Tolak

INTERNASIONAL

Minggu | 05 Agustus 2018 | 8:14

Ritual Tolak Bala Kok Tidur Dipeti Mati, Ya Innalillahi

MEDIAKEPRI.CO.ID – Seorang wanita warga Korea Selatan (Korsel) ditemukan tewas setelah diyakini tertidur di peti mati dalam ritual keagamaan pada hari Jumat, kemarin.

Ritual ini dikatakan untuk menjauhkan bala dan musibah.

Menurut polisi, wanita berusia 47 tahun itu berada dalam peti mati mulai pukul 8 malam, pada Kamis, dimana acara keagamaan itu diadakan di rumah seorang kenalannya yang terletak di sebelah tenggara kota Gumi, Korsel.

Sebelumnya insiden terjadi, korban dikatakan sempat keluar dari peti mati dua jam setelah dimulainya acara ritual tersebut, tetapi diberitahu oleh teman-teman dan peserta untuk tinggal lebih lama di dalam peti mati.

Namun, pada Jumat pagi harinya, dua peserta yang terlibat membuka peti mati sekitar pukul 06.30 dan menemukan teman mereka sudah tidak bernyawa.

Sebagaimana dilasir dari Yonhapnews melalui siakapkeli, korban mungkin tertidur di peti mati sebelum meninggal, karena tidak ada gerakan untuk mencoba keluar dari keranda itu.

Bedah mayat akan dilakukan pada hari Sabtu ini untuk mengidentifikasi penyebab kematian wanita serta penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan korban mati akibat kepanasan karena kondisi di dalam keranda yang kedap udara.

Dua korban yang terlibat dalam upacara juga akan diselidiki oleh polisi untuk mengidentifikasi kelalaian mereka hingga menyebabkan kematian. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.O.ID, Karimun – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menerima laporan adanya orangtua murid yang tidak mau mengikutsertakan anaknya untuk disuntik vaksin campak (measles) dan rubela atau vaksin MR.

“Kalau penolakan vaksinasi di sekolah sampai saat ini belum ada. Tapi kalau penolakan perorangan dari wali murid memang ada, bahkan sempat viral di medoa sosial, banyak orangtua tak mau memvaksin anaknya. Yang tidak ada itu secara kelembagaan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rahmadi Rahmadi saat menghadiri pencanangan vaksinasi MR di SMPN 2 (Binaan) Tebing, Rabu, 1 Agustus 2018.

Rahmadi mengatakan, pihaknya sedang berusaha memberikan konseling kepada sekolah-sekolah. Kalaupun memang ada sekolah yang menolak, maka akan dibuatkan berita acara bahwa satu lembaga menolak.

“Kita juga tidak bisa memaksakan, tapi dengan konseling harapannya mereka mau ikut vaksin. Terutama untuk orangtua agar berkenan mengimunisasi anaknya,” kata dia.

Menurut Rahmadi, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Karimun juga kerap diajak untuk rapat bersama, termasuk di tingkat Kecamatan dengan mengikutsertakan semua Kantor Urusan Agama (KUA). Ia mengatakan berdasar beberapa literatur, dalam proses pembuatan vaksin tersebut tidak menggunakan tripsin. Artinya bahannya bukan dari katalisator.

“Yang saya baca bukan menggunakan tripsin, sekarang ini kita menggunakan vaksin dari India,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, terkait surat edaran MUI perihal kehalalan vaksin MR, masih multitafsir. Meski demikian, ia tetap menghormati apapun keputusan yang diambil para orangtua murid.

Catatan Dinas Kesehatan Karimun, jumlah anak di daerah itu yang akan divaksin MR sebanyak 65.90 anak. Dengan menggunakan hampir 700 pos sebagai tempat penyuntikan vaksin.

Di tempat yang sama, Bupati Karimun, Aunur Rafiq menegaskan, pihaknya tetap berpedoman pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Kepulauan Riau.

“Kami tetap jalan, sesuai jenjang pemerintahan, berdasar surat dari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Kepri,” katanya.

Perihal surat edaran dari MUI Kepri yang berisi imbauan penundaan kegiatan suntik vaksin karena belum ada sertifikasi halal, menurut Rafiq hal itu masih multitafsir. Ia menegaskan, pemerintah daerah hanya merujuk surat dari jenjang pemerintahan di atasnya.

