Terkait

Gubernur dan Wagub Tinjau Pondok Pesantren Aljabar

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur H Isdianto melakukan peninjauan ke Pondok Pesantren Aljabar, Bengkong Batam, Rabu, 17 Oktober 2018 Nurdin melakukan peninjauan setelah Maghrib, begitu mendarat dari Jakarta usai menemui Menteri Perhubungan untuk sejumlah proyek strategis. Sementara Wagub Isdianto melakukan peninjauan setelah Ashar, usai melakukan beragam aktivitas di Tanjungpinang.

Pada kesempatan itu, baik Nurdin maupun Isdianto minta kepada tim dari Pemprov Kepri untuk menginventaris bantuan apa saja yang belum didapat.

“Alhamdulillah logistik makanan masih cukup. Pakaian sekolah tolong disegerakan,” kata Nurdin.

Gubernur pun langsung menelepon Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Dali untuk mengalokasikan bantuan pembangunan pondok pesantren Aljabar.

“Mungkin bisa dirancang untuk dua lantai. Kebetulan sekarang sedang penyusunan anggaran,” kata Nurdin.

Selain itu, kepada tim di lokasi kebakaran, Nurdin minta apa-apa yang mendesak segera dicatat dan laporkan.

Nurdin berterima kasih kepada masyarakat yang bergerak cepat memberi bantuan kepada Pondok Pesantren Aljabar yang mengalami kebakaran, Selasa, 16 Oktober 2018 lalu. Kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat harus terus ada untuk saling membantu meringankan beban saudara sebangsa.

“Dengan bersama semua persoalan bisa segera diatasi,” kata Nurdin,

Istimewa

Penegasan soal bantuan pembangunan Pondok Pesantren Aljabar pada tahun 2019 juga disampaikan Wagub Isdianto.

“Secepatnya kita akan dilakukan koordinasi untuk pembangunan ruang belajar sehingga anak-anak bisa mengikuti proses belajar mengajar,” kata Isdianto.

Menurut Isdianto Pondok Pesantren Aljabar ini penting. Karena berperan dalam penguatan spiritual generasi penerus yang berlandaskan Alquran. Juga ikut membantu membentengi generasi dari pengaruh negatif dan

Dalam kunjungan itu, Isdianto menyerahkan bantuan melalu Dinas Sosial di antaranya Foodware/ Perlengkapan Masak, Matras, Selimut, Susu Kaleng, Roti Kaleng, Handuk, Sarden, Pakaian Sekolah dan Makanan Tambahan Gizi

Ketua Dewan Pembina Yayasan Syamsudin KH. Kodrat Wismana menyampaikan di balik musibah ini ada hikmahnya. Menurut KH Kodrat, dengan ada musibah, membuat mereka bisa lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT

“Asrama tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari sejarah berdirinya/ cikal bakal Pondok Pesantren Aljabar di Batam sebagai wujud untuk mengembangkan syiar Islam,” kata KH Kodrat.

Wagub Isdianto menyampaikan rasa dukanya atas musibah yang dihadapi ini. Cobaan ini, kata Isdianto, pasti bisa dilalui.

“Dengan kehadiran kami bisa menguatkan dan menambah semangat disamping sebagai bentuk perhatian atas musibah yang dihadapi,” kata Isdianto.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Sehubungan dengan banyak beredarnya informasi yang menyatakan bahwa Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, menyebarkan hoaks terkait aktivitas kemanusiaan FPI di Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang diwakili oleh Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu, tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa aktivitas kemanusiaan FPI bagi korban gempa bumi di Sulawesi Tengah sebagai hoaks.

Adalah benar bahwa Kemkominfo RI, pada Selasa, 2 Oktober 2018 mengeluarkan Siaran Pers mengenai 8 (delapan) hoaks yang muncul internet pasca-gempa Sulawesi Tengah. Salah satu hoaks yang kami sampaikan pada siaran pers tersebut adalah Foto yg memperlihatkan sejumlah orang melakukan aktivitas di wilayah tanah longsor yang disandingkan dengan judul atau caption ‘gerak cepat relawan FPI evakuasi korban gempa palu 7.7’.

“Kami sampaikan dalam siaran pers kami bahwa foto tersebut adalah hoaks karena faktanya dalam gambar tersebut memperlihatkan relawan FPI yang membantu korban longsor di Tegal Panjang Sukabumi pada tahun 2015,” ungkap Ferdinandus Setu, Rabu, 3 Oktober 2018.

Sekali lagi,  Kementerian Kominfo RI yang diwakili oleh Plt Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan bahwa aksi kemanusiaan di FPI di Sulawesi Tengah sebagai hoaks. Setiap bantuan kemanusian untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah yg terdampak gempa, dari siapapun, dari organisasi apapun harus kita apresiasi sebagai upaya bersama seluruh komponen bangsa.

Dikatakan Ferdinandus, Kementerian Kominfo RI, selain memastikan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak gempa di Sulawesi Tengah, juga akan terus memantau dan menyampaikan kepada publik setiap informasi hoaks terkait penanganan di masa tangggap darurat bencana ini. Setiap pelaku hoaks akan kami teruskan ke Mabes Polri (Cq Direktorat IT & Cyber Crime) untuk proses penegakan hukum lebih lanjut.

