Untuk

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun sepanjang Ahad 7 April, melakukan aktivitas terkait sembako bersama masyarakat. Bersama Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Nurdin menghadiri acara sembako murah di kawasan Bengkong.

Di siang hari, bersama Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan Perempuan Tionghoa Indonesia (Preti) Batam, Nurdin berbagi sembako di Pulau Moro dan Pulau Jang, Kabupaten Karimun.

“Libur seperti ini kami tidak bermain golf, pergi memancing dengan kapal bagus. Kami ke pulau-pulau menyapa masyarakat,” kata Nurdin sesaat sebelum meninggalkan Masjid Hidayatul Ulum, Sagulung, Batam, Ahad siang. Dari masjid, Nurdin bersama Arif langsung menuju pelabuhan Sagulung untuk menuju pulau-pulau di Moro.

Di Moro dan Pulau Jang, sejumlah paket sembako di dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Prosesi pembagian sembako itu penuh dengan senda gurau. Tak ada batas seorang pejabat dan masyarakat.

“Pak Nurdin jangan cukur kumis. Nanti kami tak kenal,” kata Anisa, seorang ibu di tengah pembagian sembako di halaman Masjid An Nur. Tawa Nurdin pun pecah. Pada kesempatan itu, Nurdin mengatakan apa yang dilakukannya semua ini untuk masyarakat.

Masyarakatlah, kata Nurdin yang membuat Kepri menjadi semakin baik. Karena itu Nurdin berpesan agar masyarakat menjaga kebersamaan dan persatuan. Kekompakan sangat penting untuk kelancaran pembangunan. “Jaga kekompakan dan kebersamaan. Jangan saling fitnah,” kata Nurdin. Masyarakat yang hadir pun ikut nyeletuk di sela-sela Nurdin berbicara.

“Kami sayang  pak Nurdin,” serentak puluhan kaum ibu dan bapak kepada Gubernur. Nurdin pun langsung membalas, ”Saya sayang juga sama bapak bapak dan ibu-ibu serta anak anak semua.” Dalam kesempatan bertemu masyarakat Ahad ini, baik di Batam dan pulau-pulau, Nurdin juga menyampaikan agar masyarakat jangan mudah terpecah belah.

Karena masih ada yang berupaya melakukan itu dengan menyebar berita dan kabar hoax. “Selalu jaga persaudaraan dengan persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah terpecah belah dengan fitnah, isu hasut dan berita hoax,” kata Nurdin. (humaskepri.id)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Sekitar 1.000 peserta dari petugas medis Puskesmas Kecamatan serta Kader Posyandu mengikuti puncak Jambore Kader Posyandu Bintan 2019 di Alun-alun Pantai Dugong, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Rabu, 27 Maret, siang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos, Wakil Bupati Drs. H. Dalmasri Syam, MM, Ketua TP PKK Bintan Hj. Deby Maryanti, Ketua DWP Bintan Hj. Nong Adi Prihantara, FKPD Bintan dan jajaran Kepala OPD Bintan.

Bupati Bintan yang bertindak sebagai Pembina Upacara dalam amanatnya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas semangat para kader.

“Kami bangga melihat semangat dan antusias ibu-ibu semua. Tentu apresiasi setinggi-tingginya dari kami atas nama pemerintah daerah. Selanjutnya, ini menjadi moment untuk sepakat pada komitmen bersama, anak-anak Bintan harus sehat, ibu hamil harus cukup gizi dan lansia pun harus selalu dipantau kesehatannya di usia tuanya,” ujarnya.

Ketua TP PKK Bintan, Hj Deby Maryanti saat menyampaikan laporan juga sempat berpesan agar kader Posyandu yang ada bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan berbagai terobosan yang dilakukan.

“Saya bangga atas kreatifitas dan inovasi setiap Posyandu di Bintan. Banyak program menarik dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan keluarga. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terimakasih dan salam sehat untuk seluruh kader khususnya yang sudah bertahun-tahun berkiprah di Posyandu masing-masing,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan penghargaan kepada kader-kader Posyandu yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Penghargaan itu disejalankan dengan penyerahan secara simbolis insentif triwulan I bagi kader Posyandu. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019 dilangsungkan di Lapangan Demang Lebar Daun Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Jum’at, 22 Maret. Hampir 12 batalion pasukan terlihat berbaris rapi. Amanat upacara disampaikan langsung oleh Bupati Bintan Apri Sujadi, Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, dan Kafasharkan Mentigi Letnan Kolonel Falatehan.

Apel siaga ini diikuti hampir seribu dua ratus petugas dari TNI-Polri, Dishub, Satpol PP, Linmas, Tagana, Saka Bhayangkara serta beberapa ormas terkait.

Kapolres Bintan dalam sambutannya menyampaikan pesan Menkopolhukam untuk kesiapan seluruh daerah menghadapi pesta demokrasi.

“Sinergitas seluruh stakeholder di setiap daerah jadi elemen penting ketertiban dan keberlangsungan Pemilu mendatang. Pemerintah pusat melalui kegiatan ini menghimbau agar pemerintah daerah bersama jajaran FKPD yang ada, bisa memberi pencerahan di tengah masyarakat guna menghindari isu hoax dan hatespeech,” jelasnya.


Sinergitas seluruh stakeholder di setiap daerah jadi elemen penting ketertiban dan keberlangsungan Pemilu mendatang

Sementara Apri mengamanatkan seluruh satuan untuk bisa memberi kontribusi terbaik guna menciptakan Kemdagri (keamanan dalam negeri).

