Wartawan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan dirinya merasakan betul kehadiran dan peran serta wartawan dalam pembangunan. Para wartawan terus menyampaikan pesan-pesan pembangunan dalam karya yang mereka hasilkan.

“Terima kasih dari masyarakat atas peran serta memberi kontribusi yang sangat besar bagi kesuksesan pembangunan,” kata Nurdin saat membuka Konferensi Wilayah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungpinang-Bintan di Hotel Pelangi, Tanjungpinang, Selasa, 18 September 2018.

Hadir pada kesempatan itu Wali Kota Tanjungpinang Terpilih Hj Syahrul, tokoh Pers Indonesia H Rida K Liamsi, Ketua PWI Kepri Ramon Damora, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kepri Candra Ibrahim, Ketua Dewan Penasihat PWI Kepri Marganas Nainggolan dan ratusan wartawan Kepri.

Nurdin terus mengimbau para wartawan untuk menjadi corong dalam pesan-pesan pembangunan kabar-kabar kebaikan. Selalu memberi yang terbaik dengan profesi dan keahlian masing-masing.

“Marilah menjadi garda terdepan memerangi hoax,” ajak Nurdin.

Pada Konferwil ini, Nurdin mendapat kejutan dari Ketua PWI Kepri Ramon Damora. Kejutan itu berupa lagu yang berjudul Kekasih Ar-Rahman. Nurdin terharu dengan lagu itu. Demikian juga tamu yang hadir.

Nurdin mengatakan lagu ini sangat berarti. Banyak pesan dari tiap liriknya. Yang jelas, kata Nurdin, semua harus mensyukuri nikmat Allah yang banyak.

“Kita harus bersyukur dalam posisi dan kedudukan apapun. Dari posisi dan kedudukan itu, kita harus bisa memberikan apapun dengan posisi itu kepada orang lain. Memberi manfaat bagi orang lain,” kata Nurdin.

Tokoh Pers Indonesia, Rida K Liamsi mengatakan tidak ada yang membuat organisasi itu hebat selain pengurus dan anggotanya. Peliharalah organisasi ini.

“Ciptakan wartawan yang andal dan bermartabat,” kata Rida.

Untuk menjadi andal dan bermartabat, Rida berpesan untuk banyak belajar dan membaca. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Riau – Aksi teroris kembali terjadi. Kali ini teroris menyerang Mapolda Riau, Rabu, 16 Mei 2018. Tiga pelaku yang menaiki mobil Toyota Avanza, menabrak gerbang Mapolda, di mana saat yang bersamaan Polda Riau tengah melakukan ekspos narkoba di dalamnya.

Dua jurnalis yang tengah meliput rilis narkoba menjadi korban dari penyerangan itu. Kedua korban itu adalah jurnalis tvOne dan MNC.

“Memang tadi pagi, sebelum peristiwa ini, Mapolda Riau melaksanakan rilis pengungkapan narkoba. Sejumlah wartawan melihat dan mengambil berita rilis. Namun saat berjalan, ada sebuah mobil yang terlihat menabrak gerbang Mapolda, dan sejumlah jurnalis mendekati mobil tersebut. Dan mobil tersebut menabrak sejumlah jurnalis. Termasuk rekan kita, jurnalis tvOne,” ujar reporter tvOne, Arifin.

Menurut Arifin, kedua jurnalis yang menjadi korban, kini sudah dalam perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara. “Dari luka sendiri luka ringan di bagian kepala. Namun tetap kawan-kawan kita dirawat. Keduanya telah kita bawa ke rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau,” ujar Arifin.

Dalam aksi itu, ketiga penyerang tewas ditembak, setelah menyerang dengan mengacungkan samurai ke petugas. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. (***)

sumber: viva.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soetsatyo menyamakan pasal imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 sama seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melindungi wartawan.

“Perlindungan itu seperti wartawan saat bekerjalah, yang dijaga dan dilindungi keprofesiannya oleh kode etik dan UU Pers,” ujar Bambang di Jakarta Utara pada Ahad, 18 Maret 2018.

Pasal imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 122 huruf K yang menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.

UU MD3 pun resmi berlaku pada Kamis, 15 Maret 2018 setelah Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan nomor bagi undang-undang yang telah disahkan DPR pada 12 Februari 2018 itu, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2018.

Bambang mengatakan, saat pers melakukan sebuah pelanggaran dengan melanggar kode etik atau melakukan kesalahan dalam karya jurnalistik, hal tersebut diproses lalu diputuskan oleh Dewan Pers. “Pasal ini seperti itu juga, ada Majelis Kehormatan Dewan yang memutuskan secara hukum,” kata dia.