Kepada para netizen Indonesia, kami mohon dengan sangat, jika tidak atau belum bisa membantu secara langsung saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, setidaknya kita bisa berkontribusi utk mempercepat proses pemulihan pada masa tanggap darurat dengan tidak ikut menyebarkan informasi yang masih diragukan kebenarannya alias hoaks.

“Jika masih ragu-ragu apakah sebuah informasi masuk kategori hoaks atau fakta atau jika ada informasi yang diduga mengandung hoaks, masyarakat dapat melaporkannya melalui laman aduankonten.id, email [email protected]  atau mention ke akun twitter @aduankonten,” imbuh Ferdinandus.**

Sumber: Humas Kemkominfo RI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli Polres Anambas lakukan sosialisasi terkait Proses penerima CPNS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 bersama Warga Masyarakat yang bertempat di Kantor Desa Antang Kecamatan Siantan, SaBtu,22 September 2018.

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Anambas (KKA) saat ini, akan diawasi oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala (Waka) Polres Anambas, Kompol H.M.Rafizal Amin dalam sosialisasi tentang pengawasan Saber Pungli terhadap penerimaan CPNS Anambas tahun 2018 di Kantor Desa Antang, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan.

Kompol H.M. Rafizal Amin juga menyampaikan bahwa pihaknya kini terus mengawasi proses tersebut.

“Kita lakukan pengawasan melalui Saber Pungli Polres Kepulauan Anambas.

Dalam waktu dekat Waka Polres yang mana beliau selaku Ketua Tim Saber Pungli akan memberikan pengarahan kepada panitia seleksi penerimaan CPNS Anambas yang akan dilaksanakan di Tarempa Beach, guna mengingatkan kepada panitia agar tidak melakukan praktek praktek menyimpang ataupun suap dalam proses penerimaan CPNS tersebut,” kata Kompol H.M.Rafizal Amin

Selain adanya tim Saber Pungli, Kompol H.M.Rafizal Amin juga mengatakan, dan berpesan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam memerangi para calo CPNS yang dapat merugikan para peserta lainya.

Masyarakat juga jangan tergiur iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa akan lolos tes CPNS jika dengan menggunakan uang, Kalau ada Calo laporkan ke tim kami.Tegas Kompol H.M.Rafizal Amin

Kita akan terus deteksi bilamana ada kegiatan yang menyimpang,Saya yakin panitia sudah mempersiapkan dengan baik agar kegiatan berjalan lancar dan bersih,” ujarnya lagi.

Kompol H.M.Rafizal Amin menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas, jika masih ada orang orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab atau ingin mencoba menggunakan cara yang menyimpang demi keuntungan pribadi.

Kompol H.M.Rafizal Amin selaku Ketua tim Saber Pungli Polres Anambas juga akan memasang spanduk larangan pungli atau suap dibeberapa tempat di area kerjanya Polres seperti di jalan Selayang Pandang ,Pelabuhan, Pasar, Hotel dan di tempat keramaian lain nya. Tuturnya.

Warga Antang sangat antusias mengikuti acara sosialisasi Saber Pungli yang di lakukan oleh tim Saber Pungli Polres Anambas terkait antisipasi Penerimaan CPNS di Anambas nantinya,sehingga seleksi penerimaan CPNS sangat sangat transparan.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kenakalan remaja di Karimun meningkat, pelakunya bahkan turut melibatkan anak di bawah umur. Peningkatan ini bahkan dibenarkan oleh Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya.

“Sering kita mendapat infomasi dari masyarakat, ada beberapa kenakalan remaja yang mengganggu aktifitas masyarakat,” ujar Hengky belum lama ini.

Bahkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat kenakalan remaja, jajaran Polres Karimun selalu melakukan Cipta Kondisi (Cipkon) pada malam hari.

Bupati karimun, Aunur Rafiq yang dikonfirmasi terkait meningkatnya kenakalan remaja di Karimun sedikit terkejut. Rafiq akan meminta pihak terkait untuk melakukan program pembinaan.

“Pembinaan anak harus ditingkatkan, khususnya dalam perlindungan anak,” ujar Aunur Rafiq.

Pemkab Karimun akan menggandeng Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perlindungan anak dan Perempuan, Dinas Sosial, untuk melaksanakan program pembinaan tersebut dan Dinas Pendidikan untuk pembinaan di sekolah.

Manurut Bupati, terjadinya kenakalan remaja tersebut, bisa disebabkan oleh adanya masalah dilingkungannya. Seperti Broken Home, kehidupan sosial, dan menjadi pelarian bagi anak tersebut. (kmg)

TANJUNG PINANG

Sabtu | 08 September 2018 | 7:11

Terkait Ranperda, Wagub Beri Jawaban Atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda tentang nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun anggaran 2018, Kamis, 6 September 2018 dalam sidang paripurna di ruang rapat utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Mengawali laporannya, Isdianto mengatakan bahwa yang menjadi dasar diusulkannya RAPBDP 2018 adalah APBD murni 2018.