“Segala kemungkinan yang tidak kita inginkan, mulai kita deteksi sejak dini. Pesta demokrasi ini harus membawa kebahagian dan kegembiraan bagi masyarakat untuk menyalurkan suara dan aspirasi mereka” ungkap Apri.

Usai memberi amanat, Apri secara langsung membuka Pelatihan Linmas Kabupaten Bintan Tahun 2019. Dari kegiatan ini diharapkan nantinya seluruh anggota Linmas di setiap kecamatan bisa memberi pehamanan pada masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan kondusifitas masyarakat.

“Perangi hoax dan ujaran kebencian, kita harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilu mampu berjalan aman dan damai di Kabupaten Bintan,” tutupnya. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan Pemprov Kepri terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, juga terus ditingkatkan dengan memperbaiki fasilitas.

“Kita terus memperbanyak tenaga kesehatan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kualitas layanan kesehatan harus semakin baik,” kata Nurdin saat membuka rangkaian kegiatan HUT ke 45 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Ahad, 17 Maret.

Nurdin mengajak semua pihak untuk memberi kontribusi bagi pembangunan kesehatan di Kepri. Peran aktif mereka bisa memberi kontribusi bagi terus meningkatnya indeks kesehatan masyarakat.

“Diusia yang matang ini, dengan harapan sekaligus tuntutan kepada saudara untuk bisa lebih profesional, bertanggung jawab, dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat. Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas dan insya Allah itu akan menjadi nilai ibadah,” kata Nurdin untuk para perawat dan tenaga kesehatan yang hadir.

Nurdin berharap, kedepan tenaga medis dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Banyak indikator kesehatan yang terus dicapai dan akan dicapai provinsi Kepri. Seperti mengatasi beberapa indikator kesehatan, yaitu diantaranya angka kematian ibu dan bayi, permasalahan air bersih, PHBS, imunisasi dan HIV/AIDS serta masalah-masalah kesehatan lainnya.

“Tantangan ke depan semakin besar. Teman-teman perawat pasti bisa berperan dalam sektor kesehatan,” harapan Nurdin.

Sementara itu Ketua DPW PPNI Adil Chandra mengatakan ini adalah momentum untuk meningkatkan keterlibatan perawat dalam upaya peningkatan kesehatan oleh pemerintah untuk masyarakat menuju gerakan masyarakat sehat (Germas). Peranan perawat sebagai tenaga medis yang merupakan garda depan dalam pelayanan kesehata ini. Baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun dimasyarakat, diperlukan dalam rangka pensuksesan inisitiaf ini.

Adil melanjutkan perawat merupakan profesi kesehatan yang terlibat dalam setiap tahap rentang upaya kesehatan, mulai dari tindakan promotif, prefentif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif. Peranan yang comprehensif ini merupakan potensi untuk dapat dimanfaatkan.

“Untuk Itulah, kami insan perawat mohon dukungan Pak Gubernur akan peningkatan SDM maupun kesejahteraan, diharapkan akan ada kebijakan yang memperhatikan insan keperawatan”, lanjut Adil.

Rangkaian sendiri diisi dengan Pemeriksaan Kesehatan Senam Sehat, , Donor Darah, Anjangsana, Basic Life Support, Satu Rumah Satu Jentik. Dengan peserta yang ikut mencapai ribuan orang dari PPNI Bintan, PPNI Tanjungpinang dan masyarakat.

Tampak hadir dalam kesempatan terrsebut  Kadis Kesehatan Tjetjep Yudana, Direktur RSUP Raja Ahmad Thabib Muchtar Lutfi Munawar. Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Rustam, Kadis Kesehatan Kabupaten Bintan Gama Isnaini,  Direktur RSUD Kota Tanjungpinang Eddy Sobri beserta seluruh DPP PPNI Kabupaten Kota. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, mendesak Gubernur Nurdin Basirun, agar segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) pemungutan jasa labuh jangkar pada sejumlah titik di areal 12 mill laut sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Belum terealisasinya pungutan labuh jangkar oleh pemerintah provinsi Kepri ini, menjadi pertanyaan mendalam DPRD Kepri, yang menimbulkan pertanyaan, Apakah pemerintah hanya bisa menghabiskan alokasi anggaran, tetapi tidak memikirkan income pendapatan.

“Ada apa dengan labuh jangkar Kepri ini,” ujar anggota komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah.

Ing Iskandaryah menegaskan, pihaknya sangat heran, kalau gubernur sendiri tidak peduli dengan income PAD yang secara UU menegaskan, jika ruang laut di bawah 12 mill tersebut merupakan kewenangan
pemerintah darah.

“Kita sangat heran mengapa sampai sekarang, pemerintah belum juga action untuk mengambil jasa labuh jangkar itu. Padahal per 1 April 2017 lalu pihak BP Batam san KSOP sudah menyerahkan ke Provinsi Kepri dan instansi terkait juga sudah tidak memungut lagi,” ujarnya.

Kemudian tambah kader PKS ini, dalam sidang non ligitasi di Kementeriaan Hukum dan HAM, juga menyatakan, pengelolaan SDA dan ruang diatas permukaan laut di bawah 12 mill, merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Kementerian Dalam negeri, Kejaksaan dan bahkan menteri Koordinator Kemaritiman juga sudah mendukung, dan sekarant masalahnya dimana,” ujarnya heran.

Bahkan, sambung Iskandarsyah, penyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim, yang meminta Pemerintah daerah segera menyiapakan perencanaan lengkap penetapan dua titik labuh Jangkar di Natuna, juga semakin mempertegas pengelolaan dan pemungutan jasa labuh Jangkar yang saat ini sudah tidak dipungut BP Batam dapat dilaksanakan pemerintah daerah.