“Ada penafsiran berbeda satu bidang kesehatan dengan dari MUI. Kami jelas merujuk surat yang dikeluarkan di pemerintahan, kepada aturan yang lebih atas dalam hal ini Kemendagri,” ujarnya.

“Jika memang nanti ada keputusan dari pusat atau provinsi untuk menghentikan, ya vaksinasi ini kita stop. Untuk Provinsi Kepri, pencanangan dilakukan di Kota Batam, serentak di hari yang sama untuk semua daerah. Karimun juga ikut,” lanjut Rafiq. (pelantar.id)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi tiga anak terduga pelaku yang selamat dari ledakan bom di lantai lima Blok B No.2 Rusunawa, Wonocolo, Sidoarjo.

Ledakan tersebut diduga merupakan salah satu dari rentetan ledakan bom di Surabaya.

Kamar tersebut ditinggali oleh enam anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan empat orang anak.

Akibat ledakan tersebut, Anton Febrianto (ayah) (47) Puspita Sari (ibu) (47) dan satu anak tertua atas nama HL (17) dari terduga pelaku dinyatakan meninggal dunia.

Sedangkan tiga adiknya, AR (15), FPH (11), dan HD (11) lolos dari ledakan dan mengalami luka.

FPH (11) mengalami luka di bagian paha sebelah kiri dan HD (11) mengalami luka pada hidung.

Pada saat kejadian, anak kedua, AR dibantu oleh warga berusaha menyelamatkan kedua adiknya dari ledakan untuk dibawa ke RS Siti Khodijah.

Saat ini keduanya sudah dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Jawa Timur.

Menurut pengakuan AR, keseharian ayahnya Anton Febrianto menjadi penjual jam tangan online dan seringkali mendengarkan ceramah melalui internet.

Ia juga mengatakan sering mendapat ajakan sang ayah untuk berjihad, namun selalu ditolaknya karena tidak sesuai pemikirannya dan bertolak belakang dengan ajaran Islam.

AR juga membenarkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa bom yang meledak tersebut milik ayahnya.

Bom yang dirakit sendiri oleh sang ayah tersebut merupakan hasil belajar melalui internet dan Youtube.

Pada awalnya AR tak mengetahui bahwa yang dirakit oleh sang ayah itu adalah sebuah bom yang menyebabkan terjadinya ledakan di kamar yang ditinggalinya. (***)

sumber: tribunnews.com

SEPAK BOLA

Jumat | 27 April 2018 | 16:03

Merasa Dirugikan, Maung Bandung Tolak Hadapi Persija

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – Persib Bandung merasa dirugikan dengan perubahan tanggal pertandingan melawan Persija Jakarta. Mereka menolak jika laga dimainkan tanggal 3 Mei 2018.

Laga klasik antara Persija kontra Persib di pekan keenam Liga 1 2018 yang harusnya berlangsung Sabtu, 28 April 2018 besok urung digelar.

Alasannya, tidak turunnya izin keamanan di wilayah Senayan Jakarta di Gelora Bung Karno (GBK). Polda Metro Jaya fokus mengamankan aksi Hari Buruh atau May Day 1 Mei.

Manajemen Persib menuding pengunduran pertandingan menjadi tanggal 3 Mei 2018 hanya diputuskan sepihak, karena pihak Persib tak mendapat pemberitahuan sebelumnya soal kemungkinan perubahan jadwal.

Direktur Persib, Teddy Tjahyono, mengatakan pihaknya menerima perubahan jadwal tetapi mereka menolak jika harus bermain di tanggal 3 Mei. Pasalnya, mereka juga harus berhadapan dengan Madura United di Pamekasan, Jumat 4 April 2018.

“Kami paham ada Hari Buruh, tapi kami tidak ingin main di 3 Mei 2018. Kami tidak berkomunikasi dengan Persija dan pihak kepolisian, karena posisi Persib adalah tim tamu,” ungkap Teddy.

Lebih lanjut, Teddy ingin pengunduran laga antara Persija vs Persib tidak merugikan kedua belah pihak klub. Hingga kedua tim bisa bertanding secara adil di lapangan.