Menurut Bambang, maksud perlindungan ini bukan berarti tidak boleh dikritik, namun dalam konteks fitnah atau ujaran kebencian yang menyasar terhadap mertabat anggota DPR. UU MD3, kata dia, tidak berlakukan kepada pidana khusus yaitu, korupsi, teroris dan narkoba.(***)

sumber: tempo.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sedikitnya 19 awak media mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan Pusat di Hotel PIH, Batam Center, 15-16 Maret 2018.

Uji kompetensi itu terselenggara atas dukungan PLN Batam dan BNI. Di mana, PWI sebagai pelaksana mengujikan tiga jenjang kompetensi wartawan, yakni Muda, Madya dan Utama.

Adapun peserta yang ikut uji kompetensi tingkat Utama 2 orang, Madya 7 orang dan Muda 10 orang. Uji kompetensi ini berlangsung satu hari penuh dari pukul 08.00 – 21.30 WIB pada Kamis, sedangkan Jumat, 16 Maret 2018 sebagai acara penutup.

“Ada 9 tahapan uji yang dilalui peserta Muda dan Madya, sedangkan utama 7 tahapan,” kata pengurus PWI Pusat, Uyun sekaligus penguji untuk tingkat Muda, Kamis.

Uji kompetensi wartawan ini, kata Uyun, wajib dilalui wartawan yang meningkatkan kualitas diri sebagai wartawan. “Satu-satunya cara meningkatkan kualitas yaitu uji kompetensi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksanaa Uji Kompetensi Wartawan, Dedy Suwadha menyampaikan para peserta dibagi dalam 4 kelompok, untuk tingkat Utama 1 kelompok, tingkat Madya 1 kelompok, dan tingkat Muda 2 kelompok.

“Para peserta akan diuji oleh tim penguji yang sudah berkompeten di bidangnya, yakni tim penguji Utama Syarial, tim penguji Madya Saibansyah Dardani, dan tim penguji Muda Eka Putra dan Uyun,” jelas Dedy.

Dan, setelah diumumkan maka dari 19 peserta, yang dinyatakan sebagai Wartawan kompenten sebanyak 15 orang, dan sisanya 4 orang belum kompeten.

Humas PLN Batam, Bukti Panggabean yang hadir pada hari kedua 16 Maret 2018, sekaligus acara penutupan meyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan wartawan di Batam, terlebih dalam menjadikan wartawan yang profesional, jujur dan faktual. Ia juga menyampaikan, PLN Batam sebagai pelaku usaha atau pelayan publik wajib dikritisi apabila ada ditemukan penyimpangan.

Karena wartawan, sesuai dengan Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, dituntut untuk profesional, dengan artian jujur dan faktual. Karena tidak ada berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepada rekan-rekan, jangan takut untuk memberitakan kebenaran, apabila ada yang menyimpang. Walaupun kami mendukung dalam pelaksanaam UKW ini bukan berarti kami tidak boleh dikritisi. Namun sesuia kode etik jurnalistik,” katanya.

Tambah Mata Ujian Baru

Pelaksanaan UKW kali ini, merupakan pelaksanaan UKW dengan 9 mata uji yang dapat dinyatakan yang terakhir diterapkan. Bisa saja, pada pelaksanaan UKW selanjutnya, Dewan Pers tengah melaksanakan dan mematangkan untuk penambahan 1 mata uji lagi, sehingga total menjadi 10 mata uji yang akan diberlakukan ke peserta UKW nantinya.

” Kemarin kami sedang pematangan dan akan proses pleno tentang akan ditambahkan mata ujian baru, dan nanti UKW akan menjadi 10 mata ujian. Penambahan terbaru adalah, tentang aplikasi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika proses dan plenonya selesai, maka otomatis akan diberlakukan se Indonesia,” papar Uyun.

Selain itu, untuk menjadi peserta UKW panitia harus memastikan peserta utusan dari media dengan badan hukum resmi berbentuk perseroan. Tidak boleh berbadan hukum CV, Koperasi atau Yayasan.(***)

sumber: pwi kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Hoax, sekarang menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Hampir diseluruh penjuru dunia berperang melawan berita bohong hoax.

Puluhan wartawan asal Natuna dari media cetak maupun online, deklarasi bersama Polres Natuna bertujuan turut mendukung deklarasi Berita Hoax yang sedang dicanangkan Mabes Polri.

kedatangan para awak media ke Polres dalam rangka untuk mendukung deklarasi anti Hoax, sempat mengagetkan, pasalnya deklarasi anti hoax terhitung baru akan digencarkan polres Natuna.

“Kita senang sekali dengan niat baik kawan-kawan media yang mendukung deklarasi anti hoax yang pernah juga di sampaikan Kapolres Natuna pada saat acara senam sehat dan jalan santai di pantai kencana,”Kata Kasatreskrim polres AKP Edi Wiyanto di ruang kerjanya. Kamis 15 Maret 2018

Kasat Edi juga mengatakan, dengan kerjasama antara polres Natuna bersama Awak Media bisa memberantas penyebaran berita hoax yang bisa merusak tali sirahturahmi antar sesama.