“Pada perda RZWP3K juga sudah kita alokasikan sejumlah titik labuh jangkar ini. Dan atas belum adanya action pemerintah saya heran sekali masalah nya dimana,” ujarnya lagi.

Harusnya, tegas Ing Iskandar, pemerintah melalui Gubernur harus berani, karna dasar hukumya di UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga sudah ditegaskan, demikian juga uji materil kewenangan melalui gugatan nonlitigasi di Menhunkam.

“Yang kita ambilkan ibaratkan jasa tempat parkir. Masa itu saja tidak bisa. Oleh karena itu kami mendesak pemerintah provinsi agar menggesa ini,. karena Sawrag butuh dana dan PAD dan lapangan kerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, direncanakan ada 7 titik labuh jangkar di perairan Batam yang akan dikelola oleh pemerintah provinsi Kepri 6 tirik lokasi diantaranya berada di Galang dan 1 di Kabil.

Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri Aziz Kasim Djou mengatakan Pemprov Kepri akan memungut tarif labuh jangkar di 7 titik wilayah Batam tersebut.

Dan penentuan titik koordinat itu sebelumnya ditetapkan berdasarkan PP FTZ dan bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai sebagai kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDM san ruang lautnya.

“Kami sudah menyepakati mana yang akan dipungut oleh BP Batam dan mana yang kami pungut. Tapi ini sementara, karena kami menunggu keputusan pusat,” ujarnya beberapa waktu lalu. (***)

KEPRI

Rabu | 27 Februari 2019 | 0:45

Terus Maju, Teliti dan Kerja Cepat Untuk Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur Kepri H Isdianto memimpin rapat evaluasi rutin bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Rupatama Lt.4, Kantor Gubernur Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin 25 februari.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nurdin mengajak kepada semua Kepala OPD beserta jajarannya untuk tidak memperlambat ritme dalam menjalankan setiap progres pekerjaan, kerja cepat dan teliti sangat dibutuhkan agar pencapaian tujuan dapat tepat sasaran. “Jangan sampai di penghujung tahun kita kalang kabut dan menyebabkan kelalaian dan kesalahan pengerjaan, ini yang harus kita hindari,” ujar Nurdin.

Apalagi pekerjaan strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang menurut Nurdin sangat penting untuk segera menampakan hasil terutama pergerakannya harus mulai muncul, selain tentunya kegiatan pokok dan rutin yang harus di selesaikan tiap tahunnya.Kemudian, Wakil Gubernur Isdianto mengajak semua Kepala OPD untuk terus membangun komunikasi yang positiif dilingkungan kerja, dengan semua pegawai diberbagai jenjang serta dilintas OPD, semua diharapkan semakin menguatkan kebersamaan dan kekompakan. “Kalau kita bersatu tentu kita akan kuat, apapun pekerjaan yang kita niatkan dengan sungguh-sungguh pasti selesai, apapun kendala dan halangan kita cari solusi bersama,” kata Isdianto.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah menghimbau kepada pejabat yang langsung berperan dalam meyelesaikan tahapan pekerjaan terutama proyek strategis agar dapat pro aktif. “Agar denyut nasi pekerjaan dapat terlihat, apalagi kegiatan fisik dilihat langsung oleh masyarakat,” ujar Arif. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi dalam rapat tersebut melaporkan secara umum progres realisasi fisik dan keuangan di masing-masing OPD. Terkait belanja langsung yang telah masuk kedalam SIRUP, baru 85 persen yang telah terimput dari 41 OPD di lingkungan Pemprov Kepri.Sedangkan untuk proses lelang kegiatan, Aries melanjutkan bahwa untuk proyek-proyek strategis yang ada di 11 OPD terdata sebanyak 76 paket untuk tahun 2019. Namun baru sebanyak 5 paket yang telah masuk ke Biro Layanan Pengadaan. “Untuk mencapai 100 persen balance pada SIRUP dan progres percepatan lelang kegiatan strategisi diharapkan OPD dapat segera menyelesaikan proses administrasinya,” ujar Aries.*

Lapor SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun 2018 Setelah menggelar rapat evaluasi bersama OPD, acara dilanjutkan dengan Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun 2018, di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin 25 februari.

Acara sendiri dibuka oleh Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah yang mengatakan bahwa SPT tahunan merupakan agenda yang harus di laporkan secara rutin bagi wajib pajak, untuk itu Arif mengajak kepada semua Kepala OPD dan jajaran agar tidak lupa menunaikan kewajiban tersebut. “Ini menjadi motivasi jangan sampai terlambat melaporkan, kita tentu tidak ingin menjadi masalah dalam proses keuangan kita,” kata Arif.

Apalagi dizaman modern saat ini yang mana pelaporan pajak sendiri telah menggunakan sistem berbasis online. “Jadi tidak adalagi kata lupa dan tidak melaporkan karna sekarang sudah serba mudah dengan adanya teknologi,” lanjut Arif.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Kepri Slamet Sutantyo mengatakan bahwa pelaporan SPT sendiri merupakan kegiatan rutin setiap tahun bagi warga negara yang telah memiliki NPWP yang mana pelaporan sendiri menggunakan e-filling yakni secara online dan real time.“Guna meningkatkan kesadaran dan mengajak semua masyarakat Kepri agar melaporkan secara rutin sebegai bentuk pemenuhan bagi wajib pajak,” kata Slamet. (humas kepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri untuk terus memberi kinerja yang terbaik untuk masyarakat. Memberi pelayanan prima kepada masyarakat sangat penting.