“Idealnya akhir Juni atau awal Juli. Harus duduk bersama supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Kalau main di tanggal 3 Mei melawan Persija, Persib menolak. Karena pada 4 Mei akan menghadapi Madura United,” ia menutup. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Penyanyi dangdut yang ngetop di era ’80 hingga ’90 an, Evie Tamala akan comeback ke layar kaca dalam rangkaian peringatan HUT ANTV ke 25 yang akan digelar pada Minggu, 25 Maret 2018 besok.

Demi bisa kembali percaya diri tampil di televisi, Evie pun melakukan diet ketat hingga sedot lemak.

Wajah Evie Tamala seolah hilang di telan bumi. Ia tak lagi lalu lalang di televisi seperti rekan – rekannya, Elvy Sukaesih, Rita Sugiarto dan Rhoma Irama.

Usut punya usut, ternyata Evie tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Ia pun mengakui jika kerap menolak tawaran menyanyi karena tak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Tetapi kemudian saat tawaran manggung di HUT ANTV ke 25 datang, Evie pun memutuskan untuk menerimanya dan mulai menjalankan diet ketat dengan tidak makan nasi. Tak cukup dengan itu, Evie kemudian menjalani operasi penyedotan lemak.

“Saya gemuk dari tahun 2013 sampai 72 kg. Banyak nolakin acara-acara. Nah kemarin, masa sih enggak langsing-langsing dan akhirnya ya udah tampil saja. Begitu lihat di TV kayak banteng nunduk,” kenang Evie Tamala, dikutip Vivanews 23 Maret 2018.

“Untuk acara ultah ANTV harus ngurusin badan nih. Akhirnya operasi sedot lemak. 6 bulan yang Lalu aku udah enggak makan nasi sama vegetarian. Ditambah sedot lemak, jadi 12 kg kurang lah,” tambahnya.

Kini berat badannya sudah 59 kilogram, tetapi ia berniat untuk menguranginya lagi.

“Sebenarnya yang berat lemaknya di tempat tertentu akhirnya di tempat tertentu lemaknya diambil. Sekarang baru 59 kg. Mau turun 4 atau 5 kilo lagi lah,” tekad pelantun ‘Selamat Malam’ itu. (***)

sumber: sidomi.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sopir angkutan yang tergabung di Persatuan Sopir Metro Trans (Persomet) menolak keberadaan taksi plat hitam atau taksi online beroperasi di sekitar Batuaji, Batam, Kepri.

Penolakan ini dilakukan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota, Batam, Kamis, 8 Maret 2018.

Binsar Panjaitan, Ketua Persomet, Batuaji Mengatakan semua sopir yang berada dibawah naungan Persomet meminta pemerintah untuk turun tangan mengontrol aktivitas taksi plat hitam dan taksi online.

Ratusan sopir yang turun melakukan aksi damai, katanya, tidak ingin melihat taksi online beroperasi di wilayah Batuaji, seperti di Panbil, Mukakuning, Batamindo, ABB, Top 100, SP, Aviari, RS, Puskopkar, PJB dan Tanjung Uncang.

“Kami meminta pemerintah melakukan sweeping terhadap taksi online yang beroperasi,” katanya Binsar.

Mereka menegaskan kalau pemerintah tidak sanggup mengatasi keberadaan taksi online, maka sopir yang berada di Persomet yang akan turun tangan.

Disini sudah jelas Akibat keberadaan dari taksi online, pendapatan kami sangat menurun drastis. (kmg/taufiq)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap adanya kerja sama yang baik Banwaslu sebagai penyelengara pemilu bersama media untuk mewujudkan Pilkada damai dan tolak politik uang dan sara.

“Peran media dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan, ini merupakan kegiatan pertama kami dengan media setelah kami dilantik,” kata Ketua Banwaslu Provinsi Keperi M. Sahjri Papene Media Gathering bersama insan Pers dalam pengawasan tahapan pemilu tahun 2019, di Rumah Makan Bundo Kandung Jalan Sukarno Hatta Tanjungpinang, Senin, 5 Maret 2018.

Idris, koordinator devisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, menuturkan, Banwaslu merupakan badan yang mempunyai mandat untuk mengawali pemilu untuk melakukan pencegahan terjadinya kecurangan dalam pemilu.

