Triliun

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – DPRD Kabupaten Bintan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menyepakati persetujuan pengesahan Ranperda Perubahan APBD (APBD P) 2018, Jum’at sore 28 September 2018.

Penandatanganan kesepakatan Ranperda Perubahan APBD 2018 dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bintan H Nesar Ahmad, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan Trijono, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos serta disaksikan Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara MM, Kepala DPKAD Mohd Setioso, anggota dewan dan pimpinan OPD lainnya.

Dalam sidang paripurna tersebut disepakati total belanja APBD P 2018 hingga sampai akhir tahun 2018 mencapai Rp 1,185 Triliun Rupiah. Dari total belanja itu, belanja tidak langsung sebesar Rp 527,819 Milyar Rupiah dan belanja langsung menjadi Rp 657,668 Milyar Rupiah.

Sementara, proyeksi pendapatan sebesar Rp 1,011 Triliun Rupiah dimana selisih antara belanja dengan pendapatan daerah sekitar Rp 174,143 Milyar Rupiah dengan Silpa tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp 176,143 Milyar Rupiah.

Terjadi surplus mencapai Rp 2 Milyar Rupiah, hingga bisa dipastikan Kab Bintan tidak mengalami defisit anggaran hingga akhir tahun 2018 karena anggaran untuk pembangunan daerah lebih besar dari belanja ” ujarnya

Dikatakannya juga bahwa, dirinya sangat mengapresiasi atas kerja keras Badan Anggaran serta Komisi DPRD Kabupaten Bintan yang telah bekerja keras dalam pembahasan anggaran, dimana hal ini merupakan suatu bentuk kontrol fungsi pengawasan anggaran oleh legislatif dalam pembangunan daerah.

” Kita juga sangat berterimakasih atas kerja keras dari Banggar dan Komisi DPRD Kabupaten Bintan yang melakukan pembahasan dalam pengawasan anggaran tentunya sangat kita apresiasi ” tutupnya.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – DPRD Kabupaten Bintan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menyepakati persetujuan pengesahan Ranperda Perubahan APBD (APBD P) 2018, Jum’at sore 28 September 2018

Penandatanganan kesepakatan Ranperda Perubahan APBD 2018 dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bintan H Nesar Ahmad, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan Trijono, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos serta disaksikan Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara MM, Kepala DPKAD Mohd Setioso, anggota dewan dan pimpinan OPD lainnya.

Dalam sidang paripurna tersebut disepakati total belanja APBD P 2018 hingga sampai akhir tahun 2018 mencapai Rp 1,185 Triliun Rupiah. Dari total belanja itu, belanja tidak langsung sebesar Rp 527,819 Milyar Rupiah dan belanja langsung menjadi Rp 657,668 Milyar Rupiah.

Sementara, proyeksi pendapatan sebesar Rp 1,011 Triliun Rupiah dimana selisih antara belanja dengan pendapatan daerah sekitar Rp 174,143 Milyar Rupiah dengan Silpa tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp 176,143 Milyar Rupiah.

Terjadi surplus mencapai Rp 2 Milyar Rupiah, hingga bisa dipastikan Kab Bintan tidak mengalami defisit anggaran hingga akhir tahun 2018 karena anggaran untuk pembangunan daerah lebih besar dari belanja ” ujarnya

Dikatakannya juga bahwa, dirinya sangat mengapresiasi atas kerja keras Badan Anggaran serta Komisi DPRD Kabupaten Bintan yang telah bekerja keras dalam pembahasan anggaran, dimana hal ini merupakan suatu bentuk kontrol fungsi pengawasan anggaran oleh legislatif dalam pembangunan daerah.

Kita juga sangat berterimakasih atas kerja keras dari Banggar dan Komisi DPRD Kabupaten Bintan yang melakukan pembahasan dalam pengawasan anggaran tentunya sangat kita apresiasi ” tutupnya.(***)

Sumber: Humas Bintan

MEDIAKEPRI.CO.ID – Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari banyak pulau. Di antara ratusan juta rakyatnya, ada beberapa yang sukses membangun bisnis di negara ini dan menjadi yang terkaya.

Baru-baru ini, Globe Asia merilis daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan mereka berkisar di angka USD 100 juta sampai USD 21 miliar. Dalam kurs saat ini, 1 juta dolar setara dengan Rp 14,5 miliar (USD 1 = Rp 14.511).

Dari sebegitu banyak nama, ada nama pasangan suami-istri (pasutri) yang berhasil menorehkan nama di daftar tersebut. Hartanya pun tercatat menyentuh Rp 20 triliun.

Pasutri terkaya di Indonesia adalah Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya. Kekayaan mereka pada 2018 adalah USD 1,4 miliar atau setara Rp 20 triliun. Angka itu meningkat dibanding sebelumnya yakni USD 1,3 miliar.