“Tujuan kita memberi yang terbaik supaya masyarakat sejahtera. Karena itu tiap rupiah harus dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Nurdin saat membuka Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Perangkat Daerah di Hotel Ibis Style, Batam, Rabu, 6 februari malam.

Pada acara yang juga dihadiri Sekdaprov H TS Arif Fadillah ini, seratusan pesarta dari perwakilan OPD tampak hadir. Acara ini mengusung tema Asistensi Penyusunan Dokumen Ranwal, Renja Perangkat Daerah Beserta RKA Penyelarasan Perjanjian Kinerja OPD  dan Cascading Tahun 2020.

Gubernur menekankan agar dalam perencanaan, kegiatan utama sangat penting. Nurdin mencontohkan agar jangan merencanakan kegiatan Rp 2 miliar, tapi kegiatan utamanya cuma Rp 500 juta, dan kegiatan pendampingnya sepertin studi banding dan lain lain sebesar Rp 1,5 miliar.

Nurdin menyampaikan perlu penghematan-penghematan dan perencanaan yang baik untuk tiap kegiatan. Karena itu, sistem e-planing dan lainnya sangat penting untuk dijalankan.

“Di antara jutaan masyarakat Kepri, kita yang terpilih di sini. Kalau tidak bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat, tentu mengecewakan,” kata Nurdin.

Nurdin mengajak para pegawai untuk bersama-sama mewujudkan visi misi daerah yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Wujudkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nurdin juga berterima kasih kepada seluruh pegawai karena kinerja yang dilakukan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Awan tahun ini, misalnya, Kepri mendapat predikat BB dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

“Ini semua karena kerja keras teman teman. Tapi kita tidak cepat puas. Banyak lagi yang harus kita contoh yang lebih baik. Ada yang bisa menghemat anggaran cukup besar dan dialihkan untuk pembangunan dan pelayanan dasar,” kata Nurdin. (humas kepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, MADURA – Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali ingin dana desa dipergunakan secara optimal dan diprioritaskan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu diungkapkan saat menghadiri pertemuan kepala desa se -Madura di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis, 7 februari 2019 yang juga dihadiri Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo.

Menurut Zainudin, dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional.

“Dana Desa ini bersumber dari APBN yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa berdasarkan hak tradisional” ucap Zainudin.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa tujuan dana desa untuk peningkatkan kualitas hidup melalui meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Hanya saja, menurut Zainudin, selama pelaksanaannya, dana desa kerap menemui sejumlah tantangan dalam pengelolaannya. Salah satunya Penggunaan dana desa di luar bidang prioritas. Selain itu, ada tantangan untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa, yaitu Aparatur Desa (Kepala Desa/aparat desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel, Pemberian Dana Desa diharapkan tidak menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan Dana Desa.

“Dalam perkembangannya, kita masih menemukan sejumlah tantangan, seperti penyerapan dan pelaksanaan dana desa yang lambat dan penggunaan dana desa diluar program prioritas” terangnya.

Oleh karena itu, Zainudin meminta seluruh kepala dan aparatur desa untuk mampu menghadapi sejumlah tantangangan tersebut melalui pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pendampingan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (puspen kemendagri)



MEDIAKEPRI.CO.ID – Jakarta, 29 Januari 2019. Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) di Gedung DPR RI pada Senin (28/01/2019). Pada kesempatan itu, Akbar Faizal, Anggota Fraksi Partai NasDem fokus menyampaikan evaluasi terkait penyimpangan pengelolaan keuangan daerah untuk agenda politik orang-orang tertentu.

Akbar Faizal menyatakan sudah ada 107 kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang telah diciduk KPK. Ia menganggap bahwa hal ini bukan suatu yang harus dibanggakan, melainkan hal yang harus dikhawatirkan dan direnungkan lebih dalam mengenai sistem apa yang harus dibangun untuk membenahi demokrasi di daerah.

Akbar Faizal menyatakan akar permasalahan dari korupsi di daerah adalah pada tahap pertama terpilihnya kepala daerah itu sendiri, yakni mahar politik yang harus diberikan oleh setiap calon ketika ingin berkontestasi pada pilkada. Untuk menebus mahar tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa paslon meminta dukungan finansial ke berbagai perusahaan. Sebagai timbal baliknya, ketika terpilih, maka ada harga yang harus dibayar untuk mengembalikan modal. Karena itu kepentingan rakyat lah yang kembali dirugikan.

“Tanpa bermaksud untuk pamer, kalaupun pamer, saya ingin mengambil risiko itu. Partai kami (NasDem) sudah memulainya, dengan menolak yang namanya mahar. Saya rasa dimulai dari sini sebenarnya. Bahwa kemudian kemarin kepala daerah ke-107 yang dicokok adalah dari NasDem, itu iya, dan saya mohon maaf atas itu, tapi kami sudah memecatnya! Tidak ada permakluman bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi,” tegas anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II.

Akbar juga menyampaikan identifikasi yang ia lakukan terhadap beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang mendapat pendanaan dari ‘Cukong’, kemudian membuat kesepakatan bahwa 3 tahun anggaran kabupaten tidak boleh dikelola oleh Bupati, melainkan oleh ‘Cukong’ dan orang lain dibaliknya. Kesepakatan itu begitu terstruktur hingga dapat diarahkan untuk bertarung pada agenda-agenda politik yang lain.

“Dan mereka menggerakan seluruh sumber daya untuk agenda-agenda politiknya, termasuk meloloskan seseorang menjadi Anggota DPR RI. Mereka dengan bangganya mengatakan hal itu kepada orang lain. Oke, kita saling intip, kita bertarung nantinya. Sebab ini sudah sangat merusak demokrasi kita,” paparnya.
Sebagai solusi, Akbar Faizal meminta atensi yang ketat dari KPK RI untuk mengawasi potensi penggunaan keuangan daerah untuk agenda politik oknum-oknum tertentu.