“Untuk mengawali pemilu damai kita telah melakukan sosialisasi, seperti melaksanakan deklarasi pemilu damai,” tutpnya.

Koordinator SDM dan Organisasi, Bawaslu Kepri, Rosnawati mengatakan, Bawaslu Kepri akan membuka seleksi penerimaan Komisioner Bawaslu di tingkat Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau untuk melengkapi kekurangan personil Bawaslu Kepri saat ini.

“Bulan April kami akan membuka seleksi personil untuk pengawasan pemilu di tingkat Provinsi, untuk persyaratan penerimaan calon Komisioner Bawaslu Kepri masih menunggu terbentuknya Tim Pansel oleh Bawaslu Pusat. Setelah Komisioner Bawaslu Privinsi terpenuhi baru di tingkat Kabupaten Kota juga akan dilaksanakan perekrutan Komisioner baru,” jelasnya.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Kecilnya alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk Kabupaten Lingga, terutama pembangunan insfrastruktur membuat Bupati Lingga, Alias Wello kecewa. Bahkan pria yang akrab disapa Awe ini mengancam untuk menolak semua plafon pagu dari Pemprov Kepri untuk Lingga.

“Saya sudah perintahkan Kadis PU Lingga gugat itu hari ini. Kalau prelu, tolak semua plafon pagu dari provinsi tersebut, silakan walkout dari forum pembahasan,” kata Bupati Lingga dengan tegas, Rabu, 14 Februari 2018.

Kemarahan Awe terhadap Pemprov tersebut karena Pemprov dinilai sudah keterlaluan. Alokasi anggaran yang diberikan untuk Lingga hanya Rp16 miliar di tahun ini.

“Ini sangat kecil untuk memback up giat perekonomian yang berbasis empat sektor prioritas unggulan daerah yang akan mengharumkan nama Provinsi Kepri di pentas nasional sebagai penguatan kedaulatan pangan bagi kawasan perbatasan,” ujarnya.

Dia menilai, saatnya sekarang ini Lingga menunjukkan sikap penolakan terhadap alokasi-alokasi anggaran provinsi yang tidak mencerminkan azas berkeadilan, pemihakan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah yang setara dan proporsional.

“Bagaimana kita mau memacu percepatan pertumbuhan wilayah dan mengundang investor ke Lingga, sementara tidak didukung oleh insfrastruktur yang memadai,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar juga mengaku kecewa dengan apa yang diberikan Pemprov Kepri kepada Pemkab Lingga.

“Yang jelas Pemda kecewe, komitmen kita sudah ditunjukkan oleh PU Lingga untuk menyampaikan suaranya,” ujar Nizar.

Diketahui, untuk pembangunan insfrastruktur dari Pemprov Kepri tahun 2018 ini, Kabupaten Lingga hanya mendapatkan perbaikan 1 Km untuk jalan Lintas Timur Pulau Lingga.

Padahal, jalan tersebut mengalami rusak berat sepanjang 11 Km dan menjadi kewenangan Pemprov Kepri. Bahkan, kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pertanian (KSP) Provinsi. Namun, perhatian Pemprov untuk Lingga seolah tidak ada. (rilis humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat akan berangkat ke Amerika Serikat merupakan perlakuan yang tidak dapat diterima. Hal ini disampaikan Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah. Teuku menilai, Amerika telah melecehkan Indonesia dengan penolakan tersebut.

Dia menjelaskan, kalaupun ada penolakan seharusnya melalui surat resmi dari istitusi kenegaraan, terlebih panglima TNI merupakan tamu undangan. “Tidak last minute apalagi lewat maskapai, kan itu keterlaluan. Karena maskapai itu tidak ada urusan dengan semua itu,” tegas Teuku Rezasyah di Jakarta, Senin (23/10).

Dia mengatakan, perlakuan tersebut mengindikasikan adanya niat untuk mempermalukan panglima militer. Penolakan itu, menurut dia juga harus disertai dengan alasan yang jelas ditambah tata cara yang benar serta bahasa yang santun.