“Dengan kerjasama yang baik kita bersama-sama bisa memberantas berita hoax. Karena berita hoax bisa memecah belah dengan adanya ujaran kebencian,”jelasnya.

Sementara salah satu perwakilan awak media Hardiansyah, mengatakan akibat dari penyebaran isu hoax, sangat berdampak sekali dengan perpecahan antar sesama.

“Pada intinya kita mendukung deklariasi anti hoax dan menolak segala bentuk ujaran kebencian, provokasi, fitnah, sara dan berita hoax. Karena cukup membuat resah masyarakat,”ujarnya.

Ardiansyah juga menambahkan, keinginan agar suasana yang aman dan tentram, jangan sampai menjadi rusak hanya karena isu-isu yang tidak benar.

“Mungkin keinginan kami dan rekan-rekan lainnya berharap dengan adanya deklarasi seperti ini segala bentuk yang merusak pasti kita akan singkirkan,” tutupnya.

Hal senada di sampaikan M.Rikyrinovsky Pengiat sosial di kab Natuna juga penulis aktif surat kabar kepri menuturkan.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sebuah berita akan sangat dengan mudahnya tersebar,namun mestik cermati dari mana sumber berita.

“Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini dicemari oleh berita ‘hoax’. Wartawan melawan ini,” jelas Riky kordinator Jaringan Jurnalis indonesia di jumpai Ranai Natuna.

Kabar hoax, menurut dia, merupakan sebuah fitnah yang dilarang oleh agama apapun.

“Saya sependapat bahwa agama manapun melarang menyebar hoax. Bahkan dalam agama Islam, hoax itu artinya fitnah yang jelas-jelas haram hukumnya,” ungkapnya.

“Hoax”, seperti diketahui, dibuat dalam situs-situs yang seolah-olah situs berita lalu disebarluaskan ke berbagai media sosial.

Media sosial, katanya, tidak lagi hanya sebagai media untuk menyampaikan status, pertemanan, berbagi untuk silaturahmi, dan membagikan memori tetapi telah berubah menjadi penyebarluasan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya.(kmg/rizky)

Kau Telah Pergi Sahabatku, Guruku dan Bagian dari Keluargaku
Kau Telah Meninggalkan Kenangan Manis Berluka

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – SEDIH. Ituhlah rasa yang muncul ketika mendengar kabar kepergianmu. Albert Ginting, yang kukenal sejak pertama sekali kumenggeluti dunia sebagai kuli tinta. Setidaknya, sudah belasan tahun aku melihat rambut ikalmu yang selalu dibiarkan tumbuh mempercantik penampilanmu sebagai seorang wartawan.

Tentunya, tidak hanya pengurus Aliansi Jurnalis Online (AJO) Indonesia Kota Batam yang berduka cita. Bagi siapapun yang telah berjumpa dan bersapa, sosok Albert Ginting ini tentu tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Saat berdua, saat bertiga ataupun berkumpul bersama, ia selalu memanfaatkan fungsi telinganya untuk selalu jadi pendengar dan sabar untuk menyimak dari setiap obrolan.

“Aku sadar, aku ini sudah berumur. Tapi aku tak malu untuk belajar, belajar dan terus belajar,” ucapannya yang sangat kukenang ketika kita duduk santai di kantin DPRD Kota Batam beberapa bulan yang lalu. Ucapan sederhana ini adalah sebuah ucapan yang mensinyalirkan bahwa kita sebagai wartawan ini tidak pernah ada kata berhenti dan cukup untuk belajar dan belajar.

Sebagai seorang wartawan, ia sangat menyadari butuh sebuah pengakuan dalam balutan legalitas yang namanya ‘wartawan kompeten’. Begitu juga ketika ia menempatkan posisi sebagai pemilik media online ‘expossidik.com’ pun, ia selalu berpikir tentang legalitas dari media yang dibangunnya.

Sungguh tak kuat untuk mengungkapkan satu persatu kenangan manis bersamamu. Tak kuasa saat mengenang kenangan indah menerima ilmu dan pengetahuan tentang hidup dan kehidupan itu. Tetapi yang pasti, dirimu sebagai seorang wartawan dan pengusaha media memberikan ilmu dan pengetahuan yang tidak bisa disepelekan begitu saja.

Kami managemen redaksi mediakepri.co.id turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Selamat Jalan, doa kami menyertaimu. (eddy supriatna)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pematangsiantar – Pasca oknum polisi memukuli seorang wartawan media online M Hamza Harahap (22) di pos penjagaan Polres Pematangsiantar, Sabtu 3 februari 2018 lalu, Polres Pematangsiantar menyampaikan permohonan maaf kepada segenap wartawan dan pimpinan media.