Selain itu, Akbar Faizal mendorong kepada KPK dan seluruh anggota komisi III untuk bersama mengawal pembentukan aturan berupa pemaksanaan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan teknologi tersebut, maka tidak ada sepeser rupiah pun yang dapat digelapkan oleh kepala daerah untuk membayar kembali modal kepada cukong, atau digunakan untuk modal kampanye politik oknum tertentu. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun mengapresiasi upaya dan kegiatan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian. OPD terkait diminta untuk melakukan pembinaan dan menumbuhkembangkan masyarakat dengan kegiatan perekonomian. OPD diminta terus melakukan harmonisasi dan sinergitas dalam mendisain ekonomi ke depan.

“Sekecil apapun usaha dan kegiatan perekonomian yang terpenting berjalan dan bermanfaat untuk keluarga da masyarakat sekitar. Kita pun harus mendukung dan mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan,” kata Nurdin usai Safari Subuh di Masjid Al Quba Perumahan PJB 2, Sagulung, Batam, Jumat, 25 Januari 2019,

Nurdin menyebutkan dukungan itu diharapkan dijalankan dengan basis ekonomi lokal. Juga mengedepankan kearifan lokal tiap daerah.Nurdin mencontohkan aktivitas pembuatan batu bata Paguyuban Warga Demak di Kamlung Mangsang Sei Beduk Batam. Dia pernah meninjau aktivitas di pabrik pembuatan bata yang dilakukan masyarakat.

Di wilayah itu ada tiga titik usaha batu bata dan masih milik perorangan. Usaha tersebut memperkerjakan warga yang tinggal di kawasan Kampung Mangsang yang dihuni sekitar 30 KK.Saat itu, Nurdin berbincang dengan mendengar aspirasi warga Batam asal Demak. Secara produksi, bata di kawasan ini tidak ada masalah. Pemasaran yang masih menjadi kendala. Walaupun harganya sangat murah.

Tentang sinergi lintas OPD ini dibenarkan oleh Kadis Perindag Burhanuddin. Gubernur juga, kata Burhanuddin untuk menumbuhkembankan industri kecil menengah yang memanfaatkan bahan baku lokal.Di Disperindag, ada sekitar 2.400 usaha kecil seluruh Kepri yang menjadi perhatian mereka. Usaha-usaha itu dikelompokkan sehingga semakin terarah.

“Yang produktif terus kita tingkatkan. Pembinaan, bantuan peralatan kita beri secata bertahap dan berkelompok. Yang memanfaatkan bahan baku lokal, kita galakkan,” kata Boy, sapaan akrab Burhanuddin.

Menurut Boy, hal ini dilakukam bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi peluang kerja semakin ada. Nilai tambah hasil pengolahan terus dikuatkan ke depan.“Sinergi dan integrasi yang diperintahkan Pak Gubernur akan memperkuat tumbuh ekonomi masyarakat,” kata Boy. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, BATAM – Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menerima kunjungan kerja, Mr Chee Hong Tat, Senior Minister of State Ministry of Trade and Industry Singapura, Rabu, 29 Agustus 2018.

Turut mendampingi , Chee Hong Tat, Konsulat Jenderal Singapura, Mark Low. Sebelum bertemu dengan Rudi, Chee Hong Tat berkesempatan berkunjung ke Kawasan Industri Batamindo dan Nongsa Digital Park (NDP).

Dalam kunjungannya, Chee Hong Tat mengatakan bahwa kerjasama antara Pemerintah Singapura dengan Batam cukup baik selama ini. Investor Singapura pun cukup banyak yang menanamkan investasinya di Kota Batam, Salah satu investasi terbesarnya adalah kerjasama NDP. Kerjasama NDP ini menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia, terutama dibidang digital.

Rudi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Chee Hong Tat. Rudi juga berharap agar hubungan baik antara Batam dengan Singapura tetap terjaga dengan baik, termasuk investasi Singapura yang ada di Batam. Pemko Batam akan menjaga hubungan kerjasama terus berjalan dengan baik.

“Ibarat sebuah lingkaran, Batam itu berada di lingkaran utama yang terletak di Singapura. Air yang penuh tuangnya kemana, tentulah ke Kota Batam. Atas nama Pemko Batam dan atas kerjasama selama ini, saya rasa cukup baik dan kami sangat menjaga itu. Kami paham investasi terbesar di Batam ini adalah Singapura,” kata Rudi.

Terkait belum selesainya regulasi antara Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Rudi mengatakan itu tidak menjadi penghalang karena kerjasama kita tetap terus berjalan.

“Singapura melihat NDP salah satu sentral investasi dan kita Pemko tidak hanya mempersiapkan peluang investasi di NDP tapi juga sektor lain, salah satunya sektor pariwisata,” papar Rudi, menambahkan.

Terkait regulasi, Rudi mengatakan bahwa Pemko Batam kini tengah melakukan pembenahan sehingga orang tertarik untuk berinvestasi di Batam. Memberi kepastian hukum dalam pengurusan perizinan kepada investor, Pemko Batam memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sudah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS).

Ia mengatakan, pemerintah Singapura tidak perlu khawatir terkait regulasi, karena selaku kepala daerah ia akan menegakkan aturan dan Pemko Batam menjamin untuk melindungi investor.