Menurut Isdianto, dengan kondisi defisit yang dialami Pemprov Kepri saat ini. Dan juga dialami oleh daerah lain. Maka solusinya adalah dengan melakukan penyesuaian belanja anggaran yang ada. Namun Pemerintah meyakinkan jika anggaran yang disesuaikan adalah yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dasar serta yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Seperti diantaranya, menurut Isdianto Pemerintah akan tetap komitmen mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen serta bidang kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen.

“Berkaitan dengan hal ini Pemerintah juga akan tetap memprioritaskan pembangunan proyek multi years. Kita menilai hal ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Karena akan memberi nilai tambah dibidang ekonomi serta untuk meningkatkan infrastruktur. Hal ini juga untuk memperbaiki objek wisata baru,”kata Isdianto.

Adapun menanggapi pandangan PKS dan PPP soal retribusi labuh jangkar dengan target Rp6 miliar yang belum terealisasi. Dalam hal ini Isdianto menjelaskan jika memang sampai saat ini Pemprov belum melakukan pemungutan pajak retribusi labuh jangkar dimaksud. Hal ini dikarenakan belum ada PP turunannya yang menguatkan Pemerintah untuk melakukan pungutan retribusi.

“Saat ini kita sedang terus menggesa dengan mendatangi kementerian terkait agar segera ada PP nya,” kata Isdianto.

Selanjutnya menanggapi pandangan fraksi Golkar dan Hanura Plus terkait kenaikan gaji guru dari yang non asn, Pemprov Kepri akan mempertimbangkan hal ini dengan skala priotitas.

Sedangkan menanggapi pandangan fraksi Gerindra agar Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan PAD, menurut Isdianto Pemprov sudah melakukan berbagai inovasi.

“Untuk PAD, kita sudah melakukan beberapa langkah seperti memberikan kemudahan pembayaran pajak dan jasa perbankan. Kemudian pembukaan layanan samsat berkersjasama dengan PT. Pos Indonesia, hingga penambahan kendaraan samsat keliling,” tegas Isdianto.

Adapun upaya lainnya menurut Isdianto, pengembangan e-payment samsat. Serta menegaskan agar seluruh perusahaan yg beroperasi diwilayah Kepri harus membayar pajak penghasilannya di Kepri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya sidang pada kesempatan ini menyarankan agar para anggota DPRD lebih koorporatif dalam keaempatan pembahasan RAPBD atau RAPBD-P.

Selain itu, Jumaga juga menyampaikan agar seluruh fraksi menghindari pembahasan anggaran di Batam.

“Jika memungkinkan di kantor ini, mari kita bahas di kantor saja. Ini juga bagian dari meminimalisir pengeluaran anggaran. Mengingat kondisi kita sedang defisit saat ini,” ujar Jumaga. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Corporate Communications Strategi of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, terkait kejadian
penerbangan pada 25 Agustus 2018   dengan nomor penerbangan JT297 yang melayani rute penerbangan dari Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau (PKU) menuju  Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng  Banten (CGK).

Dikatakan Danang, penerbangan JT297 yang membawa 176 (seratus tujuh puluh enam) penumpang dan diawaki oleh 2 (dua) orang penerbang yaitu Capt. Djoko Timboel S dan Mirza Marenda, bukan nama penerbang di sosial media (Capt. P.A) serta 5(lima) awak kabin.

“Saat ini awak pesawat tersebut dimaksud dalam proses pembinaan,” jelas Danang, dalam rilisnya yang diterima mediakepri.co.id, Rabu, 29 Agustus 2018.(rls)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Penyidik pengawas lingkungan hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam memanggil perusahaan pengembang perumahan yang tutup kolam retensi di Tiban Koperasi.

Akibat penutupan kolam penampungan ini, puluhan rumah terendam banjir beberapa waktu lalu.

“Sudah 23 tahun kami di sini, tidak pernah banjir. Baru ini banjir, sejak kolam ditutup,” kata seorang warga, Kamis, 23 Agustus 2018.

Kepala DLH Batam, Herman Rozie mengatakan ada tiga pihak yang dipanggil PPLH untuk diperiksa penyidik. Yakni Ketua Koperasi Otorita Batam (OB) selaku pemegang alokasi lahan, penyusun dokumen lingkungan hidup, dan Bidang Sarana Prasarana Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“PPLH sudah panggil dan sudah di-BAP (berita acara pemeriksaan). Kita cari keterangan, untuk tindaklanjutnya seperti apa. Karena kita ingin penyelesaiannya komprehensif, bukan separuh-separuh. Walaupun ini kita pahami, butuh tindakan sesegera mungkin,” kata Herman.

Ia mengatakan pada pemanggilan sebelumnya, Ketua Koperasi OB tidak bisa hadir. Oleh karena itu PPLH menjadwal ulang pemeriksaan Ketua Koperasi tersebut. Rencana pemeriksaan akan dilakukan Jumat, 24 Agustus 2018.

“Hari ini kita panggil lagi. Mungkin besok dimintai keterangannya.

