran dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui insan hasanah dan produk / layanannya. Cita – cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi Rahmatan Lil’ Alamin. Hasanah didasari oleh Maqoshid Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Hak Jawab dari BNI Syariah
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi:
Komunikasi Perusahaan
Rima Dwi Permatasari | Corporate Secretary I Hp: 081311018999
Barno Sudarwanto | Corporate Secretary I Hp: 08122873446
M Iqbal Taqiudin | Corporate Communication Manager I Hp : 081291437909
Email: [email protected]| Telpon: 021 – 2970 1946 | Fax: 021 –2966 7935

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Ratusan demonstran dari pemuda Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun melakukan unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun, Selasa, 7 Agustus 2018.

Ketua DPW LMB Provinsi Kepri Datuk Azman Zainal menjelaskan, aksi tersebut memuat lima tuntutan yakni, menuntut pembatalan sertifikat tanah yang menurutnya tidak sesuai perintah.

“Kita meminta Pemkab Karimun melalui BPN untuk dapat menerbitkan sertifkat warga RT 01 RW 01 Parit Benut. Jangan membuat gaduh dalam situasi dalam penerbitan sertifikat tanah itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain itu tujuan dalam aksi tersebut juga ingin mempertanyakan sulitnya Pengurusan Legalitas Kepemilikan Alashak dan Sertifikat Tanah di Kuda Laut Kampung Bukit Atas dan Payamanggis Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral.

Mempertanyakan Legalitas surat yang dimiliki PT. AKS, dan mempertanyakan surat kepemilikan lahan di P. Kundur Yang di miliki oleh WNI keturunan.

“Intinya LMB meminta kepada BPN agar melakkukan penertiban ataupun pembatalan surat kepemilikan lahan masyarakat khususnya milik masyarakat yang terbit atas nama WNI Keturunan baik dengan legalitas grant Belanda, SKT RT/RW, sporadik, Alas hak dan sertifikat lahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Karimun, Jemmy Dolly Manurung mengatakan, pihaknya akan berupaya melakukan pengecekan kembali terhadap lahan-lahan yang bermasalah.

“Terkait persoalan terbitnya sertifikat hak milik diatas lahan HGB pada masa lalu tersebut akan dilakukan pengecekan kembali secepatnya. Oleh karena itu BPN akan memanggil pihak-pihak terkait agar membawa surat hak miliknya,” Katanya. (kmg/Riandi)

sumber: lendoot.com