Pada peringkat Globe Asia, nama pasutri ini ada di nomor 32 di daftar orang-orang terkaya Indonesia. Pasangan terkaya ini mendirikan dan mengawasi berkembangnya perusahaan PT Central Cipta Murdaya yang aktif di bidang properti, manufaktur, energi, dan IT.

Murdaya Poo juga aktif di bidang golf, yakni dalam pengurusan Persatuan Golf Indonesia. Pria yang juga Komisaris Utama PT Jakarta International Expo turut mendukung pemain golf lokal pada ajang Asian Games 2018.

Pasangan ini juga melibatkan anak-anak mereka untuk turut terlibat dalam bisnis itu. Salah satu putra keluarga Poo, Prajna Murdaya, menikahi Irene Teja dari Pakuwon Group. Dan ternyata, orang tua Irene, yakni Alexander Tedja dan Melinda Tedja, juga turut menjadi pasutri terkaya kedua yang masuk di daftar Globe Asia.

Setelah nama pasangan Murdaya, terdapat pasangan Tedja: Alexander Tedja dan Melinda Tedja. Alexander Tedja merupakan pendiri dari Pakuwon Group yang berada di bidang properti dan mal. Ia dan istrinya sama-sama pemilik dari Pakuwon.

Nama Alexander dan istrinya Melinda sama-sama muncul di nomor 56 di daftar 150 Orang Terkaya di Globe Asia. Total kekayaan mereka adalah USD 870 juta. (***)

sumber: merdeka.com

Minat gadai emas dinilai masih tinggi.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menargetkan portofolio Gadai Emas mencapai Rp 3 triliun sampai akhir 2018. Bisnis gadai dan pembiayaan emas dinilai masih memiliki prospek bagus.

Group Head Pawning Mandiri Syariah, Mahendra Nusanto, mengatakan, per 30 April 2018 portofolio Gadai Mandiri Syariah mencapai Rp 2,5 triliun. “Adapun untuk target sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 3 triliun,” kata Mahendra saat dihubungi Republika.co.id, Ahad, 20 Mei 2018.

Mahendra menyatakan, sampai saat ini, minat masyarakat untuk gadai emas masih tinggi. Hal itu tercermin dari omzet gadai yang terus meningkat di setiap bulannya. “Omzet bulan April 2018 sekitar Rp 2,6 triliun,” ungkapnya.

Dia menambahkan, produk Gadai Mandiri Syariah dapat diakses di hampir seluruh outlet Mandiri Syariah di Indonesia. Produk tersebut dapat menjadi solusi penyediaan uang tunai secara aman, mudah dan murah.

Sekretaris Perusahaan PT Bank BRIsyariah Tbk, Indriati Tri Handayani, mengatakan, produk terkait emas bukan merupakan core bisnis BRIsyariah. Saat ini, BRIsyariah memiliki dua produk terkait emas yakni Produk gadai emas (Qard Beragun Emas/QBE) dan produk pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).

“Dua produk ini tersedia lebih merupakan produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah,” kata Indri saat dihubungi Republika.co.id, Senin, 21 Mei 2018.

Selama bulan Ramadhan dan lebaran ini BRIsyariah telah menyiapkan program khusus untuk produk QBE dan PKE. Program khusus bulan Ramadhan tersebut berupa biaya sewa spesial atau penurunan biaya margin gadai emas.

“Biaya sewa kami turunkan 1 persen selama jangka waktu untuk pencairan bulan Ramadhan,” jelas Indri.

Indri menyebutkan, hingga April 2018 outstanding pembiayaan gadai (Qard Beragun Emas) dan pembiayaan kepemilikan emas mencapai Rp 157 miliar. Dia menargetkan outstanding sampai akhir tahun sebesar Rp 172 miliar.

Menurutnya, strategi penjualan produk gadai saat ini lebih pada memelihara nasabah eksisting. Beberapa kantor cabang yang memiliki protofolio gadai yang besar di antaranya Palembang, Surabaya, dan Malam. Wilayah pemasaran Surabaya mencakup juga Madura yang dikenal memiliki potensi gadai tinggi. (***)

sumber: republika.co.id

NEWS

Jumat | 08 Desember 2017 | 16:57

MANTAP.. Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 12,1 Triliun

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo optimistis target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa tercapai. Ia mengatakan Bank Mandiri saat ini telah menyalurkan KUR sebesar Rp 12,1 triliun hingga 30 November 2017 atau mencapai 93,1 persen dari target.

“Akhir tahun harusnya target Rp 13 triliun sudah tercapai semua,” ujar Kartika usai menghadiri rapat koordinasi Penyaluran KUR 2017 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat 8 Desember 2017.