Ketua Koperasi OB, Pak Ponco ini penting karena PT Glory Point (pengembang yang menutup kolam retensi) seperti ya bekerja atas nama Koperasi,” tutur mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan ini.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad yang meninjau langsung lokasi terdampak banjir mengatakan hasil pemeriksaan dari PPLH ini akan menjadi rekomendasi dan dasar bagi pemerintah untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

“Karena pihak pengembang sebentar-sebentar somasi jadi kita mesti ikuti prosedur regulasi yang ada. Prosedurnya PPLH turun, rekomendasi PPLH yang harus ditindaklanjuti pengembang,” tutur Amsakar di hadapan warga.

Langkah konkrit yang harus dilakukan adalah sesuai komitmen awal pengembang. Yakni membangun kolam retensi untuk menampung debit air di sekitar lokasi. Kondisinya harus sama seperti sebelum ada pembangunan, yaitu seluas 6.000 meter persegi.

“Luas kolam retensi pengganti yang dibuat pengembang sekarang tidak mampu menampung debit air. Mau tidak mau, suka tidak suka, kolam harus diperbesar. Mesti dikembalikan 6.000 meter persegi,” tegasnya.

Sambil menunggu, lanjut Amsakar, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam akan melakukan normalisasi saluran air di sekitar perumahan terdampak. Ini dilakukan guna meminimalisir banjir apabila terjadi hujan lebat kembali di waktu mendatang.

“BMSDA juga akan meminta PL (penetapan lokasi) yang sudah dialokasikan kepada pengembang. Supaya jelas patokan titik koordinatnya. Dinas juga akan normalisasi untuk meminimalisir,” kata dia.

Amsakar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menyelesaikan masalah banjir yang dialami warga Tiban Koperasi blok E ini. Namun untuk benar-benar menuntaskannya, butuh komitmen dari pihak lain seperti BP Batam, Koperasi OB, dan PT Glory Point selaku pengembang. (***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Penyidik dari kepolisian secara maraton periksa sejumlah pejabat Natuna tekait Pembangunan pasar modern yang mangkrak di Kabupaten Natuna sejak dibangun 2015 lalu.

Menurut informasi, Penyidik telah meminta keterangan sejumlah pejabat Natuna antaranya pejabat di Natuna dan tersiar kabar, pada Senin, 20 Agustus 2018 pagi, MW serta Kontraktor dan konsultan pengawas telah tingkatkan status menjadi tersangka.

Namun hingga berita ini diterunkan pihak penyidik belum memberikan keterangan Pers.

Pada berita WartaKepri sebelumnya, menjelaskan bangunan pasar dibangun di atas lahan seluas satu hektare tersebut sudah tertutupi semak belukar.

Pemerintah daerah saat ini menolak melanjutkan pembangunan dengan menggunakan sistem tahun jamak ini. Alasannya pembangunan yang sebelumnya yang dimenangkan PT Mangku Buana Hutama Jaya ini ditemukan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 2 miliar berdasarkan hasil audit BPKP dengan nilai anggaran Rp 36 miliar.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena Natuna sendiri belum memiliki pasar yang layak sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Pasar tradisonal yang kini beroperasi merupakan pasar Kecamatan Bunguran Timur yang sudah lama dibangun.

Pemerintah Provinsi pernah berencana melanjutkan pembangunan pasar modern tersebut, namun belum direalisasi.

“Kami perihatin saja lihat bangunan di jantung kota Ranai, mestinya dapat tuntas banyak pedagang di sana idamkan. Pasar tradisional sudah tidak lagi mampu menampung pedagang, apalagi bangunannya sudah tua kelola Perusda Natuna, Kami jualan di sini sering kuatir,” ujar Martin pedagang pasar tradisional Ranai, Selasa, 21 Agustus 2018.

Sebelumya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan kepada media dia menyebutkan , pemerintah daerah bukan tidak ingin melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan.

Namun proyek tersebut masih terdapat persoalan kelebihan bayar yang belum selesai. Saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan hilang jejak.

“Masih dicari perusahaan yang bertanggung jawab, memang sudah ditangani penegak hukum,” ujarnya.

Hamid mengaku kelanjutan pembangunan pasar itu baru bisa dilakukan setelah persoalan hukum selesai. Termasuk proyek gedung DPRD yang mengalami nasib yang sama, terdapat kelebihan bayar dalam kontrak sebesar Rp 2 miliar lebih.

BPKP sendiri sudah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan, agar kelebihan bayar dikembalikan ke kas daerah.

Menurut berbagi sumber Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Mangkubuana Perkasa.

Perusahaan tersebut alami kebangkrutan hingga alamat kantor perusahaan tersebut tutup, atau memang kantor mereka berada dalam tas dan menggunakan alamat palsu, biarlah pihak berwajib yang bekerja.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Bandar Udara Letung akan segera memiliki landasan Pacu Pesawat dari 1.200 Meter. Selain akan bertambah panjang, luas area bandara juga akan bertambah, karena Tim Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dari Pemerintah Anambas Khususnya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, tengah proses pembebasan lahan 30.000 meter persegi

Kepala Bidang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Efendi,A.MS selaku ketua Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatakan terkait Lahan yang akan di bebaskan sekitar 30.000 Meter Persegi dan sampai saat ini berjalan lancar. Ini sudah dirapatkan bersama Camat Jemaja,dan Camat Jemaja Timur,Kepala Desa Mampok,serta Kepala Desa Bukit Padi selaku pemilik Lokasi Lahan Tersebut.