“Terima kasih karena sudah mempercayakan Batam sebagai tujuan investasi. Kami sudah membuka ruang untuk kerjasama dan kami akan menjaga ruang itu. Artinya jika dari investor Singapura ada masalah bisa langsung ke kami, saya atau Pak Wakil. Itu jaminan kami kepada investor Singapura,” sebut Wako.

Rudi mengatakan terjalin baiknya hubungan kerjasama antara Kota Batam dan Singapura tidak hanya di bidang industri melainkan pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Di bidang pariwisata, Pemko Batam saat ini melakukan penataan untuk kenyamanan turis yang berkunjung ke Batam. Pemko Batam menurutnya juga telah memberikan izin kepada pegusaha untuk mengelola beberapa pulau dan akan dibangun resort.

“Ke depan turis transit di Singapura dan berkunjung ke Batam. Batam butuh kunjungan turis karena ini akan menghidupkan semua sektor, termasuk membuka peluang tenaga kerja lokal. Saya jamin bahwa regulasi akan betul-betul ditegakkan,” tegasnya.

Amsakar yang mendampingi Rudi menambahkan, cukup banyak peluang kerjasama yang bisa dilakukan antara Singapura dengan Kota Batam. “Salah satu kerjasama yang menjadi andalan kita adalah NDP. Karena akan ada banyak tenaga kerja Indonesia yang akan diserap di sana. Itu salah satu peluang untuk sama-sama kita tarik manfaatnya,” tutur Amsakar. (hpb)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Beberapa waktu lalu, sempat gencar diberitakan miskonsepsi pemahaman masyarakat tentang susu kental manis. Baru-baru ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Sinjai melampirkan hasil pemeriksaan sampel susu UHT merek tertentu di sebuah toko.

Susu diujikan apakah mengandung bakteri patogen yakni Streptococcus sp Staphylococcus sp dan Campylobacter di Balai Besar Veteriner Kabupaten Maros. Hasilnya positif menyatakan bahwa susu UHT tersebut positif mengandung bakteri Streptococcus sp. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa susu tersebut berarti mengandung bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai mengimbau pada masyarakat agar memerhatikan dengan seksama produk olahan susu sebelum dipasarkan baik dari segi kemasan maupun tanggal kadaluwarsanya.

Nah, terkait susu UHT nih, susu UHT adalah produk susu olahan dengan pemanasan. Menurut Staf Pengajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, Dr Ir Dede R Adawiyah, susu tersebut diolah dengan pemanasan tinggi (ultra high temperature) selama dua sampai empat detik dengan suhu 135 sampai 140 derajat celcius.

“Bakteri targetnya yakni semua bakteri karena pemanasan tinggi. Untuk penyimpanannya sama seperti susu steril. Susu UHT disimpan dalam suhu ruangan sebelum kemasan dibuka,” tulis Dede.

Jadi memang, ketika membeli susu itu yang jelas kita perhatikan adalah tanggal kedaluwarsanya, kata Dede jika perlu dilihat nilai gizinya, apakah cocok untuk anak-anak atau nggak. Lalu, jangan lupa perhatikan juga petunjuk di kemasannya. Kalau harus dikonsumsi segera setelah dibuka berarti harus segera dikonsumsi. Biasanya kan ada tuh di bagian bawah kemasan.

Dalam keterangan tertulis, Dede juga bilang suhu penyimpanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan bakteri di dalam susu. Susu segar yang didiamkan selama 24 jam, pada suhu 5 derajat bakterinya ada 2.600 sedangkan pada suhu ruangan 20 derajat suhunya mencapai 450 ribu bakteri. Padahal menurut Dede, standar maksimalnya 100 ribu bakteri. Perbedaan jumlahnya banyak banget ya, karena aktivitas metabolik bakteri akan melambat jika berada di suhu dingin.

Mengutip dari penelitian H. J. Sears dan R. L. Benson di NCBI, bakteri Streptococcus yang patogenik dan ditemukan di dalam susu umumnya menyebabkan sakit tenggorokan dan tonsilitis. Dalam penelitian juga menyebutkan bakteri ini sempat resisten di suhu 60 derajat. Untuk itu pemanasan dan penyimpanan juga sangat memengaruhi aktivitas bakteri di dalam susu. (***)

sumber: haibunda.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun memanfaatkan waktu sepanjang Rabu, 8 Agustus 2018 ini untuk mengkonsolidasi segala sektor pembangunan di Kepri. Setelah bersafari akbar bersama Ustaz Abdul Somad (UAS) di Masjid Raya Nur Illahi Dompak, Tanjungpinang, Nurdin menemui dua menteri di Jakarta pada Rabu siang.

Di Jakarta, Nurdin menemui Menteri Pendayahunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk membahas kelembagaan Badan Pengusahaan Karimun dan Bintan. Setelah itu, Nurdin menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas Rencana Induk Pelabuhan Tanjungsauh, Batam.

Bersama Asman, Gubernur Nurdin sepaham bahwa penempatan orang pada suatu organisasi harus profesional. Mereka mendapatkan posisi harus karena kompetensi, bukan kedekatan kepada seseorang.

“Kita tidak boleh mengintervensi untuk mendudukkan seseorang. Mereka harus berorientasi pada hasil akhir untuk membuat Kepri semakin baik,” kata Nurdin saat Pembahasan Kelembagaan BP Karimun dan BP Bintan di Ruang Rapat Majapahit Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rapat itu dipimpin langsung Asman Abnur. Struktur organisasi di BP Bintan dan BP Batam dibahas secara rinci. Struktur Organisasi di BP Bintan lebih banyak menampung personil dibanding Karimun. Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi dua wilayah di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Di Bintan dengan luas lahan 60.868 hektare dan di Tanjungpinang dengan luas lahan 2.633 hektare.