“Atas tindakan anggota personil Satsabhara bertugas di pos penjagaan inisial Aiptu AS kami mewakili pimpinan Polres Pematangsiantar memohon maaf dan tak ada maksud melecehkan wartawan dan media manapun yang bertugas di wilayah kerjanya,” ujar Wakapolres Kompol JM Sagala di hadapan wartawan yang menggelar aksi damai di Polres Pematangsiantar, Senin 5 februari 2018 pagi sekira pukul 11.00 WIB.

Wakapolres menegaskan, pasca kejadian pemukulan M Hamzah Harahap, Sabtu 3 februari 2018, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan dan penindakan sanksi disiplin terhadap oknum polisi dari kesatuan Sabhara. “Dia (AS) langsung dihukum disiplin lari mengelilingi wilayah hukum kesatuan Polres Pematangsiantar dan push-up guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Sagala.

J Sagala menceritakan, (AS) sebelumnya bertugas di satuan Brimob dan beberapa bulan lalu dipindahkan tugas di Polres Pematangsiantar.

Kepolisian sendiri dalam hal ini meminta keterangan kedua belah pihak demi proses penyelidikan dan bukan hanya satu orang saja. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui secara pasti proses kejadian itu.

Pastinya, lanjut Wakapolres, pihaknya tetap memproses hukum disiplin terhadap anggotanya Aiptu AS di bagian Propam Polres Pematangsiantar. “Proses hukum disiplinnya sudah kita tekankan tetap jalan sebagaimana proses hukum berjalan dikepolisian,” terangnya.

Sebelumnya, perwakilan mengatasnamakan wartawan di Pematangsiantar menggelar aksi menuntut tindakan tegas pimpinan kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan pemukulan.

Menurut mereka, kepolisian seyogianya mengayomi dan jadi pelindung masyarakat. (***)

sumber: hariansib.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta seluruh wartawan untuk menjaga independensi di tahun politik. Terlebih, tahun-tahun ke depan Indonesia akan menggelar pesta demokrasi.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Ilham Bintang, menyebutkan larangan wartawan merangkap jabatan di partai politik (parpol), apabila melanggar maka harus berhenti atau nonaktif dari profesi kewartawananya. Aturan itu juga berlaku bagi wartawan yang menjadi tim sukses. Aturan mengenai itu disebut Ilham tercantum dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.

“Tim sukses berjuang untuk satu golongan, sedangkan prinsip pers atau media melayani semua golongan untuk mencapai tujuan utamanya, demi mewujudkan kebenaran, dan kepentingan publik, serta kelangsungan demokrasi,” kata Ilham dalam keterangannya, Minggu, 21 Januari 2018.

Dia juga mengatakan DK PWI telah membentuk tim yang akan mengawasi anggotanya di seluruh Indonesia yang menjadi tim sukses pasangan calon di beberapa pilkada. Data itu akan disampaikan dalam waktu dekat.

“Saat ini sedang diverifikasi oleh tim,” kata Ilham.

Ilham menyebut wartawan harus independen tetapi tetap harus berpihak pada kepentingan rakyat. “Wartawan independen bukan berarti tidak berpihak. Keberpihakan wartawan untuk kepentingan rakyat dan kelangsungan demokrasi. Itu parameter yang digunakan DK PWI,” imbuh Ilham.

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar menilai banyak media tidak bermutu yang bermunculan sejak tahun 2017 lalu. Kemunculan media itu dinilai akan mengancam kebebasan pers.

Ahmad menyebut media tidak bermutu dan wartawan tak profesional tersebut dengan istilah ‘Jurnalisme Anarkis’.

‘Jurnalisme Anarkis’ dinilai mengancam kebebasan pers karena baik wartawan maupun medianya hanya berpihak kepada kepentingan politik tertentu, bukan pada kepentingan publik. Wartawannya pun kerap tidak menerapkan aturan kode etik jurnalistik dalam melakukan kegiatan peliputan.

“Anarkis karena mereka tidak ada aturan, bahkan menentang aturan yang telah dilakukan Dewan Pers seperti pendataan media,” kata Ahmad di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2018.

Selain tidak menerapkan kode etik jurnalistik, media tersebut biasanya tidak lolos verifikasi oleh Dewan Pers. Bahkan, media itu tidak mampu membayarkan gaji wartawannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Media tersebut biasanya tidak lolos verifikasi, tidak mampu menggaji wartawannya 13 kali gaji selama setahun dan sesuai standarnya minimal UMP,” ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, munculnya media abal-abal dan penyalahgunaan profesi wartawan akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik pada media dan sejumlah pemberitaan.

“Akhirnya masyarakat tidak percaya. Ini yang justru membahayakan kondisi kebebasan pers sendiri padahal nilainya sangat mahal,” ujar Ahmad.

Ahmad menyebut setidaknya ada 43 ribu jumlah media online di Indonesia pada Tahun 2017. Dari 43 ribu itu, baru 40 perusahaan media online yang terverifikasi di dewan pers.