” Saat ini tengah pengerjaan perpanjangan landasan 150 Meter,” kata Efendi, Ahad, 12 Agustus 2018.

Sementara itu, Kepala Desa Mampok Tamrin mengatakan bahwasanya pihak Desa akan selalu membantu proses percepatan pembebasan jika berkenaan dengan ranah desa, sehingga pembangunan bandara kedepannya cepat terlaksana.

Senada, Kepala Desa Bukit Padi juga mengatakan hal yang serupa dengan kepala Desa Mampok bahwasanya selagi kegiatan tersebut di peruntukkan untuk warga atau kepentingan umum. Pihaknya akan siap membantu memudahkan pemerintah bekerja sehingga tujuan pemerintah tepat guna.

Sementara itu terkait pembebasan lahan di Bukit Mampok sedang dalam proses penetapan batas sempadan sesama pemilik pemilik lahan di daerah bukit mampok tersebut.dan sudah di setujui oleh pemilik pemilik lahan.

Selain itu pihak warga pemilik lahan berharap setelah pembebasan lahan selesai warga juga masih berharap pada saat pekerjaan pemotongan Pohon di lokasi tersebut, warga setempat berharap bisa diberdayakan ikut bekerja di daerah lahan mereka yang sudah di bebaskan nantinya.

Efendi,A.MS, juga berharap kepada Kasatpel Bandar Udara Letung selaku pemilik Kegiatan pemangkasan Bukit tersebut agar mempertimbangkan usulan dari warga setempat di daerah lokasi tersebut agar bisa bekerja sesuai harapan warga.

Tujuan Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk Bandar Udara Letung dengan target panjang landasan.

Sementara itu Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Bandar Udara Letung Ariadi Widiawan mengatakan terkait pembebasan lahan di daerah bandara letung Kalau sudah termasuk masterplan Bandara Letung maka dengan pembebasan lahan tersebut diharapkan dapat memenuhi luasan Bandara Letung yang di rencanakan mencapai seluas 136 Hektar.(kmg)

KARIMUN

Rabu | 08 Agustus 2018 | 20:24

Penjelasan BNI Syariah Terkait Skimming

MEDIAKEPRI.CO.ID – Sehubungan dengan pemberitaan mengenai nasabah BNI Syariah terkena skimming bahwa pihak BNI Syariah telah memiliki Sistem Pendeteksi Dini (Fraud Alert System) terhadap adanya indikasi penyalahgunaan kartu Debit BNI Syariah yang dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab. BNI Syariah terus berkoordinasi dengan pihak penegak hukum apabila ditemukan adanya tindakan penyalahgunaan.

Untuk melindungi kepentingan nasabah BNI Syariah segera melakukan pemblokiran kartu yang terindikasi skimming untuk menjaga nasabah agar tetap aman, dan menginformasikan tentang penonaktifan kartu Debit nasabah tersebut sementara waktu, namun nasabah tetap dapat melakukan transaksi menggunakan e-channel lainnya.

Bagi nasabah yang telah diinformasikan terkait penonaktifan kartunya oleh petugas BNI Syariah, diharapkan segera mendatangi kantor cabang BNI Syariah terdekat untuk melakukan proses penggantian kartu baru segera mungkin tanpa dikenai biaya apapun.

BNI Syariah melakukan pengawasan dan memastikan bahwa dana nasabah tetap dalam kondisi aman. Jumlah kartu Debit BNI Syariah dan dana yang terkena dampak tidak signifikan, namun demikian untuk menjaga kepentingan nasabah, BNI Syariah tetap melakukan respon sejak dini untuk mengantisipasi terjadinya perluasan kasus ini, dan masyarakat tidak perlu khawatir untuk bertransaksi di ATM BNI.

Untuk mencegah hal tersebut kami menghimbau untuk senantiasa memantau rekening dan apabila menemukan transaksi yang mencurigakan agar dapat segera hubungi BNI Call 1500046 atau cabang BNI Syariah terdekat.