Kartika menuturkan target penyaluran KUR Bank Mandiri pada tahun depan akan meningkat menjadi Rp 14,5 triliun. Seperti arahan pemerintah, komposisi penyaluran KUR untuk sektor produktif ditargetkan mencapai 50 persen dari total keseluruhan.

Dikabarkan sebelumnya,realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara keseluruhan mencapai Rp 91,3 triliun sampai dengan 30 November 2017.

Artinya, dari target Rp 106,6 triliun pada 2017, berhasil tersalur sebesar 85,6 persen. Kredit yang disalurkan melalui KUR memiliki tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,21 persen. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Riau tahun 2018 telah disahkan sebesar Rp3.594 triliun melalui Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda APBD 2018 menjadi Perda di ruang sidang utama Raja Khalid, kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis 30 november 2017.

Rapat pengesahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua I Rizki Faisal dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun dan Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah.

Dari total anggaran sebesar Rp3.594 Triliun tersebut, pihak eksekutif dan legislative telah sama-sama sepakat untuk mengalokasikan sebesar 26 persen untuk sektor pendidikan. Bahkan jika dihitung-hitung, mengingat banyaknya program pendidikan yang harus digesa dan perlunya memaksimalkan pembangunan SDM, maka untuk sektor pendidikan akan dimaksimalkan lagi penganggarannya di APBDP nantinya.

Setelah sektor pendidikan, prioritas lainnya adalah sektor kesehatan. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepri bersama DPRD Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 26 persen. Selain itu disepakati juga untuk anggaran program prioritas pembangunan dalam rangka mensukseskan nawacita nya Presiden RI, membiayai penataan pantai Gurindam Tanjungpinang dan beberapa program prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun sebelumnya.

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua dan para anggota DPRD yang telah bersungguh-sungguh melakukan pembahasan Ranperda APBD Kepri 2018 siang dan malam, hingga akhirnya bisa disahkan di akhir November. Hal ini jelas lebih cepat dari target semula yang selambat-lambatnya di pertengahan Desember.

“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran ketua dan anggota DPRD Kepri yang telah melakukan pembahasan siang dan malam hingga Perda APBD yang kita nantikan ini disahkan. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi kesehatan dan kekuatan, sehingga bisa terus mewujudkan pembangunan di Kepri dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kepri,” kata Nurdin.

Adapun Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada akhir sidang berpesan kepada Gubernur agar APBD Kepri 2018 yang sudah disahkan ini bisa dikawal pembahasannya ditingkat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta segera dikoordinasikan jika ada penyesuaian-penyesuaian selanjutnya.

“Pengesahan APBD ini diawali melalui pembahasan yang panjang antara tim banggar DPRD bersama Pemprov Kepri. Dan akhirnya kita sama-sama menyepakati nilai APBD Kepri 2018 sebesar Rp3.594 triliun. Semoga apa yang kita putuskan ini bisa benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kepri dan diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa,” tutup Jumaga.(***)

 

sumber: kepriprov.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Target penerimaan PPN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 naik Rp6,5 triliun menjadi Rp541,8 triliun dibandingkan dengan target yang dipatok di Nota Keuangan RAPBN 2018 senilai Rp535,3 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, kenaikan target PPN tersebut agak lebih realistis karena pemungutan PPN mudah dan jauh dari hiruk pikuk, berbeda dengan PPh yang selalu banyak menjadi sorotan ketika memungutnya. Selain itu, pajak jenis tersebut merupakan jenis yang memiliki imbalan langsung.

“Oleh karena itu, kami sanggup dengan nilai segitu [Rp6,5 triliun],” kata Ken dalam rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin 18 September 2017.

Adapun, target tersebut juga tumbuh 13,9% daripada target APBN Perubahan 2017 yang dipatok Rp475,5 triliun.

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak, mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, otoritas pajak akan melakukan perbaikan. Mulai dari sisi kepatuhan, complex improvement plan untuk PPN khusus tahun depan.

“Macam-macam caranya bisa perbaikan e-faktur, mulai proses registrasinya diperbaiki lagi, cek lubangnya dimana kalau masih ada ruang,” imbuhnya.

Selain soal PPN, Banggar DPR dan Pemerintah juga menyepakati target PPh migas dipatok Rp817 triliun atau tumbuh 10,1% dibandingkan dengan tahun lalu yakni Rp742,2 triliun, PPh migas Rp35,9 triliun atau justru minus 14% dari target APBNP 2017 senilai Rp41,8 triliun.

Adapun, total penerimaan pajak nonmigas dalam RAPBN 2018 dipatok Rp1.385 9 triliun atau tumbuh 11,6% dari APBNP 2017 senilai Rp1.241,8 triliun.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati, dengan berbagai macam reformasi di bidang perpajakan, rasio pajak pada 2018 mendatang bisa mencapai 10,9% atau lebih baik dibandingkan dengan target 2017 senilai 10,8%.

Sumber : Bisnis.com