“Yang tercatat ada 950 perusahaan pers terverifikasi, sedangkan yang lolos verifikasi dan faktual baru 171 perusahaan pers,” ungkapnya.

Adapun 171 perusahaan pers itu terdiri dari 101 media cetak, 22 media televisi, 8 media radio dan 40 media online.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Prasetyo mengatakan pihaknya sudah menerima 400 pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik sepanjang tahun 2017. Pelanggaran itu tersebut dilakukan oleh sejumlah media dan wartawan. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 650 aduan.

“Ini aduan terbanyak bila dibandingkan negara lain, di Finlandia saja hanya ada 3 atau 4 saja. Kami akan meminta ke Kominfo untuk memperkuat kesekretariatan kami sehingga membantu penangganan aduan masyarakat,” ujar Yosep. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Padang – Mengambil tempat di tepian Maninjau, danau nan tenang di lembah Agam, koreograger Ery Mefri kian intensif latihan tari massal.

Untuk apa? Untuk disuguhkan pada Kepala Negara saat Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, bulan depan.

Pada Minggu 7 Januari 2018 misalnya, latihan makin serius.

Latihan dibagi-bagi untuk beberapa gerakan dan musik. Kemarin puluhan orang sedang latihan tari
Kolosal Pinyangek Siso Api/Malin Kundang.

Itu judul karya yang akan disuguhkan oleh Koreografer dunia Ery Mefri asal Saniangbaka Sumatera Barat pada perhelatan HPN 6 Februari 2018 nanti.

Ery hendak memberikan makna baru pada Malin Kundang yang dicap durhaka, padahal menurut tafsir dia, Malin tidak durhaka.

“Namanya saja Malin, itu artinya orang yang tahu agama,”sebut dia.

Kundang artinya dibawa kemana-mana. Jadi dalam tafsir tari ini, Malin Kundang kemana-mana menyebar kebaikan.

Latihan kemarin itu dilangsungkan dengan pendukung 40 gandang tambua dari sanggar Umbuik Mudo, Sabariyah, Rambun Saiyo dan Barkam Maninjau.

Kemudian ditambah 40 penari dari beberapa sanggar tari di Padang. Latihan yang sangat intensif telah dimulai sejak November 2017 sampai sekarang.

Dengan jadwal 3 hari di Maninjau dan 4 hari di Padang.
Karya kolosal ini akan melibatkan pralayang motor dan beberapa kapal laut yang akan berkolaborasi dengan 80 orang pendukung tersebut. (***)

sumber: smsi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Medan – Sebanyak 111 peserta mengikuti Ujian Seleksi Keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumut tahun 2017.

Ketua PWI Sumut H Hermansjah SE berkenan membuka pelaksanaannya di Aula lantai 2 Gedung PWI Sumut Parada Harahap Jalan Adinegoro No. 4 Medan, Kamis pagi 28 Desember 2017.

Tampil sebagai narsumber Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar dan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut Abdul Jalil, SH MSP yang juga mantan Wakil Kepala Badan Diklat Sumut dan Kepala Biro Hukum Pemprovsu.

Dalam sambutannya Ketua PWI Sumut mengucapkan selamat kepada peserta yang begitu antusias mengikuti. “Ini peserta terbanyak di sepanjang pelaksanaan ujian seleksi keanggotaan PWI Sumut,” ujarnya.

Herman berharap, seluruh peserta dapat mengikutinya hingga tuntas dan lulus.

Ujian seleksi keanggotaan, kata Herman, merupakan amanat Peraturan Dasar PWI. Termasuk harus lulus Uji Kompetensi Wartawan.

“Tujuan Ujian Seleksi ini untuk mendapatkan wartawan yang berkualitas dan beretika,” tegas Herman seraya berharap kepada peserta tekun dalam mengikuti ujian.

Materi Ujian Seleksi yang diikuti meliputi pengetahuan umum, Pancasila, UUD 1945, Kode Etik Jurnalistik dan lain-lain. Sedangkan pamungkasnya mengikuti Ujian Penulisan Berita.

Pengurus PWI Sumut yang turut hadir sebagai pengawas antara lain Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Hukum Wilfried B Sinaga SH, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya SH, Wakil Ketua Bidang Kesra Drs Edy Syahputra Sormin, Sekretaris Edward Thahir S.sos, Bendahara Zul Anwar Ali Marbun,serta sejumlah Pengurus Seksi lainnya. (***)

 

sumber: smsi

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Seoul – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ikut menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan aparat kemanan Republik Rakyat China (RRC) terhadap dua wartawan Republik Korea yang sedang bertugas meliput kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Beijing.

Kedua pewarta foto Korea Selatan itu dipukul hingga jatuh dan terluka di arena pameran perdagangan yang dihadiri Moon Jae-in sebelum Presiden Moon bertemu Presiden Xi Jinping.

Salah seorang korban kekerasan dipulangkan hari ini, sementara seorang lagi akan kembali besok.