Tentang BNI Syariah

BNI Syariah bermula sebagai Unit Bisnis Strategis bagian dari BNI yang mulai beroperasi sejak 29 April 2000. Pada 19 Juni 2010 status BNI Syariah meningkat menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Komposisi kepemilikan saham BNI Syariah adalah 99,94% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan sisanya dimiliki oleh PT BNI Life. BNI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi infrastruktur BNI Induk diantaranya layanan lebih dari 16.000 ATM BNI, ditambah ribuan jaringan ATM Bersama, ATM Prima serta ATM berlogo Maestro dan Cirrus di seluruh dunia, fasilitas 24 jam BNI Call (021-1500046), SMS Banking, dan BNI Internet Banking. Saat ini BNI Syariah telah didukung oleh jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia yaitu 349 outlet syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, serta didukung oleh lebih dari 1.584 Kantor Cabang BNI yang melayani pembukaan rekening syariah. ***

TentangHasanah

Hasanah merupakan corporate campaign BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik di dunia maupun di akhirat (QS. Al Baqarah 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al – Quran dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui insan hasanah dan produk / layanannya. Cita – cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi Rahmatan Lil’ Alamin. Hasanah didasari oleh Maqoshid Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Hak Jawab dari BNI Syariah
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi:
Komunikasi Perusahaan
Rima Dwi Permatasari | Corporate Secretary I Hp: 081311018999
Barno Sudarwanto | Corporate Secretary I Hp: 08122873446
M Iqbal Taqiudin | Corporate Communication Manager I Hp : 081291437909
Email: [email protected]| Telpon: 021 – 2970 1946 | Fax: 021 –2966 7935

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Ratusan demonstran dari pemuda Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun melakukan unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun, Selasa, 7 Agustus 2018.

Ketua DPW LMB Provinsi Kepri Datuk Azman Zainal menjelaskan, aksi tersebut memuat lima tuntutan yakni, menuntut pembatalan sertifikat tanah yang menurutnya tidak sesuai perintah.

“Kita meminta Pemkab Karimun melalui BPN untuk dapat menerbitkan sertifkat warga RT 01 RW 01 Parit Benut. Jangan membuat gaduh dalam situasi dalam penerbitan sertifikat tanah itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain itu tujuan dalam aksi tersebut juga ingin mempertanyakan sulitnya Pengurusan Legalitas Kepemilikan Alashak dan Sertifikat Tanah di Kuda Laut Kampung Bukit Atas dan Payamanggis Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral.

Mempertanyakan Legalitas surat yang dimiliki PT. AKS, dan mempertanyakan surat kepemilikan lahan di P. Kundur Yang di miliki oleh WNI keturunan.

“Intinya LMB meminta kepada BPN agar melakkukan penertiban ataupun pembatalan surat kepemilikan lahan masyarakat khususnya milik masyarakat yang terbit atas nama WNI Keturunan baik dengan legalitas grant Belanda, SKT RT/RW, sporadik, Alas hak dan sertifikat lahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Karimun, Jemmy Dolly Manurung mengatakan, pihaknya akan berupaya melakukan pengecekan kembali terhadap lahan-lahan yang bermasalah.

“Terkait persoalan terbitnya sertifikat hak milik diatas lahan HGB pada masa lalu tersebut akan dilakukan pengecekan kembali secepatnya. Oleh karena itu BPN akan memanggil pihak-pihak terkait agar membawa surat hak miliknya,” Katanya. (kmg/Riandi)

sumber: lendoot.com

 

MEDIAKEPRI.CO.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangka Luna Maya dan Cut Tari.

Status itu terkait kasus video porno Nazril Ilham atau Ariel pada 2010.

Diketahui, dalam kasus tersebut, hubungan intim Ariel dan Luna Maya serta Ariel dan Cut Tari direkam lalu tersebar.

Dilansir Tribun-Video.com dari Kompas.com, Jumat, 3 Agustus 2018 permohonan LP3HI masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Juni 2018.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai termohon satu, dan Jaksa Agung sebagai termohon dua.

“Video itu, kasus praperadilan. Praperadilan masuk pada hari Selasa, 5 Juni 2018, perkara no 70/pid.prap/2018PN Jaksel. Pemohon dalam praperadilan ini adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat) Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia disingkat LP3HI,” ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur, ketika ditemui di kantornya, Jumat. 3 Agustus 2018.

LP3HI mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk menghentikan penyidikan secara hukum terhadap Luna Maya dan Cut Tari.

“Kemudian, memerintahkan kepada termohon satu untuk memberitahukan penghentian penyidikan terhadap Cut Tari dan Luna Maya kepada penuntut umum yaitu termohon dua,” lanjut Achmad Guntur.

“Kemudian, pada 5 Juli (2018), para termohon tidak hadir. Maka ditundalah persidangan pada Senin 16 Juli. Itu pihak ternohon enggak hadir juga. Kemudian, 30 Juli 2018, dari situlah berjalan persidangannya,” lanjutnya.

Sidang putusan akan dilangsungkan pada 7 Agustus 2018.

“Karena kan praperadilan itu tujuh hari harus putus. 31 Juli jawaban pembuktian, Rabu 1 Agustus kesimpulan, putusan tanggal 7 Agustus,” ucapnya.

Diketahui, Ariel divonis bersalah menjalani hukuman penjara dalam kasus itu, kemudian bebas. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – TIM Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Sabtu 21 Juli 2018 dini hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat Indro Purwoko menyatakan segera menunjuk pengganti Wahid supaya kegiatan di penjara itu tetap terkendali.

“Jadi begini ya, pertama kita tunjuk Plh (pelaksana harian) Kalapas. Kedua, menunggu proses hukum dari KPK, kita tunggu saja,” kata Indro Purwoko, Sabtu 21 Juli 2018.