Asman menegaskan, semua ini dibentuk pada prinsipnya untuk memangkas birokrasi. Pada pemilihan orang untuk organisasi, kata Asman, harus secara profesional melalui melanisme seleksi.

Sementara Gubernur Nurdin mengatakan di era ini semua harus bergerak cepat. Mekanisme pertimbangan yang tak penting untuk penempatan seseorang sudah bukan zamannya lagi.

Dalam rapat itu disebutkan bahwa pengisian posisi kepala, wakil kepala dan aggo/direktur Badan Pengusahaan dilakukan secara terbuka dan kompetetip. Tata caranya ditetapkan oleh Ketua Dewak Kawasan Karimun/Bintan.

Nurdin menyebutkan, untuk mengisi kelembagaan di BP Karimun dan Bintan, akan dilakukan fit dan profer test secara profesional.

Dengan Menhub Budi Karya Sumadi, Nurdin mengatakan Kepri harus memiliki pelabuhan besar untuk semakin menjayakan poros maritim. Pertemuan itu langsung membahas rencana induk pengembangan Tanjungsauh sebagai pelabuhan peti kemas.

Usai bertemu dua Menteri, Nurdin lamgsung kembali ke Batam. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Gorontalo – 2 Mei 2018. Lion Air menyampaikan keterangan bahwa evakuasi pesawat Boeing 737-800NG registrasi PK-LOO penerbangan JT 892 berjalan secara baik pukul 00.35 WITA pada Rabu, 2 Mei 2018 dan saat ini pesawat berada di landas parkir (apron) Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo (GTO).

Lion Air mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dengan baik dalam proses pemindahan pesawat.

Lion Air menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak dan terutama pelanggan yang mengalami pembatalan serta penundaan penerbangan, berkaitan dengan proses evakuasi pesawat.

Lion Air berkoordinasi dan menyerahkan proses investigasi atas kejadian penerbangan JT 892 kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, serta berbagai pihak berwenang, untuk nanti dapat diberikan rekomendasi kepada Lion Air.

Informasi terkini mengenai penerbangan Lion Air Group dari dan ke Gorontalo (GTO) berangsur normal. Sesuai pengumuman resmi dari otoritas bandar udara (notam), yaitu operasional bandar udara kembali dibuka untuk penerbangan sipil reguler pukul 07.00 WITA pada Rabu, 2 Mei 2018.

Penerbangan Lion Air Group tersebut, terdiri dari:

1 Lion Air JT 792 Makassar – Gorontalo

2 Lion Air JT 793 Gorontalo – Makassar

3 Lion Air JT 892 Makassar – Gorontalo

4 Batik Air ID 6236 Makassar – Gorontalo

5 Batik Air ID 6235 Gorontalo – Makassar

6 Batik Air ID 6242 Cengkareng – Gorontalo

7 Batik Air ID 6243 Gorontalo – Cengkareng

8 Wings Air IW 1165 Manado – Gorontalo

9 Wings Air IW 1164 Gorontalo – Manado

10 Wings Air IW 1167 Manado – Gorontalo

11 Wings Air IW 1166 Gorontalo – Manado

12 Wings Air IW 1193 Palu – Gorontalo

13 Wings Air IW 1192 Gorontalo – Palu

Untuk Lion Air JT 891 rute Gorontalo – Makassar hari ini rabu, 2 mei 2018 mengalami pembatalan (cancel).

Lion Air menyampaikan kepada seluruh pelanggan yang terkena dampak dengan memfasilitasi pilihan (opsi) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain pemindahan ke penerbangan lainnya di hari yang sama atau hari berikutnya (transfer), pembatalan penerbangan, penyesuaian jadwal keberangkatan melalui kota lain (reroute), perubahan jadwal terbang (reschedule) serta pengembalian dana tiket penuh (refund full).

Lion Air akan meminimalisir dampak yang timbul dari kejadian tersebut, agar jaringan penerbangan lainnya tidak terganggu.

Melalui kesempatan ini, Lion Air Group menghimbau kepada media, pelanggan dan masyarakat, untuk mengetahui perkembangan berikutnya hanya mengacu pada informasi yang diberikan secara resmi oleh Lion Air. (rilis)

Aplikasi ini mempunyai tiga fitur utama terkait Pemilu.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bogor – Tim mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil menjadi juara pertama dalam lomba Apps Challenge Sosialisasi Pilkada untuk Disabilitas Tunarungu yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dan Telkom University di Bandung, Selasa, 24 April 2018.

Tim yang terdiri dari Fajar Maulana, Wardiman Perdian dan Yasmin Salamah, dari Departemen Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA), ini mengembangkan aplikasi bernama SuaraKami. Atas prestasinya ini, ketiganya berhak membawa pulang hadiah senilai Rp 15 juta.

“SuaraKami adalah aplikasi pendukung sosialisasi pemilu. Dalam aplikasi ini ada paparan tentang tahapan pemilu dengan visual yang menarik hingga mudah dipahami. Kami siapkan tiga fitur utama yakni sosialisasi Calon Gubernur (Cagub), fitur edukasi yang menjelaskan apa saja yang perlu disiapkan sebelum pemilu seperti dokumen, sistematika Tempat Pemungutan Suara (TPS), sistematika coblos dan lainnya. Fitur ketiga adalah fitur Saat Anda di TPS,” ujar Yasmin dalam rilis IPB yang diterima Republika.co.id.

Ia menambahkan, fitur Saat Anda di TPS ini terinspirasi dari temannya yang menderita tunarungu. Temannya itu kehilangan hak suara karena tidak mendengar panggilan mencoblos.