Berita pemukulan itu menjadi berita utama di berbagai stasiun televisi Korea.

Foto yang memperlihatkan salah seorang korban, Lee Chungwoo, terjatuh, menghiasi halaman muka koran-koran Korea Selatan.

“Kejadian ini patut kita sesalkan. Semua pihak, termasuk aparat keamanan China mestinya bisa menghormati wartawan yang sedang menjalankan tugas.

Apalagi mereka merupakan rombongan resmi pemerintah,” ujar Sekjen PWI Hendry Ch.

Bangun dalam pertemuan dengan Presiden Asosiasi Wartawan Korea (AWK) Jung Kyusung di Hotel Presiden, Seoul, Jumat pagi 15 Desember 2017.

Presiden AWK Jung Kyungsung mengucapkan terima kasih atas simpati yang diperlihatkan PWI.

“Kami akan memberikan bantuan maksimal kepada kedua korban,” katanya.

Hendry dan sejumlah pimpinan PWI dari berbagai provinsi sedang berada di Korea Selatan dalam rangka kunjungan persahabatan kerjasama PWI dan AWK.

Kabar mengenai kekerasan yang dialami wartawan Korea Selatan itu telah disampaikan Wakil Presiden AWK Choi Woosuk dalam jamuan makan malam menyambut delegasi PWI, Kamis malam 14 Desember 2017.

Menurutnya, masyarakat pers Korea Selatan menganggap kejadian ini sebagai tindakan yang tidak bersahabat dari China.

Selain kekerasaan yang dilakukan aparat keamanan ini, ada beberapa kejadian lagi yang tidak mengenakan selama kunjungan Moon Jaein ke China.

Misalnya, tidak ada penjemputan di bandara yang memadai saat Moonjaein tiba.

Juga, Moon Jaein dibiarkan makan pagi dan makan siang tanpa didampingi pejabat tinggi China.

“Bagaimanapun ini adalah kunjungan resmi kenegaraan. Tapi sambutan yang seperti ini kurang memperlihatkan sikap persahabatan,” ujar Choi Woosuk.

Sementara Ketua bidang Luar Negeri PWI yang juga dosen kawasan Asia Timur di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, menilai aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan China terhadap dua wartawan Korea bisa memperburuk hubungan kedua negara.

Hubungan Korea dan China bergerak ke arah yang tidak harmonis setelah Korea Selatan mengizinkan Amerika Serikat menempatkan sistem pertahanan Terminal High Altitute Area Defense (THAAD) yang disebutkan untuk mencegah serangan Republik Rakyat Demokratik Korea.

Adapun China menilai kehadiran THAAD berpotensi mengancam keamanan negara itu.

Sebagai bentuk protes, China menutup puluhan toko Lotte dan melarang grup wisata Korea Selatan mengunjungi China juga melarang konser K-Pop di negeri panda.

“Harus ada peredaan ketegangan di antara China dan Korea. Kedua negara dan masyarakat perlu mengembalikan suasana persahabatan seperti sebelumnya,” demikian Teguh Santosa.

Anggota delegasi lainnya dalam kunjungan PWI ini adalah Ketua PWI DIY, Sihono, Ketua PWI Sumut Hermansyah,  Ketua PWI Jambi Saman,  Ketua PWI Solo, Anas,  Ketua PWI Sulbar Naskha Naban,  Ketua PWI Kalbar Gusti Yusri, Sekum PWI Kepri Saibansyah, Sekum PWI Sulsel Anwar Sanusi. (***)

KRIMINALITAS

Sabtu | 09 Desember 2017 | 11:31

Ngaku Wartawan, Kakak Beradik Ini Berkomplot Curi Motor

MEDIAKEPRI.CO.ID, Gowa – Mengaku sebagai wartawan, dua pria kakak beradik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dibekuk polisi lantaran melakukan pencurian sepeda motor.

Selain itu, dua penadah turut dibekuk bersama belasan unit sepeda motor sebagai barang bukti.

Kedua pelaku kakak beradik berinisial MS alias Ancu (38) dan AM (36) terlebih dahulu dibekuk oleh anggota Reserse dan Kriminal (Reskrim) yang dipimpin oleh Aiptu P. Malelak.

Saat dibekuk di kediamannya, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa kedua pelaku berusaha mengelak dengan mengaku sebagai wartawan.

Polisi lantas melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan puluhan lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan berbagai kunci sepeda motor tak bertuan.

“Pelaku ada yang bersaudara dan sempat mengaku sebagai wartawan dan setelah kami cross chek ternyata bukan” kata AKBP Shinto Silitonga, Kepala Kepolisian Resor (Polres) Gowa.

Dalam menjalankan aksinya, AM bertindak sebagai eksekutor dengan menggunakan kunci letter T. Sementara Ancu memantau situasi. Sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual dan digadai kepada warga.