Indro membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen yang dilakukan dini hari tadi. Pasca OTT tersebut, Indro mengaku pihaknya akan mengambil sejumlah langkah strategis.

Berdasarkan pantauan di depan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 Juli 2018 , tidak terlihat pengamanan khusus yang dilakukan sipir. Aktivitas di sekitar Lapas Sukamiskin terlihat normal.

Sejumlah mobil dan beberapa orang terlihat keluar masuk lapas tersebut. Informasi yang didapat dari salah satu petugas lapas, dijadwalkan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat akan mendatangi lapas.

“Kemungkinan dari pihak kanwil akan datang ke Sukamiskin. Tapi belum pasti jam berapanya,” kata petugas lapas yang enggan menyebut namanya itu.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Lapas Sukamiskin soal OTT Kalapas Sukamiskin. (***)

sumber: galamedianews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Aksi Iis Dahlia usir peserta audisi penyanyi dangdut yang berasal dari Bau Bau mengundang kritik tajam. Iis meminta peserta yang bernama Waode Sofia itu keluar lantaran tampilan apa adanya tanpa makeup.

Dihubungi detikHOT, Jumat, 20 Juli 2018 Iis Dahlia menanggapi anggapan yang menyebut aksinya itu adalah gimmick. Menurut Iis Dahlia orang-orang yang nyinyir itu berarti tak tahu dengan industri hiburan zaman sekarang.

“Tayangan industri tuh zaman sekarang beda sama dulu. Bayangin berjam-jam kalau cuma menilai, ‘Oh, iya kamu bagus, kamu jelek’ bosen kali. Itu harus ada intrik di dunia hiburan. Apa yang tim kretif buat kita berusaha maksimal untuk mengeksplore. Bukan settingan,” tegas Iis Dahlia.

Istri dari pilot Satrio Dewandono itu mengatakan sebagai pelaku dunia hiburan dirinya harus bisa mengolah apa yang diberikan oleh tim kreatif. Itulah tugas artis yang bekerja di sebuah program menurut Iis Dahlia.

“Apa yang tim kreatif sodiri, kita mainkan, itulah artis. Jadi orang yang nggak ada di industri ini nggak akan mengerti. Padahal mereka nggak nonton dan nggak ngerti industri hiburan. Kita sebagai pelakunya harus update mengikuti kalau lo mau di dalam industri itu,” tuturnya.

Iis Dahlia pun memberikan gambarannya saat dirinya menjadi juri di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di stasiun televisi lainnya. Dengan durasi yang panjang, para juri dan artis harus bisa mengolah agar tontonan itu menarik.

“Sekarang acaranya lama banget, saya di Indosiar dulu enam jam. Si peserta kadang cuma dua atau tiga orang, sekian jam harus nilai tiga orang. Begitu banyak drama, ada intrik yang harus kita mainkan. Itu lah hiburan,” pungkas Iis Dahlia. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Mojokerto – Siswi kelas XI SMAN 1 Gondang, Mojokerto Mas Hanum Dwi Aprilia lumpuh akibat menjalani hukuman squat jump di sekolahnya.

Hukuman itu dijatuhkan ke korban sebanyak 90 kali. Begini penjelasan pihak sekolah.

Kepala SMAN 1 Gondang Nurul Wakhidah mengatakan, hukuman itu diterima Hanum saat mengikuti Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya, Jumat, 13 Juli 2018 pagi.

Gara-garanya, siswi kelas XI IPS 2 ini terlambat datang di ekstra kurikuler (ekskul) tersebut. Saat itu UKKI mengadakan pelatihan untuk promosi ekskul ke siswa baru.

“Informasi dari anak-anak, waktu itu ada kesepakatan di antara teman-temannya, kalau terlambat datang ada hukuman. Seniornya anak-anak kelas XII menyampaikan hukumannya hafalan surat pendek (Alquran), tapi anggotanya tak mau, minta squat jump. Sudah diingatkan seniornya jangan hukuman itu karena keras. Kesepakatan kelompok tersebut hukumannya tetap squat jump,” kata Nurul kepada wartawan di kantornya, Kamis, 19 Juli 2018.

Saat itu, lanjut Nurul, ada siswa lainnya yang juga terlambat datang. Hanum dan temannya itu masing-masing harus menjalani 60 kali squat jump.

Sayangnya, teman Hanum hanya mampu melakukan squat jump sebanyak 30 kali. Sisa hukuman ini justru dibebankan ke Hanum. Selesai melakukan 60 kali squat jump, pelajar asal Krian, Sidoarjo ini harus melakukan lagi sebanyak 30 kali.

“Sehingga 90 kali squat jump dijalani Hanum sampai selesai. Saat itu dia masih sempat melanjutkan kegiatan, tak langsung jatuh sakit (lumpuh), hanya kakinya katanya sakit semua,” ujarnya.

Nurul menjelaskan, saat kegiatan UKKI berlangsung, tak ada satu pun guru yang mendampingi. Menurut dia, para siswa anggota UKKI menggelar kegiatan tanpa izin pembina ekskul, Pembina OSIS maupun Wakasek Kesiswaan.