Teuku mengatakan dunia saat ini hidup dalam era kesantunan diplomatif, sehingga perlakuan seperti itu sangat merendahkan panglima angkatan bersenjata terbesar di Asia Tenggara. Dia melanjutkan, Amerika seharusnya memahami hubungan diplomatik harus dijaga lantaran memiliki dimensi berlapis dan sudah dijaga sangat lama.

Dia mengatakan, hubungan bilateral kedua negara memang belum tentu terpengaruh karena memiliki lapisan yang banyak seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan hingga keamanan. Kendati demikian, dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk sementara waktu tidak perlu datang atau meminta undangan dalam acara apapun di Amerika.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober. Gatot menjadi tamu undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Durford. “Batalnya keberangkatan membuat pekerjaan panglima TNI hari itu menjadi tidak produktif kan, yang sudah siap mau berangkat tiba-tiba batal tanpa alasan,” katanya.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan pun menyampaikan permohonan maafnya atas penolakan tersebut. Kedutaan Besar AS siap memfasilitasi perjalanan Jenderal Gatot ke Amerika Serikat. Meski demikian, Teuku menilai hal itu akan menjadi percuma lantaran acara yang seharusnya dihadiri panglima tentu sudah rampung. Dia mengatakan, nantinya kedatangan panglima hanya akan menjadi formalitas saja. “Nah, jangan sampe nama kita digunakan untuk melegitimasi sebuah kegiatan,” katanya.

Meskipun demikian, alasan penolakan Panglima masuk ke Negeri Paman Sam hingga kini masih belum jelas. Teuku mengatakan, Indonesia tidak perlu mengejar hal tersebut lantaran akan membuat kesan Indonesia sangat membutuhkan Amerika. “Kita tunggu saja mereka mencari alasannya, tapi karena ini asbun (asal bunyi) artinya mereka harus mencari bukti dan ujung-ujungnya akan ada pejabat yang dipersalahkan, jadi biar saja mereka yang kebaran jenggot,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Jenderal AS Joseph Dunford mengundang Panglima Jenderal TNI Angkatan Darat Gatot Nurmantyo untuk menghadiri Konferensi Pertahanan yang bertemakan “Countering Violent Extremism” yang diadakan pada 23-24 Oktober di Washington DC. Namun, Jenderal Gatot tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana.

Gatot Nurmantyo ditolak masuk AS beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Pemberitahuan penolakan itu disampaikan maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri AS.

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanggapi sikap Kejaksaan Agung yang menolak jaksa bergabung dengan Densus Antikorupsi yang akan dirilis oleh Polri pada akhir tahun ini.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku tidak mempermasalahkan penolakan dari Kejaksaan Agung tersebut.

Namun dirinya berharap di kejaksaan dibentuk tim khusus yang menangani penuntutan seperti yang diterapkan pada Densus 88 Antiteror.

“Kalau tidak satu atap tidak masalah, tapi ada mungkin dibentuk tim khusus berkontak langsung berinteraksi langsung sejak langkah penyelidikan yang awal,” ujar Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Oktober 2017.

Tito berharap kejaksaan membentuk satuan tugas seperti Satgas khusus penuntutan terorisme yang selama ini bermitra dengan Densus 88.

“Satgas penuntutan terorisme namanya yang mereka sudah berparalel bermitra dengan Densus 88 sehingga berhadapan dengan perjanjian teror sejak dini,” tutur Tito.

Berkaca dari Densus 88, Tito menilai prosedur yang diterapkan tersebut lebih efektif, karena tidak akan terjadi bolak balik perkara.

“Anggota Densus 88 sudah paham dengan siapa harus apa yang beredar informasi penangkapan. Ini sama, Kita berharap dari kejagung juga membentuk satu tim khusus tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan,” tegas Tito.

Sebelumnya Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Densus Antikorupsi.

Dirinya beralasan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan jaksa untuk bergabung. (***)

sumber: tribunnews

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Alumni FISIP Universitas Airlangga (Unair) memprotes pemberian gelar pada Muhaimin Iskandar, sebagai doktor kehormatan atau doktor honoris causa bidang ilmu Sosiologi Politik. Muhaimin dianggap belum memenuhi kriteria dan belum menunjukkan kontribusi politik dan dosen.