Polisi yang melakukan pengembangan kemudian berhasil menangkap dua penadah masing-masinh berinisial AT (42) dan IM (27). Serta mengamankan dua belas unit sepeda motor hasil curian.

Pihak kepolisian menghimbau agar seluruh masyarakat yang pernah kehilangan sepeda motor agar datang ke Mapolres setempat.

“Kami menghimbau bagi masyarakat yang pernah kehilangan sepeda motor agar datang kesini untuk mengecek dan jika ada motornya ada disini maka kami kembalikan secara gratis tanpa ada pungutan” kata AKBP Shinto Silitonga kemudian.

Para pelaku terancam pasam 363 KUHP bagi pelaku pencurian. Sementara kedua penadah diancam pasal 480 KUHP. (***)

 

sumber: tribunnews.com

Salah Satu Penguji, Sekretaris PWI Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Muara Enim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim membuktikan komitmennya untuk melakukan peningkatan terhadap kompetensi wartawan di daerahnya.

Pemkab Muara Enim bekerjasama dengan PWI Muara Enim menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) untuk yang ke-2 di Hotel Griya Sintesa,Selasa, 5 Desember 2017.

Bupati Muara Enin Sumatera Selatan, Ir. H. Muzakir Sai Sohar mengatakan, wartawan sangat berperan dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Karena itulah, pihaknya selalu mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi wartawan.

Demikian disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim ini saat menghadiri dialog dengan wartawan dan pimpinan media sebelum pelaksanaan kegiatan UKW.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Muara Enim, Reinaldo mengungkapkan, Muara Enim adalah kabupaten pertama di Sumsel yang menggelar UKW.

“Kami kabupaten pertama di Sumatera Selatan yang menggelar UKW,” ujar Reinaldo.

UKW kali ini diikuti oleh sebanyak 20 orang wartawan, yang terdiri atas 2 kelompok wartawan mengikuti UKW jenjang wartawan muda dan 1 kelompok di jenjang wartawan utama. Tiga orang penguji nasional dari PWI melakukan assesment terhadap 20 orang wartawan tersebut.

Ketiga penguji tersebut adalah Marah Sakti Siregar, Ketua PWI Sumatera Selatan Oktaf Riadi dan Sekretaris PWI Kepri, Saibansah Dardani. Saat berita ini diunggah, kegiatan UKW sedang berlangsung dan akan berakhir besok, Rabu, 6 Desember 2017. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan Kepolisian Daerah (Polda) Kepri akan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Batam, Sabtu-Minggu, 25-26 November 2017 mendatang. Kegiatan ini adalah bukti keseriusan Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian untuk meningkatkan kompetensi wartawan di Provinsi Kepri.

Uji Kompetensi Wartawan tersebut adalah UKW PWI Kepri ke-9. Sebelumnya, PWI Kepri juga telah menggelar UKW di Tanjungpinang.

“UKW ini untuk mendorong wartawan di Kepri agar kompeten,” ujar Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian saat menerima para pengurus PWI Kepri di ruang kerjanya, belum lama ini.

Selama menjabat sebagai pengayom masyarakat, Sam Budigusdian memang telah membangun hubungan baik dengan kalangan wartawan. Termasuk, saat bertugas di Surabaya Jawa Timur, jenderal bintang dua itu telah berhubungan baik dengan pers, salah satunya Jawa Pos.

“Di Surabaya dulu saya baik dengan Jawa Pos,” tambahnya.

Kegiatan UKW kali ini di Batam agak berbeda, karena dirangkai dengan ‘Sosisalisasi MoU antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Ketua Dewan Pers Josep Adi Prasetyo’ dan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Polda Kepri dengan PWI Kepri.

Sementara itu, Ketua PWI Kepri, Ramon Damora mengatakan, UKW PWI Kepri ke-9 ini akan diikuti 35 orang peserta uji dari berbagai media di Batam, Tanjungpinang dan Karimun. Mereka akan terbagi ke dalam tiga kelompok wartawan, yaitu tingkat utama satu kelompok, tingkat madya satu kelompok dan tingkat muda tiga kelompok.

Peserta uji tingkat utama adalah wartawan yang duduk sebagai pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana. Sedangkan peserta uji tingkat madya adalah redaktur dan tingkat muda adalah wartawan atau reporter.

“Untuk tingkat utama itu adalah pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana dan telah bekerja lebih dari sepuluh tahun berturut-turut, tidak pernah jeda,” ujar Ramon Damora.

Saat ini, lanjut Ramon Damora, kuota 35 orang peserta uji sudah penuh, tinggal proses administrasi saja.

“Semua peserta UKW harus mendapat izin dari pemimpin redaksi, mengisi formulir dan menyerahkan foto copy kartu pers serta pas foto,” tutup Ketua PWI Kepri itu. (rilis PWI)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Seremonial kegiatan penènggelaman kapal ikan asing (KIA) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, di Perairan Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Minggu, 29 Oktober 2017 meninggalkan prasasti  kepedihan bagi wartawan Natuna.