“Saat kegiatan itu, sekolah masih libur. Sehingga kami semua tak tahu kalau anak-anak membuat kegiatan itu,” terangnya.

Hanum mulai mengeluh sakit di kaki dan punggung usai dihukum squat jump sebanyak 90 kali pada Jumat (13/7) pagi. Saat itu korban terlambat datang di kegiatan ekskul Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di SMAN 1 Gondang, Mojokerto.

Pelajar yang juga nyantri di PP Al Ghoits, Desa/Kecamatan Gondang ini benar-benar lumpuh pada Rabu, 18 Juli 2018 pagi.

Pengasuh pondok pun membawanya ke pengobatan saraf alternatif di Desa Pandanarum, Pacet. Karena Hanum diperkirakan mengalami saraf tulang belakang terjepit. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Blitar – Viralnya bocah berkebutuhan khusus jadi sasaran amuk massa jadi perhatian Kapolres Blitar. Apalagi, tempat kejadian perkara di rumah anggotanya yang bertugas di Polres Blitar.

Dalam rilis resmi yang disampaikan ke media, Kapolres menyayangkan beredarnya informasi itu secara liar. Hingga muncul dugaan yang cenderung merugikan Polri, utamanya Polres Blitar.

“Kabar yang beredar liar menimbulkan persepsi, bahwa yang membuat ia babak belur adalah polisi itu sendiri, padahal itu salah,” tulis Kapolres Blitar AKBP Annisullah M Ridha dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu, 14 Juli 2018.

Berikut kronologi kejadian kasus tersebut berdasarkan keterangan dari polisi:

Pada hari Selasa tanggal 10 juli 2018 sekira jam 22.30 WIB Brigadir CD melihat pintu pagar rumahnya dalam keadaan terbuka. CD juga melihat ada anak yang berdiri di pintu rumah sedang berusaha membuka pintu rumahnya.

CD saat itu baru saja balik ke rumahnya di Dusun/Desa Pojok Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah 15 menit keluar mengajak anaknya jalan-jalan.

“Mengetahui pemilik rumah datang, anak itu berusaha membuka pintu lari ke garasi. Brigadir CD mengejar dan ketika sudah didapatkan anaknya, ditanya tidak menjawab apapun pertanyaan saudara CD,” jelas Anissullah.

Kemudian CD memanggil warga yang lewat di depan rumah dengan maksud menanyakan apakah ada yang kenal dengan anak tersebut. Tapi tidak ada yang mengenali.

“Sesaat kemudian ada beberapa orang berhenti melihat anak itu tapi tetap tidak ada yg mengenal. CD masuk ke rumah mengambil borgol. Setelah keluar rumah, CD melihat anak tersebut sudah mengeluarkan darah yang dimungkinkan dipukul oleh warga,” imbuh Anissullah.

CD sendiri dalam pemeriksaan menyatakan tidak mengetahui siapa yg melakukan pemukulan. Menurut keterangan dari ketua RT 2/1 Agus Mulyanto, warga melihat sekitar 10 orang warga di luar RT 2/1.

Seperti kesaksian Heri tetangganya, CD menghubungi anggota sabhara dengan maksud untuk mengamankan anak tersebut. Namun karena sedang patroli di wilayah timur, terlalu jauh dari lokasi. CD pun menyetujui Heri langsung mendatangi Polsek Garum melaporkan kejadian itu.

Pada pukul 23.00 WIB, anggota piket Polsek Garum Aiptu Sujianto dan Bripka Devit datang ke TKP. Selanjutnya anak tersebut dibawa ke Polsek Garum.

“Setelah sampai di polsek, anak itu diintrogasi tapi tidak menjawab. Anggota berusaha menanyakan kepada warga. Ternyata ada yang mengenali. Anak itu merupakan anak yang berkebutuhan khusus,” kata Anissullah.

Pada saat di bawa ke polsek, kata Anissullah, CD ikut. Mengetahui anak yang berusaha masuk rumahnya mempunyai kebutuhan khusus, maka CD yang semula akan menuntut secara hukum akhinya membatalkannya. (***)

sumber: detik.com

NARKOBA

Minggu | 01 Juli 2018 | 17:06

Ini Artis yang Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus presenter Reza Bukan karena kedapatan memakai narkoba jenis sabu.

“Kami telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang berprofesi sebagai presenter dan artis, atas nama DE alias RB, Deron Eka alias Reza Bukan,” ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Erick Frendriz, dalam konferensi pers di Kantor Polres Jakarta Barat, Ahad, 1 Juli 2018

Reza Bukan ditangkap di rumahnya, Perumahan Casa Jardin, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Sabtu, 30 Juni 2018 dini hari.

Reza dicokok setelah pulang kerja dari satu stasiun televisi.

Polisi menemukan barang bukti 3 paket narkoba seberat 0.19 gram.

“Barang buktinya dapat dilihat di depan, 3 paket beserta alat-alatnya, ada bong, sedotan, korek,” ujar Erick. (***)

sumber: tribunnews.com