“Jauh hari kami sudah berikan solusi pada rektorat untuk mempertimbangkan dan menunda pemberian doktor kehormatan,” kata salah satu dosen staf Departemen Politik Fisip Unair, Airlangga Pribadi Kusman kepada detikcom, Selasa, 3 Oktober 2017.

Menurut Angga sapaan akrabnya, Ketua Umum PKB ini dianggap masih belum memenuhi kriteria sebagai penerima gelar doktor kehormatan baik secara akademis maupun dalam bidang politik pluralisme.

Ia pun membeberkan beberapa masukan yang dilayangkan ke rektorat untuk mempertimbangkan gelar doktor kehormatan pada Muhaimin Iskandar. “Tidak hanya peraturan Mendikbud yang belum dipenuhi, aturan rektor Unair juga tidak terpenuhi,” tegas dia.

Aturan Mendikbud yang dimaksud, PP Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 21 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2, gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang memiliki dan dianggap berjasa atau berjasa.

“Minimal ada karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan atau kemasyarakatan. Ini tidak terpenuhi,” ungkap dia.

Kedua, aturan atau persyaratan dalam Peraturan Rektor Unair No 22 tahun 2015 Pasal 4 ayat e dan f. Ayat e menyebutkan, yang diberi gelar kehormatan harus telah nyata-nyata memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Unair.

“Serta ayat f, yakni secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi Unair,” tambah dosen pemilik gelar PhD dari Murdoch University ini.

Meski begitu pihaknya tidak akan menghentikan proses pemberian gelar doktor kehormatan yang sudah berjalan. “Kami bukan pedemo jalanan yang berdemo dan memaksa membatalkan. Tapi ingin hentikan praktek transaksional dalam dunia akademik di Unair. Akademisi dan intelektual di Unair masih banyak yang kritis dan tidak menghamba pada kekuasaan,” pungkas dia. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sejak mulai diusulkan pada pertengahan tahun 2015, polemik kenaikan tarif Listrik Batam memasuki babak baru, keputusan DPRD provinsi Kepri yang meyetujui kenaikan tarif sebesar 45,4 persen (hampir mencapai 50%) sontak memancing penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Jika sebelum ini penolakan hanya terlihat melalui pemberitaan media cetak, portal berita dan media sosial, kali ini penolakan itu tunjukkan dalam bentuk aksi nyata.

Tentu saja penolakan itu harus dilakukan, sebab memiliki kelemahan-kelemahan mendasar, baik dari sisi rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun dari mekanisme pengambilan keputusan di DPRD serta melabrak aturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menaikkan tarif listrik.

Indra, sebagai founder SAHABAT INDRA, group media sosial (medsos) di Batam, yang juga kordinator Aliansi Masyarakat Perduli Listrik (AMPLI) untuk wilayah Bengkong dan Batuampar mengemukakan tiga alasan utama, kenapa menolak kenaikan tarif listrik sebesar 45,4 persen yang sudah disetujui oleh DPRD Provinsi.

Pertama, besaran persentase kenaikan tarif. Bagi masyarakat kecil, yang rata-rata masuk katagori rumah tangga 6 amper (1.300va), angka 45.4 persen sangat fantastis. Dalam perspektif masyarakat ke bawah, yang menjadi mayoritas penduduk Batam, angka ini dianggap tidak rasional, bandingkan dengan dengan kenaikan UMK di Batam yang hanya 8,25 persen. Sudah terbayang berapa pengeluaran ekstra tiap bulan akibat kenaikan ini.

“Kami menilai, besaran persentase kenaikan yang di setujui DPRD Prov Kepri, adalah bentuk penindasan atas masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Ironisnya, DPRD Provinsi Kepri menganggap wajar. Kami anggap DPRD Prov Kepri lebih memihak kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Bright PT PLN Batam), ketimbang rakyat yang diwakilinya,” ujar Indra.

Disebutkannya, kenaikan angka ini tidak disosialisasi dengan baik oleh DPRD Prov Kepri. Sehingga, tambahnya, banyak masyarakat tidak mengetahui, kendati DPRD Provinsi telah menyetujuinya dan mengirim surat persetujuannya ke Gubernur Provinsi Kepri untuk disahkan.