Pasalnya, tempat dimana digelarnya acara seremonial kegiatan penenggelaman puluhan KIA, pihak dari Humas KKP RI menyampaikan kepada beberapa wartawan lokal, bahwasannya wartawan lokal tidak diizinkan untuk menaiki Kapal Orca 2, dengan alasan kapasitas kapal yang berukuran setara dengan KM Sabuk Nusantara itu, tidak mencukupi.

“Maaf untuk wartawan lokal tidak bisa ikut, karena kapasitasnya terbatas,” kata Diding Sutardi, seorang staff Humas KKP RI, saat dihubungi media melalui telepon selular.

Diding mengaku, larangan wartawan lokal untuk mengikuti kegiatan penenggelaman KIA tersebut, sesuai arahan dari atasannya di Humas KKP RI.

“Ya tidak boleh, itu perintah dari bos saya,” katanya tegas, seolah bos dia mendapat perintah dari atasannya lagi, yaitu Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Kondisi ini membuat wartawan Natuna “membatin”. Dimana usai penegelaman kapal justru menjadi perbincangan hangat. Demi tuntutan pembaca lokal
Natuna, wartawan ingin mendegar info penenggelaman.

Kabag Humas Setda Natuna, Budi Dharma membenarkan, wartawan Natuna dilarang menumpangi Kapal Pengawas Orca 2 PSDKP, yang membawa rombongan sang Menteri menyaksikan detik-detik penenggelaman KIA.

“Rombongan mau pindah ke Kapal Orca 2, dan untuk rekan media yang mau meliput, nanti nunggu rilisnya saja, karena tidak diizinkan masuk oleh Humas KKP,” ungkap Budi Dharma kepada sejumlah awak media.

Sementara itu, Erwin Yohannes Simanungkalit, salah seorang wartawan dari salah satu media online di Kepri, mengaku sangat kecewa dengan perlakuan pihak Humas KKP RI yang melarang dirinya bersama awak media lain meliput.

“Masak kita sudah jauh-jauh datang, panas lagi, sampai sini tak boleh meliput. Apa bedanya media lokal dengan media Nasional. Toh yang mengetahui kondisi riel disini adalah wartawan lokal, bukan media Nasional. Kami juga bisa menyuguhkan informasi yang berguna untuk Pusat. Ini namanya Humas KKP mendiskriminasi wartawan Natuna,” sebut pria yang akrab disapa Kalit itu, kesal.  (kmg)

Untuk Rayakan HUT Ke 72 TNI

MEDIAKEPRI.CO.ID – Dalam rangka HUT ke 72 TNI, Kodam XVII/Cenderawasih akan melakukan  pendakian masal ke puncak tertinggi Indonesia, Puncak Carstensz Pyramid 4.884 mdpl yang berada di Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Aster Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav. Edward Sitorus kepada wartawan beberapa saat yang lalu, Selasa, 19 September 2017.

“Dalam pendakian nanti, turut juga para pendaki dari kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda, dan wartawan dari berbagai media Indonesia,” terang alumnus Akmil 90 ini.

Ditambahkannya, pendakian kali ini selain dalam rangka memperingati HUT ke 72 TNI, juga bertujuan untuk menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air, serta menggalang soliditas dan keakraban antar TNI, pelajar, mahasiswa, pemuda, media dan masyarakat lainnya.

“Pendakian gunung dapat menjadi sarana perekat toleransi keberagaman di Indonesia,” tegas Aster Kasdam XVII/Cenderawasih yang dikenal dekat dengan masyarakat Papua.

Dikatakannya pula, pendaki tunadaksa dunia asal Kota Solo, Sabar Gorky, juga akan terlibat dalam pendakian ke Puncak Carstensz Pyramid.

Sementara itu, salah satu anggota tim pendaki dari kalangan wartawan, Dar Edi Yoga mengatakan, bahwa pendakian di salah satu gunung tertinggi di dunia ini akan melibatkan para wartawan dari Kantor Berita Politik RMOL, Reportasenews, Lampungtoday, Nextrip, Reuters, Harian Papua, CNN Indonesia, Transtv, MNC, RMTV, juga anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

“Para pendaki sipil bersama anggota TNI akan mengibarkan bendera Merah Putih di kedua puncak Jayawijaya, dan akan membentangkan banner logo HUT ke 72 TNI,” jelas Dar Edi Yoga yang sehari-hari menjabat sebagai Pimpinan Perusahaan RMOL.

Dengan pendakian ini, tegas Manager Sabar Gorky ini, sekaligus ingin membuktikan bahwa setiap jengkal dan titik yang ada di wilayah pendakian merupakan bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan. Untuk itu harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga wajib dijaga dan dirawat demi kehidupan kita bersama. (***)