Nah, fitur ketiga ini menuntun pengguna step by step saat ada di TPS. Fitur ini dilengkapi notifikasi berupa getaran di smartphone. Fitur ini hanya bisa diakses di hari H. Saat pengguna sudah ada di TPS, ada barcode yang harus diakses untuk memvalidasi partisipasi pengguna aplikasi.

Menurut Fajar Maulana, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Ada usulan penambahan fitur video yang memuat bahasa isyarat, perubahan barcode (karena penambahan barcode di TPS ditakutkan melanggar undang-undang) menjadi GPS dan peningkatan keamanan data pengguna.

“Ke depan, kami akan kerja sama dengan Gerkatin (komunitas penyandang tuna rungu) untuk mengajari kami konten bahasa isyarat sehingga aplikasi ini ramah digunakan oleh kawan rungu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, teknologi ini mengkonversi bahasa lisan menjadi bahasa tulisan dan bahasa tulisan menjadi bahasa isyarat. Jadi penyandang disabilitas terbantu dan bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada Pilkada serentak 27 Juni 2018. Saat ini ada lebih dari 9.000 kawan rungu yang memiliki hak pilih pada Pilkada nanti. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan suami Ayu Ting Ting lagi-lagi bermasalah dengan seorang perempuan. Kali ini, dia disomasi oleh perempuan yang meminta perjanggungjawaban untuk bayi yang di kandungnya.

Surat somasi tersebut diposting oleh akun gosip Lambe Turah. Dalam surat tersebut dilihat detikHOT, Rabu, 28 Maret 2018 tertulis jelas nama Henry Baskoro Hendarso.

“Bahwa tujuan dari Surat Undangan Klarifikasi No: 120/M&P/Klarifikasi/30.11.2017 tersebut adalah untuk meminta klarifikasi dari Bapak bahwa apakah benar anak yang dikandung oleh klien …. adalah anak biologis dari bapak?” begitu kutipan poin satu dalam surat somasi tersebut.

Nama perempuan itu sengaja disensor. Di situ juga dituliskan kalau perempuan tersebut ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara baik-baik.

Di situ juga dijelaskan perempuan tersebut tidak melakukan hubungan intim dengan pria lain selain Enji. Kemudian perempuan tersebut juga bersedia melakukan tes DNA dan jika hasilnya menyatakan benar anak yang di kandungnya adalah anak Enji, dia ingin meminta pertanggungjawaban.

Pada poin keenam dituliskan perempuan tersebut tidak memaksakan kehendaknya pada Enji untuk dinikahkan. Akan tetapi, dia hanya meminta Enji untuk menanggung biaya semasa kehamilan hingga melahirkan dan membesarkan anak yang di kandungnya sampai selesai pendidikan perguruan tinggi jika benar anak tersebut adalah anak Enji.

Ada sekitar 8 poin yang dituliskan dalam somasi tersebut. pada poin ketujuh, dinyatakan bahwa usia kehamilan perempuan tersebut sudah mendekati masa melahirkan.

“Berdasarkan hal-hal di atas, kami sangat berharap apabila Bapak Henry Baskoro Hendarso dapat menanggapi sebagaimana seharusnya guna dapat menyelesaikan permasalahan ini,” tulis kata-kata dalam surat tersebut.

“Untuk itu kami memberikan PERINGATAN KERAS kepada Bapak Henry Baskoro Hendarso agar menujukan itikad baik. Kami memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menanggapi SOMASI…,” lanjutnya.

Enji sudah dua kali bercerai. Petualangan cinta Enji memang jadi sorotan. Mulai dari menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting dan menikah diam-diam sampai bercerai, Enji juga sempat dikabarkan dekat dengan Anggita Sari, dan menikah dengan Rosmanizar kini pernikahan keduanya itu berakhir di meja perceraian Pengadilan Agama Jakarta Timur. (***)

sumber: detik.com

Isu adanya telur palsu membuat masyarakat resah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – Ketua Satgas Pangan Jabar, Kombes Pol Samudi, SiK, menegaskan, isu adanya telor palsu yang beredar di pasaran tidak benar. Tim Satgas Pangan (Polda dan Pemprov Jabar) yang diterjunkan ke lapangan tidak menemukan indikasi peredaran telur palsu seperti yang banyak beredar melalui video di media sosial (medsos).

“Kita melakukan penyelidikan di hampir seluruh pasar tradisional dan modern di wilayab Jabar dan tidak ditemukan indikasi peredaran telur palsu,” kata Samudi kepada Republika.co.id, Selasa 20 Maret 2018

Menurut Samudi, isu adanya telur palsu yang sempat beredar melalui video medsos membuat masyarakat resah. Karena itu, imbuh dia, setelah menerina laporan mengenai isu tersebut Tim Satgas Pangan terjun ke lapangan. Sejumlah konsumen, pedagang, suplayer hingga peternak sempat ditemui tim Satgas Pangan. Dari hasil pengumpulan data di lapangan kemudian dilakukan analisis bersama pihak terkait lainnya.

“Kesimpulannya memang tidak ada. Bahkan Bareskrim Mabes Polri juga sudah memberikan keterangan resmi bahwa itu hoaks,” ujar dia.

Samudi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks mengenai telur palsu. Sebab menyebarkan informasi palsu atau bohong yang dilakukan secara sengaja telah membuat masyarakat resah. Karena itu penyebar hoaks melakui medsos bisa dijerat hukum.

“Kami minta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi telur palsu di medsos dan media lainnya. Kan sudah jelas bahwa informasi itu bohong,” tutur dia. (***)

sumber: republika.co.id