Kedua, katanya, mekanisme pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Kepri hanya melalui Rapat Pimpinan, tidak melalui Rapat Paripurna. Mekanisme ini, tambahnya, dianggap cacat prosedur untuk memutuskan kenaikan tarif yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebab rapat pimpinan DPRD, katanya lebih jauh, hanyalah terdiri dari anggota pimpinan (yang hanya beberapa orang), yang hasil keputusan rapatnya hanya ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD. Seyogyanya, menyangkut soal hajat hidup orang banyak, mekanisme yang digunakan adalah rapat Paripurna. Sebab, keputusan yang dihasilkan dari Rapat paripurna dapat dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD sebagai lembaga, bukan hanya keputusan beberapa orang unsur pimpinan DPRD Provinsi saja.

“Namun, terlepas dari apakah itu, berdasarkan keputusan DPRD(Paripurna) maupun keputusan pimpinan (Rapim) DPRD, juga tidakboleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada seperti yang tertuang dalam PP No.16/2010,” sebutnya.

Lebih jauh dikatakannya, jika persetujuan kenaikan tarif listrik Batam hanya diputuskan dalam rapat Pimpinan saja, ada hal yang berusaha disembunyikan dari seluruh anggota DPRD Provinsi yang lain.

Ketiga, persetujuan DPRD Provinsi Kepri, untuk menaikkan tarif listrik Batam melabrak PP Nomor 14 Tahun 2012, tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Dimana dalam Pasal 42 ayat 2 huruf (b) menjelaskan menetapkan tarif tenaga listrik harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat.

“Pertanyaannya. Apakah DPRD Prov Kepri, dalam hal ini Komis II dan III, yang melakukan pembahasan teknis, sudah melakukan kajian mendalam atas kemampuan masyarakat, termasuk daya beli masyarakat?,” tanya Indra.

Dijelaskannya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, mencatat sepanjang tahun 2016 ini terdapat sebanyak 67 perusahaan yang tutup. Jumlah ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2015, yang jumlahnya hanya 54 perusahaan (Batampos, Senin, 26 Desember 2016)

Tercatat selama 2016 sebanyak 24.342 mendaftarakan diri ke Disnaker sebagai pencaker. Ironisnya jumlah TKA hingga akhir 2016, terus bertambah hingga mencapai angka sekitar 280 ribu orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di 2017 ini. (batampos, Senin, 20 Februari 2017)

Tercatat Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat peningkatan keluarga miskin di Batam yang tersebar di 12 kecamatan. Sementara dari komoditas bukan makanan, penyumbang angka kemiskinan dipengaruhi perumahan dan biaya listrik. (Sindo, kamis 5 Januari 2017).

BI juga merilis bahwa Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2016 berada di posisi 5,24% (yoy), (Batamtoday, Senin, 20-02-2017)

Banyaknya jumlah pengangguran membuat sejumlah usaha rumah makan dan kosan tutup seperti banyak yang terjadi di kawasan Tanjung Uncang. Diluar itu, sejumlah tempat-tempat penjualan baju bekas juga menjamur dimana-mana. Pertanyaannya apakah masyarkat kita memang lebih suka membeli baju bekas ketimbang baju baru? Atau memang daya beli masyarakat yang menurun?

Fenomena seperti ini tidak pernah dikaji oleh Komisi II dan III DPRD Provinsi Kepri. Dalam membuat keputusan kenaikan tarif,  hanya konsen mengkaji data B’right PLN Batam.

Saat ini kondisi makro ekonomi Kepri saat ini juga sedang lagi lesu. Meskipun B’right PLN Batam menyatakan bahwa kenaikan hanya ditujukan kepada pelanggan rumah tangga, akan tetapi imbasnya bisa menyasar dunia usaha, terutama masyarakat kecil dan menengah yang juga menjadi pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Selain berdampak bagi masyarakat, kenaikan tarif listrik Batam juga akan berdampak pada semakin tingginya komponen biaya hidup untuk listrik yang tentunya juga akan memberi dampak kepada kesejahteraan tenaga kerja di Batam. (Wartakepri, 12-01-2017).

“Sebentar lagi, kita juga akan menghadapi dicabutnya biaya subsidi gas melon 3 kilogram. Selain itu, melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok,” jelasnya mengakhiri.